Maki Ali Tak Tersentuh, Kontraktor yang Dibidik. Ada Apa? Membongkar
Korupsi DAK Dinas Pendidikan Kota Kediri Rp 9,25 Miliar (1)
Pengungkapan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun
2007 sebesar Rp 9,25 miliar di Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Kediri,
masih menyisakan masalah. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim yang membidik
tiga rekanan/kontraktor pengadaan proyek fasilitas pendidikan untuk 33
SDN dan 4 MI, yang didakwa korupsi, dibebaskan Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Negeri (PN) Kediri, Widodo SH. Bahkan, Maki Ali yang menjabat
Kadindik Kota Kediri sama sekali tak tersentuh hukum. Ada apa Maki Ali
dengan Kejaksaan?

Pembebasan itu lantaran majelis menganggap ketiga terdakwa tidak
terpenuhi unsur korupsi, sehingga pihaknya tidak dapat memutuskan ketiga
rekanan dari PT Tiga Serangkai tersebut bersalah. Anehnya, kasus tiga
terdakwa itu dianggap masuk perkara perdata. Siapa sebetulnya pelaku
korupsi?

Kabar yang tersebar di Kediri, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kediri maupun
Kejati Jatim bukan membidik Kadindik Kota Kediri Maki Ali selaku pejabat
pegawai negeri yang bisa dijerat pasal korupsi. Namun pemeriksaan dari
Kejati tetap kepada tiga kontraktor pengadaan proyek fasilitas
pendidikan untuk 33 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 4 MI (Madrasah
Ibtidaiyah).

Sedangkan sejumlah pejabat Pemkot yang diperiksa dalam kasus tersebut
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Maki Ali, Bendahara Pengeluaran Disdik
Imam Shofa, Kabag Keuangan Pemkot Suprapto dan stafnya, Edi Wijanarko,
serta Kepala Bawasko Bambang Sumaryono. Maki Ali sendiri saat ini
dimutasi menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan di Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Kediri.

Kakandepag Kota Kediri Nur Kholis beserta Kasi Madrasah pendidikan agama
(mapenda)-nya, Masrukin, juga dimintai keterangan. Begitu pula sejumlah
kepala SDN/MI yang mendapatkan dana Rp 9,25 miliar tersebut. Mereka
dimintai keterangan Kejati tentang proses pencairan dan penggunaan dana
itu. Namun tidak satupun yang dijerat sebagai tersangka waktu itu.

Bahkan Asisten Pidana Khusus (Apidsus) Kejati Jatim, Hartadi, waktu itu
, menegaskan, sampai saat ini, hanya kontraktornya yang menjadi
tersangka, lainnya belum. Tetapi setelah mendengar putusan ketua
majelis, ketiga terdakwa langsung sujud syukur. Ketiga terdakwa itu Area
Manajer PT Tiga Serangkai, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kabupaten Blitar,
Teguh Dwi Wanto (38); Kepala Cabang PT Tiga Serangkai, Kediri, Suharto
(41); dan terakhir Wakil Kepala Cabang PT Tiga Serangkai, Kediri,
Sudarno (33).

Laporkan ke Satgas
Pengungkapan kasus dugaan korupsi DAK Dindik tahun 2007 sebesar Rp 9,25
itu dirasakan belum menyentuh titik persoalannya. Hal itu membuat
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penegak Keadilan Surabaya melaporkan
kasus tersebut ke Satgas Mafia Hukum di Jakarta.

Ketua LSM Penegak Keadilan Surabaya, Reza Yudhiwicaksono Putra,
menegaskan, ia melaporkan kasus tersebut karena ditengarai ada
ketidakberesan dalam menangani kasus tersebut. Pasalnya, PT Tiga
Serangkai sebagai pemenang tender yang seharusnya mengadakan komputer
bermerek Deskjet, kenyataannya di lapangan bermerek Inject. Tidak hanya
itu saja, PT Tiga Serangkai juga menyerahkan pengadaan komputer pada PT
Trisula Solusindo yang berlamat di Jl. Kupang Raya Timur.

