--- Pada Ming, 14/12/08, Sirikit Syah <[email protected]> menulis:
Dari: Sirikit Syah <[email protected]>
Topik: Re: [media-jatim] Rekomendasi KONGRES KEBUDAYAAN INDONESIA => Usul:
Tahun 2009 sbgi TAHUN BUDAYA?
Kepada: [email protected]
Cc: [email protected]
Tanggal: Minggu, 14 Desember, 2008, 10:14 PM
Sangat Setuju!!! Silakan simak tulisan saya di Surabaya Post Sabtu
kemarin. Saya datang di Kongres sebagai salah seorang pembicara di Sesi Media
Massa. Tapi saya hadiri sebagian besar sesi yang lain, terutama Sastra:).
Kebudayaan, Masih Pentingkah?
Perhelatan Kongres Kebudayaan Indonesia 2008, yang menampilkan 102
makalah/pembicara dan diikuti 500 peserta dari seluruh Indonesia, baru saja
usai. Kongres yang berlangsung di Bogor ini dibuka oleh Menko Kesra Aburizal
Bakrie dan ditutup oleh Menbudpar Jerro Wacik. Hasilnya? Rekomendasi perlunya
Departemen Kebudayaan yang berdiri sendiri pada pemerintahan 2009 dan
seterusnya.
Menanggapi rekomendasi hasil kongres ini, Jerro Wacik malah
menceriterakan kebaikan disatukannya kebudayaan dan pariwisata di satu
departemen. Banyak negara di dunia memisahkan persoalan kebudayaan dari
pariwisata. Dampaknya? Di Cina, misalnya, hampir setiap minggu menteri
kebudayaan bertikai dengan menteri pariwisata. Yang satu berperspektif
konservasi heritage, satunya promosi dan pemasaran situs-situs heritage yang
berpotensi wisata. Yang satu memelihara kelestarian situs, satunya
mempersilakan banyak tamu menginjak-injaknya. ”Cara Indonesia lebih baik,” ujar
Wacik mengutip pendapat rekannya di luar negeri. Sebuah cara menolakan atas
rekomendasi yang sangat halus.
Di berbagai sesi diskusi, para seniman, budayawan, dan kalangan
intelektual, tak henti-henti mengungkapkan kejengkelannya. Dari Aceh sampai
Papua, Maluku Utara sampai NTT, DKI Jakarta maupun Jawa Timur. Perasaan dan
pengalamannya sama saja. Tak ada cukup dana dan perhatian untuk pengembangan
dan pelestarian kebudayaan. Seseorang bahkan mengatakan, “Anggaran pendidikan
20% dari APBN itu seharusnya tak hanya untuk departemen pendidikan, tetapi juga
untuk biaya-biaya pembangunan budaya manusia Indonesia.”
Saya sendiri enggan berangkat karena jengkel, milyaran rupiah
dihamburkan di akhir tahun untuk sebuah kongres, sementara selama setahun para
seniman diterlantarkan tanpa dukungan apapun. Budi Darma, profesor yang juga
empu sastra, meredakan kemarahan saya. “Kita mesti maklum, Sirikit. Para
aparatur negara sekarang dicekam ketakutan. Takut salah. Salah prosedur saja
bisa dianggap korupsi, dibawa ke KPK. Mereka menjadi sangat berhati-hati dalam
pembelanjaan anggarannya. Al hasil, di akhir tahun, anggaran tersisa banyak
sekali.”
Saya berpikir, anggaran yang dihambur-hamburkan di akhir tahun ini
akan menghasilkan hal yang semu. Mengapa tidak dkembalikan saja sisa anggaran
ke negara? Saya kira jawabannya amat gamblang. Tak ada satu institusi pun yang
rela tahun depan pengajuan anggarannya dipotong, diturunkan, gara-gara tahun
sebelumnya tak sanggup (alias gagal) menghabiskan anggaran.
Jadi, ini semua adalah persoalan anggaran. Bukan substansi.
Sebagian orang, mayoritas aparatur negara, berharap agar KPK tidak semata-mata
menyeret orang dengan tuduhan korupsi. Kesalahan prosedur bisa saja karena
tidak sengaja. Atau sengaja, dengan tujuan emergency (ada kebutuhan darurat
yang lebih penting daripada pos anggaran sesungguhnya) . Hal-hal seperti ini
mestinya ditolerir. Namun orang seperti saya dan banyak rakyat Indonesia
non-aparatur negara akan bertanya dengan sederhana: “Mengapa takut kalau memang
engkau tak salah prosedur? Apa sulitnya mematuhi prosedur? Kalau memang
emergency dan menyalahi prosedur, kau punya alasan
yang masuk akal, bukan? Yang akan meloloskanmu dari sebutan “koruptor”?”
Kenyataannya, hal sederhana itu sulit sekali dilakukan. Aparatur
negara memilih bermain aman, yang sayangnya diterjemahkan menjadi sikap apatis,
apa adanya, bahkan minimalis. Proyek-proyek mangkrak, anggaran tidak terserap,
lalu dihamburkan di akhir tahun untuk hal-hal yang tidak substansial.
