Ghalib memang bisa ditafsirkan sebagai bukan orang tetapi perusahaan
sehingga diperlukan klarifikasi dan financial audit. Begitu hebatnya ide
Ghalib sampai membawa-bawa siri dan memberikan julukan binatang kepada
bung teten. Ekh, dibalik pintu rupanya Ghalib menuntut Kepala Cabang
Bank Lippo-Melawai Sihdianto, katanya tukang perbankan ini buka rahasia
bank. Betul-betul penuh ide.
Dewi Fortuna selaku penasehat dekat Habibie terang-terangan ingin agar
Ghalib dengan jiwa besar (malu dikitlah) untuk mundur dan mengurangi
beban Habibie. Analisa saya yang kampungan kelihatan Habibie sendiri
tidak sanggup menurunkan Ghalib yang nota bene adalah tembok terakhir
dari kekuatan Soeharto agar harta beliau dan anaknya tidak dipreteli
terlalu cepat. Akh kasihan Habibie? Ternyata pintar diaeronatik, masih
bisa dikencingi dipolitik.
Sekali lagi Pak Harto tidak salah pilih. Memang Ghalib manusia yang
penuh ide atau memang dia boneka yang amat patuh??
Sabtu, 12 Juni 1999
Presiden Habibie Pertahankan Ghalib
- Hanya Klarifikasi dan Audit
Jakarta, Kompas
Presiden BJ Habibie memutuskan untuk
tetap mempertahankan
Letjen TNI AM Ghalib sebagai Jaksa
Agung Republik Indonesia dan
menugaskan Menko Pengawasan dan
Pembangunan/ Penertiban
Aparatur Negara Hartarto memanggil
Ghalib untuk melakukan
klarifikasi. Juga diputuskan untuk
mengaudit kekayaan Ghalib
dengan menggunakan akuntan publik yang
besar dan independen,
bukan akuntan dari Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan
(BPKP). Demikian disampaikan
Mensesneg/Menkeh Muladi kepada
wartawan usai diterima Presiden BJ
Habibie di Bina Graha, Jakarta,
Jumat (11/6) sore. Ketua DPP Golkar
Marzuki Darusman dan Ketua
DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin)
Abdul Hakim Garuda
Nusantara secara terpisah kepada Kompas
mempertanyakan
penggunaan terminologi "audit" dan
"klarifikasi" yang tak dikenal
dalam khazanah hukum.
Marzuki mengatakan, dari sisi opini
publik posisi Habibie sebagai
calon presiden semakin disulitkan
dengan keputusan Habibie dalam
kasus Ghalib itu. Meski dari segi
kemungkinan, Habibie tetap bisa
menjadi presiden. Marzuki juga melihat
Habibie tidak dalam posisi
untuk memberhentikan Ghalib.
"Berdasarkan rasa kepatutan
seharusnya Ghalib mengundurkan diri,"
ucap Marzuki.
Sementara Abdul Hakim menilai keputusan
Habibie untuk mengaudit
rekening Ghalib menunjukkan keputusan
yang diskriminatif. "Kalau
ada bankir yang disangka korupsi ia
diperiksa Gedung Bulat
Kejaksaan Agung, sementara jika Jaksa
Agung disangka korupsi, ia
hanya diaudit dan diklarifikasi," kata
Abdul Hakim.
Di forum lain, Jaksa Agung AM Ghalib
kepada pers, mengatakan,
sekarang, ia mengurangi berbicara.
"Kita kurangi berbicara, silakan
dengan Humas," elaknya. Ketika ditanya
bagaimana perasaannya
sekarang, Ghalib mengatakan,
"Alhamdulillah, saya masih sehat
walafiat," katanya.
Punya hak
Menurut Muladi, semua pihak harus
menghormati asas praduga tak
bersalah dan perlindungan hukum dan
HAM. "Baik HAM-nya Teten
(ICW-Red), maupun HAM-nya Pak Ghalib,
termasuk perlindungan
hukumnya. Sama-sama punya hak sebagai
warga negara yang
baik," jelas menteri.
Muladi mengatakan, Presiden Habibie
menjamin tidak akan ada teror
maupun intimidasi. Namun, sebaliknya,
Ghalib juga harus diberi hak
yang layak, yaitu hak perlindungan, hak
membela diri dan klarifikasi.
Untuk melakukan audit, menurut Muladi,
pemerintah akan
menggunakan lembaga independen, meski
pemerintah tetap
melakukannya dalam konteks
institusionalisasi. Dalam arti, pertama
menggunakan Menko Wasbang/PAN untuk
memanggil Andi Ghalib,
dan itu akan dilakukan Senin lusa, di
kantor Menko Wasbang.
Tentang pemanggilan hari Senin itu,
Muladi mengatakan, "Karena
bendahara PGSI Tahir sekarang di luar
negeri, akan datang hari
Minggu. Jadi Senin baru bisa ketemu.
Bendahara itu nanti sangat
menentukan. Kita harus obyektif dan
jujurlah."
Akuntan publik
independen
Proses selanjutnya, lanjut Muladi,
yaitu audit menggunakan akuntan
publik independen, bersifat
multinasional dan besar. Pemerintah
belum memutuskan akuntan yang mana.
Diharapkan, hal itu bisa
benar-benar memberikan gambaran lebih
obyektif tentang apa
sebenarnya yang terjadi dengan seluruh
rekening Ghalib.
Semula, pemerintah memutuskan juga
menyertakan BPKP dalam
pelaksanaan audit kekayaan AM Ghalib.
Namun, usul itu kemudian
ditolak. "Kalau menggunakan BPKP nanti
ada kesan pemerintah
berpihak. Karena itu usul BPKP kita
tolak," jelas Muladi.