Proses lelang pun tidak melalui prosedur secara terbuka melainkan
penunjukan langsung (PL) oleh pejabat pembuat komitmen. Celakanya lagi,
ketika kasus itu ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Maki Ali
sebagai pemegang kebijakan yang seharusnya menjadi orang yang paling
bertanggung jawab atas kesalahan dalam pengadaan komputer, ternyata
tidak tersentuh hukum. Justru rekanan yang dibidik dan menjadi terdakwa.

Setelah kasus itu dilimpahkan ke PN Kediri, lanjut Reza, dan dalam
proses persidangan tiga rekanan, yang akhirnya dibebaskan oleh majelis
hakim. "Yang menjadi pertanyaan kami, kenapa Maki Ali sebagai
pejabat pembuat komitmen tidak tersentuh sama sekali oleh hukum.
Sedangkan sudah diatur dengan jelas dalam Keputusan Presiden No. 80/2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Penerima serta UU No. 31/1999
sebagai mana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tidak
Pidana Korupsi," tegas Reza.

Bahkan, lanjut dia, yang lebih menghebohkan lagi, tersebar kabar di
kalangan masyarakat tidak tersentuhnya Maki Ali dan beberapa pejabat
Pemkot Kediri dalam ranah hukum, karena diduga Maki Ali menggunakan uang
Rp 5 miliar supaya dirinya lepas dari tindak pidana korupsi yang terjadi
di Dindik Kota Kediri dalam DAK 2007 senilai Rp 9,25 miliar.

Kalangan DPRD Kota Kediri juga menilai anggaran senilai Rp 9,25 miliar
tidak dilakukan secara transparan oleh pejabat pembuat komitmen yakni
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Maki Ali. Jika mengacu pada
Peraturan Presiden di atas Maki Ali, selaku kepala dinas harus
bertanggung jawab. Namun mengapa para penegak hukum tidak menyeretnya
sebagai tersangka? "Itulah pengaduan ke Satgas Mafia Hukum atas
temuan di lapangan. Selanjutnya kami meminta adanya penanganan khusus
dalam kasus korupsi ini yang telah meugikan Negara," ujar Reza.

Surat pengaduan LSM Penegak Keadilan Surabaya ditembuskan ke Kejaksaan
Tinggi Jatim, Kejari Kota Kediri, Polda Jatim, Mabes Polri, dan Gubernur
Jatim. n

http://surabayasore.com/index.php?p=detilberita&id=51542

Soal Suap Rp 5 Miliar, Jaksa Hartadi dan Aspidsus Kejati Jatim Saling
Lempar Membongkar Korupsi DAK Dinas Pendidikan Kota Kediri Rp 9,25
Miliar (2)

INDIKASI adanya dugaan kongkalikong yang dilakukan antara penegak hukum
dengan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kota Kediri Maki Ali
dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun
2007 sebesar Rp 9,25 miliar di Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Kediri,
mulai kentara.

Selain rumor adanya aliran dana pada pejabat Kejati Jatim sebesar Rp 5
miliar, dalam kasus ini Kejati juga hanya membidik tiga
rekanan/kontraktor pengadaan proyek fasilitas pendidikan untuk 33 SDN
dan 4 MI ini. Bahkan ketika Surabaya Pagi berusaha meminta klarifikasi
pada sejumlah pejabat terkait dengan penanganan kasus ini terkesan
tertutup.

Mantan Aspidsus Kejati Hartadi, misalnya, mengungkapkan ketidaktahuannya
akan kasus DAK ini. "Wah, lupa mas, saya tidak tahu," jawabnya
enteng.

Ketika Surabaya Pagi berusaha mengingatkan, dengan menceritakan gambaran
kasusnya, lagi-lagi Hartadi menjawab tidak tahu. "Wah, itu sudah
beberapa tahun lalu. Saya sudah lupa. Kan kasus yang saya tangani
banyak," elaknya lagi.

