Ada yang ingin wacana planologi / perencanaan kota masuk dimedia…… Tapi apa jadinya kalau media memilih menulis sendiri dengan selera sendiri dan seperti assaal?........ Sepotong-sepotong dan serba tak jelas konteksnya…. Mencerdaskan masyarakat?....Atau bukankah malah membingungkan masyarakat?........Atau jangan2 Kompas malah seperti mengobok2 planologi?........ Pada dasarnya ‘kota penyangga’ bukanlah konsep ruang yang “akan selalu pasti salah”….. Ketika pertamakali Indonesia menggeliat dari ‘negara agraris’ ingin menjadi ‘negara industri’….. atau itu artinya dari mayoritas masyarakat agraris sebagian dari masyarakat Indonesia ingin bergeser menjadi ‘masyarakat industri’…… Jelas bahwa untuk itu sebagai “langkah awal” strategi industrialisasi yang praktis diperlukan “kebutuhan ruang” berupa “konsentrasi perkotaan” (untuk langkah awal strategi pengembangan potensi pasar serta efisiensi industri) … dimana untuk itu diperlukan city size tak hanya ‘metropolitan’ namun juga nyatanya bahkan juga ‘megapolitan’..…….. Benar bahwa ketika (megapolitan) Jakarta telah berkembang pesat namun tak kunjung dikembangkan pusat pertumbuhan baru lain “yang setara”…… utamanya diluar Jawa….. maka sejak itu “sistem kota kita secara nasional” menjadi tidak sehat… dan saya sepakat kalau Kompas mengatakan itu sebagai “ketidakmampuan pengambil kebijakan mendistribusikan pusat pertumbuhan”……. Tetapi selanjutnya ketika “para pendapat” mulai dan masih tetap saja bicara “jawa sentrisme” terus….. maka itu menjadi tak tepat lagi kalau dikaitkan dengan “sistem kota secara nasional”….. karena Jawa hanya 6.7% saja luas wilayah nasional kita…… Bicara “sistem kota secara nasional” logikanya harus lebih bicara tentang ruang nasional yang 93.3% itu........ Kalau tidak ini tak bedanya pola pikir jawasentrisme itu juga sama saja seperti "meng-obok2" sistem kota secara nasional juga........ Berikut dibawah adalah satu kutipannya dari Kompas……. aby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PEMBANGUNAN Kota Penyangga Kekeliruan Berkota Rabu, 20 Agustus 2008 | 03:00 WIB Bogor, Kompas - Perpindahan penduduk dari desa ke kota, khususnya ke ibu kota Jakarta, yang terus-menerus menunjukkan ketidakmampuan pengambil kebijakan mendistribusikan pusat pertumbuhan. Penciptaan kota-kota penyangga seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang untuk metropolitan Jakarta juga menunjukkan kekeliruan cara berkota. Demikian dikemukakan pengamat masalah ekologi Emil Salim yang juga mantan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Jakarta saat dihubungi Kompas, Senin (18/8). ”Urbanisasi tidak terbendung mengakibatkan daya dukung ekologi kota penyangga juga makin terbatas. Kalau pengembangan kota seperti itu diteruskan, akhirnya nanti kota-kota penyangga itu juga membutuhkan kota penyangga lainnya,” kata Emil. Emil mencontohkan, ketika daya dukung ekologinya melemah, Bekasi akan butuh Cirebon sebagai kota penyangga. Demikian halnya, Bogor juga butuh kota penyangga Sukabumi dan Tangerang membutuhkan kota penyangga Rangkasbitung. ”Apakah akan seperti itu?” kata Emil. Planolog perkotaan Budhy Tjahjati S Soegijoko dari Institut Teknologi Bandung (ITB) secara terpisah mengungkapkan kekeliruan para pengambil kebijakan masalah pertumbuhan perkotaan, khususnya di Pulau Jawa. Rencana pengembangan jalan tol trans-Jawa dari Merak hingga Banyuwangi memicu pertumbuhan sejumlah wilayah yang dilaluinya menjadi daerah permukiman dan industri baru. ”Pada akhirnya terbentuk island city atau kota-pulau Jawa dengan lahan produktif pertanian di Jawa menyempit. Dari keinginan untuk meningkatkan produktivitas sejumlah daerah melalui rencana tol trans-Jawa, yang terjadi kondisinya bisa berbalik. Berbagai krisis masyarakat akan terjadi,” kata Budhy Tjahjati. Kesuburan tanah Emil Salim mengungkapkan hal senada. Tingkat kesuburan tanah di Jawa sangat tinggi. Kesuburan tanah di Jawa delapan kali lipat tanah di Kalimantan dan enam kali lipat jika dibandingkan dengan kesuburan tanah di Sumatera. ”Kalau lahan pertanian di Jawa hilang 1.000 hektar untuk konstruksi jalan tol trans-Jawa, dibutuhkan pengganti 8.000 hektar di Kalimantan atau 6.000 hektar di Sumatera,” kata Emil. Emil mengatakan, jangan meniru proyek Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels (1762-1818) yang pernah membuat Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan. Jalan raya itu dibuat sebelum kereta api ada. ”Setelah pembuatan Jalan Raya Pos itu, pertumbuhan kota di Jawa diarahkan Hindia Belanda dengan kereta api,” katanya. Pengembangan, kata Emil, sudah benar. ”Semestinya sekarang yang dilakukan itu meningkatkan fungsi kereta api yang lebih hemat tanah,” kata Emil. Menurut Emil, kita hanya perlu meneruskan atau menambah intensitas jalur-jalur yang pernah ada jika mau mengembangkan perkeretaapian di Jawa. Pilihan pengembangan jalan tol hanya akan memakan tanah dan menyiapkan masyarakat di Jawa menghadapi krisis pangan, air bersih, dan krisis energi listrik maupun bahan bakar minyak. Budhy Tjahjati menambahkan, wujud sistem kota harus menunjukkan keterkaitan yang bermanfaat bagi semua pihak. Berbeda dengan pengembangan kota penyangga, pengembangan kota semestinya menjalin keterikatan dengan pedesaan untuk mendukung kota. (naw) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
