Dengar-dengar, itu gara-gara mereka menggunakan Micro$oft Windows NT sbg.
servernya. Coba pake operating system Linux...bisa 3 hari kelar, he...he..
:-))
> ----------
> From: FNU Brawijaya[SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
> Sent: 10 June 1999 17:01 PM
> Subject: Re: JOMC vs KPU
>
> Memang KPU harusnya ganti nama jadi KPA (awut-awutan). Apa sih susahnya
> bikin program yg mampu
> menampilkan angka-angka per TPS. Emang ada berapa TPS? Paling banter
> 300.000.... Kalo cuman
> segitu mah software database kelas kacang juga sanggup tho? Ndak perlu
> yang kayak Oracle segala.
> Heran aku......
>
> Itu homepage KPU ndak jalan-jalan.... Emang butuh berapa orang ahli
> komputer sih? Itu kalo dibilang
> harus ahli komputer. Wong anak SMP aja bisa masukin data.
>
>
>
> Hadeer wrote:
>
> >
> > Siap - siap........siap - siap....... Data Jakarta sudah mulai kacau
> ........
> > Mulai stock sembako ..... sebentar lagi perang sipil ....... :-(
> >
> > :-(
> > Hadeer
> >
> > =================================================
> >
> > Republika Online edisi: 10 Jun 1999
> >
> > Perhitungan Suara di DKI Kacau
> >
> > JAKARTA -- Terdapat kejanggalan dalam penghitungan hasil perolehan suara
> Pemilu 7 Juni lalu di Ibu Kota. Temuan Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Tk I
> DKI Jakarta menunjukkan banyak kekeliruan dan kekacauan dalam menuliskan
> hasil penghitungan suara, yakni ada angka yang dibesarkan atau sebaliknya
> dikecilkan dari hasil aslinya. Dari temuan sementara, PDI Perjuangan
> merupakan partai yang diuntungkan karena perolehan angkanya dibesarkan
> dari aslinya. Sedangkan partai lain seperti Partai Keadilan, Golkar,
> Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia angka perolehan suaranya
> dikecilkan. PPP malah hasil suaranya hilang. Ketua PPD I DKI, Djafar
> Badjeber, kemarin, menyebutkan pihaknya menemukan data kejanggalan itu
> langsung di lapangan. Sebagai langkah antisipasi, PPD I DKI Jakarta hari
> ini terjun langsung ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk mengadakan
> penelitian berita acara penghitungan suara dari 10.198 TPS. Berdasarkan
> pantauan anggota PPD I dari IPKI, Thomas Taka, kekeliruan penghitungan
> suara dan penulisan angka setidaknya ditemukan di dua kelurahan, yakni
> Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung dan Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar
> Rebo, Jakarta Timur. Kesalahan yang terjadi, jelas Thomas, yakni berupa
> ketidaksesuaian hasil dari setiap tempat pemungutan suara dengan hasil
> akhir, yakni lebih besar dari seharusnya. PDI Perjuangan, lanjutnya, dari
> penghitungan suara semua TPS di Kelurahan Gedong seharusnya mendapat suara
> sebesar 2.500. Namun, dalam kolom hasil akhir formulir D4 ditulis 4.333.
> Begitu juga dengan PAN yang seharusnya hanya memperoleh suara sebesar
> 2.150 ditulis menjadi 6.393. ''Ini kan jelas menguntungkan mereka [parpol
> yang bersangkutan],'' ujar Thomas kepada pers di Jakarta kemarin.
> 'Kelebihan' suara PDI Perjuangan ini, tambah Thomas, juga ditemukan di
> Kelurahan Pulogebang. Namun Thomas mengatakan lupa memerinci perolehan
> untuk DPR RI atau DPRD. Yang jelas, sambungnya, yang seharusnya 1.762
> ditulis menjadi 7.220 dan yang 1.475 ditulis menjadi
> > 10.125. Sebaliknya, beberapa partai justru mengalami penurunan. Semisal
> untuk Partai Keadilan yang berdasarkan penghitungan Thomas dan petugas PPK
> seharusnya mendapat 648 suara tetapi hanya ditulis 385. Begitu juga dengan
> yang seharusnya 14 suara ditulis 12 suara. Hal yang sama juga dialami
> Partai Golongan Karya dari 2.039 menjadi 1.367. Namun hal yang lebih
> buruk, sambung Thomas, dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan, yakni
> hilangnya perolehan suara. Dengan kasus ini, kata Thomas, tidak menutup
> kemungkinan kesalahan yang sama juga terjadi di tempat lain. Oleh karena
> itu, lanjut Thomas, langkah yang ditempuh PPD I sangat diperlukan untuk
> pengecekan kembali. Pasalnya setelah kesalahan terjadi di jalur komputer,
> kata Thomas, jangan sampai terulang kembali di dokumen resmi yang dibuat
> secara manual. PPD I DKI Jakarta hari ini terjun langsung ke PPK untuk
> mengadakan penelitian di 10.198 TPS. ''Semua anggota PPD I akan terjun
> langsung ke kecamatan untuk meneliti hasil perhitungan suara yang ada
> dalam berita acara,'' kata Djafar Badjeber. Dengan penelitian menghitung
> ulang perolehan suara dan pemeriksaan berita acara yang ada di PPK, kata
> Djafar, diharapkan kesalahan dapat diminimalkan. Mulai curiga Pada
> tingkat Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) angka-angka hasil perhitungan
> suara sementara juga masih jadi perdebatan. Wakil Ketua PPI, Hasballah M
> Saad, menilai data hasil pemilu yang beredar saat ini masih perlu dicek
> lagi validitasnya. Sebab, menurutnya, pemunculan data hasil pemilu
> tersebut mengandung banyak kejanggalan yang mengundang pertanyaan. ''Dan
> saya sendiri juga mulai curiga,'' ujarnya di Jakarta Rabu (9/6) kemarin.
