DANA KAPU MELIMPAH, RT/RW DIPERAH
Oleh Tangkisan Letug
Dana KPU memang melimpah,
barangkali di sana bersarang serakah
hingga celakanya terjadi sudah
RT/RW pun bagi sapi perah.
Siapa peduli kontrol dana KPU?
Tak tahulah, hanya rakyat sajalah,
yang terus dibuat salah
KPU mungkin memang ladang berkah
tapi sayang bukan untuk rakyat
yang sekarat membiayai sekolah.
Sudah. Sudah. Sudahlah,
jangan omong masalah basah,
yang penting pemilu lancarlah,
lalu pujian luar negeri mengalirlah,
dan rakyat kecil tinggal menangislah.
12 Agustus 2004
=======================================
Selama Pemilu, RT/RW Jadi Sapi Perahan
(Sinar Harapan, 12 Agustus 2004)
Oleh RAMA FLORENZA
SELAMA ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) membicarakan
hal-hal yang umum yang menyangkut level atas. Meskipun
itu penting dan bermanfaat bagi demokratisasi negeri
ini, namun ternyata KPU melupakan RT dan RW. Dua
lembaga aparat terbawah, Rukun Tetangga dan Rukun
Warga ini yang berfungsi mengatur proses persiapan
pemilihan umum bersama-sama dengan KPPS (Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara) bagi warga. Jadi tepat
bila RT dan RW adalah ujung tombak di lapangan yang
menentukan suksesnya Pemilu 2004.
Secara teori dan hukum benar KPPS yang menjalankan
pemilihan umum di semua TPS (tempat pemungutan suara).
Mulai dari mencocokkan nama pemilih, mendaftar dan
memberikannya nomor untuk masuk ke bilik suara,
mengumpulkan suara dan menghitungnya. Namun proses
pendaftaran pemilih kacau balau, karena KPU
menggunakan petugas honorer BPS yang tidak akrab dan
tidak mengenal warga sebaik Pengurus RT dan RW.
Kenyataannya banyak warga negara calon pemilih tidak
terdaftar pada Pemilu Legislatif, karena penugasan
pendaftaran diberikan kepada petugas BPS (Biro Pusat
Statisitk). Bukan saja belasan juta pemilih yang lolos
(pada Pemilu Caleg hanya 141 juta dan Pilpres naik
menjadi 157 juta pemilih), karena tidak diserahkan
kepada pimpinan RT yang akrab dan mengetahui warganya,
namun banyak kesalahan nama dan tempat lahir warga.
KPU memang mengatur semua mekanisme dan tata cara
pemilihan di TPS, serta petugas-petugasnya (KPPS). KPU
menyediakan kotak suara, surat suara, bilik suara,
alat tulis dan honor, serta dana logistik yang
berjumlah Rp 250.000. Dana logistik tersebut diberikan
kepada TPS di DKI Jakarta yang jumlahnya 22 ribu
lebih.
Apakah dana logisitik itu diberikan merata kepada
seluruh TPS di Indonesia yang berjumlah 574.945 buah?
Hal ini perlu ditelusuri terutama dengan auditing
akuntan publik yang independen, sehingga akurat dan
benar.
RT/RW Menyiapkan
Dalam praktiknya, justru RT (Rukun Tetangga) dan RW
(Rukun Warga) yang menyiapkan proses pemilihan mulai
dari menyiapkan bahan-bahan perlengkapan terkait dan
membangun tenda-tenda untuk melindungi para pemilih
dan saksi yang bertugas.
Betapa konyolnya, apabila KPPS (Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara) Pemilu 2004 berfungsi tanpa dukungan
Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Karena justru RT dan
RW yang mendukung KPPS, terutama dalam mendaftarkan
warganya untuk memilih serta menyediakan logistik
Pemilu. Personalia atau anggota KPPS juga diusulkan
oleh pengurus RT dan RW, karena kedua lembaga warga
itulah yang amat mengetahui siapa-siapa warganya yang
layak dan mampu untuk mengemban KPPU pada hari H
Pemilu.
Yang lebih ironis, KPU menitipkan dana logistik yang
jumlahnya hanya Rp 250.000 untuk setiap TPS. Kalau
para ekskutif KPU turun ke lapangan (nyatanya mereka
banyak berada di kantor mereka yang serba lengkap dan
mewah) maka pasti mereka tahu, bahwa Pengurus RT, RW
dan Ibu-ibu PKK sadar dan ikhlas untuk menyiapkan
pemasangan tenda, menyewa kursi, menyediakan papan
tulis, penerangan dan perlengkapan lainnya di
tenda-tenda TPS.
