Pak Kwik, BUKA SAJA DEH SEMUANYA !! Jangan takut dengan Politician yang tidak setuju. Yang penting Pemerintah setuju. Pemerintah artinya Presiden, dan Orang Kabinet, bukan orang diluar Kabinet. Salam, bRidWaN >11/01/99 10:38 AM > >Meski Akbar Tanjung Tak Setuju Kwik Akan Beberkan Laporan PwC > >JAKARTA - Menko Ekuin Kwik Kian Gie mengatakan, ia akan mengirim >surat kepada Ketua DPR-RI Akbar Tanjung, Senin pagi, untuk >memintanya memberikan laporan panjang (long form) hasil audit >Bank Bali yang disusun Pricewaterhouse Coopers (PwC), >kepada pemerintah. > >Jika DPR menyerahkan dokumen itu, Menurut Kwik, ia kemudian akan >mengumumkannya ke masyarakat. "Ia (Akbar Tanjung) mengatakan, >'Jika anda mengumumkan itu (hasil audit), anda akan terlibat dalam >bertindak melawan undang-undang perbankan'," kata Kwik mengutip >pembicaraannya dengan Tanjung baru-baru ini. > >"Saya katakan, 'Oke, saya akan menanggung risiko itu," kata Kwik. > >"Pada hari Senin pagi saya akan mengirimi dia (Tanjung) surat... dengan >kemungkinan bahwa mereka (nama-nama yang tercantum dalam laporan itu) >akan menuntut saya karena melanggar undang-undang perbankan," katanya. > >Bertemu IMF > >Dikatakannya juga, tim ekonomi dalam kabinet baru Indonesia, bersiap untuk >melakukan pertemuan pertamanya dengan Dana Moneter Internasional (IMF), >dengan harapan cepat cairnya pinjaman untuk mendukung anggaran yang >dibekukan karena kasus Bank Bali dan Timor Timur. > >Direktur IMF untuk Asia Pasifik Hubert Neiss dijadwalkan terbang ke >Jakarta untuk bertemu dengan tim ekonomi Indonesia, Selasa (2/11), kata >Menko Ekuin Kwik yang akan memimpin tim ekonomi Indonesia itu. > >Tim Teknis IMF juga akan mengunjungi Indonesia setelah kunjungan Hubert >Neiss itu. "Kami harus melihat bahwa secepat mungkin kerja sama dengan >masyarakat internasional yang dipimpin IMF, harus diteruskan," kata Kwik >seperti dilaporkan AFP. > >"Prioritas utama adalah melihat bahwa ada uang yang cukup untuk mendanai >mesin pemerintah," katanya, mengacu kepada perkiraan pinjaman 4,6 miliar >dolar AS yang dihentikan pada awal September oleh IMF, Bank Dunia dan >Bank Pembangunan Asia (ADB). > >Neiss, sebelum penundaan pinjaman dua bulan lalu mengatakan bahwa >ia melihat restrukturisasi sektor perbankan Indonesia yang kolaps >bagaikan masalah hidup atau mati Jakarta yang sedang berusaha >keras bangkit dari dari dampak krisis keuangan kawasan pada 1997. > >Tidak Sesuai > >Akbar Tanjung akhirnya menanggapi soal tersiarnya laporan lengkap >Pricewaterhouse Coopers (PwC) tentang skandal Bank Bali, yang >melibatkan sejumlah nama mantan pejabat, anggota DPR, termasuk >Partai Golkar. > >Tanggapan Akbar itu disampaikan setelah muncul pemberitaan isi laporan >panjang PwC yang secara terperinci menyebutkan keterlibatan sejumlah >nama serta organisasi politik. Bahkan, Akbar menilai, penyebaran >laporan PwC itu tidak sesuai dengan proses. > >''Pelaporan itu yang melakukan harus DPR. Secara teknis penyampaian >melalui sana,'' ujar Akbar, setelah bertemu dengan Presiden Abdurrahman >Wahid di Jakarta akhir pekan lalu. > >Sedangkan anggota DPR dari PDI Perjuangan Aberson Marle Sihaloho >berpendapat, mundur atau tidak Marzuki Darusman dari Golkar bukan >masalah yang serius. Menurutnya, yang terpenting adalah >memberikan kesempatan Ketua DPP Golkar tersebut untuk menunjukkan >action-nya. Dalam pemberitaan kemarin ada usulan Marzuki agar >keluar dari DPP Partai Golkar untuk mengusut skandal Bank Bali >yang diduga melibatkan partainya. > >''Saat ini rakyat sudah lama menunggu adanya clean government, dia >(Marzuki) harus bisa merealisasikan, walau secara bertahap,'' katanya. > >Lebih lanjut dikatakannya, bila sudah bersedia menjabat sebagai jaksa >agung, maka secara otomatis Bung Kiki-demikian panggilan Marzuki-harus >sudah memosisikan dirinya sebagai milik rakyat. Namun alumnus >FH Universitas Parahyangan tersebut, menurut Aberson, harus siap mundur >bila dalam perjalanan jabatannya tidak dapat membuktikan janjinya. >Aberson juga mengajak semua pihak tidak pesimistis terlebih dahulu >terhadap Marzuki, karena track record-nya selama ini tidak buruk. > >''Memang posisi Marzuki sangat sulit, karena di awal kariernya sudah >mendapat sandungan perkara kakap, yaitu kasus KKN Soeharto dan Bank >Bali,'' katanya. > >Makin Kuat > >Seperti diberitakan, mengutip berita Media Indonesia edisi Sabtu, >keterlibatan sejumlah pejabat Pemerintah dan anggota DPR dalam >skandal Bank Bali makin kuat. Laporan panjang PwC menyebut >yayasan yang dipimpin Hasri Ainun Habibie ikut mendapat bagian. >Bahkan, terdapat satu orang yang identitasnya tak dapat >ditelusuri oleh PwC, juga kecipratan. > >Laporan tersebut mengungkapkan, dana Rp 546 miliar yang diambil >dari Bank Bali ternyata tidak hanya dinikmati satu orang, >melainkan oleh banyak pihak lainnya. Bahkan, sejumlah pejabat >Pemerintah dan anggota DPR juga menerima dana tersebut. > >Yang menghebohkan, Yayasan Orbit yang dipimpin Ny Hasri Ainun Habibie >ternyata ikut mendapat bagian dari dana tersebut. Jumlah dana yang >diterima Yayasan Orbit tercatat Rp 2 miliar. Dana itu dikirim kepada >rekening YAAB Orbit di BNI Cabang HI dari Arung Gauk Jarre, eksekutif >dalam perusahaan milik Emil Abeng, melalui cek yang dikeluarkan >Bank Lippo bernomor LPC 340002-0. > >Saat menanggapi hal itu, Akbar Tanjung menegaskan, teknis penyampaian >laporan itu mesti dilakukan oleh DPR. Begitu juga yang mengundang >mereka yang disebut-sebut dalam laporan PwC dilakukan di DPR, >khususnya komisi II atau IX. > >Sedangkan teknik penyampaian ke masyarakat lebih luas sesuai dengan >pembicaraan dengan Presiden Abdurrahman Wahid, menurut Akbar, sedang >dipikirkan. ''Presiden sedang memikirkan bagaimana teknik >penyampaian nanti setelah diproses di DPR,'' ujarnya. (di,F4-23t)
