> >http://www.surabayapost.co.id/
>
> >Hasil riset Institut Teknologi Bandung (ITB) menunjukkan hanya tiga
> >parpol besar dan empat parpol kecil peserta Pemilu 1999 secara tegas
> >mendukung pengadilan atas mantan presiden Soeharto. Sedangkan 41 parpol
> >lainnya tidak serius menanggapi isu dan memasukkan dalam program
> >partai.Hasil riset Lembaga Kajian dan Praksis Demokrasi (LKPD) veritas
> >ITB itu disampaikan di Jakarta Kamis (3/6).
> >Dalam laporan itu juga terlihat, lebih separo parpol peserta pemilu
> >ternyata tidak serius menanggapi sejumlah isu krusial.
> >Misalnya, isu penghapusan dwifungsi ABRI, ancaman disintegrasi,
> >otonomi daerah, kemiskinan, HAM, dan isu perbankan.
> >Dengan menggunakan 33 parameter LKPD-ITB, hasil riset menunjukkan
> >bahwa program-program partai besar tampak lebih banyak dan lengkap.
> >Namun beragam konsep yang dibuat, baik partai besar maupun kecil,
> >rata-rata masih sebatas konsep dan tidak konkret. Bahkan banyak pula
> >yang tidak menyentuh akar permasalahan. Seperti dalam bidang kesehatan
> >yang menjadi salah satu kebutuhan
> >dasar rakyat, menurut riset itu, hanya dua parpol kecil memprogramkan
> >biaya kesehatan murah dan gratis. Sementara isu kebebasan pers yang
> >diperlukan sebagai sosial kontrol bagi tegaknya demokrasi di negeri ini
> >hanya diprogramkan 14 parpol. Kendati demikian, riset yang dilakukan
> >sampai 1 Juni 1999 itu mencatat lebih separo parpol menyadari perlunya
> >perhatian terhadap upaya membasmi korupsi, kolusi, dan nepotisme
> >(KKN). Begitu pula perhatian terhadap masalah pengangguran, persamaan
> >hak perempuan, pengembangan usaha sektor informal, dan penghapusan
> >monopoli. Perlu diketahui, 33 parameter riset itu adalah program bidang
> >pangan, kesehatan, pendidikan, pemberantasan KKN, penghapusan monopoli,
> >persmedia, hukum, SARA, pajak, perbankan, investasi asing dan teknologi.
> >Selain itu, pembangunan desa, otonomi daerah, perempuan, lingkungan
> >hidup, prostitusi, buruh, pengangguran, sektor informal, kemiskinan,
> >utang luar negeri, pegawai negeri, hubungan luar negeri, pengadilan
> >Soeharto, perubahan UUD '45, sistem presidentilparlementer, koalisi,
> >calon presiden, disintegrasi,
> >hankam, dan dwifungsi ABRI.
> >Tidak Sekadar Coblos
> >Riset itu -- yang diberi judul "Jangan Sekadar Mencoblos, Lihat Dulu
> >Partai Kita" -- membagi 48 parpol peserta pemilu ke dalam dua kelompok
> >yakni tujuh parpol besar yaitu PPP, PDI Perjuangan, PAN, PBB, PK,
> >Golkar, PKB, dan 41 parpol kecil sisanya. Menurut riset tersebut, tiga
> >partai besar yang dalam programnya mencantumkan dukungan terhadap
> >pengadilan atas mantan presiden Soeharto adalah PPP, PAN, dan PKB,
> >sedangkan empat partai kecil yang menyatakan dukungan serupa adalah PUI,
> >PRD, PNI Massa, dan PUDI. Dari tabel hasil riset itu terlihat bahwa 41
> >parpol lain, termasuk partai besar PDI Perjuangan, PBB, PK, dan Golkar,
> >tidak mencantumkan perlunya proses peradilan tersebut dalam kerangka
> >kerjanya. LKPD Veritas ITB menjelaskan bahwa sumber risetnya adalah
> >programplatform partai, pedoman
> >kampanye, pamflet, buku "Partai-Partai Politik Indonesia", media cetak
> >serta buku penunjang lainnya. Hampir sama dengan isu peradilan Soeharto,
> >hasil riset itu juga
> >mengungkapkan fakta bahwa hanya 11 parpol menginginkan adanya
> >penghapusan atau pengkajian ulang dwifungsi ABRI, enam parpol
> >menghendaki dwifungsi tetap
> >seperti sekarang. Sedangkan sisanya sama sekali tidak menyinggung posisi
> >ABRI dalam platform partai. Partai besar yang tegas-tegas menyatakan
> >dwifungsi ABRI harus dihapuskan hanyalah PPP dan PAN.
> >Berkaitan dengan ancaman disintegrasi bangsa yang belakangan ini
> >cukup marak, terutama di Aceh dan Timtim, hasil riset itu menyebutkan
> >hanya 11 partai yang meletakkannya dalam program kerja. PDI Perjuangan
> >secara tegas menolak
> >kebijakan yang memberi peluang melepaskan Timtim. Sedangkan PAN
> >cenderung membuka diri terhadap gagasan membentuk negara serikat.
> >Sementara itu, menyangkut soal perubahan UUD '45, hanya 10 partai
> >menyatakan tekad untuk mempertahankan konstitusi tersebut. Namun
> >selebihnya ingin menyempurnakan batang
> >tubuh atau tidak mencantumkan dalam program.
> >Tiga partai seperti PPP, PAN, PBB tampak mendukung perlunya
> >perubahan UUD '45. Namun PDI Perjuangan tidak setuju amandemen karena
> >menganggap kesalahan terletak pada implementasinya. Sedangkan PK, PKB,
> >dan Golkar tidak mencatumkannya dalam program mereka. Sekitar upaya
> >mengatasi kemiskinan, menurut riset tersebut, sebagian besar partai
> >besar mempunyai konsep kecuali PBB dan PK yang tidak mencantumkannya
> >dalam program mereka. (Ant)
> >
> >
>
application/ms-tnef
