http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/13/opini/1023180.htm Kamis, 13 Mei 2004
"Effective, Minority, Majority President" Oleh Denny Indrayana INDONESIA adalah bagai negeri secuil surga yang dipindahkan Tuhan ke hamparan Nusantara. Di tanah, air dan udaranya terkandung kekayaan alam tiada tara. Penduduknya hidup aman-sentosa. Saking amannya, sebenarnya tidak ada permusuhan di negeri zamrud khatulistiwa. Konflik mematikan yang ada hanya rekayasa pura-pura. Karena itu, para pemimpinnya tenang-tenang saja. Para elite hari ini berkelahi, besok berbaikan lagi. Hari ini berteriak memberantas korupsi, besok menikah dengan ratu korupsi. Hari ini memperjuangkan penegakan hak asasi manusia (HAM), besok berpacaran dengan terduga pelanggar HAM. Indonesia adalah negeri yang tinggi tepa-seliranya. Rakyat yang dirampok dan pejabat yang merampok bertegur sapa mesra. Dalam pemilu, rakyat dengan sukacita memberi kemenangan kepada partai-partai yang rajin mengorupsi uang negara. Toh, tidak ada beda antara koruptor yang bejat dan penganut agama yang taat. Koruptor di Indonesia "saleh" semua. INDONESIA adalah negeri yang punya apa saja. Tuhan memberi semuanya, bahkan berlebih. Rakyat Indonesia hanya minta satu, Tuhan memberi dua-tiga. Rakyat Indonesia ingin membentuk sistem presidensial (effective president), diberi bonus, mengalami sistem "Presiden yang Sial" (minority president) dan sistem "Presiden Sialan" (majority president). Setelah hampir 60 tahun merdeka, Tuhan masih berbaik hati memberi tahu generasi sekarang, bagaimana rasanya hidup dalam penjajahan. Menurut Scott Mainwaring dan Matthew Soberg Shugart dalam Presidentialism and Democracy in Latin America (1997), sistem presidensial bisa membawa berkah meski dapat mengundang bencana. Bagi Indonesia, yang penduduknya kuat beriman, perlu dilakukan ujian sehingga dihadirkan presiden yang membawa kesialan. Sistem presidensial akan menjadi pemerintahan yang efektif dan demokratis bila ditopang dua hal: personal presiden yang baik dan desain konstitusional yang demokratik (lihat skema). Namun, Tuhan tidak pernah menghadirkan keduanya secara bersamaan di Indonesia. Yang pernah terjadi, Tuhan melahirkan seorang presiden bermoral buruk dengan sistem konstitusi yang juga buruk. Atau, kalaupun presidennya relatif baik, desain konstitusinya relatif buruk. Seharusnya sistem presidensial yang kokoh dijamin konstitusi, dan pada saat bersamaan, dikontrol sistem parlemen yang kritis sebagai hasil sistem kepartaian sederhana. Sistem "Presiden Sialan" lahir jika terjadi penggabungan unsur personal yang buruk moral, dengan kekuasaan konstitusional dan partisan yang tanpa kontrol ditambah sistem parlemen dan kepartaian yang mandul. Itulah sistem presidensial Indonesia sebelum amandemen UUD 1945. Kekuasaan presiden di dalam konstitusi amat kokoh. Meski tidak dipilih langsung oleh rakyat, sang presiden lebih berkuasa daripada lembaga perwakilan rakyat. Partai politik direkayasa menjadi tiga. Satu yang asli, dua lainnya penggembira. Hasilnya, menurut William Liddle dalam buku Leadership and Culture in Indonesian Politics (1996), yang terbentuk adalah struktur kekuasaan yang berbentuk piramid, dengan presiden di puncak kekuasaan. Lahirlah presiden yang lebih bertingkah-polah sebagai raja yang hanya wajib disembah dan haram disanggah. Setelah masa "Presiden Sialan" selesai, mata ujian Tuhan selanjutnya buat rakyat Indonesia adalah hidup di bawah sistem "Presiden yang Sial". Secara moral, sang presiden sebenarnya relatif baik. Ia dikenal sebagai tokoh berjiwa demokrat. Ia dekat, bahkan sering bersenda gurau dengan Tuhan, apalagi rakyat. Banyak yang menyebut Kiai, tidak