> Seharusnya, menurut Hasballah, data yang masuk ke jaringan komputer KPU
> adalah data yang sudah divalidasi secara berjenjang. Data tersebut sudah
> divalidasi di TPS, PPS, PPK, juga PPD Tingkat II. ''Tapi sekarang banyak
> data yang masuk dari level yang lebih bawah. Dari PPS langsung dimasukkan
> ke sini,'' tuturnya. Akibat proses pemasukan
> > data yang seperti itu, PPD Tingkat I DKI sempat protes ke KPU. Ketua PPD
> I DKI Dja'far Badjeber mengaku belum pernah mengeluarkan data hasil
> pemilu. Tapi, tiba-tiba data tersebut sudah muncul di jaringan komputer
> KPU. Dja'far mengaku tidak tahu-menahu sumber data yang muncul di komputer
> tersebut. Dia menyebutnya sebagai data 'liar'. Ihwal data 'liar' itu
> ternyata juga diakui langsung oleh Hasballah. Bahkan data liar seperti
> itu, menurutnya, tidak hanya masuk ke KPU. ''Di PPI juga banyak masuk,''
> tegasnya. Sebab itu, lanjut anggota KPU wakil Partai Amanat Nasional itu,
> semua data yang masuk sementara ini harus dicek kembali kebenarannya.
> Persoalan lain yang diprotes Hasballah adalah data yang muncul itu
> terkesan hanya berasal dari kantong-kantong tertentu. Lagi pula, sambung
> Hasballah, kantong-kantong tersebut hanya didominasi partai tertentu.
> ''Ada apa sebenarnya,'' ujarnya. Kenyataan itu, menurutnya, bisa terjadi
> karena kesengajaan, tapi bisa juga karena keterbatasan. Pemunculan data
> yang seperti itu dianggapnya sangat mengundang keresahan di kalangan
> masyarakat. Berdasarkan protes yang diterimanya, masyarakat banyak yang
> menilai data yang dikemukakan KPU tidak mencerminkan data yang diperoleh
> di TPS. ''Apalagi sangat tidak adil jika data secara nasional disajikan
> dalam satu plot,'' tegasnya. Dengan alasan itu, pihaknya meminta KPU mau
> menghentikan sementara penyiaran data hasil pemilu sampai ditetapkan
> peraturan baru. Peraturan tersebut setidaknya bisa membuat data yang masuk
> ke komputer itu benar-benar data yang sudah divalidasi berjenjang sampai
> ke PPD II. Sehingga tidak ada lagi data 'liar' yang beredar di masyarakat.
> Sementara itu, Ketua PPI, Yacob Tobing, mengatakan bahwa data yang masuk
> ke komputer itu memang tidak harus divalidasi di tingkat PPD II. Sebab,
> katanya, validasi di tingkat PPD II itu baru dijadwalkan selesai tanggal
> 14 Juni. ''Sementara ada sistem lain yang memungkinkan data itu masuk ke
> komputer sebelum itu,'' akunya dalam kesempatan
> > terpisah. Validasi data hasil pemilu, kata Yacob, cukup divalidasi
> hanya dengan melibatkan peserta pemilu. Cuma dia tidak menjelaskan standar
> baku keabsahan validasi yang dilakukan para peserta pemilu tersebut. Yang
> jelas, menurutnya, semakin banyak peserta yang terlibat, asas transparansi
> penghitungan hasil pemilu semakin terpenuhi. Menyikapi lambannya hasil
> penghitungan suara yang masuk ke data internet milik KPU, beberapa anggota
> KPU meminta penayangan hasil sementara di layar komputer itu dihentikan.
> Mereka berpendapat, selain dapat memunculkan interpretasi yang salah soal
> perolehan kursi di DPR, kelambanan itu bisa membuat potensi kecurangan
> membesar. ''Sebab kalau waktunya panjang, kan mereka bisa menjadi punya
> waktu lebih banyak untuk bermain [curang],'' kata Mustafa Kamal, anggota
> KPU dari Partai Keadilan, di Jakarta kemarin. Dan, hal itu sudah pernah
> dirasakan oleh Partai Keadilan sendiri. Menurut Mustafa, suara Partai
> Keadilan di sebuah TPS di Pasar Minggu sebanyak 57 suara, sempat hilang.
