Republika Selasa, 01 Juni 2004
Untuk Apa Jadi Presiden? Oleh : Adian Husaini Sejarawan Mesir terkenal, Abdurrahman al-Jabarti (1753-1825), membuat catatan sejarah menarik tentang kiat Napoleon Bonaparte dalam menggaet dukungan rakyat Mesir. Ketika itu, tahun 1798, Napoleon datang dengan 36 ribu pasukan diangkut dalam 400 kapal. Napoleon, tulis Jabarti, menyebarkan panflet kepada rakyat Mesir. Isinya menarik. Diawali dengan ungkapan Bismillaahirrahmanirrahiim. Laa ilaaha illallah, laa walada lahu, wa laa syariika fii mulkihi. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada tuhan selain Allah. Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu dalam Kekuasaan-Nya. Tak hanya itu, Napoleon juga mengaku taat beribadah kepada Allah SWT dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW serta al-Quran yang agung. Bangsa Prancis dikatakannya merupakan Muslim yang taat, yang telah menyerbu Roma dan menghancurkan Tahta Suci, serta menaklukkan pasukan Kristen di Malta. Apa yang dilakukan Napoleon dalam menggaet dukungan rakyat Mesir bisa dikatakan kiat khas politisi sekularis-Machiavelis. Baginya, agama hanyalah faktor pelengkap. Agama dipandangnya laksana baju, yang bisa dipakai dan ditanggalkan, kapan saja diperlukan. Hari ini mengaku taat beragama, besok bisa menghina dan membuang agama. Istilah seorang dai: STMJ (Salat Terus Maksiat Jalan). Jam ini bersahabat dengan kiai, jam-jam berikutnya bersyubuhat dengan penjudi. Agama bukan dipandang sebagai faktor internal, tetapi sebagai keperluan kontemporer, tergantung waktu dan tempat. Iman dan kekufuran bukan dipandang sebagai soal serius. Napoleon merupakan salah satu contoh tokoh politik Eropa modern yang trauma dengan sejarah dominasi agama di Eropa, dan Prancis khususnya. Sehingga, ia aktif melakukan proses sekularisasi politik. Ketika berkuasa, kaum agamawan di Prancis termasuk satu dari tiga estate yang mendapatkan berbagai keistimewaan. Hegemoni dan penyalahgunaan kekuasaan agama menjadikan rakyat Eropa muak, sehingga mereka membuat slogan: Beware of a women if you are in front of her, a mule if you are behind it, and a priest wether you are in front or behind. Hati-hatilah, jika Anda berada di depan wanita; hati-hatilah, jika Anda berada di belakang keledai; dan hati-hatilah jika Anda berada di depan atau di belakang pendeta. Secara ekstrem, sekularisasi moral politik diajarkan oleh Machiavelli. Bukunya, The Prince, oleh banyak pemikir, dianggap memiliki nilai tinggi yang memiliki pengaruh besar dalam sosial politik umat manusia. Kadangkala, buku ini disejajarkan dengan The Old Testament dan The New Testament. Tujuan utama dari suatu pemerintahan, menurut dia, adalah survival. Dan ini melampaui nilai-nilai moral keagamaan dan kepentingan dari individu-individu dalam negara. Dengan membuang faktor 'baik dan buruk' dalam kancah politik, Machiavelli membuat saran, bahwa seorang penguasa boleh menggunakan cara apa saja untuk menyelamatkan negara. Penguasa-penguasa yang sukses, kata dia, selalu bertentangan dengan pertimbangan moral dan keagamaan. Maka, kata Machiavelli lagi, ''Jika situasi menjamin, penguasa dapat melanggar perjanjian dengan negara lain, dan melakukan kekejaman dan teror.'' Yang terpenting dari pemikiran Machiavelli adalah ia telah memisahkan persoalan politik dari aspek moral dan ketuhanan. Politik dipandang sekadar 'seni untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan', semata-mata sebagai faktor saintifik yang rasional. Janji para capres Pada 5 Juli nanti, Indonesia akan memasuki babak baru dalam sejarah pemilihan Presiden secara langsung. Lima pasangan capres/wapres kali ini, Amien Rais-Siswono Yudho