Standar Pelaut Indonesia Masih Rendah
JAKARTA (Suara Karya): Standar minimal mutu tenaga pelaut Indonesia rendah.
Dari ratusan lembaga pendidikan kemaritiman swasta, tercatat hanya 32 yang
memenuhi Standards of Training Certification and Wacthkeeping (STCW) for
Seafarers 2010 yang menjadi acuan internasional.
Lembaga pendidikan kemaritiman swasta bukan hanya tidak memilliki kompetensi
untuk mencetak tenaga pelaut, melainkan juga masih banyak yang belum
mengantongi izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan. Hal ini berakibat lulusannya tidak diakui oleh perusahaan
pelayaran nasional. Namun, lembaga pendidikan nonstandar ini diperkirakan bakal
tergusur seiring diterapkannya STCW 2010.
Berdasarkan data, lembaga pendidikan kemaritiman di Indonesia hanya mendapat
izin pendirian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah
daerah. Namun, banyak yang belum mengantongi izin dari Kemenhub.
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Kemenhub Indra
Priatna mengakui, pemerintah wajib melakukan pembenahan, dengan haarapan para
lulusan lembaga pendidikan kemaritiman ini bisa diterima di perusahaan
pelayaran nasional dan internasional. Mulai Januari 2012, sekolah pelayaran
(swasta) tidak bisa lagi merekrut calon taruna jika menggunakan ketentuan
sendiri.
"Kami sedang menyusun persyaratan mulai tes masuk hingga persyaratan fasilitas
pendidikan di dalamnya. Kami juga menyiapkan silabus," kata Indra di Jakarta,
Rabu (30/11), di sela sosialisasi implementasi tentang STCW Amandement 2010
Manila.
Menurut dia, lembaga pendidikan kemaritiman di dalam negeri setidaknya bisa
memenuhi stdandar minimal, di antaranya memiliki fasilitas laboratorium,
perangkat simulator untuk kepentingan praktik para taruna, serta pendidikan
kemampuan berbahasa asing. Saat ini sekolah yang mendapat izin dari Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut umumnya memenuhi standar, tapi hanya 32 sekolah dari
sekian banyak sekolah," tutur Indra.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenhub
Bobby R Mamahit mengatakan, fasilitas sekolah pelayaran yang harus dipenuhi
cukup banyak, terutama untuk pengadaan simulator yang nilainya Rp 25 Miliar.
Untuk itu, pemerintah meminta sekolah pelayaran swasta melakukan investasi
secara bersama-sama. Sekolah pelayaran swasta juga bisa memanfaatkan fasilitas
BP2IP dan sekolah pelayaran milik pemerintah dengan pola kerja sama.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Hanafi
Rustandi mengatakan, sebaiknya pemerintah menutup sekolah-sekolah pelayaran
yang tidak bermutu. Dalam hal ini, tidak ada toleraansi untuk mutu pendidikan,
karena yang dirugikan masyarakat dan pemerintah.
"Pemerintah harus bertindak tegas dengan cara menutup sekolah itu. Buat apa
dibiarkan beroperasi kalau hanya merugikan masyarakat, karena cara seperti itu
identik dengan penipuan," kata dia. (Syamsuri S)
08 Desember 2011
------------------------------------
1. Moderator tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi dan/atau identitas
asli pengirim berita.
2. ATTACHMENT akan dibanned, krmkan ke pelaut-owner atau upload ke FILE.
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/pelaut/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/pelaut/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
pelaut-dig...@yahoogroups.com
pelaut-fullfeatu...@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
pelaut-unsubscr...@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
