G30S, Pemilu, SBY & Tiji Tibeh
Oleh Aboeprijadi Santoso
Hari hari ini adalah hari hari ironis. Tiga puluh sembilan tahun
peristiwa 30 Sep-tember tahun 65 yang disusul malapetaka pembantaian
manusia, diperingati oleh berbagai media tepat selepas suksesnya
pemilu presiden langsung yang pertama. Kebetulan pula, 39 tahun
misteri 1965 itu jatuh bersamaan dengan Indonesia menyambut sistim
perwakilan baru dengan dua majelis, DPR dan DPD. Dan sistim
bikameral ini ditandai dengan "pamit"nya fraksi TNI/Polri dari badan
legislatif DPR serta disahkannya Undang Undang TNI.
Dengan kata lain, halaman baru demokrasi di Indonesia ini datang
pada hari hari dan suasana yang melibatkan sejumlah pelaku penting
sejarah, baik yang menang mau pun yang kalah, yang telah mengubah
sejarah mutakhir secara radikal. Ada kenangan tentang peristiwa yang
mengawali penyingkiran kekuatan politik massa dan kenangan pahit
musibah kemanusiaan, ada tentara yang mundur dari lembaga
perwakilan, ada pemilu yang sukses, ada pembaruan lembaga perwakilan
dan ada mantan jendral yang akan terpilih sebagai presiden.
Di balik sejumlah ironi itu, ada sejumlah keganjilan.
Misalnya media massa dalam dan luar negeri menyebut berakhirnya
perwakilan ten-tara dan polisi di dalam parlemen, sebagai
sebagai "pamit" dan "farewell". Tetapi, siapakah sebenarnya yang
dulu mengundang mereka masuk parlemen dan melem-bagakan kehadiran
mereka itu, kalau bukan mereka sendiri? Bukankah pelembaga-an
perwakilan orang bersenjata di dalam lembaga legislatif itu
diperkuat sejak Jendral Suharto dan Jendral Nasution menggusur MPRS
menyusul Peristiwa 1965? Orang bersenjata masuk parlemen adalah
karya politik dari orang bersenjata sendiri. Lantas, siapa
yang "pamit" kepada siapa? Bukankah "pamit" adalah kata santun yang
sebenarnya hanya diperuntukkan bagi tamu yang diundang oleh tuan
rumah? Wal-hasil, dia kini berubah menjadi eufemisme bagi mereka
yang harus hengkang.
Ini sekaligus menunjuk pada karakter dari transisi negara ini -
yaitu, transisi yang kritis, dan karenanya, sarat keganjilan dan
eufemisme.
Tengok Undang Undang TNI yang sama sekali tidak mengubah posisi
dasar tentara Indonesia. Undang undang tsb disambut gembira oleh
Menko Polkam Letjen. pur. Hari Sabarno sebagai "payung hukum" bagi
TNI. Payung siapa sih, dan untuk apa?
Pada esensinya, UU-TNI itu tidak menjernihkan pembagian tugas
pertahanan dan keamanan, tidak membongkar birokrasi militer dan
masih bertumpu pada mitos "kemanunggalan tentara dan rakyat".
Langkanya pembagian tugas yang gamblang itu, tentu saja, berkaitan
dengan kealotan dari keengganan untuk mengalihkan posisi ke tangan
polisi; komando-territorial (koter) tetap bertahan, hanya
dikatakan "akan disesuaikan" saja; sementara dalil
keramat "kemanunggalan" (seolah-olah tentara kita masih dalam
keadaan perang melawan Belanda) masih diperlukan se-bagai ideologi
pembenaran bagi keberadaan Kodam, Korem, Kodim s/d Babinsa. Semua
itu, kini mendapat penguatan secara hukum.
Artinya, "payung" itu dimaksud untuk berlindung dari tuntutan
tuntutan perubahan yang demokratis. Jadi, eufemisme politik
Indonesia sendiri telah menempatkan apa-rat bersenjatanya seolah-
olah dalam keadaan terancam oleh gelombang demo-kratisasi, sehingga
diperlukan penguatan hukum yang sekaligus memberi dasar bagi
pembenaran langkah politik dari institusi tentara. Dengan kata
lain, inilah "payung" di saat hujan tuntutan demokratis turun dengan
deras.
