Koran Tempo - Kamis, 8 Juli 2004

Ribuan Pemilih Tak Terdaftar Ikut Mencoblos

JAKARTA - Lembaga-lembaga pemantau menemukan masih
banyaknya pemilih yang tidak terdaftar di tempat
pemungutan suara (TPS) ikut mencoblos. Jaringan
Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (Jamppi)
menemukan kejadian seperti itu di 2.936 TPS, sedangkan
Pusat Reformasi Pemilu atau Cetro
menemukannya di 1.480 TPS.

Selain itu, Jamppi juga menemukan kasus pencoblosan
dengan menggunakan kartu pemilih milik orang
lain di 823 TPS. Untuk kasus yang sama, Cetro
menemukannya di 248 TPS. "Ini membuka peluang
munculnya pemilih ganda," kata koordinator Nasional
Jamppi Wahidah Suaib saat mengumumkan hasil
pantauan lembaganya kemarin di Jakarta.

Jamppi, Cetro, dan Jaringan Pendidikan Pemilu untuk
Rakyat (JPPR) juga menemukan praktek intimidasi
terhadap pemilih supaya memilih calon presiden
tertentu sebelum pemilihan. Menurut mereka, petugas
TPS sering kali ragu untuk menegur pelaku intimidasi
karena kebanyakan dilakukan oleh individu yang
dikenal atau tokoh setempat.

JPPR yang mengerahkan 12.980 pemantau di 100 ribu TPS
di 23 provinsi menemukan kasus itu di 1.279
TPS. Jamppi dengan 10.836 pemantau menemukan di 283
TPS, sedangkan Cetro menemukannya di 120 TPS.
Untuk pemilihan 5 Juli lalu, Cetro mengerahkan 4.607
pemantau di 6.905 TPS di 11 provinsi.

Ketua Panitia Pemilihan Umum Akses untuk Penyandang
Cacat Aryani Abdul Mun'im di tempat yang sama
menyatakan kekecewaannya karena tidak tersedia alat
bantu bagi penyandang cacat. Padahal, kata
Aryani, KPU telah menyediakan alat dan
mendistribusikan alat bantu yang sangat dibutuhkan
penyandang
cacat. "Kami sangat kecewa," katanya.

Untuk kasus ketidaktersediaan alat bantu ini, JPPR
menemukannya di 3.894 TPS. Cetro menemukan kasus
serupa di 757 TPS, dan pemantau Jamppi menemukannya di
2.882 TPS.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Cetro Smita
Notosusanto mengatakan, pemilu belum berlangsung
secara adil, jujur, dan transparan karena banyaknya
surat suara tidak sah akibat kesalahan mencoblos
dan berbagai kekurangan. Di Banyuwangi, misalnya,
surat suara tidak sah mencapai 25 persen, di Jawa
Tengah mencapai 15 persen, serta di Kabupaten Lombok
Timur, Garut, Majalengka, Kuningan, Ciamis, dan
Tasikmalaya mencapai 25 persen. "Sulit bisa dikatakan
jujur dan adil," katanya.

Gunawan Hidayat, Koordinator Nasional JPPR, juga
mengatakan hal senada. Penghitungan ulang terhadap
suara yang tidak sah sangat rawan kecurangan. Berbagai
hal dapat menyebabkan proses ini berlangsung
tidak transparan, misalnya ketidakhadiran saksi,
pemantau atau masyarakat. Dia memperkirakan, secara
nasional jumlah suara tidak sah dapat mencapai 20
persen.

Penilaian berbeda dikemukakan lembaga internasional
Carter Center. Menurut pemantauan lembaga yang
didirikan mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter
itu, pemilu telah berlangsung secara adil,
jujur, dan transparan, meski ada banyak kekurangan.

Tentang banyaknya jumlah suara yang tidak sah akibat
kesalahan mencoblos, menurut Carter, diperlukan
langkah efektif, tepat waktu, dan transparan untuk
menghadapinya. Menurut dia, masalah surat suara
ini bisa dicegah dengan perencanaan dan latihan yang
lebih baik kepada petugas TPS maupun pemilih.
Ia lalu meminta penghitungan ulang terhadap surat
suara yang semula dianggap tidak sah dilakukan
secara terbuka dengan melibatkan saksi, pemantau, dan
masyarakat.

Dia juga menyoroti kelalaian petugas TPS di berbagai
tempat. Misalnya, petugas lalai memeriksa
kelengkapan persyaratan administratif calon pemilih
dan tinta pada jari bagi yang telah mencoblos.
Tentang rendahnya kualitas tinta yang dipergunakan dan
tidak terjaminnya kerahasiaan pemilih adalah
bagian lain yang ia soroti.

Mengomentari penilaian Carter, Gunawan Hidayat
mengatakannya masih terlalu dini. Menurut dia,
penilaian itu masih terlalu umum dan semata hanya
melihat kelancaran proses pemilihan. "Dasar
penilaian mereka kan ada misi diplomasinya juga,"
katanya.

Gunawan mengatakan, pemantauan Carter Center yang
hanya melibatkan 60 pemantau internasional tidak
mampu menangkap kecurangan-kecurangan selama
pemilihan. Apalagi, pemantau-pemantau itu tidak
tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar
hanya mencakup daerah perkotaan dan tidak
menyentuh daerah-daerah rawan kecurangan. sapto p-tnr






                
__________________________________
Do you Yahoo!?
New and Improved Yahoo! Mail - Send 10MB messages!
http://promotions.yahoo.com/new_mail 


------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih 
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Reply via email to