Republika Online edisi:
04 Feb 2000
Presiden Kembali Peringatkan Para Jenderal: ''Kami Tahu Tiap
Gerakan Mereka''
DEN HAAG -- Presiden KH Abdurrahman Wahid kembali
mengeluarkan pernyataan keras untuk TNI. Dia memperingatkan kepada militer
untuk tidak mencoba-coba melakukan kudeta selama dia melakukan kunjungan ke
luar negeri.
''Kami peringatkan kepada mereka [TNI] bahwa kami mampu
mengendalikan situasi, kami tahu setiap gerakan mereka, dan mereka harus
hati-hati,'' kata Abdurrahman di Den Haag, Belanda, seperti dikutip kantor
berita AFP, kemarin.
Abdurrahman mengaku mendapat laporan bahwa sejumlah jenderal
telah mengadakan pertemuan di Jakarta, Rabu (02/1) malam. Pertemuan itu,
menurutnya, seperti dikutip kantor berita Antara, dilakukan di Jl Lautze,
Jakarta Pusat. ''Kami telah mengetahui sebagian besar dari peserta pertemuan
itu,'' kata Kepala Negara seusai bertemu dengan PM Belanda, Wim Kok. Namun,
Abdurrahman tidak menjelaskan nama-nama peserta pertemuan para perwira
tinggi itu serta tujuannya.
Dia juga mengatakan aparat keamanan telah bertindak atas
perintahnya untuk mencegah demonstrasi yang dilakukan aktivis-aktivis Islam
di Taman Falatehan, Jakarta. ''Tadi malam, saya mendengar akan terjadi
aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan Muslim militan di Jakarta. Saya kira,
mungkin, ada tangan-tangan jahat di belakang mereka. Saya tidak tahu, apakah
itu tangan-tangan para jenderal,'' kata Abdurrahman.
''Dari sini saya telah memerintahkan Kapolri (Letjen Pol
Rusdihardjo), Panglima TNI (Laksamana Widodo AS), serta Jaksa Agung (Marzuki
Darusman), untuk mengendalikan situasi,'' lanjut Presiden.
Meski dihantui isu adanya kudeta militer di tanah air,
setelah Menko Polkam Wiranto didesak mundur dari jabatannya, Presiden tetap
melanjutkan lawatannya di sejumlah negara Eropa. Panglima TNI sendiri telah
menyatakan jaminannya bahwa tidak akan ada kudeta militer selama Presiden
melakukan kunjungan ke luar negeri.
Abdurrahman selanjutnya menyatakan pemerintah benar-benar
ingin membawa Wiranto dan sejumlah perwira tinggi lainnya ke meja hijau
sehubungan dengan dugaan keterlibatan dalam pelanggaran HAM pascajajak
pendapat di Timtim. ''Saya dengar, pimpinan DPR telah mengeluarkan
pernyataan yang mendukung langkah-langkah pemerintah untuk membawa para
jenderal --yang disebut namanya dalam laporan Komisi HAM PBB dan KPP HAM--
ke pengadilan,'' katanya.
Rumor kudeta memang kembali merebak setelah Presiden
mendesak Wiranto mundur dari jabatannya. Sebuah pertemuan di Mabes TNI
Cilangkap, yang diprakarsai Wiranto, dikabarkan terjadi Rabu (2/1) lalu.
Selain para jenderal, Wiranto kabarnya mengundang para menteri yang berada
di bawah lingkup Polkam --tapi tak satu pun yang datang.
Rumor itu kemudian dibantah Kepala Pusat Penerangan
(Kapuspen) TNI Marsda Graito Usodo. Dia menegaskan pertemuan semacam itu
tidak ada. Panglima TNI pun, katanya, pada Rabu itu selama sehari penuh
berada di Jl Merdera Barat, Jakarta.
Namun, seorang sumber membenarkan bahwa Wiranto pada Rabu
lalu memang datang ke Cilangkap. Tapi, katanya, kedatangannya itu dalam
rangka mempersiapkan pembelaan-pembelaan terhadap tuduhan yang ditujukan
kepadanya.
Di sisi lain, sejumlah sumber yang dihubungi Republika
menyebutkan semangat korps di kalangan TNI cenderung mengental setelah
perlakuan Presiden kepada Wiranto. Menurut seorang sumber, langkah-langkah
yang dilakukan Wiranto dan TNI di Timor Timur saat jajak pendapat adalah
dalam rangka menjalankan tugas negara.
Wiranto, kabarnya, bahkan telah menerima dukungan dari
sejumlah perwira tinggi dan purnawirawan TNI untuk menghadapi tuntutan
hukum. Rabu malam lalu, Wiranto menerima sejumlah perwira TNI dan
purnawirawan itu di kantornya. Meski tak bersedia menyebut nama-nama yang
datang, seorang sumber menuturkan Wiranto menerima mereka hingga larut
malam.
Selain dari kalangan TNI, kata sumber yang sama, Wiranto
juga menerima dukungan dari sejumlah ulama Jawa Timur. Wiranto menerima
mereka di rumah dinasnya, kawasan Jl Denpasar Jakarta, hingga Kamis pukul
04.00 dinihari.
Dukungan-dukungan tersebut, kata sumber tadi, umumnya
meminta Wiranto untuk mengklarifikasi tuduhan yang ditujukan kepadanya pada
Presiden Abdurrahman. Wiranto kemudian menyatakan siap menghadapi
proses-proses hukum. Dia juga menyatakan tidak akan menentukan sikap hingga
kedatangan Presiden pekan depan.
