Temans,
Ikut nimbrung dikit soal Presiden SBY kita.
Saya ingat obrolan saya dengan Pak Kwiek Kian Gie dan Ex-Jendral Ryamizard
Ryacudu (RR) setahun yg lalu di kantor RR di Pondok Indah,Jakarta.Obrolan itu
sekitar soal Bencana Tsunami di Aceh dan tentu saja terkait dengan
karakter/kualitas kepemimpinan Presiden kita SBY. RR menceritakan bahwa situasi
saat itu, begitu urgent untuk sebuah keputusan untuk pembentukan Tim
Extra-cepat khususnya daerah yg terisolir (maaf saya lupa nama daerahnya). Nah
Karena RR adalah teman SBY, maka pada saat itu RR menelpon meminta ketemu
secara langsung dengan SBY dan dalam waktu 15 menit ,meluncurlah RR ke istana
presiden untuk bertemu dengan SBY. RR menyampaikan kondisi lapangan di Aceh
khusus di daerah terisolir dan RR menyampaikan ke SBY agar segera dibentuk tim
lapangan dan RR mengaku mengenal daerah tsb dan akan memimpin pasukan kecil
untuk segera memberikan bantuan secepat mungkin,yg diperlukan adalah keputusan
saat itu juga dari Presiden SBY, NAMUN SEKALI LAGI NAMPAK
BAHWA SBY MEMANG PERAGU DAN SANGAT LAMBAN MENGAMBIL KEPUTUSAN,minimum dari
kaca mata Jendral macam RR :-). Pada saat itu SBY mengatakan beri saya waktu 2
hari,dan RR terperangah dengan keputusan tsb dan RR langsung berdiri dan
meninggalkan presiden SBY dan ganti SBY yang terperangah hehe dan SBY bertanya
mau kemana ,saya malam ini juga akan terbang ke aceh dengan ijin mu (SBY)
ataupun tidak ! dan SBY kembali terperangah namun tidak berkata2 apapun dan RR
sudah langsung meluncur ke Halim dan dalam perjalanan ke Halim ,SBY menelpon
supaya kembali ke istana karean SBY mau mendiskusikan lebih detail ,namun RR
tidak bersedia karena yg dibutuhkan adalah KEPUTUSAN bukan DISKUSI dan ini
adalah darurat kemanusiaan dan SBY bilang OK dan akhirnya menyetujui
pembentukan TIM tsb.
Saya yg paling Junior yg hadir dalam pertemuan tsb TERPERANGAH ,betapa parahnya
kualitas determinisme Presiden Kita SBY. Saya bisa membayangkan untuk urusan
kemanusiaan saja SBY cukup lamban dalam mengambil keputusan,apalagi dalam
konteks politik yg tentu saja saling jalin menjalin kompleksitasnya.
Sekali lagi 'Saya Terperangah' dengan kualitas Presiden RI yng ke 6 kita.
salam,
-herman sutarto
--- On Sun, 6/14/09, Ahmad Faizal <ich_...@yahoo.com> wrote:
From: Ahmad Faizal <ich_...@yahoo.com>
Subject: Re: [PPIBelgia] Peran JK dalam MoU Helsinki (Kesaksian juru runding
GAM)
To: PPIBelgia@yahoogroups.com
Date: Sunday, June 14, 2009, 8:23 PM
Hahahaha.... lanJutKan!!!
Salam,
Ichal
From: Furqon Azis <uton...@yahoo. com>
To:
ppibel...@yahoogrou ps.com
Sent: Sunday, June 14, 2009 3:20:09 PM
Subject: Re: [PPIBelgia] Peran JK dalam MoU Helsinki (Kesaksian juru runding
GAM)
Terima kasih atas pencerahannya Bung IChaljadi pemimpin itu memang harus
"satu kata satu perbuatan"
Salam-Utong-
From: Ahmad Faizal <ich_...@yahoo. com>
To: ppibel...@yahoogrou ps.com
Sent: Sunday, June 14, 2009 2:52:09 PM
Subject: [PPIBelgia] Peran JK dalam MoU Helsinki (Kesaksian juru runding GAM)
Tulisan in saya kutip dari Note FB teman kuliah yang lama kerja di Aceh
Peran JK dalam MoU Helsinki (Kesaksian juru runding GAM)
http://www.facebook .com/note. php?note_ id=90628129884&ref=nf
Today at 2:44pm
Sungguh mengherankan, setelah JK kampanye ke Aceh dan menelanjangi
betapa 'banci'-nya presiden kita, Sang Presiden dan tim-nya kebakaran
jenggot. Pak SBY yang bilang beliau ini ksatria, tidak akan membalas
hujatan dengan hujatan. Buktinya, Mega-Prabowo dibilang menghembuskan
angin surga, JK dibilang tidak etis karena dalam posisinya sebagai
wapres, berani nglunjak lewat statement-nya. Sebetulnya pesan SBY cuma
satu, Everybody, I am the president. Tidak ingatkah beliau, lima tahun
yang lalu, SBY juga menelikung Megawati, lebih parah dibanding JK yang
hanya adu mulut dengan SBY.
