Assalamualaikum Wr.Wb. Salam Perubahan untuk seluruh Miliser dimanapun anda berada...
Pertama-tama saya ucapkan selamat dan semoga sukses untuk semua rekan-rekan yang telah dipanggil untuk ikut seleksi pegawai KPPN Prima. Untuk yang belum mendapatkan kesempatan seleksi, mutasi, atau diklat atau apapun yang berhubungan dengan dengan upgrading kemampuan ataupun pemenuhan kepuasan batin (khusus mutasi), sabar...Innalloha ma'as Shobirin...(Sesungguhnya Alloh SWT mencintai orang-orang yang sabar) Terus belajar, berkarya dan memberikan yang terbaik untuk bangsa. Ibarat pisau yang diasah setiap saat, ketika rekan-rekan di mutasi ke tempat baru, nggak perlu belajar lagi tetapi sudah 'ready to use'. Lulus boleh sama, rejeki berbeda-beda. Kalau mau contoh riil, lihat di kanwil XXVI ada kasie, korpel dan pelaksana yang betul-betul satu angkatan (Angkatan'95) dan mereka asyik-asyik saja tuh (he..3x) Saya terkejut kagum ketika membaca sebuah website yang memberitakan pelayanan instansi pemerintah (bukan BUMN) yang telah mendapatakan ISO (International Standard Organization) atas pelayanan jasa yang diberikan kepada stakeholdernya. Wah, betul-betul salut saya. Mengapa KPPN Singkawang (Salam Hormat saya untuk pak Herry Sunyoto--Pen)yang notabene representasi dari pelayanan DJPB di bawah Departemen Keuangan tidak mencoba untuk memperoleh ISO (Atau mungkin saya yang ketinggalan berita, CMIIW) Menarik sekali seandainya semua kantor pelayanan di bawah "bendera" Departemen Keuangan (Pajak, Perbendaharaan, Bea Cukai, Lelang dan Kekayaan Negara dll) yang sekarang ini berlomba-lomba menerapkan 'pelayanan prima' berkompetisi sehat dalam sebuah liga 'Depkeu meraih ISO 9000 series'. Kantor yang lebih dulu mendapatkan ISO bisa mendapatkan renumerasi lebih dulu (waduh yang ini bisa pro kontra sih, tapi ga papa deh...)Katakanlah KPPN Jakarta II lebih dulu ditetapkan sebagai KPPN Prima, walaupun SOP (Standar Operasional Prosedur), Sarana dan Prasarana serta SDM nya sama kualitasnya dengan KPPN-KPPN lain diseluruh Indonesia, akan tetapi kepuasan stakeholder tidak mungkin 'sama dan sebangun' untuk setiap KPPN kan? Bisa jadi misalnya KPPN ABC di propinsi XYZ yang meraih ISO lebih dulu, karena memang lebih dapat memenuhi kepuasan stakeholder yang dilayaninya dan dengan 'zero tolerance mistake' dalam melaksanakan SOP. Konsep kualitas yang dulunya berkembang berbasiskan produk sekarang ini telah meluas dan memasuki bidang jasa. Penyebabnya antara lain adalah semakin pentingnya arti pelayanan bagi suatu bisnis dan semakin besarnya peranan sektor jasa bagi suatu negara. Sebagai ilustrasi, Amerika negara yang secara tradisional berbasiskan manufaktur saat ini 75% GDP-nya disumbangkan sektor jasa dan 9 dari setiap 10 dollar pendapatan Singapura berasal dari sektor jasa.(Tomas Arista, ITB 1996) KPPN Prima tentu saja bukan Public Service with Profit Motive, akan tetapi bila kita mempunyai standar pelayanan yang sama, ingin merubah 'image' yang selama ini membungkus birokrasi kita serta memiliki keinginan untuk meng'advertensi new image' kita kepada investor luar dan pebisnis global, berkompetisi meraih ISO 9000 series mungkin bisa menjadi salah satu caranya, mengapa tidak? Mudah-mudahan bermanfaat.. Adin-Somewhere at Gorontalo Cuplikan berita dari www.ri.go.id dan www.depdiknas.go.id Jakarta, Senin (21 Mei 2007)Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DP2M Dikti) Depdiknas berhasil meraih sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2000. Sertifikat Internasional ini diperoleh DP2M setelah dinyatakan layak oleh auditor dari PT Sucofindo International Certification Service (SICS). "Ini tidak satu-satunya yang akan dilakukan di Dikti, tapi adalah awal dari langkah-langkah berikutnya agar diperoleh sertifikat ISO untuk direktorat, sekretariat, dan lembaga Dikti lainnya," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Dikti Depdiknas Suryo Hapsoro Tri Utomo, pada serah terima sertifikat ISO 9001:2000 di Gerai Informasi dan Media, Depdiknas, Jakarta pada hari ini. Adapun Dirut PT Sucofindo, Zafar D. Idham menyampaikan, ruang lingkup sertifikat yang akan diserahkan khususnya untuk pelayanan pengelolaan penelitian hibah bersaing untuk perguruan tinggi. "Setelah melalui audit dipastikan dalam penyelenggraaan jasa pendidikan DP2M dalam ruang lingkup yang disertifikasi telah memenuhi pengakuan secara internasional dan memenuhi kaidah yang dipersyaratkan, " katanya. Menurut Zafar, kaidah yang dipersyaratkan tersebut yakni, memiliki dokumentasi SMM yang baik, memiliki kebijakan dan sasaran mutu, pengelolaan sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan jasa pelayanan yang diberikan, pelaksanaan jasa pelayanan sesuai dengan modul yang ditetapkan, pengukuran dan pencapaian kinerja penyelenggara jasa pelayanan, dan melalui penyempurnaan secara berkesinambungan untuk memenuhi kepuasan pelanggan.***
