Renungan nih bagi teman beragama Advent di ujung dunia sana yg bernafsu menjadi
caleg atau pejabat teras di kampungnya, yg sepertinya bukan karena motivasi utk
melakukan pelayanan kpd rakyat, membangun negeri, meningkatkan taraf ekonomi
masyarakat, tetapi lebih karena tergiur melihat pendahulunya, para anggota
legislatif dan penguasa daerah yg menjadi kaya (mendadak) bukan karena
profesinya, tapi karena korupsi dan kolusi, dan segala kejahatan kerah putih.
Well, ini kan dialektika intelektual. Jadi, jangan ada yg tersinggung ya.
Kalo tersinggung berarti enggak intelek.
Regards,
Win Samuel Situmeang
Pemerhati Sosial kelas ecek-ecek
Mobil Mewah dan Korban Busung Lapar
Jumat, 19 Desember 2008 | 04:11 WIB
Oleh KORNELIS KEWA AMA
Pejabat hidup dalam kemewahan, rakyat miskin menumpuk di tebing sampah;
mengais di antara jejal belatung. Kemiskinan enggan pergi di antara jeritan
hati yang memilukan. Generasi persadaku hilang satu per satu, yang masih
tersisa memandang kekeringan panjang dengan bola mata yang redup. (Ises Pugel,
Pesona Hati, 2008).
Provinsi NTT sering dipelesetkan merupakan akronim Nasib Tak Tentu, Nanti
Tuhan Tolong, Negeri Tak Terang, Nasib Tetap Tersangka, Numpang Tanda Tangan,
atau Neraka Tetap Terbuka. Berbagai akronim negatif itu terungkap dalam seminar
”50 Tahun Sunda Kecil Berlalu” di Kuta, Bali, Rabu (10/12).
umlah rumah tangga miskin di NTT kini 623.137 keluarga. Jika setiap rumah
tangga beranggotakan lima orang (dengan asumsi setiap pasangan memiliki tiga
anak), ada 3.115.685 warga miskin dari total penduduk NTT 4,4 juta jiwa. Ada
1.283.315 warga termasuk kelas menengah ke atas, yaitu pejabat, pegawai badan
usaha milik negara/daerah, elite politik, pengusaha, dan wiraswasta.
Data Dinas Kesehatan NTT menyebutkan, jumlah anak balita per 13 Juni 2008
sebanyak 512.407 orang. Dari jumlah itu, 84.887 anak mengalami masalah gizi.
Rinciannya, gizi kurang 72.085 anak, gizi buruk (12.680), busung lapar (112),
dan meninggal dunia 25 orang. Data terbaru, jumlah anak balita yang meninggal
akibat gizi buruk bertambah lima. Dinas Kesehatan NTT butuh dana Rp 50 miliar
untuk mengatasi kasus itu, tetapi yang tersedia hanya Rp 10 miliar.
Ironisnya, kasus gizi buruk cenderung meningkat dari tahun ke tahun pada saat
pemerintah daerah memperoleh dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus
(DAK), APBN, dan tugas perbantuan yang terus meningkat. Tahun 2007, total dana
dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Rp 9,262 triliun, tahun 2008
meningkat menjadi Rp 10,704 triliun, belum termasuk bantuan luar negeri.
Dana sisa lebih perhitungan anggaran 2007 senilai Rp 300 miliar, menurut
pemerintah dan DPRD NTT, digunakan untuk menutup defisit anggaran, investasi,
dan bayar utang. Pertanyaannya, investasi di bidang apa? Yang kelihatan,
pemerintah membiarkan PT Semen Kupang kolaps. Bukan persoalan mudah untuk
menelusuri keberadaan dana investasi. Tidak satu instansi pun di jajaran kantor
gubernur bisa memberi data.
Korupsi kronis
NTT terkesan sepi dari kasus korupsi karena tidak ada koruptor yang
ditangkap. Kalaupun ada yang ditangkap, mereka tidak diproses sampai ke
pengadilan. Jaksa dan polisi hanya membeberkan kasus awal, kemudian diam,
sampai mereka pindah tugas dari NTT atau pensiun.
Seorang pemakalah dalam nada bercanda bertanya, adakah tuyul pemangsa dana
rakyat NTT? Kalau tuyul itu menyengsarakan rakyat, mengapa pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono tidak menangkap dan membasminya?
Sungguh kontradiktif melihat kemiskinan yang menimpa 623.137 rumah tangga
miskin dengan gaya hidup pejabat dan elite politik di NTT. Sebagian besar
masyarakat hidup dalam gubuk reyot, hanya mampu mengonsumsi makanan seadanya.
Sementara mereka yang mengaku sebagai pelayan masyarakat beserta keluarganya
berkelimpahan harta.
