Dear Milis,
Silakan komentari TTS saya berikut ini.
Semoga bermanfaat.
Salam,
budisan
DARI KOMUNIKASI SAMPAI KE DEWAN REVOLUSI
Menarik sekali menonton sebuah drama politik yang belum lama ini ramai
dibicarakan orang. Bermula dari macetnya saluran komunikasi politik sejumlah
tokoh bangsa dengan Presiden Yudhoyono, isu kemudian berkembang menjadi cabut
mandat ketika 19 Desember 2006 lalu Try Sutrisno dan sejumlah tokoh Gerakan
Kebangkitan Indonesia Raya (GKIR) lainnya yang getol mengkritik kepemimpinan
Presiden Yudhoyono mendatangi DPR untuk menyampaikan pesan peringatan kepada
pemerintah tentang memburuknya situasi di semua bidang kehidupan di negeri ini.
Aroma makar semakin menyebar ketika Hariman Siregar, sejumlah jenderal
purnawirawan dan para aktivis pendukung reformasi (termasuk penasehat presiden,
Sjahrir) turun ke jalan bergabung dalam barisan Pawai Rakyat Cabut Mandat.
Adegan drama politik mencapai puncak yang menegangkan ketika Presiden
Yudhoyono mencium adanya gerakan Dewan Revolusi yang diketuai oleh Jenderal
(Purn.) Tyasno Sudarto dan bertujuan menjatuhkan pemerintah. Walaupun masih
menyisakan ketegangan, drama politik akhirnya ditutup dengan perasaan plong
setelah ada klarifikasi dari Tyasno Sudarto bahwa yang ia ketuai adalah Gerakan
Revolusi Nurani, dan istilah Dewan Revolusi sebenarnya masih merupakan wacana.
Zulkifli, fasilitator dalam dialog Kongres Rakyat Indonesia 7 Januari 2006 lalu
yang melahirkan ide Dewan Revolusi, menambahkan bahwa istilah yang lebih tepat
sebenarnya bukanlah Dewan Revolusi, melainkan Dewan Penyelamat Revolusi
1945.
Ketidakpuasan Mantan Atasan yang Berbeda Haluan
Ada beberapa hal yang layak kita simak dari sejumlah adegan yang ditampilkan
dalam drama politik tersebut di atas. Pertama, ketidakpuasan dari sebagian
mantan atasan Presiden Yudhoyono yang berbeda haluan. Saya katakan berbeda
haluan dalam konteks pengertian bahwa Try Sutrisno dan sejumlah mantan pejabat
negara lainnya, berbeda pendapat dengan Presiden Yudhoyono, menghendaki agar
UUD 1945 tetap dipertahankan (tidak diubah/diamandemen) dan pemilihan presiden
dilaksanakan dengan cara perwakilan. Sebagai mantan atasan semestinya saran dan
pendapat mereka diperhatikan, dan akan lebih memuaskan mereka apabila ia juga
dilaksanakan. Namun jangankan diperhatikan, minta ijin untuk bertemu dengan
Presiden Yudhoyono saja ditolak oleh lingkaran dalam istana dengan berbagai
macam alasan. Masalahnya, penolakan terhadap ijin bertemu dengan presiden
tersebut sudah terjadi berkali-kali. Apakah mantan pejabat terhormat sekelas
Try Sutrisno harus juga tunduk pada prosedur protokoler
istana dan diperlakukan sama dengan warga biasa lainnya?
Di sisi lain, orang-orang di lingkaran dalam istana nampaknya juga
berkepentingan agar Presiden Yudhoyono tidak dipengaruhi atau ditekan oleh para
mantan atasannya yang berbeda haluan. Selain itu, menurut mereka, kalau hanya
ingin menyampaikan saran atau gagasan untuk menyelesaikan permasalahan
memburuknya situasi di semua bidang kehidupan saat ini, bukankah itu bisa
disampaikan secara tertulis dalam bentuk makalah atau buku? Biar masyarakat
juga ikut menilai apakah gagasan tersebut memang layak untuk dilaksanakan dan
apakah mereka juga akan menyetujuinya. Silakan sampaikan kritik, argumen dan
solusi secara terbuka melalui berbagai media. Semoga, bagi masyarakat, itu
akan merupakan proses pendidikan politik yang sangat berharga.
