Salam Permias!
Bisakah, untuk sekali ini saja, demi rasa senasib &
sepenanggungan thd penderitaan saudara2 kita di tanah
air -- PERMIAS berbuat sesuatu?
Bagaimana kalau Permias bikin dukungan, agar persoalan
Aceh tidak lagi diselesaikan secara MILITER seperti
masa2 ORBA? (baca komentar Mohtar Pabottinggi di
bawah).
Bung Faran, sbg Ketua Kongres Nasional Permias -- dan
Ketua Permias DC, mungkin bisa mengkoordinir?
Mbak Ida van de-Kalb, mungkin perlu bantuan anda untuk
menyusun draft pernyataan dukungan Permias ini.
Mungkin point2 utamanya:
- Mendesak pemerintah sesegera mungkin menyelesaikan
persoalan Aceh dengan sebuah dialog nasional dan bukan
dengan cara-cara kekerasan atau penerapan darurat
militer.
- Mendesak pemerintah segera mengadili dengan tegas
para pelanggar HAM (dari pihak & kelompok manapun)
semasa pemberlakuan DOM di Aceh.
- Mendesak pemerintah untuk menjadikan ketertiban dan
keamanan nasional, terutama persoalan Aceh dan Ambon,
sebagai prioritas utama, ketimbang lobby ke luar
negeri etc-etc...
Otherwise, mungkin kita akan menyesal makin banyak
pertumpahan darah di bumi pertiwi, tanpa (lagi2 &
terus-menerus) kita (PERMIAS) memang tidak mau
melakukan sesuatu apapun...:-(.
Mudah2an usulan saya kepada organisasi yang bernama
Permias, bukan suatu yang salah alamat.
MISI & VISI PERMIAS berdasar hasil KSNP'99:
Menjadikan PERMIAS organisasi yang satu, berguna bagi
anggotanya, PERDULI, TANGGAP, dan independen...
Wassalam,
Priyo Pujiwasono
================================
Senin, 29 November 1999
Dari Persoalan Aceh
Tentara Bisa Dapat Peluang
Jakarta, Kompas
Rakyat Aceh yang mendukung gerakan referendum
diharapkan bertindak hati-hati karena tindakan yang
terburu-buru justru bisa memberikan dalih bagi militer
untuk mengukuhkan kembali dwifungsinya, menduduki
posisi sentral dalam pemerintahan, dan akan
menyebabkan rakyat Aceh kembali menjadi korban
kekerasan.
"Sembari tetap tegar memburu dan menuntut para
pelanggar hak-hak asasi manusia (HAM), rakyat Aceh
sebaiknya ikut bersama saudara-saudara di berbagai
daerah di Tanah Air untuk mengoreksi Republik yang
selama ini telah rusak," kata pengamat politik LIPI
Dr.Mochtar Pabottingi di Jakarta, pekan lalu,
menanggapi semakin mengentalnya gerakan proreferendum
di Aceh.
CARA SIPIL
Menurut Mochtar, persoalan Aceh harus diselesaikan
dengan cara-cara sipil, dengan dialog dan diplomasi,
bukan dengan menggunakan cara-cara militer.
Pemberlakuan darurat militer, misalnya, merupakan opsi
yang jahat, tidak masuk akal, dan tidak realistis
karena militer merupakan salah satu sumber masalah
dalam persoalan Aceh.
"Rakyat Aceh sudah terlalu lama ditindas, jangan
biarkan ditembaki lagi," kata Mochtar.
Menurut Mochtar, darurat militer tidak akan bisa
menyelesaikan masalah Aceh karena bagaimana mungkin
pihak yang merusak disuruh memperbaiki keadaan. Selain
itu, kata Mochtar, kredibilitas militer untuk
menyelesaikan masalah Aceh tidak ada lagi karena moral
militer saat ini dalam titik terendah karena terlalu
banyak pelanggaran HAM.
Saat ini yang mempersatukan rakyat Aceh adalah musuh
bersama, dan musuh bersama itu bukanlah rakyat
Indonesia tetapi militer. Itu pun bukan seluruh korps
militer.
"Kalau rakyat Aceh ingin meninggalkan kezaliman dan
keserakahan rezim yang lalu, hal itulah yang juga
diinginkan oleh mahasiswa dan saudara-saudara di
daerah-daerah lain," kata Mochtar.
http://www.kompas.com/kompas-cetak/9911/29/UTAMA/tent01.htm
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Thousands of Stores. Millions of Products. All in one place.
Yahoo! Shopping: http://shopping.yahoo.com