Ada lagi satu keganjilan yang layak kita catat. Pilpres putaran
kedua telah berlang-sung dengan sukses, dalam arti jurdil, aman,
damai. Indonesia menjadi negara de-mokrasi terbesar ketiga setelah
Amerika dan India, kini merupakan negara paling demokratis di tengah
jiran-jiran yang otoriter dan semi-otoriter seperti Vietnam,
Malaysia, Brunai dan Singapura. Namun, lompatan kemajuan ini
menghasilkan pemimpin yang dipilih mayoritas dan pemerintah yang
bersifat minoritas karena harus berhadapan dengan parlemen yang
didukung mayoritas. Para pemilih telah memberikan mandat-eksekutif
kepada presiden-terpilih SBY yang menuntut per-ubahan, tapi pemilih,
melalui partai-partai, juga memberi kepercayaan-legislatif kepada
parlemen yang mayoritasnya setia pada status-quo.
Walhasil, dengan menghasilkan presiden-mayoritas (majority-
president) dan peme-rintahan minoritas (minority-government),
lompatan demokrasi itu menyajikan tan-tangan bagi demokrasi itu
sendiri. Presiden-terpilih SBY akan menjadi pemimpin yang kuat dan
parlemen menjadi pengontrol yang kuat pula. Ini sehat. Namun akan
mampukah pemerintahan-minoritas berhadapan dengan parlemen-mayoritas
me-langkah maju dengan bersandar pada presiden-mayoritas belaka?
Tanpa kerjasama yang baik antara pemerintah (kabinet) dan parlemen,
maka setiap sengketa dan kri-sis antara presiden dan kabinet di satu
pihak dan parlemen di lain pihak akan ber-muara pada adu legitimasi
elektorat antara presiden dan parlemen. Suara elektorat yang mendua
kepada presiden dan parlemen telah membuat ajang politik makin
rentan krisis.
Sementara itu, dengan angka pengangguran puluhan juta dan
pertambahan 2,5 juta per tahun yang hanya dapat diserap dengan
sedikitnya angka pertumbuhan ekonomi 8% per tahun, kondisi obyektif
negeri ini menuntut perubahan yang tegas dan berani -- bukan sekadar
kebijakan yang populis oleh presiden yang populistis. Tuntutan yang
sama berlaku bagi penegakan hukum dengan membersihkan aparat negara
dari korupsi besar dan kecil. Semua itu berarti, cepat atau lambat,
potensi krisis itu akan segera datang.
Betapa pun, di atas semua itu, ironi rangkaian pemilu tahun 2004
yang berakhir pada akhir September ini, telah membawa hikmah dan
bekal yang amat penting.
Peringatan 39 tahun G30s dan malapetaka pembantaian 1965-1966
mengingatkan publik akan perlunya mengakhiri solusi gaya fasis, yang
oleh Hitler dinamakan "endlösung" (solusi final), yang padanannya
oleh Amangkurat II disebut "tiji tibeh, mati siji, mati kabeh" (mati
satu, mati semua).
Sultan Mataram Amangkurat II memilih pola Tiji Tibeh untuk
menyelesaikan konflik kerajaan dengan oposisi Kyayi di pesisir
dengan menghabisi para santri di abad ke-16. Sejak itu ampuhlah
dalil mengalahkan oposisi sebagai identik dengan meng-habisi nyawa
manusia manusia oposan atau yang dianggap sejenis.
Revolusi kemerdekaan (1945-1950) juga menuntut jalan serupa untuk
memerdeka-kan bangsa. Kita ketahui bahwa sebagian perjuangan fysik
itu sebenarnya merupa-kan perang saudara di mana mereka yang
diasosiasikan dengan Belanda ("guilty by association": Kristen,
Ambon, bangsawan pro-Belanda, pegawai aparat Hindia-Be-landa dll)
dihabisi tanpa ampun (lihat perang melawan Uleebalang di Aceh,
revolusi sosial di Surakarta, pergolakan di Sulawesi Selatan, Jawa
Barat, Jawa Timur dll).