> Tapi persoalan itu sudah berhasil dituntaskan. Selain soal potensi
> kecurangan, Mustafa mengatakan penyajian data yang sampai ke masyarakat
> saat ini masih berskala nasional. Hal tersebut dinilainya membawa risiko
> yang cukup tinggi di kalangan masyarakat. ''Sepintas, masyarakat langsung
> menangkap bahwa perolehan suara yang banyak, secara otomatis juga akan
> mendapat jatah kursi yang cukup besar di DPR.'' Padahal, lanjut Mustafa,
> data perolehan suara pemilu dalam skala nasional itu belumlah mencerminkan
> kursi DPR secara utuh. ''Sebab perbandingan jumlah kursi dengan jumlah
> penduduk di tiap-tiap provinsi tidak sama,'' tegasnya. ''Partai yang
> mendapatkan banyak suara di Jawa, bisa jadi kursinya kalah banyak dengan
> partai yang suaranya lebih sedikit tapi berasal dari luar Jawa.'' Dengan
> dasar itu, Mustafa meminta agar KPU menghentikan pengumuman hasil pemilu
> dalam skala nasional sehingga interpretasi yang salah tidak sampai
> berkembang di kalangan masyarakat. Yang juga
> > terlihat risau dengan penyajian data tersebut adalah anggota KPU dari
> Partai Aliansi Demokrat Indonesia, Bambang Sulistomo. ''Kenapa suara dari
> basis kami di Pasuruan, belum juga muncul,'' tandasnya. ''Jangan sampai
> partai saya dicurangi,'' tambahnya. Terhadap berbagai penafsiran hasil
> pemilu, Ketua KPU Rudini mengatakan tampilan pengumuman perolehan suara
> sementara partai-partai politik yang disampaikan KPU di layar internet
> akan diubah menjadi per daerah tingkat II di kabupaten/kota madya, tidak
> lagi secara nasional. ''Tampilan per kabupaten atau kota madya akan lebih
> jelas parpol mana yang akan menjadi pemenang, sedangkan kalau secara
> nasional tidak mencerminkan kemenangan yang sesungguhnya,'' kata Rudini
> dalam jumpa pers di 'Joint Operation Media Center (JOMC)' PPI di Jakarta
> kemarin. Rudini mengatakan persaingan perolehan suara dalam memperebutkan
> kursi di DPR RI ada di tingkat kabupaten/kota madya, bukan akumulasi
> secara nasional. Rudini juga menyatakan bahwa perubahan tampilan
> pengumuman menjadi per tingkat kabupaten/kota madya itu untuk mempercepat
> proses penghitungan, sehingga dapat mengatasi masalah kelambatan yang saat
> ini terjadi. Hendra Dharsono, salah satu anggota kelompok kerja pimpinan
> KPU Bidang Sistem Informasi saat dikonfirmasi mengaku kelambanan itu bukan
> disebabkan oleh jaringan komputer yang tersedia. ''Dokumen yang dari TPS
> memang masuknya lambat,'' ujarnya. Berkaitan dengan lambannya hasil
> penghitungan suara, Menhankam/Panglima TNI Jenderal Wiranto meminta
> masyarakat untuk bersabar menunggu hasil perhitungan suara tersebut. Ia
> juga meminta semua pihak untuk tidak membuat ulah yang tidak perlu.
> Lambatnya hasil penghitungan suara Pemilu 1999 ternyata juga
> mengkhawatirkan sejumlah Lembaga Pemantau Asing. Mantan Presiden AS Jimmy
> Carter, selaku juru bicara dua LSM AS: The National Democratic Institute
> (NDI) dan The Carter Center mengatakan sampai kemarin pagi, hasil
> pengumpulan suara yang diumumkan relatif sangat kecil dibandingkan
> > jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. ''Jika keterlambatan ini
> terus berlanjut maka akan meningkatkan kebingungan dan tekanan di antara
> kontestan parpol dan masyarakat,'' ujar Carter saat mengemukakan
> pernyataan sementara hasil pantauan NDI dan The Carter Center di Hotel
> Borobudur Jakarta kemarin. Lembaga Pemantau Komisi Eropa mengakui Pemilu
> 1999 berlangsung cukup bebas dan transparan. Namun, mereka juga prihatin
> dengan lambatnya penghitungan hasil pemilu. n lan/irf/ian/dam/ris/pri
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
> --
> Salam,
> Jaya
>
>
> --> I disapprove of what you say, but I will
> defend to death your right to say it. - Voltaire
>
> \\\|///
> \\ - - //
> ( @ @ )
> ------------oOOo-(_)-oOOo-----------
> FNU Brawijaya
> Dept of Civil Engineering
> Rensselaer Polytechnic Institute
> mailto:[EMAIL PROTECTED]
> --------------------Oooo------------
> oooO ( )
> ( ) ) /
> \ ( (_/
> \_)
>