Buat yang lupa, SBY itu Menkopolkamnya Megawati (2001-2004). Betul
statemen JK, bahwa SBY-lah yang menetapkan status darurat untuk Aceh yg
sebetulnya sudah dihapus Wiranto saat menjabat Menkopolkam- nya Gus Dur.
Dalam kapasitas sebagai menkopolkam, awal 2004, megawati tahu bahwa SBY
akan maju melawannya dlm pilpres. SBY saja jengkel dan menganggap tidak
etis karena JK mencalonkan diri jadi presiden. Kalau apa yang dilakukan
JK padanya dianggap tidak etis, apa yang dilakukannya ke Mega 2004
tentu saja jauh lebih tidak etis. Tentu kita masih ingat juga, akhir
tahun lalu, ketika memperpanjang jabatan gubernur DIY untuk ngarso
dalem (Sultan HB X), SBY bilang: siapapun gubernur yang mau mencalonkan
presiden, kudu seijin beliau, bahkan disindir, orang yang sudah
diangkat kemudian lupa ke siapa yang mengangkatnya, yang seperti itu
hanya terjadi di dunia ketoprak. SBY memang lebih cerdik tahun 2004.
Supaya tidak perlu minta ijin ke Mega, dia meletakkan jabatan dulu
sebelum resmi mencalonkan jadi presiden.
Apa yang sebenarnya terjadi pada penghujung MoU Helsinki di detik-detik
yang paling menentukan itu? Tidak ada yang memungkiri, memang tanda
tangan JK-lah lewat fax yang menghiasi lembaran MOU, bukan tanda tangan
SBY. Kata tim SBY, presiden memang sudah memberi wewenang kepada
wapresnya untuk ngurusin MoU, tapi bos-nya tetap Sang presiden. Tim SBY
menambahkan lagi, itu dilakukan supaya wapres bukan sekedar ban serep.
Pak Presiden memang lucu, wapresnya selalu diberi kewenangan untuk
sesuatu yang sulit, sedangkan yang enteng, dimana SBY bisa tebar
pesona, ditangani sendiri. Singkatnya, di zaman SBY, wapres memang
bukan ban serep, tapi bemper untuk kebijakan-kebijakan yang tidak
populer.
Tanggal 29 Mei 2009, bada maghrib saya mendapat sms tak terduga: Dek,
Abang sedang di Bandung, on the way to restoran Gampoeng Aceh. Langsung
saja saya reply: I'll be there, in 20 minutes, Bang. Orang yang
meng-sms saya itu adalah Munawar Liza Zain, yang punya nickname
warzain, salah satu juru runding GAM di Helsinki yang sekarang mendapat
amanah sebagai walikota Sabang. Seingat saya, dialah satu-satunya orang
yang saya panggil 'Abang' tanpa diikuti nama di belakangnya. Banyak
sisi menarik dapat diceritakan tentang Abang. Tapi, yang saya ceritakan
sekarang adalah kesaksiannya tentang babak terakhir Helsinki.
Abang adalah alumni Gontor yang pernah menempuh studi di Al-Azhar,
Kairo. Tim RI di Helsinki diisi oleh orang Aceh (Sofyan Djalil), orang
Makassar (Hamid Awaluddin), dan orang Bali (maaf, I can't remember his
name), dan ada juga seorang alumni Gontor. Secara psikologis, tim ini
lebih menyejukkan dibanding jika orang-orang GAM harus berhadapan
dengan tim yang dimayoritasi orang Jawa. Perjanjian sendiri buka
diselenggarakan di kantor pemerintah, tapi di sebuah rumah yang
terpencil sehingga tidak mungkin kabur. Rumah itu terdiri atas dua
lantai. Delegasi Indonesia ditempatkan di lantai satu, sedangkan tim
GAM di lantai dua.