Ketidakpuasan terhadap Permainan Senayan
Kedua, ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap mereka yang ada di dalam
gerbong politik Senayan yang dinilai telah menyandera lokomotif ekonomi
Pemerintah yang sedang diupayakan untuk berjalan. Hariman Siregar dan sejumlah
tokoh LSM lainnya pasti sangat concern (baca: mengkritisi) terhadap permainan
tawar-menawar senayan. Sebagai penasehat presiden, Sjahrir pasti tahu banyak
tentang sulitnya menjalankan roda ekonomi dengan beban yang sengaja dibuat oleh
sebagian politisi senayan. Tawar-menawar produk hukum dan kebijakan sudah lama
menjadi tradisi di senayan. Celakanya, pemerintah seringkali merasa tidak
berdaya dan terpaksa terlibat dalam permainan di senayan. Kalau orang-orang
cerdas dan idealis dalam senayan dan pemerintahan (yang notabene jumlahnya
sangat banyak) saja selama ini tidak mampu mengubah tradisi tawar-menawar
produk hukum dan kebijakan di senayan, lalu apa sekarang semestinya yang harus
kita lakukan?
Hariman, Sjahrir dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya memilih melakukan
tekanan kepada pemerintah dan juga senayan melalui aksi parlemen jalanan.
Tujuannya adalah agar pemerintah dan juga senayan berfungsi sebagai lokomotif
pembangunan. Isu cabut mandat hanyalah kiasan yang bertujuan untuk menekan
(baca: menakut-nakuti) pemerintah. Mereka bilang, kalau semua orang senayan dan
sebagian pejabat pemerintah telah memenuhi ruang di dalam gerbong penumpang dan
hanya sebagian kecil dari mereka yang bersedia mengendalikan lokomotif
pembangunan, lalu bagaimana dengan nasib sebagian besar rakyat kita?
Satu hal yang perlu kita cermati, kalaupun Hariman dan para pendukung aksi
cabut mandat lainnya saat ini telah mencabut mandat yang dulu pernah mereka
berikan kepada Presiden Yudhoyono, saya kira mereka pun kini masih bingung
kepada siapa mandat yang telah mereka cabut tersebut nanti akan diberikan.
Untung Hariman dengan tegas telah menyatakan (meralat?) bahwa aksi cabut mandat
SBY-Kalla-nya sama sekali tidak dimaksudkan untuk impeachment. Dengan
demikian, para politisi di senayan tidak lagi harus pusing memikirkan siapa
calon penggantinya dan merancang bagaimana skenario politiknya. Sementara kita
yang menonton hanya bisa terheran-heran, memikirkan ulah Hariman.
Revolusi di Alam Demokrasi
Ketiga, suatu fenomena yang barangkali kedengarannya agak aneh bahwa suara
revolusi ternyata masih terdengar bunyinya di tengah hiruk pikuk wacana
demokrasi yang hingga kini masih mencari bentuk yang pas untuk kebutuhan bangsa
kita. Revolusi belum selesai, kata Zulkifli. Alasannya, karena hingga kini
belum ada perubahan yang radikal dari sistem kolonial ke sistem republik.
Lalu, revolusi macam apa yang harus kita lakukan supaya perubahan mendasar
tersebut dapat segera kita wujudkan? Revolusi Industri di Eropa Barat?
Revolusi Perancis yang identik dengan pemenggalan kepala raja dan para
pendukungnya? Revolusi Nurani-nya Tyas Sudarto? Atau barangkali Revolusi 1945
yang merupakan nostalgia bagi para pejuang kemerdekaan kita?
Dalam pengertian politik, kata revolusi identik dengan pengambil-alihan
kekuasaan secara paksa atau kudeta. Dalam masa peralihan kekuasaan dari
Suharto ke Habibie, kudeta berdarah ala G30S-1965 diharamkan tetapi kudeta
parlemen jalanan diperbolehkan. Sementara dalam masa transisi dari Gus Dur ke
Megawati, kudeta justru dilakukan oleh para wakil rakyat di senayan. Setelah
itu, kita lalu berseru: Kudeta No! Demokrasi Yes.