Berkaitan dengan pernyataan Presiden yang mendesak Wiranto
mundur, Wakil Ketua DPR AM Fatwa menyatakan Presiden hendaknya tidak gampang
mengeluarkan pernyataan di luar negeri. Dia juga menyesalkan manajemen isu
yang dikembangkan mantan Ketua PBNU itu terhadap kabinetnya.
Menurut Fatwa, Presiden hendaknya meminta penjelasan lebih
dulu dari Wiranto. Penjelasan itu pun, katanya, tidak perlu diumumkan kepada
pers. ''Bila memang sudah terbukti bersalah, langsung saja diganti,''
katanya di Jakarta, kemarin.
Soal Aceh, Papua, Maluku
Sementara itu, ketika bertemu dengan masyarakat Indonesia di
Den Haag Rabu malam lalu atau Kamis dinihari WIB, Presiden Abdurrahman
mengungkapkan Panglima Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) Abdullah Syafei
telah meminta kepada TNI agar melakukan gencatan senjata, dan kemudian
masalah Aceh dibicarakan serta diselesaikan melalui perundingan.
Kepala Negara mengakui bahwa di beberapa daerah memang
timbul masalah seperti di Aceh, Mataram, Ambon, serta Maluku. Namun, keadaan
terus membaik, sehingga masyarakat Indonesia di luar negeri harus
berkeyakinan bahwa secara bertahap berbagai konflik itu dapat diselesaikan
secara baik.
Ketika mengomentari ditembak matinya enam prajurit Korps
Marinir di Aceh baru-baru ini saat mereka melakukan shalat, dengan tegas
Presiden berkata, ''Itu terjadi karena GAM putus asa, karena keamanan makin
tenang.''
Presiden yang didampingi Ny Nuriyah Abdurrahman Wahid dan
Dubes Indonesia untuk Belanda, Abdul Irsan, bahkan mengatakan para santri
yang disebut sebagai Taliban ikut membantu aparat keamanan di Aceh menjaga
keamanan dan ketertiban di daerah itu.
''Memang ada kejadian. Tapi, keadaan bisa dikendalikan
dengan baik. Sekarang sedang terjadi proses kebalikan,'' kata Presiden
ketika menjelaskan perubahan di Aceh.
Sebelum mengadakan pertemuan dengan masyarakat Indonesia di
Belanda, Presiden yang tiba di Den Haag Rabu petang langsung menuju Istana
No Ordeinde untuk mendapat sambutan Ratu Beatrix dan Pangeran Claus.
Kepada sekitar 300 warga Indonesia di Belanda, Presiden
mengatakan ketegangan hanya terjadi di tiga kabupaten dari 12 daerah tingkat
dua di Aceh. Di sembilan daerah itu, keadaan tetap tenang.
Dubes AS untuk Indonesia Robert Gelbard, kata Presiden,
telah menjanjikan bantuan untuk membangun berbagai prasarana di Aceh. Karena
itu bantuan AS akan disalurkan untuk membangun kesembilan daerah itu
terlebih dulu.
''Yang sembilan kita bangun, biar yang lain iri. Kok
repot-repot,'' kata Abdurrahman sambil bergurau pada acara yang juga
dihadiri Menristek AS Hikam.
Karena keadaan makin membaik di berbagai daerah, kemudian
Presiden menegaskan, ''Sedikit demi sedikit, kita melakukan pengucilan
terhadap yang berhaluan keras.''
Ketika menjelaskan situasi di Papua, Irian Jaya, Presiden
mengatakan masalah timbul karena pada dasarnya pemerintah salah melakukan
pendekatan terhadap masyarakat setempat pada masa lalu.
Dicontohkannya, seorang tokoh organisasi Papua Merdeka (OPM)
Tom Beanal sering melakukan protes akibat larangan aparat keamanan terhadap
dirinya untuk menjadi komisaris PT Freeport di Papua. Menurutnya, masalah
ini gampang saja dipecahkan. ''Saya telah minta agar Tom Beanal dijadikan
saja sebagai komisaris Freeport,'' katanya.
Presiden juga mengatakan bahwa ia akan pergi ke Timika untuk
mendamaikan suku-suku yang sedang berperang. Di sana akan dilakukan
perdamaian lewat upacara adat dengan membakar babi.
''Saya akan membakar babi guling, tapi tidak makan babi,
makan ayam saja. Makan kambing saja tidak boleh, apalagi babi guling. Karena
itu, saya makan ayam guling saja,'' kata Abdurrahman sambil bergurau.
Mendengar canda itu, para undangan bertepuk tangan.
Pada acara yang juga dihadiri puluhan warga Indonesia
keturunan Maluku, Presiden menyampaikan harapannya agar mereka mendesak
Pemerintah Belanda untuk ikut membantu membangun Maluku.
''Masyarakat Indonesia di Belanda perlu mendorong Pemerintah
Belanda,'' kata Abdurrahman pada acara yang berlangsung hingga larut malam
di Wisma Dubes Indonesia ini.
Pada kesempatan itu seorang warga asal Maluku minta dukungan
Presiden terhadap rencana mereka untuk mengirim sebuah kapal laut ke Maluku
pada bulan April untuk membawa bantuan kemanusiaan tanpa membedakan agama
para penerima, pada program yang diberi nama 'Aksi Kapal Perdamaian'.
Presiden kemudian minta mereka menghubungi Dubes Abdul Irsan
guna membicarakan secara teknis tentang pengiriman bantuan kemanusiaan itu,
dan Abdurrahman kemudian akan menunjuk seorang penghubung.
Presiden juga mengatakan bahwa dengan semakin membaiknya
situasi keamanan di berbagai daerah, maka pembangunan ekonomi bisa berjalan
baik termasuk penciptaan lapangan kerja. afp/ant/bsa