Hari terakhir bertepatan dengan hari Jumat. Materi perundingan 98%
sudah disepakati, kecuali tentang partai lokal. Hamid Awaluddin sebagai
pimpinan delegasi Indonesia mengajukan keberatan karena itu
bertentangan dengan hukum Indonesia. "Wah, Pak. Anda khan tahu kami ini
GAM. Masak iya kami harus nyoblos Golkar? Tidak ada ceritanya itu."
Karena alot, akhirnya kedua tim menyatakan tutup kedai alias perjanjian
batal saja. Tim GAM balik ke markasnya di lantai dua. Mereka
bersiap-siap untuk pulang hari berikutnya. Tiba-tiba, menjelang malam,
Hamid Awaluddin lari tergopoh-gopoh ke lantai dua berusaha untuk
menegosiasi kembali. Masing-masing tidak ada yang mengalah. Hamid
Awaluddin menelepon JK, ini harus bagaimana? *Kalau Anda bertanya
mengapa Pak Hamid tidak bertanya ke SBY, karena jawabannya sudah pasti
'tidak' atau tidak akan dijawab, atau dijawab tapi lama, padahal
pertaruhannya besar karena kalau malam itu tidak diselesaikan,
perjanjian batal* Lain cerita kalau bertanyanya ke JK. Pak JK minta
waktu (dan boleh jadi, itu karena JK mengajak istrinya membaca Yasin 10
kali dulu). Akhirnya, jam 2 dinihari, Pak JK bilang: tandatangani saja
itu apa mau mereka. AKhirnya, tanda tangan JK-lah yang di-fax.
Selesai perundingan itu, dua alumni Gontor yang duduk berseberangan
akhirnya bisa berpelukan. Perdamaian itu selalu lebih baik. Jika bisa
damai, mengapa harus mengorbankan yang 98% hanya untuk 2% yang tidak
penting2x amat. Toh pileg 2009 membuktikan, memang partai aceh yang
menang telak di Aceh. Posisi gubernur dan bupati/walikota juga banyak
diisi GAM combatans. Serahkan saja urusan Aceh ke warganya sendiri.
Sekarang, kalau SBY dan timnya menganggap pernyataan JK di Aceh tidak
etis, dan beretorika yang manisz, lihatlah saja bagaimana respons
rakyat Aceh ketika JK datang. Rakyat tidak bisa dibohongi, Pak. Memang
betul sampeyan presiden RI,memang betul wapres itu 'pembantu' sampeyan,
tapi dialah yang mengambil keputusan pada saat sampeyan mikir kelamaan.
Memang betul, sampeyan baca pasal demi pasal dari MoU itu (saya juga
baca kok, Pak), tapi sampeyan itu pada dasarnya tidak setuju dengan
yang 2% itu, kan? Hayoo, ngaku saja.
Apa kalau ada anak Indonesia yang menang di olimpiade fisika, terus
Anda bilang: Itu kemenangan saya, karena saya setuju dengan program
pembinaan tim olimpiade. Persetujuan saja tidak bisa di-claim. Sudah
tercatat dalam sejarah, memang tanda tangan JK yg sudah terpatri
disitu.
Ok, Pak presiden. Jangan suka meng-claim sesuatu yang kerja bareng2x
sbg kerja sampeyan dan tim. Jangan juga ngaku2x prestasi yang lebih
layak dinisbahkan kepada orang lain.
Buat my prens yang tidak percaya dengan tulisan saya tentang apa yang
terjadi di detik-detik akhir Helsinki, silakan tanya ke Pak Wali, ada
kok di friends saya di FB.
BTW, pelajaran paling berharga yang saya dapatkan dari Abang malam itu
bukan hanya tentang bagaimana kronologi Helsinki, bagaimana peran Aceh
di masa-masa awal kemerdekaan RI, dan bagaimana Aceh dikhianati. Malam
itu, selain saya, Elhurr, dan bapaknya, hadir juga dua alumni Gontor
yang sejaman dengan Pak Wali. Pak Wali bilang, sungguh susah hidup di
alam yang bukan dunianya. Panggilan hatinya adalah menjadi guru.
Sedangkan saya dan kedua kawannya itu, sama-sama berprofesi sebagai
guru. Bahkan, jujur saja, menjadi seorang guru SD saat ini lebih
memberikan kepuasan batin bagi saya dibanding pekerjaan apapun yang
pernah saya coba.
Wallahualam,
Salam,
IChal
