Dear All,
Saat mau pindah ke Bojong dulu, yang menjadi do'a saya adalah diberikan
tetangga kiri - kanan yang baik. Yang tidak provokatif dengan kepintaran dan
kekayaannya, tidak usil, tidak lamis, bukan termasuk penggosip. Tapi
sebaliknya, sejuk, respek, saling menjaga, ringan tangan dalam membantu dan
guyup. Dan, alhamdulillah sedikit banyak telah tercapai.
Sama dengan negara. Selama ini kita ter nina bobo bahwa Malaysia itu bangsa
serumpun, dan sangat menyakitkan manakala bertindak provokatif dan rakus.
Banyak hal yang mungkin kita belum tahu kenapa Malaysia memiliki perilaku
demikian.
Berikut tulisan di milis FPK sebagai selingan biar nggak ngantuk di siang hari
puasa.
Salam / Jaerony.-
******************************************************
Terkait perilaku Malaysia akhir-akhir ini yang suka menjiplak dan mengklaim
kepemilikan budaya Indonesia - ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh kita
semua bagaimana sebenarnya mentalitas tetangga ini yakni:
1. Permasalahan mentalitas bangsa Malaysia:
1.1. Pada saat berhadapan dan tertekan oleh Indonesia, dia pakai kartu Melayu
dan Islam, padahal mereka hanya 50,4% dari seluruh penduduk Malaysia yang
berjumlah 28,3 juta jiwa itu. Itupun kalau dikatakan ras Melayu, mereka ini
hanya termasuk di kelompok rumpun Indonesia di bagian Sumatera Utara (yakni
Melayu Deli) dan Sumatera Barat (Padang dan Riau)
1.2. Pada saat posisi berada di atas "angin" mereka bermentalkan bagaikan orang
Inggris (always say "NO" dalam setiap perundingan, diam seribu bahasa kalau
dikirimi surat/nota diplomatik atau ketika diharapkan/diminta pengertiannya) -
Menghadapi mental seperti ini caranya adalah yang penting "pukul/gertak duluan"
1.3. Pada saat melakukan dagang, dia bermentalkan seperti orang Cina (ingat
Cina itu k.l. 23,7% dari penduduk Malaysia), bahkan menyelundup- pun dilakukan,
yang penting bayar. Secara ekstrem mereka berfilosofi, bahwa selingkuh itu
dilarang, kecuali bayar. Merekapun punya filosofi bahwa semua masalah bisa
diatasi dengan hanya 3 jari, yaitu "ibu jari, telunjuk dan jari tengah"
(dibayar dengan pujian, uang dan/atau perempuan)
1.4. Pada saat berhadapan dengan TKI dan WNI yang "bermasalah" , mereka
bermentalkan tuan besar seperti orang India. Coba lihat orang keling yang kerja
di bandara-bandara itu, mereka lebih jahat dibanding dengan orang putih bila
melihat orang berkulit sawo matang, tak terkecuali di Kanada, Inggris apalagi
di India.
1.5. Pada saat diajak/ditantang perang, mereka (India, Melayu, Cina) pada lari
selamatkan diri. Malaysia merdeka bukan karena perjuangan, tapi karena
pemberian. Mereka tidak pernah berontak melawan penjajah Inggris (konon
kabarnya buruh Cina pernah berontak, ning gak significant, seperti geger
pecinan nya di pulau Jawa tahun 1740-an, karena urusan dagang, bukan ingin
merdeka).
1.6. Malaysia itu satu-satunya negara di ASEAN, dan mungkin di Asia dan dunia,
yang sangat "SAYANG dan CINTA" (pinjam istilahnya Menlu Malaysia) terhadap
wilayah-wilayah tetangganya. Hitung saja, dengan Singapura (p. Batu Puteh),
Indonesia (hampir di sepanjang perbatasan di pulau Kalimantan, Kep. Natuna,
padahal kita sudah kasih dia hak lintas Malaysia Timur-Barat pp), Thailand (di
perbatasan darat), Vietnam, Kamboja, Philipina dan Cina (sebagian dari
Kepulauan Spratley dan Paracel).
2. Menghadapi sikap mental wong Malaysia tersebut di atas, maka perlu disusun
suatu sikap bersama dari semua unsur pemerintah dan masyarakat Indonesia:
2.1. Jangan mau mundur dari wilayah yang sudah kita nyatakan sebagai bagian
integral RI. Kepentingan Nasional kita (dhi menjaga keutuhan wilayah NKRI)
adalah nomor satu. (10 tahun yang lalu, Menlu Malaysia pernah keprucut ngomong
bahwa Sipadan dan Ligitan memang dulu masuk wilayah Hindia Belanda). Jangan
tersanjung oleh pernyataan samar Melayu dan Islam, cukup di bibir saja,
lamis-lamis wae lah. Lha mereka juga tidak "from the botom of their heart".
2.2. Langkah diplomasi harus dapat dukungan berupa keadaan nyata di lapangan,
yaitu kuasai dulu apa yang jadi hak kita, baru berunding. "Pukul/gertak duluan.
Masalahnya diplomasi itu perlu dukungan nyata, bukan sulapan apalagi klenik.