Para intelektual yang berbicara di sesi strategi kebudayaan sepakat
bahwa Indonesia tak bisa bersaing di sektor industri, perdagangan, pendidikan,
kesehatan, militer. Yang masih bisa diandalkan adalah kebudayaan. Indonesia
sangat kaya dengan aneka ragam budayanya. Sayang, sebagian telah diakui oleh
negara tetangga, tanpa kita dapat berbuat apa-apa. Bahkan untuk protes pun kita
tak memiliki cukup alasan.
Seorang seniman Riau mengatakan, ”Kalian yang di Jawa, di Jakarta,
bisa saja marah-marah pada Malaysia. Kami ini bertetangga dekat, cuma dibatasi
parit kecil. Mereka merawat peninggalan- peninggalan sastra lama kita. Mereka
menganggap itu warisan nenek moyang mereka juga. Mereka berbuat. Jakarta tak
berbuat apa-apa untuk menyelamatkan warisan budaya itu. Kami harus bagaimana?”
Itulah ’payah’nya Indonesia. Hak para penggubah lagu kurang dihargai. Namun
ketika lagunya dipakai Malaysia, kita hanya melongo saja. Naskah-naskah Melayu
kuno tidak dirawat, ketika diopeni oleh Malaysia, kita juga tak bisa berbuat
apa-apa. Yang
lebih fatal, wilayah-wilayah perbatasan terus menerus mendapat perhatian
Malaysia, membuka jalan kemudahan bagi Malaysia apapun intensinya di kelak
kemudian hari.
Apakah Indonesia memerlukan sebuah departemen kebudayaan? Atau,
seperti kata Viddy A. Daery, penyair Lamongan yang kini menjadi Tim Ahli Analis
Media Menteri Kominfo, perlu semacam KONI untuk kebudayaan? Komite Budaya
Nasional Indonesia? Saya pikir-pikir, para pemikir di era Orde Baru cukup
cerdas dengan menggabungkan pendidikan dan kebudayaan dalam satu departemen.
Karena, pendidikan adalah bagian dari kebudayaan dan kebudayaan dapat dicapai
melalui pendidikan. Sayang, pemerintahan pasca-Orba seringkali menggonta-ganti
elemen-elemen kabinet sesuai seleranya, atau sesuai pesanan partai politik
pendukungnya.
Persoalannya adalah bagaimana kita menempatkan kebudayaan dalam
strategi bernegara. Di tengah gempuran pasar terbuka yang mengancam perdagangan
kita, dukungan terhadap industri kreatif adalah mutlak. Insentif pajak atas
karya-karya dan pertunjukan kesenian, perlu. Menghargai seniman, setidaknya
setara dengan penghargaan kepada pemenang lomba matematika atau juara
bulutangkis, harus. Omong kosong saja slogan ”Industri Kreatif” yang kini
menjadi ’dagangan’ Menperindag, bila tak ada dukungan nyata bagi para
kreatornya.
Kembali ke Surabaya, saya menunggu dengan harap-harap cemas, agar
pemerintah kota menaruh perhatian pada pemberdayaan DKS. Para seniman Surabaya
mesti diberi tempat, diberi kesempatan, dan ini butuh dukungan anggaran. Tanpa
perhatian pada kebudayaan, Surabaya akan tersesat, bukan lagi kota budaya,
melainkan kota buaya (dipenuhi para buaya rakus yang hanya berpikir ekonomi,
tanpa peduli nilai-nilai budaya dan kelhuran budi).
Sirikit Syah
13 December 2008
--- On Sat, 12/13/08, luluk sumiarso <lsumia...@gmail. com> wrote:
From: luluk sumiarso <lsumia...@gmail. com>
Subject: [media-jatim] Rekomendasi KONGRES KEBUDAYAAN INDONESIA => Usul: Tahun
2009 sbgi TAHUN BUDAYA?
To: artculture-indonesi a...@yahoogroups. com
Cc: jambore_kebudayaan@ yahoogroups. com, media-jatim@ yahoogroups. com
Date: Saturday, December 13, 2008, 6:36 PM
Rekan2 Budayawan/Penggiat Budaya,
Agar kelihatan 'grengsengnya' , bagaimana kalau kita usulkan untuk menetapkan
Tahun 2009 sebagai "TAHUN BUDAYA"?
Setujukah?
Salam,
Luluk S
2008/12/12 henri nurcahyo <henrinurcahyo@ yahoo.com>
Rumusan Kongres Kebudayaan Indonesia 2008
di Bogor, Jawa Barat, 10-12 Desember 2008
I. PENDAHULUAN
Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2008 memilih tema "Kebudayaan untuk Kemajuan
dan Perdamaian Menuju Kesejahteraan" . Pemilihan ini didorong oleh kenyataan
bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa dan budaya, flora dan
fauna, serta kekayaan sumberdaya alam. Namun segala modal besar tersebut belum
dimanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Hal
ini disebabkan bangsa Indonesia belum dapat mengatasi berbagai krisis yang
dihadapi, terutama krisis yang berkenaan dengan sistem nilai budaya, seperti
etika, moral, kejujuran, dan etos kerja. Oleh karena itu perlu dicari formula
untuk memaanfaatkan modal budaya untuk memajukan kesejahteraan dan perdamaian
masyarakat sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945.