RT dan RW juga menugaskan keamanan lingkungan (Hansip)
untuk meronda selama sepekan menjaga keamanan TPS dan
lingkungan. Pada rapat persiapan Pemilu Legislatif 5
April dan Pemilu Presiden 5 Juli di sebuah RW Kelapa
Gading Timur, Jakarta Utara seorang Koordinator
Lingkungan RW menyatakan dia membutuhkan dana Rp 1,6
juta untuk menyewa tenda setiap TPS dan karena di
RWnya ada 6 TPS, berarti dia membutuhkan 6xRp 1,6 juta
atau sebanyak Rp 9,6 juta.
Itu baru tenda, belum konsumsi untuk rata-rata 8
tenaga KPPS yang bertugas sehari penuh sementara Ketua
KPUD DKI Jakarta Muhammad Taufik ketika membalas surat
permintaan dana logistik RW tersebut dengan enteng
menjawab dana logistik (hanya Rp 250.000) akan
diberikan melalui KPPS. Dapat dibayangkan besarnya
defisit yang harus ditanggung oleh RT dan RW atau nota
bene warga pemilih. Padahal ada dana Rp 3,9 triliun,
ditambah US$ 600.000, serta sumbangan dari Australia,
Jepang dan lainnya yang jumlahnya cukup besar. Bila
dana tenda rata-rata Rp 1 juta untuk setiap TPS, maka
KPU harus menyediakan dana logistik sekitar Rp 575
miliar.
Dana KPU Berlimpah
Sebelum Pemilu Legislatif karena keterlambatan
logistik (surat suara dan lainnya tiba di daerah),
maka Presiden menerbitkan Keppres Nomor 20 Tahun 2004
yang intinya memerintahkan para gubernur untuk
menyediakan dana talangan logistik Pemilu. Provinsi
DKI misalnya menyediakan dana Rp 150 miliar, Provinsi
Sumatra Utara Rp 11,8 miliar, Provinsi Jabar Rp 23
miliar. Menurut Sekjen KPU Safder A Jussac dana
tambahan melalui pemerintah daerah berdasarkan Keppres
Nomor 20 Tahun 2004 itu, berjumlah lebih kurang Rp 1
triliun.
Dalam kacamata rakyat dana hampir Rp 4 triliun
ditambah sumbangan luar negeri dan droping dana
provinsi, dana KPU berlimpah, melampaui kebutuhan
biasa. Apalagi terlepas dari tiga kali pemilu (sekali
legislatif dan dua kali Pemilu Presiden), maka dana
KPU naik enam kali lipat dari dana Pemilu 1999, yang
jumlahnya hanya Rp 650 miliar. Pada 26 Juni lalu,
anggota KPU Valina Singka menerima keluhan KPPS di NTT
untuk menyediakan dana pembuatan TPS, kalau tidak KPPS
di sana sulit menyelenggarakan pencoblosan 5 Juli
2004. Menjelang Pemilu Presiden putaran I Ketua KPU
Nazaruddin Sjamsuddin mengancam Pilpres Tahap II 20
September 2004 mustahil berjalan bila dana tambahan
bagi KPU Rp 418,9 miliar tidak dicairkan.
Kalau berani seperti Ketua KPU, maka para RT dan RW
yang nota bene membiayai TPS harus menolak menyediakan
tenda dan kelengkapan TPS akibat tak punya dana. Namun
ini mustahil karena banyak Pengurus RT dan RW masih
berpikiran lama, takut menentang atasan atau enggan
kritis dan selalu nrimo. Padahal dengan sikap pasif
tersebut mereka menjadi ”sapi perahan” birokrasi, KPU
dan DPR yang ketika menyusun anggaran Pemilu 2004
mengabaikan peranan RT/RW sebagai ujung tombak Pemilu.
Para pejabat KPU dan KPUD kelimpahan dana dan
perlengkapan termasuk mobil dan lainnya cukup mewah,
sementara RT dan RW menjadi ”sapi perahan” untuk
menyukseskan Pemilu 2004.
Penulis adalah pengamat sosial politik, tinggal di
Jakarta
__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail - 50x more storage than other providers!
http://promotions.yahoo.com/new_mail
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