sedikit yang menganggapnya wali. Sayang, ia hanya bertahan dalam hitungan "hari". Selanjutnya-meminjam istilah Abdul Munir Mulkhan (Kompas, 18/4/2000)-"Kiai Sang Presiden" mengalami ujian dari Tuhan, dan lulus dengan predikat summa cum laude sebagai "Presiden yang Sial". Kesialan sang Kiai lebih disebabkan empat faktor: melemahnya jaminan kekuasaan di tingkat konstitusi, menguatnya kontrol parlemen, minimnya kekuasaan, atau dukungan partisan, sebagai konsekuensi hadirnya sistem multipartai yang tidak sederhana. Di era pemerintahannya, amandemen pertama dan kedua UUD 1945 dilakukan. Pasca-amandemen ini, desain konstitusi yang muncul adalah presiden yang bagaikan macan ompong, dengan gaya silat pendekar mabuk, bertarung melawan parlemen yang bagaikan singa gurun, bertaring tajam dan sedang kelaparan. PASCA-SISTEM "Presiden Sialan" dan "Presiden yang Sial", rakyat Indonesia banyak belajar. Peta perjalanan untuk menuju sistem presidensial yang efektif dan demokratis mulai dibaca saksama. Mengacu pengalaman negara-negara di Amerika Latin, resep Mainwaring coba diterapkan. Jaminan kekuasaan konstitusi (constitutional power) lebih ditingkatkan. Dukungan kekuasaan partisan (partisan power) di parlemen lebih diupayakan (Mainwaring: 1997). Di tingkat konstitusi setelah amandemen keempat, sebagaimana dianalisis Andrew Ellis, dalam The Indonesian Constitutional Transition: Conservatism or Fundamental Change (2002), Indonesia lebih menuju sistem presidensial murni. Perubahan ketiga dan keempat UUD 1945 mengadopsi, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan sistem pemakzulan presiden dijadikan lebih sulit. Namun, untuk lebih menguatkan kemurnian itu, hak veto presiden dalam legislasi seharusnya diberikan. Peluang majunya calon presiden independen harus mendapat tempat di konstitusi. Untuk dua hal ini, hasil kajian Komisi Konstitusi yang baru saja diserahkan kepada MPR, penting dipertimbangkan. Di tingkat undang-undang, rekayasa hukum menuju sistem multipartai yang lebih sederhana diterapkan. Electoral threshold untuk mengikuti pemilu ditingkatkan menjadi 3 persen. Dukungan kekuasaan partisan di parlemen juga lebih diperbesar kemungkinannya. Untuk Pemilu 2009, misalnya, hanya partai politik, atau gabungan partai politik, yang memperoleh suara 20 persen dalam pemilu nasional anggota DPR yang dapat mengajukan calon presiden. Dengan rekayasa hukum di tingkat konstitusi dan undang-undang ini, sistem presidensial yang lebih baik pasca-Pemilu 2004 seharusnya bisa terjadi. Hal itu terutama bila ada kesadaran di antara partai politik untuk berbagi peran sebagai partai pemerintah dan oposisi. Sayang, hanya ada satu partai politik yang tegas menyatakan berposisi sebagai oposisi, yang lain masih sibuk berebut kursi menteri. Akibatnya, pasca-Pemilu 2004, Indonesia mungkin masih menghadapi ujian ulangan. Rakyat Indonesia akan melihat lahirnya lagi presiden yang relatif sial karena meski memenangkan dukungan publik di pemilu, ia tidak mempunyai dukungan politik yang memadai di parlemen. Inilah presiden yang populer sekaligus tidak mempunyai power. Atau, Indonesia akan kembali memiliki presiden yang relatif sialan karena yang menang adalah presiden dari partai-partai pemenang pemilu legislatif. Presiden ini sebenarnya mempunyai modal dukungan di parlemen lebih besar, namun karena moralitas personalnya berbau anyir korupsi atau pelanggaran HAM, modal politik justru akan membawa mudarat ketimbang manfaat. Denny Indrayana Dosen Hukum Tata Negara UGM; Kandidat Doktor di University of Melbourne ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM ---------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
