Memang hampir sebagaian besar PTS, mempunyai akreditasi yang asal-asalan.
Walaupun tidak bisa disamaratakan semua perguruan tinggi. Ada beberapa
Perguruan Tinggi kualitasnya cukup "bagus". Bagus dalam artian jika Mahasiwanya
Reguler (benar-benar cari Ilmu), Namun kalau sifatnya Ekstension (Mahaiswa
berduit) jangan tanya lagi...Dosennya pun juga pingin cari duit Mas, tinggal
tergantung pesanan saja.
Jangan heran kalau di Tes TPA atau UPKP V, yang menduduki Ranking atas adalah
Anak-anak Eks UT. Saya tidak mengada-ada ini terbukti dan saya alami sendiri.
Sebagai gambaran pada saat Tes S2 Bappenas dulu. Ada yang lulusan UT dengan IP
cuma 2,5 dan tidak punya Tofel, dengan pertimbangan khusus dia diperbolehkan
untuk ikut Tes asal nilai Tesnya masuk dalam 10 besar. Ternyata hasilnya cukup
mengejutkan Dia Ranking Pertama diantara sekian ratus pendaftar.
Mau bukti apalagi kalau Lulusan UT itu lebih berkualitas daripada lainnya.
Justru yang membuat saya heran sekarang adalah ada Pegawai Lulusan STIE yang
Lolos S2 Bappenas dan sekarang mungkin sudah menjadi Kepala Seksi. Padahal dia
itu tidak Lolos UPKP V (yang berarti TPAnya tidak lulus) dan bahasa Inggisnya
biasa-biasa saja. Aneh bin Ajaib memang TPA UPKP V saja tidak lulus, kok
Seleksi S2 bisa lulus. Saya tidak mau Suudzon, itu memang sudah Rejeki dia.
Mudah-mudahan S1 dan S2 nya didapat benar-benar dari usaha keras dia.
Ada satu contoh lagi. Seorang Kawan Angkatan '96. Dia Lulusan UT. IP :2,4
Ranking 5 UPKP V. Bahasa Inggrisnya juga Jago. Dia kepingin ikut S2, dalam
beberapa kali Bea Siswa S2, selalu mencantumkan IP tinggi. Karena selalu
terkendala IP, akhirnya dia memutuskan untuk "membeli" Ijazah PTS seharga 4
Juta, dalam waktu kurang dari 1 tahun Ijazah sudah dia dapatkan dengan IP
diatas 3. Ini benar-benar kisah nyata, tidak mengada-ada.
Sebenarnya Pengembangan Pegawai harus peka melihat situasi ini. Okelah, kalau
untuk penerimaan Pegawai S1, ada persyaratan IP, karena kemungkinan mereka
benar-benar masih mahasiswa Murni. Tapi kalau untuk Tugas Belajar S2, tidak
perlu lagi ada Persyaratan IP. Kalau yang diperlukan IP tinggi, bagaimana
dengan Pegawai Prodip yang ditempatkan di Daerah-daerah terpencil, dimana tidak
ada PTS, yang ada cuma UT. Kesempatan mereka akan hilang untuk ikut S2.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan Pengembangan Pegawai. Jangan hanya
melihat IP, karena IP itu bisa dibeli. Mari berkompetensi secara sehat,
sama-sama kita buktikan siapa sebenarnya yang lebih berhak dan patut menjadi
pegawai yang Handal dan Berkualitas.
amirsyahya <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Apa para
pejabat2 kita nggak tahu atau pura2 gak tahu, atau malah
sebagai user or jangan2 ijazah yang dipunyainya juga sampah???
SARJANA SAMPAH!!!!!
Di tengah krisis ekonomi sekalipun, ada pabrik yang tetap
cemerlang, seakan tiada yang gulung tikar. Bahkan, pabrik yang baru
lahir terus sehingga jumlahnya beranak-pinak. Pabrik itu adalah
Pabrik pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Disebut Pabrik,
karena memang telah sepenuhnya menjadi lahan bisnis, hampir tidak
punya kaitan lagi dengan komitmen sosial, dengan idealisme
mencerdaskan bangsa. Sebagai urusan dagang, sebagian berlaku prinsip
ada mutu, ada harga. Dan semakin tinggi mutu, semakin mahal pula
ongkos yang harus dibayar.
Tetapi ini bisnis yang unik. Sekalipun tidak bermutu, sekalipun
fasilitas pendidikan asal-asalan dan dosen tidak memadai, toh
mahasiswa rela membayar lebih. Dan celakanya, inilah pula bisnis yang
nyaris tidak mengenal bangkrut. Persaingan bisnis pendidikan cukup
kejam, namun hampir tidak ada Pabrik yang bernama perguruan tinggi
swasta yang tutup karena kalah bersaing.
Yang terjadi ialah sekalipun tidak lagi memenuhi syarat
sebagaimana seharusnya sebuah lembaga pendidikan tinggi, banyak
perguruan tinggi swasta yang terus menerima mahasiswa baru dan terus
meluluskan sarjana baru. Betul-betul berfungsi sebagai Pabrik- Pabrik
Sarjana, Pabrik ijazah dengan upacara wisuda yang wah untuk
mengukuhkannya. Tidak ada urusan dengan mutu, tidak peduli sekalipun
menghasilkan Sarjana Sampah.
Sebagai gambaran, tidak tanggung-tanggung, sebanyak 80% dari 307
perguruan tinggi swasta di DKI Jakarta buruk mutunya. Bahkan,
sebanyak 23 di antaranya tidak aktif dan alamatnya pun sulit
ditemukan. Fakta yang menyedihkan dan memalukan itu bukan cerita
burung, melainkan dilaporkan secara resmi oleh Komisi E DPRD DKI
dalam Rapat Paripurna DPRD DKI, Senin (4/9).
Pangkal penyebab amat jelas, yaitu pemerintah sangat longgar
memberi rekomendasi pendirian perguruan tinggi swasta baru. Longgar
dalam memberikan izin, longgar pula dalam pengawasan. Semakin hari
lembaga seperti koordinator perguruan tinggi swasta tidak lagi
terdengar peranannya, bahkan diragukan wibawanya dalam menghadapi
kekuatan finansial perguruan tinggi swasta yang semata bermotifkan
mencari keuntungan dari lahan pendidikan. Itu sebabnya, sekalipun
tidak bermutu, sekalipun hanya menghasilkan sarjana sampah, perguruan
tinggi swasta yang di bawah standar itu tetap dibiarkan hidup. Nyaris
tidak ada penutupan perguruan tinggi swasta!
Tak ada pilihan, pemerintah harus berani mengambil langkah keras
dan tegas. Jangan biarkan perguruan tinggi swasta tumbuh sebagai
Pabrik Sarjana yang rendah mutunya, dan menjadikannya semata ladang
bisnis. Membiarkannya adalah sama dengan memelihara pembodohan massal
dengan predikat Sarjana.
Dari EDITORIAL Media Indonesia:
Menertibkan Sarjana Sampah. Kamis, 0709 2006
---------------------------------
Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru!
[Non-text portions of this message have been removed]
