Ekonomi & Bisnis
Mengungkap Salah Resep
Presiden Megawati meminta IMF membantu penjadwalan utang luar negeri.
Pemanis menjelang putaran final.
BELUM sempat anggota Dewan Perwakilan Rakyat diserang kantuk. Pidato
tahunan Presiden Megawati Soekarnoputri, Senin pekan lalu, itu pun
memang baru berjalan belasan menit. Ketika itulah terdengar Presiden
menyebut "IMF". Nada suaranya tegas.
Penggalan pidato pengantar nota keuangan dan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun depan itu tiba-tiba
terdengar asyik. "Baru kali ini saya mendengar Presiden bersuara
keras terhadap IMF," ujar Rizal Djalil dari Fraksi Reformasi. Namun,
sebagian anggota lainnya tetap tak acuh.
Dalam pidato itu Presiden lebih dulu menyentil Dana Moneter
Internasional (IMF), yang disebutnya telah mengakui melakukan
kekeliruan dalam mengajukan rekomendasi ekonominya di Indonesia.
Karena itu, wajar bila IMF secara profesional dan pro-aktif mengambil
remedial actions untuk membantu meringankan utang nasional akibat
kekeliruan rekomendasi kebijakannya.
Apa bentuk remedial actions itu? Megawati terang-terangan
menyebut, "Setidaknya IMF bersedia memprakarsai rescheduling cicilan
utang-utang kita, agar tersedia dana lebih banyak untuk pembangunan
kesejahteraan rakyat." Kini saatnya, kata Mega, IMF berbuat sesuatu
untuk memelihara dan memulihkan reputasi mereka.
Seusai pidato, paduan suara mendukung permintaan bantuan itu
terdengar sambung-bersambung, terutama dari pejabat pemerintah asal
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menteri Badan Usaha
Milik Negara, Laksamana Sukardi, misalnya, mengatakan, "IMF harus
mempertimbangkan beberapa kesalahan itu dan menerima saran kami untuk
merestrukturisasi utang."
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Kwik Kian
Gie, yang dikenal sebagai pengkritik keras IMF, segera angkat bicara.
Seperti dikutip Koran Tempo, Kwik berharap IMF bersikap lunak dan
membantu menjadwalkan kembali utang Indonesia.
Kekeliruan resep IMF di Indonesia sebetulnya sudah sering diulas. Di
antaranya saran menutup 16 bank pada 1997, tanpa lebih dulu
memberlakukan jaminan terhadap dana pihak ketiga (blanket guarantee).
Kebijakan itu terbukti berakibat fatal. Kepercayaan terhadap lembaga
perbankan langsung runtuh.
Masyarakat ramai-ramai menarik dananya dari bank sehingga terjadi
kelangkaan likuiditas. Kiamat perbankan saat itu hanya bisa dielakkan
lantaran bank sentral mengucurkan bantuan likuiditas Bank Indonesia
(BLBI) ke hampir semua bank. Namun, bantuan itu tentu tak gratis.
Untuk mengganti BLBI, pemerintah harus menerbitkan obligasi negara
yang kini jumlahnya Rp 219,17 triliun. Obligasi itu menambah beban
utang dalam negeri Indonesia. Soalnya, pada saat hampir bersamaan
pemerintah harus menerbitkan obligasi rekapitalisasi perbankan Rp 390
triliun.
Tak kurang The Independent Evaluation Office (IEO) sendiri mengakui
kekeliruan Dana Moneter Internasional. Lembaga yang menjadi semacam
ombudsman IMF itu Juni lalu menerbitkan laporan yang menegaskan
kegagalan IMF di Indonesia bukan semata kesalahan teknis.
Penyebab kegagalan, demikian menurut laporan yang diterbitkan The
Office—begitu sebutan buat IEO—karena IMF kurang memahami karakter
masalah yang dihadapi Indonesia. "Akhirnya terjadi kesalahan saat
saran IMF tersebut diterima dan dijalankan," kata Stephen Grenville,
konsultan The Office.
Apa lacur, semua sudah terjadi. Karena ini di dunia nyata, bukan
dunia akademis, sudah sepatutnya IMF melakukan tindakan koreksi.
Apalagi kesalahan resep dokter IMF itu sedikit-banyak telah membuat
Indonesia terlilit utang yang mencekik anggaran.
Dalam RAPBN 2005, misalnya, total pengeluaran pemerintah untuk
membayar cicilan pokok dan bunga utang mencapai Rp 131,6 triliun.