Diharapkan, usai klarifikasi yang
diharapkan selesai dalam waktu
satu minggu dan hasilnya akan diumumkan
kepada masyarakat
secara terbuka. Menyinggung posisi
Ghalib di saat audit, ia
menegaskan, "Saya kira Pak Ghalib tetap
Jaksa Agung, tidak
apa-apa. Namun kalau nanti berperkara,
ya, kita pertimbangkan lagi."
Sebagai praktisi hukum Abdul Hakim
mengaku tidak mengetahui
langkah Habibie melakukan audit
keuangan milik Ghalib yang
disangka korupsi. "Financial audit 'kan
hanya menunjukkan lalu
lintas keuangan. Yang harus dilakukan
adalah legal audit dan ethical
audit," kata Abdul Hakim.
Lalu lintas keuangan di rekening Ghalib
harus bisa diketahui dari
mana uang itu berasal. "Kalau itu
berasal dari pengusaha dalam
posisi apa pengusaha itu kok memberi
uang. Sah tidak pemberian
uang itu secara hukum. Itu yang harus
diteliti," kata Abdul Hakim.
Kemunduran
Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Harta
Negara (Gempita) Dr Albert
Hasibuan mengatakan, keputusan Habibie
yang hanya mengaudit
rekening atas Ghalib merupakan
kemunduran. Seharusnya Ghalib
dibebastugaskan dari jabatannya, agar
proses hukum berjalan tanpa
membebani pemerintahan.
Gerakan Reformasi Nasional (GRN) dan
Barisan Nasional (Barnas)
dalam pernyataan bersamanya, mendesak
Habibie
membebastugaskan Ghalib, demi nama baik
dan kehormatan
pemerintah beserta seluruh rakyat
Indonesia. Pembebastugasan itu
paling tidak dilakukan untuk sementara
waktu sampai kasusnya
dijernihkan. Pernyataan ini
ditandatangani oleh Ketua Presidium
GRN Prof Dr Soebroto dan ketua Harian
GRN Hariadi Dharmawan,
serta Ketua Presidium Barnas Kemal
Idris.
Di Yogyakarta, sebanyak 16 orang
mewakili lembaga penegak
hukum, praktisi dan akademisi bidang
hukum yang menamakan diri
Masyarakat Hukum Yogyakarta secara
serentak menuntut Ghalib
dengan jiwa besar mengundurkan diri.
Bila Ghalib tak bersedia
mundur, para pakar hukum menuntut
Habibie memberhentikannya
atau menonaktifkan sementara. Tuntutan
serupa juga disampaikan
Sekjen Persatuan Sarjana Hukum
(Persahi) Teras Narang.
Diperiksa
Kepala Cabang Bank Lippo-Melawai
Sihdianto, Sabtu ini, dipanggil
Ditserse Polda Metro Jaya. Ia diperiksa
sebagai saksi terkait dengan
pengaduan Jaksa Agung AM Ghalib,
terutama menyangkut
pembocoran rahasia bank. Namun dalam
panggilan itu tidak
disebutkan siapa tersangka dalam kasus
tersebut.
Penasihat hukum Sihdianto, Panji
Prasetyo, menyatakan, kliennya
siap memberi keterangan kepada Polda
Metro Jaya. "Karena merasa
tidak membocorkan rahasia bank, dia
siap memberikan keterangan,"
ujarnya.
Selain dipanggil Polda Metro Jaya,
lanjut Panji, Bank Indonesia (BI)
dan Kejagung sudah mendatangi Bank
Lippo cabang Melawai.
Mereka juga menanyakan mengenai
kebocoran rahasia bank. Namun
belum ada kesimpulan apa pun dari
pemeriksaan tersebut.
Siap diaudit
Jaksa Agung AM Ghalib melalui Kepala
Humas Kejaksaan Agung RJ
Soehandoyo mengatakan, Jaksa Agung AM
Ghalib menyatakan siap
untuk diaudit. Ketika ditanya rekening
apa yang akan diaudit,
menurut Soehandoyo, Ghalib tidak
menjelaskan sampai ke arah itu.
Sementara Pembela Kesatuan Tanah Air
(Pekat), Jumat sekitar
pukul 15.00, berunjuk rasa di depan
pintu gerbang bagian belakang
Kejagung. Dalam aksinya, mereka memberi
dukungan kepada Jaksa
Agung dan meminta Kejagung mengusut
tuntas dugaan KKN.
Pembantu dekat Presiden Habibie, Dewi
Fortuna Anwar secara
pribadi mengemukakan, salah satu aspek
dari masalah Jaksa Agung
AM Ghalib adalah soal etika. Katanya,
Ghalib adalah bagian dari
suatu organisasi, yakni Kabinet
Reformasi Pembangunan. Sorotan
terhadap dirinya dan keinginan agar dia
mundur dari jabatannya
sangat keras. "Kalau mencontoh negara
lain misalnya di Jepang,
maka bila Jaksa Agung ini ingin
meringankan beban organisasi dan
pimpinnya, maka ia mundur. Namun
mungkin di Indonesia lain," ujar
Dewi dalam pembicaraan lewat telepon di
Jakarta, Jumat malam.
Dewi juga melukiskan tugas Habibie yang
selain berat juga
berkejaran dengan waktu, yaitu
menghadapi SU MPR. Untuk
memberi pertanggungjawaban kepada MPR
nanti, Habibie antara lain
harus menyelesaikan masalah
pemberantasan KKN, terutama kasus
mantan Presiden Soeharto. Kini, beban
berat tugas Habibie itu
dibayangi masalah salah satu anak
buahnya. Maka dari segi etika
organisasi, anak buah seharusnya bisa
mengurangi beban itu dengan
cara mundur demi citra kabinet ini.
(Tim Kompas)
