Dear All Seafarer's
Sungguh patut kita bersyukur rekan-rekan milis/pelaut masih mempunyai
kepedulian
terhadap Bangsa dan Negara tercinta Indonesia; terutama setiap masukkan
mengenai
perlu tidaknya Pelaut membayar Pajak Penghasilan-nya.
Dari setiap informasi yang masuk, rata-rata menaruh harapan dan keinginan
untuk
sumbang saran mencari solusi terbaik, pemecahan persoalan apa dan bagaimana
menyikapinya.
Saya mencoba mencari data dan informasi tentang Pajak Penghasilan Luar
negeri,
tapi sampai saat ini saya belum menemukan UU-nya dan Peraturan yang
mendasari
Pajak Penghasilan luar negeri, kenapa saya gunakan istilah dalam tanda petik
"Penghasilan Luar Negeri"; karena bagi mereka/Pelaut yang bekerja di atas
kapal
berbendera asing dapat dikategorikan mendapat Penghasilan dari luar negeri;
logika
nya kapal yang berbendera asing otomatis membayar pajak dan register
fees-nya
di negara dimana kapal tersebut di daftarkan, begitu juga dengan
perusahaannya
walaupun misalnya mereka berlayar di perairan nasional (RI) pajak
penghasilannya
akan tetap dibayarkan dimana perusahaan tersebut didaftar.
Sekarang kita coba menganalisa; untuk contoh yang konkrit; kenapa setiap
pelaut Indonesia yang akan berangkat bekerja di luar negeri/ kapal asing
dibebaskan
membayar fiskalnya (BEBAS FISKAL) yang Rp1 juta itu; disini kita sedikit
dapat menarik
kesimpulan; bahwa ada Peraturan yang menyatakan untuk setiap "WNI' yang akan
bekerja di luar negeri (di kapal asing) maka dibebaskan dari kewajiban
membayar
Fiskal (coba dikonfirmasi di imigrasi Bandara).
Saya belum mendapatkan informasi tentang kewajiban membayar pajak
penghasilan
bagi WNI yang mendapatkannya di luar negeri, dan untuk Pajak PEnghasilan
PPh.ps
21 diberlakukan untuk karyawan Tetap/ kontrak/buruh harian dll) di
perusahaan lokal
atau asing yang beroperasi di Indonesia, bilamana penghasilan perbulannya di
atas
PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak); kalau di bawah PTKP otomatis tidak harus
membayar pajak penghasilan.
Jadi sangat berbeda; kalau pembayaran gaji pelaut dilakukan dengan cara
"Home
allotments", dari Instansi Pajak pasti akan melakukan investigasi/ audit;
dan saya
yakin Kantor pajak akan meng-kategorikan pelaut yang bersangkutan adalah
karyawan dari Perusahaan Pengawakan Kapal yang mengirimnya; beda sekali
kalau pelaut langsung mengirim ke rekening masing-masing keluarganya.
Instansi Pajak tidak mau tahu dari mana dan untuk siapa uang masuk, yang
jelas
kalau masuk ke perusahaan berarti satu pendapatan untuk perusahaan
(Disinilah kita harus mencoba mencari solusi terbaik; supaya tidak terjadi
salah faham antara Pelaut, Perusahaan, dan kantor Pajak).
Tugas kita, coba bandingkan dengan TKI/ TKW apakah mereka membayar Pajak
Penghasilannya? kalau mereka membayar, maka Pelaut-pun harus membayar pajak
dengan catatan sudah ada peraturan yang menjadi dasar acuan. Kita sama-sama
mencari informasi tersebut.
Wassalam,
dj
to be continued......
>From: "HRA Indonesia" <[EMAIL PROTECTED]>
>Reply-To: pelaut@yahoogroups.com
>To: <pelaut@yahoogroups.com>
>Subject: Re: [pelaut] Re: Pajak --> apakah pelaut benar2 bebas PPh 21?
>Date: Sun, 11 Feb 2007 16:30:32 +0700
>
>Dear All,
>
>Saya sendiri sedang mencari kejelasan tentang kewajiban membayar pajak bagi
>pelaut?
>
>Perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya sudah mengalami kasus dengan
>kantor pajak dimana pada saat di periksa oleh tim kantor pajak (baca: di
>audit), kami akhirnya dituntut harus membayar pajak PPh 21 dari pelaut
>Indonesia yang kami kirim keluar negeri dikarenakan home allotment dari
>para pelaut itu dibayarkan melalui rekening perusahaan kami.
>
>Argumentasi dari petugas kantor pajak adalah, peraturan (pp/ kepmen/
>kepres) mana yang membebaskan pelaut Indonesia dari membayar pajak PPh 21?