Lantas, paling keji, Soeharto dan tentara mengulangi pola Tiji Tibeh
pada 1965-19-66 dan 1968; Dalil Tiji Tibeh implisit juga diterapkan
dalam melawan oposisi Islam di Tanjung Priok (1984) dan Lampung dan
Haur Koneng (1989);
Celakanya, banyak kalangan oposisi atau mantan korban HAM sendiri,
tanpa disa-dari, seolah-olah menjadi partisan dalam proses menuju
solusi Tiji Tibeh gaya baru. Lihat misalnya tokoh PAN, A.M. Fatwa,
korban HAM yang semasa Orde Baru dibela oleh Amnesty International
dan Tapol, tidak pernah berkampanye HAM, bahkan mendukung Perang
Aceh. Baik kita catat, bahwa bukan Abdurrachman "Gus Dur" Wahid yang
pernah disebut "Guru Bangsa", melainkan Syafeii Ma'arif, Ketua Muha-
mmadiyah,-lah yang merupakan satu satunya tokoh politik Indonesia
yang menen-tang Perang Aceh. Kalangan oposisi kiri (kecuali Bung
Umar Said dan Emil J.J. Kusni di Paris dll) juga tak luput dari
patriotisme palsu ini. Misalnya Ibrahim Isa dari Belanda patut
dipuji kegigihannya mengangkat kasus 1965-1966, tetapi, dalam Temu
Eropa di Essen (2003), saking gigihnya "membela NKRI" sampai "lupa"
bahwa Perang Aceh mirip variasi "kecil" saja dari tragedi 1965-1966.
Idem dito sikap mereka dalam kasus Timor Timur (1975-1999).
Solusi Tiji Tibeh mengenal berbagai variasi. Hanya beberapa hari
setelah jatuhnya Soeharto, seorang pengamat jeli, Christianto
Wibisono, dalam Suara Pembaruan, dengan tepat menunjuk pada maraknya
kembali apa yang disebutnya tradisi per-mainan Ken Arok atau Brutus:
pat-gulipat kekuasaan dan silih-berganti penindas melalui kekerasan
yang terjadi pada setiap perubahan rezim. Kalau kita cermati
tulisannya, pengamat ini sebenarnya menunjuk pada bahaya "road map"
menuju solusi Tiji Tibeh. Orang Cina Kaya dianggap menjadi kaya
berkat rezim Soeharto dan harus dihukum melalui The Rape of Jakarta,
Mei 1998.
Variasi Tiji Tibeh ini tidak hanya dilakukan oleh aparat penguasa,
tapi juga oleh se-golongan masyarakat. Puluhan ribu transmigran Jawa
diusir dari Aceh dalam "ethnic cleansing" oleh GAM (Gerakan Aceh
Merdeka) kawasan Aceh Timur sepanjang 1999-2001. Aparat negara
sendiri menerapkan Tiji Tibeh sepanjang perang di Aceh sejak Mei
2002 dengan mengorbankan tiga ribuan penduduk sipil yang
diasosiasikan sebagai "GAM".
Variasi Tiji Tibeh yang lain – bumi hangus sebagai solusi konflik –
sebelumnya telah diterapkan di Timor Timur pada 1977-79, 1980an dan
sejak April sampai selepas referendum September 1999 – semua ini
mirip semasa perjuangan melawan Belanda di Jawa Tengah dan Barat.
Dengan semangat Amangkurat, Kol. Tono Suratman, waktu itu Danrem di
Dili, berkata "Kalau kalian (pro-merdeka) menang, tahu rasa kalian".
Singkat kata: hampir semua proyek politik besar dalam sejarah
Indonesia – pergan-tian rezim, pembungkaman oposisi dan penaklukan
pemberontak - telah terlaksana dengan sukses dengan menerapkan
metode Tiji Tibeh. Tiji Tibeh adalah penyakit yang diidap peradaban
politik kita. Tiba waktunya mengakhiri pola itu. Mengutip Pramudya
Ananta Toer (di Amsterdam 1999), masalah Indonesia sebenarnya bukan
masalah politik, melankan soal peradaban.
Dengan kata alin, peradaban kita memang belum menemukan cara yang
tepat dan stabil untuk mengatur dan menempatkan aparat dan orang-
orang bersenjata dalam kehidupan negara dan masyarakat. Ben
Anderson, dalam diskusi di Amsterdam dan Berlin (1983) mengesankan
bahwa hampir semua konflik politik Indonesia (kecuali soal RMS,
Republik Maluku Selatan, 1950) berkaitan erat dengan konflik interen
aparat bersenjata.
Sekarang, tiga putaran pemilu (5 April, 5 Juli & 20 September) yang
kompetitif, amat rumit dan kolosal, yang melibatkan 150an juta
rakyat itu, telah membuktikan bahwa rakyat Indonesia telah mampu
menyelesaikan suatu proyek politik besar – memaju-kan demokrasi -
dengan jalan damai.
Prestasi rakyat ini, paling tidak, adalah amanah rakyat yang paling
berharga bagi elit politik dan sekaligus menerbitkan secercah
harapan: semoga berakhirlah pola laknat solusi Tiji Tibeh ...
Dikembangkan dari Kolom Ahad penulis, Radio Nederland, 02 Okt. 2004
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppiindia.shyper.com
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