Kemewahan hidup pribadi dan kelompok menjadi target dalam lima tahun
menduduki jabatan. Di tengah busung lapar dan kemiskinan, pejabat, elite
politik, dan anggota keluarga mereka berlomba-lomba memperkaya diri.
Mobil dinas jenis Kijang Innova seharga Rp 200 juta lebih di NTT dinilai
tidak layak setelah dipakai 2-3 tahun. Kijang pun diganti dengan Nissan dan
jenis mobil baru dan mahal lain yang mulai marak menghiasi jalanan di NTT.
Bahkan, salah satu bupati di Flores membeli mobil dinas seharga Rp 1 miliar.
Ada pula bupati yang memiliki mobil pribadi sampai lima unit. Tidak hanya
pimpinan instansi, kini hampir semua pejabat eselon II dan III serta seluruh
anggota DPRD mendapat mobil dinas. Satu-satunya kabupaten yang tidak membeli
mobil sejak tahun 2003 adalah Flores Timur.
Sulit mendata berapa pembelian mobil dinas per tahun di tiap kabupaten.
Sejumlah mobil memiliki dua pelat nomor polisi, yakni merah dan hitam.
Penggunaan pelat nomor sesuai kepentingan pejabat bersangkutan.
Belum puas dengan mobil mahal, sejumlah pejabat membangun rumah pribadi
dengan nilai miliaran rupiah. Di Ruteng, Manggarai, misalnya, ada pejabat
membangun rumah yang disebut menggunakan dana pribadi senilai Rp 2 miliar.
Rumah itu dibangun di tengah gubuk penduduk yang didera busung lapar.
Di Kota Kupang, rumah dinas gubernur dibangun dengan dana Rp 15 miliar, rumah
dinas wali kota Rp 14 miliar, dilengkapi lapangan tenis dan kolam renang.
Padahal, ribuan warga kota sedang kesulitan air bersih dan terpaksa
mengeluarkan biaya Rp 50.000 per tangki setiap pekan untuk membeli air bersih.
Di Kefamenanu, pemerintah kabupaten dan DPRD membangun gedung DPRD yang
rampung awal Desember 2008 dengan nilai Rp 15 miliar. Padahal, di kabupaten itu
ada 8.750 anak balita yang mengalami gizi buruk tanpa kelainan klinis dan gizi
kurang.
Tidak hanya di kota atau kabupaten, pejabat dan elite lokal juga membangun
rumah mewah pribadi dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung di kampung asal,
termasuk rumah anggota keluarga.
Sejumlah pejabat memiliki aset di luar NTT, seperti di Denpasar, Surabaya,
Yogyakarta, dan Jakarta, misalnya usaha angkutan kota, hotel, tanah, dan rumah
mewah dengan kolam renang. Aset-aset itu dikelola keluarga atau dipercayakan
kepada pihak lain.
Semua kebijakan dan program pemerintah berakhir pada kepentingan pribadi.
Kabupaten Lembata, misalnya, alokasi belanja pegawai 80 persen dan publik 20
persen. Dari 20 persen ini pun, tiga per lima bagian masih dikorupsi.
Masyarakat seperti hidup tanpa pemerintahan. Mereka bergulat dengan
kemiskinan, sementara pejabat sibuk memperkaya diri. Persoalan busung lapar
dijadikan proyek yang terus bergulir setiap tahun dan setiap pergantian kepala
daerah.
Saat busung lapar merebak, dinas kesehatan diperintahkan mencari para korban
untuk dirawat ke rumah sakit, puskesmas, atau bekerja sama dengan LSM
mengadakan panti rawat gizi buruk. Padahal, persoalan dasarnya adalah minimnya
ketersediaan pangan, kesehatan lingkungan, sanitasi, dan air bersih.
Program Anggur Merah (Alokasi Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat) masih
bersifat normatif. Dari delapan program prioritas, pemerintah belum bicara
potensi NTT yang hendak dikembangkan (pertanian, perkebunan, pendidikan,
kesehatan, pariwisata, atau pertambangan). Bagaimana pemerintah mendorong
partisipasi masyarakat agar bangkit dari kemiskinan, bagaimana mengelola
bantuan dari dalam dan luar negeri terkait busung lapar, semuanya masih kabur.
Kekeringan panjang melengkapi penderitaan itu. Lingkungan hidup kian buruk.
Kerusakan hutan terjadi di mana-mana akibat pertambangan, pembakaran hutan, dan
sistem perladangan berpindah. Sementara itu, para pejabat hidup bermewah-mewah
di antara warga busung lapar.
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/19/04111160/mobil.mewah.dan.korban.busung.lapar
