Makasih, Pak Mahendra.
Tampaknya kita berseberangan pendapat soal Sobary ini.
1. Gus Dur memang belakangan suka merepotkan. Dulu dia bilang ingin KB Antara
(KBA) independen. Berarti tidak campur tangan. Konsekwensinya, penunjukan
siapa yang memimpin KBA pun ditentukan oleh internal KBA sendiri. Pejabat
(Pemerintah) pun tinggal kasih ACC saja. Nahk kalau sekarang ujug-ujug nunjuk
Sobary, lha ini opo maneh Gus...
2. Mosok sih sebiji pun orang KBA nggak ada yang cocok dengan Gus Dur? Mosok
sih, kok repot. Walau tidak ada yang gusdurian (sepanjang tidak marxian;-)),
pasti adalah orang KBA yang visinya sejalan GD. Perlu diingat, di zaman
repotnasi saat ini pejabat berpikir seribu kali sebelum berani macam-macam.
Soal propaganda, juga nggak payu saat ini. Kenapa? Sebab jika itu dilakukan,
KBA nggak bakal dilanggani perusahaan pers lagi. Bukan karena Parni atau
Sobary reformis atau tidak, tetapi lebih kepada tuntutan zaman. Bisa kelindas
sendiri, jika KBA masih bermental parasit dan propagandais. Profesional
sajalah. Tegasnya , Gus Dur terlalu berlebihan mengharuskan Sobary hanya
untuk urusan "menangkal" propaganda pemerintah itu. Hati-hati, belati ini
malah bisa berbalik ke tubuh Gus Dur sendiri..
3. Ini preseden buruk dalam pemerintah Gus Dur. Dan sangat celaka bagi
transpransi, modernisasi, dan demokrasi. Di mana asas siapa kuasa siapa
menentukan semua berlaku valid.
4. Saya lebih setuju jabatan puncak di KBA-- sebagaimana instansi
pemerintah-- diisi oleh orang dalam. Yaitu orang yang sudah berlumpur-lumpur,
makan asam-garam dan berkeringat seember di lembaga, badan instansi itulah
yang lebih tepat mengisinya. Sobary lebih bagus didudukkan di jabatan puncak
LIPI, misalkan. Toh dia kan orang dalam di situ. Anehnya, ini orang kok
seneng banget sama jabatan ya... Mana sufinya? Tak ada artinya kita rajin
menulis atau berkotbah "yang baek-baek", tapi kelakuan kacangan.
5. Persoalan Gus Dur - Parni di dalam kemelut KBA sangat terwarnai oleh
eskalasi konflik pribadi.
6. Secara profesi dan pribadi, saya banyak berbeda sikap dengan Parni. Namun
ini tak menghalangi acungan jempol saya atas tekadnya menggugat Gus Dur.
Kenapa? Tak lain supaya Gus Dur lebih serius memegang amanah jabatan. Supaya
Gus Dur tidak asal main comot jabatan orang. Di samping itu semoga Gus Dur
bisa lebih hati-hati, cermat, berwibawa, matang, dewasa dan jujur menjalankan
amanah jabatannya sebagai orang nomor satu RI saat ini.
7. Inilah repotnya jika Gus Dur terlampau jauh melakukan konsolidasi
kekuasaannya.
salam,
penyimak pinggiran
p.s: Betul, tuh, kayaknya masih dalam daftar cekal, soalnya saya nggak baca
tulisan pak Mahendra itu;-). Subscribe baru aja, Bung!
###
, In a message dated 3/24/00 8:44:18 AM Eastern Standard Time,
[EMAIL PROTECTED] writes:
<< Bung Ramadhan,
Menyambut tawaran anda agar kita membicarakan masalah seputar penggantian
Kepala KB Antara dari Parni Hadi kepada Sobary, saya berpandangan sbb:
1. Sejak lama KB Antara kerap digunakan sebagai mesin propaganda
pemerintah. Salah satu konsekwensinya, Pemerintah selalu ikut campur dalam
menentukan siapa Kepala organisasi itu.
2. Dalam kaitan Parni Hadi yg adalah Penum Republika , dia diangkat
Habibie utk meneruskan tradisi lama yaitu 'memperjuangkan' kepentingan
Pemerintah saat itu (baca: Presiden Habibie).
3. GD ingin mengganti Parni dengan Budiarto Danudjaja (ex-Kompas), namun
hal ini tidak dapat dilakukan dgn efektif. Sebagai kompromi, Parni tetap
jadi Penum dan Budiarto jadi Pemred. Kesulitan utama pengangkatan Budiarto
adalah karena dia dari Kompas (dan setahu saya beragama Katolik...tolong
dikoreksi kalau salah). Akibatnya GD terpaksa angkat orang lain, yaitu
Sobary.
4. Sobary tidak punya latar belakang media kecuali sebagai kolumnis di
Kompas, sehingga dapat dianggap tidak mempunyai pengalaman profesional dalam
mengelola organisasi media apalagi sebesar Antara. Menurut pengamatan saya
dia memang dekat dengan GD (saya agak tahu hal ini karena dulu sering
diskusi dengan dia waktu belajar di Monash).
Ringkasnya, jabatan Kepala KB Antara memang selalu diisi oleh political
appointee karena diharapkan menyuarakan posisi yang sama dengan Pemerintah.
GD ingin mengubah hal itu dengan mengangkat Budiarto. Namun karena alasan
SARA, hal itu tidak dapat dilaksanakan. Lalu dia ambil kebijakan utk
mengangkat Sobary dengan penunjukan politis juga.
Cara yang ditempuh dalam pengangkatan itu tidak mencerminkan proses
independen dan transparansi yang diperlukan dalam memimpin sebuah organisasi
media yang diharapkan mampu menghasilkan berita dan ulasan yg berimbang,
tapi lebih mirip dengan penunjukkan seorang pemimpin perusahaan negara.
Disamping itu, profesionalisme juga nampaknya tidak menjadi ukuran penting
dalam pengangkatan itu.
What do you think?
Salam, Mahendra
Catatan: Posting saya ke Bincang sering ditolak, tidak tahulah...mungkin
sudah masuk daftar cekal...:-)
Kalau anda tidak melihat e-mail ini di Bincang, tolong diforward saja
kesana.
>>