Husodo, Wiranto-Salahuddin Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Megawati-Hasyim Muzadi, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar, semuanya Muslim. Salah satu pasangan itu pun berasal dari kalangan tokoh-tokoh organisasi Islam. Tentu, semua paham, bahwa agama adalah komoditas politik yang sangat penting untuk meraih dukungan. Sejarah menunjukkan, di luar Napoleon, banyak politisi sekuler yang tahu benar cara menggalang dukungan dari umat beragama. Ariel Sharon, politisi sayap kanan sekuler, manggalang dukungan Yahudi ortodoks dengan mengangkat isu hak teologis-historis Yahudi atas Temple Mount. Theodore Herzl, seorang sekuler, mengeksploitasi ayat-ayat dalam Bibel tentang hak historis-teologis bangsa Yahudi atas 'The Promised Land' untuk memberikan legitimasi gerakan Zionis. George W Bush, meraih dukungan kuat dari kalangan New Christian Right, melalui pencitraannya sebagai ''orang Kristen yang lahir kembali'' (reborn Christian). Ketika ditanya, siapa filosof favoritnya, Bush menjawab, ''Jesus Kristus''. Kini, di Indonesia, para capres/wapres sibuk menggalang dukungan rakyat Indonesia yang sekitar 180 juta di antaranya adalah Muslim. Sebuah potensi pasar yang sangat besar. Logis, jika suara warga NU, misalnya, menjadi ajang rebutan seru sejumlah kandidat. Apakah para capres/cawapres benar-benar berniat melaksanakan ajaran Islam dalam diri, keluarga, partai, atau bangsa Indonesia, sejarah yang akan melihatnya. Dalam rumus politik sekuler, suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox dei. Rakyat dipandang sebagai sumber kebenaran, bukan wahyu Tuhan. Maka, tidaklah aneh, jika para politisi sekuler, akan lebih menghitung dukungan rakyat, ketimbang kebenaran wahyu. Para politisi demokrat di AS dan Belanda, misalnya, harus menyatakan dukungannya kepada praktik homoseksualitas, karena banyak rakyat yang sudah hobi dengan maksiat itu. Di Israel, tahun lalu, tokoh partai sekuler dari Likud pun mendukung agenda kaum homoseks. Bat-Sheva Shtauchler, tokoh Likud, menyatakan: "We will support everything. Who said the Likud doesn't cooperate with the community?" Biasanya, Likud termasuk yang menentang keras praktik homoseksual, karena mengharapkan dukungan kaum Yahudi Ortodoks, yang berpegang pada Bibel (Imamat, 20:13), bahwa pelaku homoseksual harus dihukum mati. Untuk meraih dukungan rakyat yang berbagai macam inilah, tidak jarang ada politisi yang mencoba menyenangkan semua kelompok. Yang penting, di sini senang, di sana senang. Likulli maqaam maqaal. Setiap tempat ada jenis perkataan sendiri. Kadangkala, bukan sekadar diplomasi, tetapi berbohong pun dianggap halal dan biasa. Yang penting kekuasaan tercapai. Dusta dipandang biasa. Padahal, Nabi Muhammad SAW mengingatkan: ''Tanda-tanda orang-orang munafik ada tiga: jika bicara dusta, jika berjanji ingkar, dan jika dipercaya khianat.'' Dusta, ingkar janji, dan khianat terhadap amanah, adalah ciri-ciri orang munafik. Itu memang baru tanda-tanda. Para capres/cawapres tentu tidak ingin dimasukkan (oleh Allah SWT) ke dalam golongan orang munafik. Mereka sudah menuliskan janji-janjinya dan menyerahkannya ke KPU. Indah dan ideal sekali janji-janji mereka. Ada yang menjanjikan akan mengangkat martabat bangsa, mewujudkan pemerintahan yang baik, penegakan hukum, perlindungan HAM, memperbaiki pendidikan nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan rekonsiliasi nasional. Ada juga yang menjanjikan akan memperkokoh NKRI, mengukuhkan martabat bangsa melalui pembangunan karakter, kepribadian, dan kemampuan bangsa; mewujudkan kemakmuran dan keadilan rakyat; mewujudkan kedaulatan rakyat; dan mewujudkan persamaan warga negara. Ada juga