Rinciannya: membayar bunga utang dalam negeri Rp 38,8 triliun,
membayar bunga utang luar negeri Rp 25,1 triliun. Sisanya, Rp 67,6
triliun, untuk membayar cicilan pokok utang.
Pembayaran bunga utang dalam negeri pun sesungguhnya sudah sangat
berhemat. Pemerintah diketahui belum pernah membayar bunga obligasi
Bank Indonesia sebesar Rp 219,17 triliun. Kecuali tahun ini, karena
pemerintah membayar charge kepada BI Rp 8,7 triliun. Seandainya ada
pembayaran bunga, tentu uang yang harus dikeluarkan pemerintah lebih
banyak.
Total pos pembayaran utang sekarang sudah memakan 35,6 persen alias
sepertiga dari seluruh pengeluaran negara. Itu sebabnya pemerintah
tak punya cukup duit lagi untuk membiayai program lain. Lihat saja,
anggaran untuk pertahanan cuma Rp 22 triliun. Pendidikan hanya
mendapat anggaran Rp 21,5 triliun.
Pembangunan prasarana, yang mestinya mendapat alokasi besar untuk
memacu perekonomian, malah cuma memperoleh Rp 12,4 triliun.
Kepolisian masih beruntung mendapat Rp 11,2 triliun. Tapi sektor
kesehatan hanya kebagian Rp 7,4 triliun.
Melihat angka-angka itu, permintaan penjadwalan kembali pembayaran
utang sebetulnya masuk akal. Sebab, dengan rescheduling utang, kata
Presiden, "Tersedia dana lebih banyak untuk pembangunan kesejahteraan
rakyat." Tapi, masalah timbul lantaran Indonesia kini sudah tak lagi
mengikuti program IMF.
Satu di antara syarat mengikuti penjadwalan utang—lazimnya melalui
perundingan Paris Club—adalah bila negara bersangkutan masih menjadi
pasien IMF. Mungkin karena memahami kondisi itu, seusai pidato
Presiden, Menteri Keuangan Boediono buru-buru menggelar konferensi
pers di Lapangan Banteng. Di sana ia menyatakan pemerintah tak bisa
lagi menjadwalkan pembayaran utang karena sudah keluar dari program
IMF. "Kita sudah mandiri," ujarnya seperti dikutip Koran Tempo.
Senada dengan sepnya, Kepala Badan Analisa Fiskal Anggito Abimanyu
menyatakan, di tahun depan, seperti juga tahun ini, pemerintah tak
merencanakan menjadwalkan pembayaran utang luar negeri melalui Paris
Club I, II, dan III. Soalnya, pada 2003 pemerintah telah mengakhiri
program dengan IMF.
Lalu, mengapa Presiden melontarkan pernyataan meminta rescheduling
utang? "Sepertinya itu cuma untuk konsumsi politik," ujar ekonom
Universitas Indonesia, Chatib Basri. Di tengah sentimen anti-IMF yang
cukup deras di dalam negeri, bersikap "keras" terhadap IMF mungkin
saja bisa jadi pemanis bibir menjelang pemilu presiden putaran final.
Ucapan Presiden, bahwa IMF telah mengakui kekeliruannya di Indonesia,
sebetulnya juga tak tepat. Yang mengakui kekeliruan adalah The
Office. IMF sendiri tak pernah mengakui kesalahannya. Karena itu,
ekonom Dradjad Wibowo menyadari motif politik itu. "Kalau Presiden
memang serius," kata Dradjad, "para menteri mestinya segera
menindaklanjuti."
Menteri Luar Negeri, misalnya, harusnya segera mengirim nota
diplomatik. Para menteri bidang ekonomi juga perlu segera menyiapkan
usulan remedial actions kepada IMF. Tak jelasnya arah ucapan
Presiden, kata Dradjad, makin kentara lantaran Megawati
menyebut "penjadwalan ulang utang" sebagai bentuk remedial actions.
Nugroho Dewanto
Utang yang Mencekik Leher itu
Utang Luar Negeri
Utang proyek dan program US$ 82,1 miliar
Surat utang negara dalam valuta asing US$ 1,40 miliar
Utang Dalam Negeri
Obligasi negara dengan tingkat bunga tetap Rp 169,91 triliun
Obligasi negara dengan tingkat bunga mengambang Rp 220,13 triliun
Obligasi negara lindung nilai Rp 7,42 triliun
Obligasi negara kepada Bank Indonesia Rp 219,17 triliun
Jumlah US$ 83,5 miliar dan Rp 616,63 triliun
Copyright @ tempointeraktif
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
