salam,
wah ini pertanyaan yang dalam dan luas sekali....
tapi mari kita teliti lagi....
pertama,banyak kerusuhan maupun kasus kasus rekayasa dan KKN yang tidak
terselesaikan di Indonesia
biasanya rekayasa yang berdampak kekerasan melibatkan kekuatan militer.
Namun sampai sekarang belum tampak juga penyelesaian yang tuntas dari
kasus-kasus itu.
mungkin kita diluar "mencium" dimutasinya pejabat A atau B sebagai akibat
dari suatu perkara
namun tidak ada tanggung jawab publik yang layak.
yang ingin saya tekankan di sini ialah:
masyarakat menangkap pesan bahwa hukum tidak berlaku bagi si kuat.
tentu sangat ironis ditengah galak-galaknya pemburuan thd pelaku kriminal
dengan "sangat tegas"
di sisi lain banyak kasus kriminal yang melibatkan pejabat tinggi atau
orang kuat yang dosanya sudah jelas-jelas
dan merugikan kepentingan rakyat banyak seakan-akan kebal terhadap hukum
disini masyarakat luas harus berjuang menuntut agar para pejabat (sipil
maupun militer) terbiasa untuk
mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada masyarakat,bukan hanya kepada
atasannya.Kita sering
melihat bahwa banyak persoalan yang menyangkut nasib masyarakat luas hanya
diselesaikan "intern".
kebiasaan ini yang harus kita rubah.Langkah kapolri dan Pangab untuk memecat
kapolda maluku utara
mungkin suatu awal yang bagus dan harus ditindaklanjuti secara
konsekuen.Jadi tidak hanya mengesankan
rekayasa "mengorbankan pejabat dibawah" seperti yang sering terjadi selama
ini (kita lihat kasus penculikan).
kedua, selain memang ditengarai adanya pihak penghasut,masalah SARA adalah
masalah yang rumit dan tidak
bisa hanya dihadapi dengan kekuatan dan hukum. Ini juga masalah etika dan
kesadaran.
mungkin akan terdengar klasik kalau saya menyebut "tingkatkan dialog antar
umat beragama",namun
saya yakin ini adalah masalah yang sangat membutuhkan waktu.
saya berpendapat,tumbuhnya benih benih fanatisme sempit dan sikap chauvinist
harus dicegah sejak dini
sehingga tidak sampai meledak dalam suatu sikap yang merugikan orang lain.
Di Jerman pun di sekolah-sekolah diadakan banyak diskusi tentang rasismus,
agresivitas maupun toleransi.
Kegiatan-kegiatan seperti ini harus bersifat jujur,terbuka dan dialogis,
artinya tidak seperti methode di tanah air
selama ini yang lebih mendekati indoktrinasi.karena indoktrinasi
dikhawatirkan malah menimbulkan penolakan.
kegiatan ini harus dikonsep dengan matang, dalam jangka panjang dan didukung
sepenuhnya oleh negara.
Untuk memulihkan kewibawaan pemerintah?....saya rasa pemerintah dari dulu
tidak berwibawa...:)
selama ini masyarakat takut untuk menyuarakan pendapatnya.....para pejabat
dan politikus (kecuali
beberapa pengecualian) tidak lebih dari badut-badut munafik yang sukanya
menggunakan kekuasaannya
untuk menindas.
Kewibawaan pemerintah bisa timbul apabila minimal ada:
1.suatu platform bersama yang diterima semua pihak.
2.supremasi hukum yang jelas dan dilaksanakan secara konsekuen
3.kejujuran dari penyelenggara negara untuk memberi informasi yang benar
kepada rakyat.
4.Dari point tiga akan muncul kepercayaan balik dari rakyat yang pada
gilirannya dapat menumbuhkan
kewibawaan pemerintah.
pemerintahan BJ Habibie ini sebetulnya telah memperoleh kesempatan luar
biasa.Di tengah krisis legitimasinya
dia diterima sebagai pemerintahan transisi yang tugas utamanya
mengakomodasikan tuntutan-tuntutan reformasi
murni dan menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil.Namun kasus skandal
Jakgung dan dan tidak selesainya kasus-kasus lain, membuktikan bahwa
kesempatan inipun tidak digunakan dengan baik oleh pemerintah saat ini.
jadi mungkin kita harus menunggu dan berbuat apa yang kita mampu untuk
terwujudnya pemerintahan yang bersih
dan berwibawa.
salam hangat dari Hannover,
deddy priadi
** saya sebetulnya tidak seberapa cocok dengan kata berwibawa.Berwibawa
dalam artian produk undang-undangnya
dipatuhi..oke .Namun "wibawa" sering mengakibatkan kepatuhan yang tidak
proporsional.....:)
>Yohanes Sulaiman wrote:
>Ini juga bisa menjadi pertanyaan buat kita: sejauh manakah sistem di
Indonesia
>perlu dirombak. Bagaimana caranya membentuk satu negara baru yang bersih
>diatas puing-puing sekarang akibat perpecahan SARA dan politik....
>Selain itu juga, bagaimana caranya memulihkan kewibawaan dari pemerintah.
>Kejadian seperti ini akan terus berlangsung selama kewibawaan pemerintah
>belum pulih....
>