2.3. TNI dan POLRI harus tetap yakin bahwa masalah pertahanan dan keamanan
adalah "core business" mereka. Jangan mau diajak berunding tanpa membawa yang
memang ahli dalam perundingan. Sbg ilustrasi dapat saya sebutkan bahwa 4 tahun
yang lalu ada seorang Kolonel Laut yang bertugas di wilayah itu sempat diajak
bicara (semacam berunding, namun di kapal masing-masing) dan nurut saja ketika
diminta Malaysia untuk menghentikan pembangunan mercu suar di Ambalat dan
bersama-sama dengan kapal Malaysia untuk berpatroli di perairan Ambalat (baca
perairan milik Indonesia). Padahal yang minta itu adalah hanya seorang
Mayor/Dan kapal Malaysia yang nota bene mantan murid/anak asuh di SESKOAL kita
tahun 2001 lalu. Setelah Presiden SBY datang, dan mengoreksi, baru pembangunan
mercu suar dilanjutkan.
2.4. Terkait dengan butir 2.3. Pemerintah Indonesia perlu bentuk "Border
Troops/Force" yang memiliki markas batalyon-batalyon di perbatasan dan memiliki
matra laut dan udara (perbatasan kita khan bukan di darat saja). Sejak negara
RI merdeka kita melalaikan masalah perbatasan. "Uniform officers" kita senang
bertugas di tempat ramai kota-kota besar, pelosok perbatasan yang sepi
ditinggalkan. Pemerintah Indonesia harus berani bayar mahal "tentara
perbatasan" kita itu. Jangan hanya bersifat satgas-satgas yang bersifat
temporer dan dengan dana proyek yang terbatas. Negara seperti Georgia, Armenia,
Albania dan Malawi pun punya "border troops" yang luar biasa loyal terhadap
negara, meski dengan biaya yang mahal.
2.5. Jangan pernah minta maaf atas nama negara. Orang British selalu bilang
"right or wrong, it's my country". Lha masalah bakar-bakar bendera Malaysia itu
mungkin cukup ekstrim dari segi emosi, ini lumrah dan wajar bila pembakaran itu
karena mereka berusaha mengaku/meng- claim wilayah Indonesia. Sebelum mereka
mengaku secara sepihak tidak ada seorang Malaysiapun yang minta maaf atau
bahkan berbicara dengan Pemerintah Indonesia. Empat - lima tahun yang lalu, ada
pencaplokan wilayah Indonesia di Kalbar sejauh 20 km dari titik semula. Oleh
Malaysia tanah itu dijadikan terminal. Penduduknyapun kemudian dikasih paspor
Malaysia secara gratis. Jadi sepotong kain tidak ada artinya bila dibanding
dengan sebidang tanah/laut, dari segi manapun anda memandangnya. Menghadapi
Malaysia tidak perlu melankolis. Harus galak tapi civilized dan yang terpenting
"pukul/gertak duluan"
2.6. Masyarakat harus tetap melakukan penekanan melalui demonstrasi yang damai
menentang "kerakusan Malaysia itu. Kata-kata "GANYANG" perlu dipakai secara
lebih tepat dan akurat. Toh "PEMERINTAH MALAYSIA TIDAK MENDAPATKAN DUKUNGAN
RAKYATNYA" dalam masalah apapun dalam upaya pengakuan terhadap wilayah negara
Indonesia. Mana ada orang kaya dan pedagang mau maju perang. Bukan karena
mereka lebih "kalem" atau dewasa" dalam berdemokrasi dibanding Indonesia,
seperti yang pernah diucapkan Menlu Malaysia.
2.7. Masyarakat dan LSM harus tetap mendorong Pemerintah Indonesia untuk
mengurangi secara gradual dan drastis pengiriman TKI non pendidikan yang
disebut di Malaysia sebagai "PENDATANG & PEKERJA HARAM". Apakah pembaca
mengetahui, bahwa dibalik perilaku sadis/kejam Malaysia memburu, menyiksa,
memukuli TKI Indonesia ada dua unsur yang perlu kita cermati dan sadari yakni:
2.7.1. Secara hukum, bukti-bukti perilaku "tidak manusiawi" dari Pemerintah dan
Masyarakat pribadi Malaysia itu, sebenarnya sebagai berikut:
2.7.1.a. Sudah bisa dikenakan tuduhan "pelecehan" HAM karena Malaysia sebagai
anggota negara Commonwealth telah menandatangani perjanjian hukum mengenai HAM
Internasional
2.7.1.b. Sudah layak dikategorikan sebagai perilaku "perbudakan / jual beli
manusia" yang diakui dan ditentang Konvensi Geneva karena TKI ilegal yang ada
masuk tidak resmi, tanpa identitas dokumen kewarganegaraan. Disini seharusnya
Pemerintah Malaysia berkewajiban memulangkan kembali TKI ilegal tersebut dan
bukan diperdagangkan kemana-mana menjadi "PEKERJA HARAM" tanpa dokumen resmi
dan disiksa pula
2.7.1.c. Jika Pemerintah atau LSM Indonesia ada pemikiran untuk melakukan klaim
dan memasukan bukti-bukti hukum butir 2.7.1.a & 2.7.1.b. melalui peradilan di
Denhaag, maka ini akan menjadi "efek politik" yang berkepanjangan & menyulitkan
posisi Malaysia karena tuduhan negara yang mengakui "PERBUDAKAN MANUSIA" akan
memberi pengucilan dari masyarakat Internasional terhadapnya khususnya dari
masyarakat negara Commonwealth. Lebih-lebih, kompensasinya, pihak-pihak yang
merasa dirugikan di Indonesia bisa saja melakukan klaim pampasan kerugian jiwa
"perbudakan manusia" itu.
TABEK
BETA
Original message:
Mon, 8/24/09, betaket <[email protected]>