Sementara ketika hal ini dikonfirmasikan pada Aspidsus, Muhammad Anwar,
lagi-lagi pria yang seharusnya mengetahui kasus-kasus korupsi yang
ditangani Kejati ini, juga menjawab senada. "Saya tidak tahu
mas," ujarnya.

Bahkan ketika didesak, tetap tak bergeming. "Ya...jangan tanya saya
mas. Tanya saja pejabat yang dulu. Kalau saya yang nangani pasti saya
tahu. Lebih baik tanya kasus-kasus yang saya tangani saja,"
kelitnya.

Beda lagi dengan Kasi Penkum Kejati, Mulyono. Dia sedikit terbuka dengan
mengatakan, dana DAK merupakan dana swakelola, sehingga menjadi tanggung
jawab Kepala Sekolah masing-masing yang menerima aliran DAK. "Model
swakelola itu dana tidak melewati kepala dinas, tapi langsung ke komite
sekolah," jelasnya.

Namun ketika disingggung, jika Maki Ali tidak bersalah kenapa rumor yang
berkembang perlu menyuap pejabat Kejati untuk lolos? " Masya Allah
itu keterlaluan," katanya dengan mengelus dada.

Tapi lanjut Mulyono, dirinya yakin kalau apa yang dilakukan selama ini
oleh jaksa sesuai dengan prosedur. Tetapi ketika Surabaya Pagi berusaha
mencari tahu pada sejumlah pejabat Kejati lainnya terkait suap tersebut,
mereka semuanya kompak tutup mulut.

Diberitakan sebelumnya, penaganan korupsi DAK bidang pendidikan tahun
2007 sebesar Rp 9,25 miliar di Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Kediri,
masih menyisakan masalah. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim hanya membidik
tiga rekanan/kontraktor pengadaan proyek fasilitas pendidikan untuk 33
SDN dan 4 MI. Yakni, Area Manajer PT Tiga Serangkai, Kecamatan Kepanjen
Kidul, Kabupaten Blitar, Teguh Dwi Wanto (38); Kepala Cabang PT Tiga
Serangkai, Kediri, Suharto (41); dan terakhir Wakil Kepala Cabang PT
Tiga Serangkai, Kediri, Sudarno (33).

Anehnya, begitu perkara ini masuk pengadilan, Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Negeri (PN) Kediri, Widodo SH, membebaskan tiga terdakwa.
Anehnya lagi, Maki Ali selaku Kadindik Kota Kediri sama sekali tak
tersentuh hukum. Padahal, dana DAK itu termasuk tanggung jawabya.
Sebelumnya Ahmad Maschut saat menjabat walikota Kediri menegaskan tidak
bakal mengintervensi kasus dugaan penyalahgunaan DAK bidang pendidikan
2007 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Dia menyerahkan
sepenuhnya pengusutan kasus itu kepada institusi penegak hukum tersebut.
Termasuk, jika nanti kejaksaan menyatakan bahwa indikasi
penyelewengannya terbukti.
Pemkot baru akan mengambil langkah jika sudah ada keputusan hukum yang
tetap. "Kita tunggu saja keputusannya, baru setelah itu diputuskan
(langkah selanjutnya)," ujarnya. Bahkan ia mamasrahkan dugaan
keterlibatan Kadindik Maki ali ke Kejati jatim.
Sementara itu Maki Ali mengaku tidak tahu realisasi penggunaan dana DAK,
karena merupakan sistem swakelola dan semuanya sudah diserahkan pada
kepala sekolah masing masing. Bahkan Maki Ali mengaku siap memberikan
keterangan yang dibutuhkan penegak hukum. "Kami siap memberikan
keterangan", ujar Maki Ali. n

http://www.surabayapagi.com/index.php?p=detilberita&id=51624



Maki Ali Habis-habisan dan dijadikan ATM Oknum Jaksa Membongkar Korupsi
DAK Dinas Pendidikan Kota Kediri Rp 9,25 Miliar (3)

Kasus penyelewengan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 9,25 miliar
bidang pendidikan tahun 2007 yang melibatkan kadiknas Kota Kediri Drs.
Maki Ali, MSi mulai mengundang reaksi dari DPRD Kota Kediri. Ini
lantaran tahun ini, Pemkot Kediri tidak mendapat DAK lain. Konon, karena
kasus DAK 2007 sudah terdengar di Mendiknas.

