Jawa Pos Rabu, 12 Sept 2007,
Komisaris BUMN dari Depkeu Tidak Digaji
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkaji kemungkinan tidak
menggaji pejabat Depkeu yang menjadi komisaris BUMN. Hal tersebut dilakukan
sebagai konsekuensi dimulainya reformasi birokrasi dan tambahan anggaran
remunerasi.
Saat ini hampir seluruh pejabat eselon satu di Depkeu menjabat komisaris di
berbagai BUMN. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu, misalnya,
menjadi komisaris di PT Telkom. Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto menjadi
komisaris utama PT Garuda Indonesia. Sekjen Depkeu Mulia P. Nasution bahkan
menjadi komisaris Bank Permata, yang pemerintah tidak menjadi pemegang saham
utama.
"Kita akan berlakukan evaluasi terhadap seluruh pejabat yang ditempatkan
sebagai komisaris. Nanti saya minta Sekjen me-list bersama Men BUMN untuk coba
lakukan," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR kemarin.
Secara prinsip, kata Menkeu, jika pejabat Depkeu tetap ditempatkan di sejumlah
BUMN sebagai perwakilan pemerintah, pejabat-pejabat tersebut tidak akan
mendapat gaji sebagai komisaris. "Barangkali akan dipikirkan (mereka, Red)
tidak perlu terima gaji dari BUMN itu karena dia sebagai suatu assignment
(penugasan, Red)," katanya.
Sri Mulyani mengaku tidak bisa menjamin hal tersebut terlaksana. Namun, dia
berjanji mengupayakannya. "Kalau saya katakan prinsipnya begini, ya sedapat
mungkin konsistenlah. Kalaupun ada kompromi, tidak perlu harus mem-violate
(melanggar) prinsip utama yang harus kita pertahankan. Itu mungkin spirit yang
harus saya sampaikan," ujarnya.
Dalam rapat kerja kemarin, Komisi XI akhirnya menyetujui remunerasi di Depkeu,
baik untuk 2007 sekitar Rp 1,4 triliun dan juga untuk kebutuhan 2008 sebesar Rp
5,2 triliun. Untuk 2007, remunerasi di Depkeu memang hanya dianggarkan sejak
September 2007. "Kita melihat konsep reformasi birokrasi di Depkeu itu sangat
baik. Bukan hanya berupa kenaikan tunjangan, tetapi juga menjelaskan
sanksi-sanksi bagi pejabat yang melalaikan tugas," kata Ketua Komisi XI Awal
Kusumah.
Dia berharap reformasi birokrasi di Depkeu berhasil meningkatkan kinerja
pelayanan. "Harapan kita reformasi di Depkeu ini bisa menjadi percontohan bagi
instansi pemerintah lainnya," kata anggota Fraksi Partai Golkar itu.
Anggota Komisi XI asal FPDIP Ramson Siagian meminta Depkeu mempunyai target
kinerja yang jelas. "Jika tidak bisa memenuhi dalam setahun, anggaran
remunerasi harus dicabut, tapi reformasi birokrasi jalan terus," ujarnya.
Dalam rapat kerja kemarin, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (FPKS) Rama Pratama ngotot meminta hasil kajian dari konsultan yang
menjadi dasar konsep reformasi birokrasi dan kenaikan tunjangan pegawai Depkeu.
Saat Rama dan Sri Mulyani saling memotong komentar, seorang staf Depkeu
mendorong troli berisi enam kardus yang penuh berisi dokumen yang diminta Rama.
Dokumen itu diletakkan di meja mantan ketua senat mahasiswa UI tersebut. Karena
rapat tidak berlangsung tegang, kejadian langka itu hanya disambut tawa semua
peserta. (sof)
aklapboy <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Baca
Detikfinance.Com hari ini....
---------------------------------
Take the Internet to Go: Yahoo!Go puts the Internet in your pocket: mail, news,
photos & more.
[Non-text portions of this message have been removed]