Kongres diikuti oleh 500 peserta yang mewakili berbagai kepentingan baik
perorangan maupun lembaga/institusi, akademisi, media massa, dan masyarakat
umum. Kongres membahas 102 makalah yang berasal dari unsur budayawan, seniman,
cendekiawan, akademisi dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan
kebudayaan serta pejabat pemerintah.
II. POKOK-POKOK BAHASAN KONGRES
Kebijakan dan Strategi Kebudayaan
Film/Seni Media
Sastra
Bahasa dan Aksara
Seni Rupa
Media Massa
Seni Pertunjukan
Ekonomi Kreatif/Industri Budaya
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
Diplomasi Kebudayaan
Warisan Budaya
Pendidikan
Filantrophi Kebudayaan
Identitas Budaya
Etika
III. RUMUSAN
MELANJUTKAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL
1. Membangun kebudayaan berbasis kemajemukan
2. Membangun masyarakat multicultural
3. Merumuskan kembali strategi kebudayaan
MENJAWAB TANTANGAN INDUSTRI BUDAYA DAN GLOBALISASI
1. Menumbuhkan apresiasi dan mengembangan industri budaya berkelanjutan
2. Meningkatkan kualitas pendidikan sumberdaya manusia yang kreatif dan
inovatif
3. Menciptakan sistem keuangan yang mendorong industri budaya yang
berkualitas
4. Mengembangkan jaringan kerja yang mendukung produksi dan pemasaran
industri budaya
MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA UNTUK BERSAING DI
DUNIA INTERNASIONAL
1. Menumbuhkan apresiasi terhadap identitas budaya bangsa yang
multikultural
2. Mendokumentasikan khasanah budaya Indonesia
3. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan
produk budaya secara mandiri dan bermutu.
4. Menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya yang berakar pada etika universal
(demokrasi, hak azasi manusia dan pelestarian lingkungan).
MENGELOLA WARISAN BUDAYA SEBAGAI MODAL UTAMA PENGUATAN PERADABAN DEMI
KESEJAHTERAN BANGSA
1. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat
2. Mengembangkan sistem kemitraan berbasis masyarakat tempatan
3. Mendorong pelaksanaan otonomi daerah untuk penguatan dan penciptaan
budaya khas daerah.
IV. REKOMENDASI
Merevitalisasi lembaga, sarana dan aktivitas kebudayaan
Pendidikan
1. Memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang menghargai keragaman budaya
dan menjangkau masyarakat luas dari berbagai lapisan.
2. Menanamkan nilai-nilai budaya melalui arena publik dengan menekankan
pada penegakan hukum dan peraturan.
3. Mengembangkan pemahaman geobudaya
Kemitraan
- Meningkatkan peran masyarakat dalam program pembangunan kebudayaan
Peran Pemerintah
1. Memfasilitasi upaya pengembangan kebudayaan di tingkat daerah dan
nasional.
2. Mewujudkan pembentukan pusat-pusat kebudayaan di ranah internasional.
Kelembagaan
- Mewujudkan terbentuknya Departemen Kebudayaan
Regulasi
1. Melaksanakan Undang-Undang Penyiaran yang mewajibkan televisi
berjaringan yang berwawasan budaya.
2. Melindungi karya-karya kreatif.
3. Memberikan insentif pajak untuk kegiatan kebudayaan
4. Menyelesaikan penyusunan rancangan UU Kebudayaan dan menyelesaikan
revisi UU No 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
5. Menciptakan sistem penghargaan pada pelaku budaya
Otonomi Daerah
- Memberi peluang yang sebesar-besarnya pada daerah untuk melaksanakan
pembangunan kebudayaan lokal.
Kebijakan
1. Merumuskan kembali strategi dan diplomasi kebudayaan
2. Menyelenggarakan pendidikan berwawasan kebudayaan
Filantrophi
1. Meningkatkan kedermawanan di bidang kebudayaan dalam kehidupan
bermasyarakat
2. Memberdayakan kemandirian masyarakat.
Bogor, 12 Desember 2008
Perumus
Al Azhar
Ayu Sutarto
Bambang Kiswanti
Buntje Harbunangin
Edi Sedyawati
Eka Budianta
H. Hardi
Junus Satrio Atmodjo
Kenedi Nurhan
Laretna T. Adhisakti
Mukhlis PaEni
Nunus Supardi
Pudentia MPSS
Restu Gunawan
Sjafri Sairin
Susanto Zuhdi
Nama baru untuk Anda!
Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail.
Cepat sebelum diambil orang lain!
Berbagi video sambil chatting dengan teman di Messenger. Sekarang bisa
dengan Yahoo! Messenger baru. http://id.messenger.yahoo.com
[Non-text portions of this message have been removed]