Revolusi dalam pengertian kudeta jelas merupakan musuh besar demokrasi.
Namun, ada sejumlah revolusi yang cukup ramah dan dapat diterima di alam
demokrasi. Revolusi teknologi informasi, revolusi biru (nutrisi) ciptaan
Saputra, dan revolusi hukum atau revolusi konstitusi adalah beberapa
diantaranya. Pertanyaan saya, revolusi manakah yang sebenarnya kita inginkan?
Yang jelas, sebagaimana telah saya sebut dimuka, Try Sutrisno dan sejumlah
mantan pejabat negara lainnya memang tidak menyetujui adanya revolusi
konstitusi. Kecuali barangkali kalau yang dimaksud dengan revolusi konstitusi
tersebut adalah menghapus kembali amandemen UUD 1945. Lalu pertanyaan kita,
sejauhmana sebenarnya hubungan antara perubahan konstitusi dan kinerja
pemerintah yang memburuk di segala bidang saat ini?
Try Sutrisno dan sejumlah tokoh kita lainnya mengatakan bahwa selain tatanan
kenegaraan yang tidak benar, kepemimpinan nasional kita juga sangat lemah.
Menurut saya, ada dua pilihan yang bisa kita lakukan. Memperkuat kepemimpinan
nasional yang ada sekarang ini, atau menggantinya dengan kepemimpinan nasional
yang baru.
Masalah pilihan pertama adalah bagaimana cara memperkuat kepemimpinan
nasional yang ada sekarang ini? Apakah dengan cara memberikan kewenangan
(kekuasaan) yang lebih besar lagi? Atau dengan cara memperkuat Tim Dewan
Penasehat? Atau barangkali dengan cara memberikan tekanan (pressure) kepadanya
melalui aksi-aksi demo jalanan?
Sedangkan masalah pilihan kedua adalah siapa pemimpin nasional kita saat ini
yang layak untuk menggantikan kepemimpinan SBY-Kalla, agar situasi yang
memburuk di segala bidang kehidupan saat ini dapat segera diatasi? Masalah
lainnya, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan pemimpin nasional kita yang
lemah, yang harus kita perkuat atau kita ganti? Apakah Presiden Yudhoyono,
SBY-Kalla, tim Kabinet Indonesia Bersatu, atau semua pemimpin di
lembaga-lembaga negara kita?
Bagi saya, berhasil atau gagalnya suatu negara ditentukan bukan hanya oleh
kinerja kepemimpinannya (leadership) tetapi juga oleh kelembagaannya
(institution). Seorang Lee Kuan Yew yang diimpor ke Indonesia untuk dijadikan
Presiden R.I. mungkin akan frustrasi kalau semua anggota kabinetnya tidak mau
diatur dan pekerjaan mereka hanya tidur. Sebaliknya, Presiden Amerika boleh
saja seharian tidur atau bahkan sama sekali tidak ada, tetapi kalau wakil
presiden dan semua pemimpin di lembaga-lembaga negaranya selalu kompak dalam
menetapkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan negara, keberhasilan negara
hanyalah masalah waktu. Tentu saja kita menginginkan kedua-duanya,
kepemimpinan dan juga kelembagaan.
Transisi menuju demokrasi memang merupakan pilihan ketatanegaraan yang
seringkali melelahkan dan menuntut banyak kesabaran. Seandainya saya tahu
bahwa jalan demokrasi yang kita lalui sekarang ini adalah jalan menuju
kegagalan dan kehancuran, barangkali saya pun akan lantang berseru, Berlakukan
Dekrit Presiden!. Bukankah begitu Bang Buyung?
budisan
hp 08156256550
[EMAIL PROTECTED]
jl Riung Jembar No. 18 Bandung
---------------------------------
Bored stiff? Loosen up...
Download and play hundreds of games for free on Yahoo! Games.
[Non-text portions of this message have been removed]
