Hmm, ada juga anggota dewan yang berkehendak mengkoreksi tindakan ngawur
Matori dan Faisal Basri sang boneka PDIP tersebut. Tindakan Fatwa jelas
perlu didukung. Pembelaan Khofifah kepada Matori jelas tidak berdasar.
Melakukan tindakan aktif penyeruan mogok bukanlah usaha menjemput bola. Ini
adalah usaha MELEMPAR bola. Tidak perlu membela para pengkhianat-pengkhianat
partai masing-masing demi posisi politis diri sendiri atau demi memenuhi
permintaan partai induk mereka yaitu PDIP.
Mestinya sebagai pentolan partai, Matori sudah paham bahwa saat ini dirinya
adalah WAKA MPR. Biarpun di luar gedung MPRpun jabatan tsb tidak lepas dari
dirinya. Jabatan bukanlah baju yang dengan gampang ditanggalkan. Kalau boleh
main begitu, kenapa Amien tidak keluar gedung MPR lalu menyerukan agar
mahasiswa mendukung Gus Dur? Atau meminta mendukung Mega? Okay tidak perlu
mengambil contoh Amien yang sudah memiliki jabatan. Ambil misalnya Akbar
keluar dari gedung dan menyerukan pengikutnya untuk datang berdemo ke HI.
Apa etis? Bila hal ini dianggap etis, saya jelas akan terbahak-bahak atas
jalannya reformasi yg sudah pincang ini.
Matori dan Faisal Basri jelas bukanlah individu-individu politisi yang
handal dan memegang etika. Rasanya tidak perlu orang-orang macam ini
dipertahankan dari kepartaian. Mestinya mereka di-recall secara langsung.
Bila tidak mampu, jangan-jangan PKB adalah partai bersifat kekeluargaan,
atau lebih sial lagi merupakan partai milik keluarga NU saja.
Sikap dari DPP PAN sendiri sangat memprihatinkan. PAN gagal dalam
mendemonstrasikan ketegasan partai. Sikap plin plan juga merupakan kriteria
plus atau minusnya suatu partai. Mempertahankan orang yang disetir oleh
partai lain macam Faisal dari PAN jelas akan mendudukkan PAN sebagai
underbouw PDIP. Bagaimana mungkin hal ini bisa dimaafkan?
Di lain pihak, kelicinan PDIP yang bermain politik serasa main bola tidak
dapat disikapi. Biarkan saja mereka bertingkah. Sikap-sikap mereka akan
membekas di benak rakyat. Rakyat yang sebagian besar masih bodoh butuh waktu
untuk meresapi tindakan-tindakan partai-partai. Untungnya pengertian
'kebodohan' rakyat diterjemahkan oleh PDIP dalam melakukan manuver sebagai
'stupidity'. PDIP tidak sadar bahwa 'kebodohan' rakyat lebih bersifat 'tidak
tahu'. Manuver hanya akan memberi efek dalam jangka pendek. Rakyat akan
belajar dengan cepat kok.
Jeffrey Anjasmara
'--------------------------
Seruan Mogok Matori pada Profesional
Khofifah: Itu Tidak
Mewakili PKB
Reporter: Hestiana
Dharmastuti
detikcom, Jakarta- Ketua
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
Khofifah Indar Parawansa
menegaskan perbuatan Matori Abdul
Djalil menyetujui seruan
aksi mogok kaum berdasi, tidak mewakili
PKB sebagai institusi.
"Jangan dikaitkan dengan PKB. Itu
perbuatan Pak Matori
sebagai individu bukan sebagai Ketua
Umum PKB,” tegas Khofifah,
Minggu (17/10/1999).
Sebagaimana diketahui,
Matori sempat berdemo dengan
karyawan Bursa Efek Jakarta
(BEJ) pada Jum’at (15/10/1999).
Matori juga menyetujui
seruan mogok kalangan profesional. Hal
ini lantas diprotes AM
Fatwa dari Fraksi Reformasi pada rapat
paripurna ke-10, Sabtu
kemarin (16/10/1999).
Dia mempertanyakan dalam
kedudukan sebagai apa sehingga
Matori ikut turun jalan.
Fatwa juga minta maaf pada forum atas
keterlibatan Sekjen PAN
Faisal Basri, yang juga terlibat dalam
demo itu.
Matori sendiri menjawab dia
ikut demo dalam kapasitas sebagai
pribadi dan bukan atas nama
Wakil Ketua MPR. Dan dia siap
menerima segala risiko yang
terjadi.
“Sebagai individu, Pak
Matori ingin mengajak orang untuk melihat
keadaan yang sebenarnya,"
ujar Khofifah kepada wartawan di
Gedung DPR/MPR.
Menurut Khofifah, Matori
sebagai salah seorang anggota Dewan
memang selalu berusaha
menjemput bola dengan mendengarkan
langsung aspirasi
orang-orang yang berada di luar Gedung
DPR/MPR. “Semua anggota
Dewan seharusnya bersikap seperti
Matori,” kata Khofifah.
Tapi saat ditanya apakah tindakan Matori
bisa dibenarkan, Khofifah
tidak mau memberikan jawaban.
Di tempat yang sama, AM
Fatwa, ketua DPP Partai Amanat
Nasional (PAN) menilai
tindakan Matori sebagai sebuah
pelangaran. Fatwa juga akan
membawa persoalan tersebut dalam
Dewan Etik Kehormatan
Majelis yang sedang diusulkannya untuk
dibentuk.
"Saya usul untuk dibentuk
Dewan Etik Kehormatan untuk
memproses masalah-masalah
pelanggaran anggota Dewan," kata
AM Fatwa yang Ketua PAN
ini.
Menurut Fatwa, Dewan Etik
tersebut akan membahas setiap
pelanggaran anggota DPR
saja, tidak termasuk MPR. Fatwa
lantas memberi contoh salah
satu pelanggaran yang akan dibahas
dalam dewan tersebut yakni
tindakan yang dilakukan oleh Matori.
Namun, saat ini Dewan Etik
tersebut belum bisa dibentuk karena
masih menunggu Sidang Umum
MPR selesai. "Kita menunggu
Sidang Umum selesai. Tapi
saya akan mengusulkan hal ini terus
dilakukan,"ujar Fatwa.
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