Dalam kasus pidana DAK tauun 2007, tersangka yang dibidik Kejaksaan
Tinggi Jatim adalah tiga kontraktor yaitu Area Manajer PT Tiga
Serangkai, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kabupaten Blitar, Teguh Dwi Wanto
(38), Kepala Cabang PT Tiga Serangkai, Kediri, Suharto (41) dan Wakil
Kepala Cabang PT Tiga Serangkai, Kediri Sudarno (33). Mereka ada yang
dibebaskan Pengadilan Negeri Kediri.

Dari sumber di DPRD Kota Kediri, tak lama, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Kediri, akan memanggil Dinas terkait untuk dimintai
keterangan. `'Dalam surat pertanggung jawabannya (SPJ) jelas yaitu
setiap tahun Pemkot Keidir mendapatkan DAK dan akan selalu bertambah.
Seperti daerah lain, jika SPJ-nya baik, maka DAK-nya akan selalu
bertambah," ujar , anggota Komisi C DPRD Kota Kediri, Yudi Ayubchan,
kemarin.

Namun, dengan adanya permasalahan DAK Dindik tahun 2007 tersebut, saat
ini Pemkot tidak mendapatkan DAK sama sekali. Kabarnya, ini ekses dari
ketidak beresan dalam pengelolaannya. "Kami berencana menanyakan
masalah ini ke Dinas Pendidikan, dan juga pihak eksekutif, karena dengan
perbuatan itu, tahun ini Pemkot menjadi tidak mendapatkan DAK sama
sekali," tegasnya.

Dengan tidak mendapatkan DAK sama sekali, kata politisi Partai Demokrat
ini, akan memberikan beban terhadap APBD. "Padahal jika kita
mendapatkan DAK, semua kebutuhan bidang pendidikan akan bisa tercover,
namun sekarang malah akan membebani APBD," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Edi Purnomo yang baru
saja dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan secara definitif, saat
dihubungi melalui telepon selulernya juga tidak bisa.
Begitu halnya dengan Kabag Humas Kota Kediri, Nurmucyhar yang menjadi
corong informasi bagi Pemerintah Kota Kediri Hpnya juga sulit dihubungi.
Sedangkan Ketua DPRD Kota Kediri juga tak bisa dihubungi.

Diberitakan sebelumnya, penaganan korupsi DAK bidang pendidikan tahun
2007 sebesar Rp 9,25 miliar di Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Kediri,
masih menyisakan masalah. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim hanya membidik
tiga rekanan/kontraktor pengadaan proyek fasilitas pendidikan untuk 33
SDN dan 4 MI. Yakni, Area Manajer PT Tiga Serangkai, Kecamatan Kepanjen
Kidul, Kabupaten Blitar, Teguh Dwi Wanto (38); Kepala Cabang PT Tiga
Serangkai, Kediri, Suharto (41); dan terakhir Wakil Kepala Cabang PT
Tiga Serangkai, Kediri, Sudarno (33).

Anehnya, begitu perkara ini masuk pengadilan, Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Negeri (PN) Kediri, Widodo SH, membebaskan tiga terdakwa.
Anehnya lagi, Maki Ali selaku Kadindik Kota Kediri sama sekali tak
tersentuh hukum. Padahal, dana DAK itu termasuk tanggung jawabya. Maki
Ali, mengaku sudah habis-habisan. Bahkan seorang anggota DPRD Kota
Kediri menyebut, sampai kini Maki Ali, sering didatangi beberapa staf
kejaksaan. ''Kayaknya jadi ATM oknum Jaksa,'' jelas anggota
DPRD Kota Kediri yang istrinya staf Maki Ali di Pemkot Kediri. n

http://www.surabayapagi.com/index.php?p=detilberita&id=51711

Kirim email ke