>Dari peraturan yang ada, perusahaan kami "harus" memotong PPh 21 tersebut
>dan menyetor ke negara. Dalam kasus ini, kami gagal memotong dan akibatnya
>harus menanggung pajak yang tidak kami potong dari gaji pelaut tersebut ke
>negara.
>
>Nah kalo sudah jadi begini, bagaimana kami bisa meminta uang kewajiban
>pajak dari pelaut2 yang pernah bekerja di tempat kami dan kemudian sudah
>pindah ke perusahaan lain???
>
>Saat itu, perusahaan kami berusaha untuk mencari informasi dimana-mana
>tentang ketentuan bahwa pelaut tidak harus membayar pajak (karena alasan
>bekerja di luar wilayah Indonesia dll) tetapi tidak menemukan dan akhirnya
>'berdamai' dengan petugas pajak tersebut yang UUD.
>
>Saya pikir Pak Budiman cs yang aktif di CIMA mungkin bisa membantu
>mencarikan informasi jika memang pelaut dibebaskan dari membayar pajak
>(seperi hal pelaut di negara lain) agar perusahaan manning agent bisa tidak
>menjadi korban dari kantor pajak tentang kewajiban memotong PPh 21 ini.
>
>Kalo memang ketentuan itu hrus membayar pajak, berarti para pelaut harus
>menerima bahwa pihak perusahaan akan memotong pajak dari home allotment
>yang akan dibayarkan ke rekening masing2.
>
>Atas pencerahannya, kami sampaikan terima kasih.
>
>Salam,
>HRA Indonesia
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: bbudiman
> To: pelaut@yahoogroups.com
> Sent: Saturday, February 10, 2007 2:49 PM
> Subject: {Disarmed} [pelaut] Re: Pajak
>
>
> Pada intinya memang membayar pajak adalah keharusan dari setiap WNI.
> Untuk Pelaut yang bergaji total sebulan Rp1jt tentunya tidak usah
> bayar pajak penghasilan krn masih dibawah PTKP (Pendapatan Tidak Kena
> Pajak) yang saat ini kalau nggak salah sekitar Rp13 juta/tahun.
>
> Saya terlambat mengomentari hal ini karena memang sedang mencari
> jawaban yg pas dan belum ketemu.
>
> Memang pelayanan publik belum bagus sehingga kita ahirnya pesimis
> "ngapain bayar pajak?"
>
> Menurut informasi yg saya peroleh, hanya 10% saja dari penduduk
> Indonesia sebagai Wajib Pajak yg membayar Pajaknya. Kebanyakan
> berdomisili di Jawa. Berarti banyakk yg nggak bayar terutama yg diluar
> Jawa dan/atau pajaknya tidak masuk Negara alias cincai cincai.
>
> Terus terang saya juga sedang disoroti oleh aparat Pajak. Masalahnya
> saya tidak mau cincai cincai. Mau betul bayar Pajak koq bukannya
> dibimbing malah ditakut takuti.
>
> Saya terima masalah ini sebagai satu tantangan kita untuk melakukan
> hal yang benar.
>
> Semoga rekan rekan Milis bisa tercerahkan.
>
> Salam
> Budiman
>
> --- In pelaut@yahoogroups.com, DODI CROSSANDA <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> >
> > Saya setuju Pelaut bayar pajak,jadi bukan devisa
> > doank..Klasifikasinya mungkin berdasar standar salary
> > yang diterima.Masa beli soundsystem BOSE yang US$ 3000
> > bisa tapi bayar pajak gak mau.Giliran ada
> > masalah,siapa lagi klo gak pemerintah yang
> > ngebantu.Gimana dengan yang lain?
> >
> > Dodi
> > --- leo_lautent <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> >
> > > Yth Bpk Budiman,
> > >
> > > Pak saya mau tanya apa kita pelaut / TKI ;
> > > 1. Harus membayar pajak seperti yang lainnya.
> > > 2. Atau kita tdk harus membayar pajak ke kantor
> > > pajak.
> > > karena kita secara langsung atau tdk juga sudah
> > > memasukan devisa
> > > kenegara.
> > > karena kadang2 kita tidak tau harus bilang apa.
> > > Mohoin penjelasannya
> > >
> > > salam
> > > leonardo
> > >
> > >
> > >
> > > JALESVEVA YAYAMAHE
> > > Yahoo! Groups Links
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> >
> >
> >
> >
> >
> __________________________________________________________
> > Do you Yahoo!?
> > Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail beta.
> > http://new.mail.yahoo.com
> >
>
>
>
>
_________________________________________________________________
Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/
JALESVEVA YAYAMAHE
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/pelaut/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/pelaut/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