yang menjanjikan untuk menyempurnakan reformasi politik dan menggelindingkan penyelesaian reformasi hukum, pertahanan keamanan ketertiban (hankamtib), kelembagaan birokrasi, sosial, juga ekonomi. Sebenarnya, hampir tidak ada yang baru dalam janji-janji para capres/cawapres itu. Yang ditunggu oleh rakyat adalah realisasinya. Sama dengan rezim-rezim dan penguasa sebelumnya. Para calon itu pun paham bahwa kondisi bangsa ini sangat pelik, serius, dan dalam beberapa hal sudah menjadi lingkaran setan. Sementara dengan hasil perolehan pemilu 2004 yang begitu menyebar tidak ada satu partai yang dominan maka kecenderungan 'koalisi dagang sapi' sangat besar. Kondisi Indonesia saat ini sungguh ''luar biasa''. Karena itu, jika ditangani dengan ''biasa-biasa'' saja, tidak akan banyak hasil yang diraih. Indonesia membutuhkan pemimpin yang biasa-biasa saja, tetapi berani dan mampu melakukan tindakan yang ''luar biasa''. Perampasan harta koruptor, pemberdayaan kaum dhu'afa, perombakan besar-besaran sistem dan aparat hukum, perombakan mendasar mental aparat dan rakyat, peletakan budaya ilmu, dan sebagainya. Semua itu merupakan kerja yang luar biasa. Problem penegakan hukum, misalnya, menyangkut hampir semua aspek: unsur materi hukum, aparat pelaksana, institusi hukum, dan juga mental masyarakat. Dalam keadaan sistem dan aparat hukum saat ini, pengadilan terhadap koruptor bisa menjadi ajang korupsi, pemerasan, dan pesta baru. Semua orang tahu, bagaimana perlakuan istimewa yang diterima narapidana berduit di berbagai LP. Probem pendidikan, bukan hanya soal kecilnya anggaran yang kurang dari 20 persen. Tetapi juga alokasi yang sangat tidak adil antara pendidikan kedinasan dan non-kedinasan. Masalah utang pun sangat serius. Jumlah utang luar negeri masih tinggi, sekitar Rp 1.300 triliun. Setiap tahun, rakyat dizalimi dengan pemotongan hak bujet mereka untuk membayar utang najis (odious debt) yang tak pernah mereka nikmati. Mental dan sistem birokrasi juga bukan main parah dan borosnya. Di zaman reformasi pun semua itu masih berjalan seperti biasa. Semboyan 'KUHP' masih tetap berlaku, 'Kasih Uang Habis Perkara'. Sekali kunjungan ke daerah, presiden/wakil presiden bisa menghabiskan dana miliaran rupiah. Simaklah, bagaimana DPR/DPRD mengelola keuangan rakyat. Begitu banyak pemborosan. Tahun 2003 lalu, untuk HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara, menghabiskan dana sekitar Rp 4 miliar. Pemindahan Bendera Pusaka dati Istana ke Monas menelan duit Rp 3,5 miliar. Renovasi Patung Arjuna Wijaya (Depan Gedung BI) menelan dana Rp 4 miliar. Jangan tanya lagi berapa dana dihabiskan untuk acara-acara seremonial bernama kunjungan kerja, studi banding, dan sebagainya. Indonesia merupakan salah satu negara terkorup di dunia. Pada sisi lain, menurut Depsos, 37,3 juta tergolong miskin (pendapatan 1-2 dolar AS/hari), 15,8 juta fakir miskin (pendapatan di bawah 1 dolar AS/hari), sisanya sejahtera (di atas 2 dolar AS/hari). Jika parameter Depsos ini digeser ke atas sedikit saja, maka akan muncul angka kemiskinan yang sangat dahsyat. Belum lagi soal pengangguran yang disebut mencapai 40 juta jiwa hampir sama dengan dua kali penduduk Malaysia. Indonesia butuh dokter yang cerdas, ikhlas, trengginas, dan tidak was-was, alias berani mengambil tindakan yang ''luar biasa''. Karena itu, jika para capres/cawapres masih berpikir biasa-biasa saja maka kita tidak perlu berharap terlalu besar pada mereka. Anggaplah 5 Juli 2004 adalah hari biasa-biasa saja, tidak akan ada yang penting untuk Indonesia di masa depan. Lalu, untuk apa jadi Presiden? Alumnus Fakultas Kedokteran Hewan IPB) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
