Membaca Menneg PAN akan membuat kontrak kerja PNS (Kompas, 4/11/2004) merupakan suatu kemajuan dan patut didukung seluruh masyarakat. Pemerintah baru Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla harus mulai mencari definisi baru tentang pegawai negeri sipil (PNS).
Di negara-negara maju seperti AS dan Australia, definisi PNS tidak ada, yang ada public service, sehingga pola pikir antara PNS dan public service jauh berbeda. PNS ala Indonesia sebenarnya tak pernah berpikir untuk melayani masyarakat, tetapi lebih mementingkan diri untuk dilayani. PNS ala Indonesia selalu berpikir jabatan, eselon, pangkat golongan, dan mental priayi. Beda dengan mental public service negara- negara maju. Di negara-negara maju para pejabatnya tidak harus dilayani masyarakat, sebaliknya public service yang melayani masyarakat. Masyarakat diperlakukan amat adil dan transparan tanpa memandang status dan asal-usul. Benar seperti diutarakan Miftah Taha, profesor ilmu pemerintahan Universitas Gadjah Mada, PNS di Indonesia sejak dulu yang bekerja benar- benar sekitar 40 persen, sisanya sekitar 60 persen datang hanya untuk memenuhi presensi yang disyaratkan. Istilah kerennya "Tujuh Kosong Dua" (pukul 07.00 datang ke kantor, habis itu ngerumpi alias kosong kegiatan, lalu pukul 14.00 pulang) tanpa pernah merasa bersalah. Solusi yang paling tepat, menata ulang kebutuhan minimal tenaga kerja di setiap unit organisasi di seluruh Indonesia untuk mendapatkan yang maksimal. Dalam hal ini, para pengambil keputusan di negeri ini harus belajar dari pola penerimaan pegawai yang dilakukan pihak swasta yang selalu menggunakan pola untung rugi. Pola pikir PNS harus diubah total dari pola pikir dilayani masyarakat menjadi betul-betul melayani masyarakat. Setiap PNS harus mulai diperkenalkan untuk berpikir untung rugi sehingga keberadaan yang bersangkutan dalam suatu unit organisasi lebih dapat bermanfaat maksimal. Kualitas PNS harus terus ditingkatkan sehingga kemampuannya makin meningkat dalam mengemban tugas-tugas negara, dan tentu diiringi dengan pola penggajian yang seimbang dengan pekerjaannya sehingga akan menekan terjadinya korupsi. Nyoman Mawa Mataram, NTB. Sumber: Kompas _________________________________________________________________________ Mhs/Masy. indoindia diharapkan untuk selalu melihat diskusi harian di http://www.ppi-india.da.ru dan situs resmi PPI http://www.ppi-india.uni.cc ========================================================================== Catatan penting: 1- Harap tdk. memposting berita, kecuali yg berkenaan dg masyarakat/mahasiswa/alumni India 2- Arsip milis: http://groups.yahoo.com/group/ppi-india ; 3- HP Ketua PPI (Jusman): 09810646659 ; Sekjen PPI(Mukhlis): 09897407326 4- KBRI Delhi(11)26110693;26118642; 26118647 5- KJRI Mumbai (022)3868678;3800940;3891255 Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppi-india/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
