Salam kepada Anggota Permias,

Belajar dari masalah biaya legalisasi ijazah dan berbagai pengalaman
sebelumnya, kami melihat bahwa potensi kerjasama antara Permias dengan
KBRI/KJRI masih sangat besar, yang perlu digali dan ditingkatkan lebih
lanjut.

Diwaktu yang lalu, kami melihat hubungan antara Permias dengan KBRI/KJRI
sering ditandai oleh sikap mencurigai yang seharusnya tidak perlu
terjadi lagi saat ini. Perwakilan RI di luar negeri, seperti kantor
Pemerintah RI lainnya, harus accountable kepada konstituennya, yaitu
masyarakat dan warganegara Indonesia. Hanya dengan akuntabilitas itulah,
KBRI/KJRI dapat membina kerjasama dengan lebih erat lagi dengan
masyarakat Indonesia di AS, termasuk Permias, dalam memperjuangkan
kepentingan nasional kita di negara ini. Kalau memang ada masalah,
laporkan saja. Dalam era reformasi sekarang ini, kami yakin hak dan
keamanan seorang "pelapor" akan terjamin.

Dilain pihak, kami menyadari bahwa misi diplomasi yang diemban oleh
KBRI/KJRI di AS untuk memperjuangkan kepentingan nasional, tidak akan
berhasil tanpa dukungan masyarakat Indonesia di negara ini. Jumlah
personil, anggaran dan jangkauan yang terbatas dari KBRI/KJRI akan
sangat terbantu oleh Permias dengan anggotanya  yg tersebar di seluruh
penjuru Amerika Serikat.

Diwaktu yang lalu, Indonesia sering dikecam oleh berbagai pihak di AS
berkaitan dengan pelanggaran HAM atau Timtim. Walaupun masih banyak
pekerjaan rumah yang harus kita lakukan berkaitan dengan hal-hal itu,
namun "Indonesia Baru" sekarang sudah jauh berubah dan lebih baik
daripada sebelumnya. Sudah saatnya kita "strike back" ke berbagai pihak
di AS itu. Sudah saatnya pula Permias dan masyarakat Indonesia di AS
"mengarahkan" mata perjuangannya ke pihak AS, disamping terus bersikap
"correct" terhadap KBRI/KJRI. Mari kita kampanyekan di seluruh AS bahwa
Indonesia sekarang adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia,
yang siap membangun kembali ekonominya bebas dari KKN.

Untuk tahap pertama, mungkin sesama anggota Permias dapat membahas
hal-hal seperti kegiatan apa yang dapat dilakukan Permias untuk dapat
ikut memperbaiki citra Indonesia di AS yg rusak selama ini. Program apa
yang perlu dilakukan Permias dalam membantu meyakinkan investor dan
pengusaha AS untuk segera kembali masuk ke Indonesia, dsb.

Kalau Duta Besar atau Konsul Jenderal memiliki kesempatan hadir, kita
tentu saja mengharapkan kehadiran mereka pada acara-acara itu. Apabila
tidak, hal itu hendaknya tidak perlu menjadi penghalang untuk
menjalankan program itu. Apabila diinginkan, silakan undang personil
yang terkait dari KBRI/KJRI untuk hadir. Tidak perlu semua hal harus
menunggu Duta Besar atau Konsul Jenderal. Bukankah esensi suatu
masyarakat madani adalah peran masyarakat menjadi jauh lebih penting
daripada Pemerintah dalam menentukan keberhasilan pembangunan bangsa dan
negara?

Kita dapat mendiskusikan berbagai tugas dan fungsi KBRI melayani
masyarakat dalam bidang penerangan, konsuler (visa, paspor) dsb yang
memerlukan komunikasi dua arah yg transparan diantara masyarakat dengan
KBRI/KJRI. Kita dapat pula menyusun suatu program dialog yang dapat
menghasilkan sinergi diantara Permias dengan KBRI/KJRI dalam
memperjuangkan kepentingan nasional di bidang politik, ekonomi, sosbud
atau pertahanan di negara adikuasa tunggal ini.

Dalam konteks pengurus baru Permias DC, apakah mungkin program kerjasama
ini dapat menjadi salah satu program yang diprioritaskan?

Salam
Mahendra Siregar

Kirim email ke