Jawa Pos Kamis, 23 Des 2004, Popularitas SBY Menurun
JAKARTA - Pekan ini dua bulan pemerintahan SBY-Kalla berjalan. Persisnya baru 65 hari. Tetapi, popularitas SBY di mata publik mulai turun. Setidaknya, itulah yang ditunjukkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI). Sampel diambil secara nasional melalui metode multistage random sampling yang memperhatikan proporsi populasi dan gender. Direktur Eksekutif LSI Denny J.A. mengungkapkan, kepuasan publik terhadap SBY pada Desember 2004 menurun 13 persen dibanding pada November. Dari 1.200 responden yang diwawancarai langsung pada 7-8 Desember lalu, 66,4 persen mengaku puas terhadap kerja SBY. Padahal, November lalu 79,7 persen responden menyatakan puas terhadap mantan menko polkam itu. Di sisi lain, terjadi peningkatan persentase masyarakat yang merasa tidak puas terhadap SBY. Kalau pada November lalu angkanya hanya 12,3 persen, bulan ini menanjak hingga 21,4 persen. Menurunnya popularitas SBY tampak sangat mencolok di kalangan masyarakat perkotaan, berpendidikan minimal SLTA, dan dari golongan ekonomi menengah ke atas. Menurut Denny, hal itu terjadi karena masyarakat kota, berpendidikan tinggi, dan golongan menengah lebih sensitif menerima informasi dibanding mereka yang tinggal di pedesaan, berpendidikan di bawah SLTA, dan menengah ke bawah. Berdasarkan data survei LSI, kepuasan publik terhadap kerja SBY hanya meningkat di bidang pemberantasan korupsi karena dianggap sangat gencar dan lebih konkret. Ironisnya, penurunan tajam terjadi pada isu peningkatan penghasilan dan pengurangan pengangguran yang sejak awal menjadi amanat publik. Selisih tingkat kepuasan publik pada isu penghasilan dan pengangguran antara bulan ini dan bulan lalu mencapai lebih dari 20 persen. Pada isu-isu lain, popularitas SBY juga menurun. Misalnya, perlindungan TKI, keamanan, pemberantasan narkoba, HAM, dan penegakan hukum. Menurut Denny, penurunan ini terjadi karena begitu tingginya harapan masyarakat terhadap SBY sebelum dirinya menjabat presiden. Apalagi, publik memerlukan perubahan dengan segera. Itu bisa dilihat dari pilihan waktu responden terhadap SBY untuk menangani permasalahan ekonomi, hukum, dan politik. Sebagian besar memilih tempo tiga hingga enam bulan. Padahal, pilihannya disediakan hingga satu, dua, tiga, empat, atau lima tahun. Hal itu, kata Denny, diperparah oleh tingginya tingkat ketidakyakinan publik terhadap komposisi para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu yang mencapai 69,6 persen (data November). "Ada beberapa figur kontoversial yang bertentangan dengan citra yang akan dibangun pemerintahan sekarang. Akibatnya, publik kurang yakin pemberantasan KKN yang diusung menjadi isu utama oleh SBY tercapai," terangnya dalam konferensi pers di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, kemarin. Survei LSI juga mencakup aspek komunikasi dan relasi publik pemerintahan SBY dalam menyikapi kasus dan peristiwa menonjol. Dari situ terlihat bahwa masyarakat memberi nilai merah atas respons pemerintah terhadap kecelakaan di tol Jagorawi beberapa saat sebelum rombongan presiden lewat. Untuk kasus lain, seperti kematian aktivis HAM Munir, gempa bumi di Alor dan Nabire, serta tragedi Lion Air di Solo, publik juga tidak memberi apresiasi yang terlalu tinggi. "Tim PR (public relation, Red) presiden harus lebih baik dan hati-hati mengemas statemen, terutama yang terkait isu-isu besar," katanya. Apalagi, kenaikan harga BBM dipastikan menjadi isu paling panas pada 2005. Hal ini sangat potensial ditunggangi pihak-pihak yang punya kepentingan politis. Kalau tidak hati-hati, pertarungan opini publik bisa berakibat sangat buruk bagi pemerintahan SBY. "Jangan sampai penolakan kenaikan BBM menjadi gerakan massa yang besar dan berakhir pada tuntutan mundur. Sosialisasi bahwa subsidi BBM sudah tidak mungkin dilanjutkan harus benar-benar dipahami masyarakat," papar Denny. Dia lantas mencontohkan, publik harus mengetahui bahwa subsidi BBM dalam sebulan yang mencapai Rp 7 triliun lebih tinggi daripada alokasi untuk Departemen Kesehatan dalam satu tahun. Yang menarik, pendukung Partai Demokrat menduduki peringkat kedua yang mengaku tidak puas terhadap kerja Presiden SBY. Mereka juga pesimistis SBY mampu membawa perubahan yang lebih baik. Padahal, Partai Demokrat adalah parpol yang mengusung SBY sebagai capres pada pilpres lalu. Pendukung parpol yang tidak puas atas kerja SBY di nomor satu adalah dari PDIP. Matahari Kembar Lalu, bagaimana publik melihat peran SBY dibandingkan sang Wapres Jusuf Kalla? Ternyata, responden yang menganggap bahwa SBY lebih menonjol dibandingkan Kalla kurang dari 50 persen. Sebanyak 37 persen malah menganggap bahwa peran mereka sama menonjolnya. Padahal, survei LSI digelar sebelum Kalla terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar yang hingga kini masih menjadi parpol terbesar. Menurut Denny, kuatnya posisi Kalla di satu sisi bisa mengisi kelemahan SBY. Namun, di sisi lain, potensi memburuknya keharmonisan pasangan itu cukup tinggi. Terlebih setelah Kalla menjadi ketua umum Partai Golkar. Bisa jadi, keduanya malah menjadi rival pada Pemilu 2009. "Itulah yang menarik dicermati dan diikuti terus. Apakah matahari kembar itu akan saling menyinari atau malah saling memakan," ujarnya. Peneliti senior LSI Saiful Mujani menambahkan, Partai Golkar sebagai parpol besar sangat mungkin mencalonkan presiden sendirian pada pemilu mendatang. Dan, sangat logis bagi mereka untuk mengusung ketua umumnya, meskipun ada mekanisme konvensi sebelumnya. Apabila Kalla sudah menyiapkan diri sejak sekarang, bisa jadi mantan Menko Kesra itu sengaja bekerja kontraproduktif untuk menggembosi pemerintahan SBY. "Tapi, bekerja buruk atau bekerja baik, sebenarnya tetap menjadi dilema bagi Kalla. Kalau jelek, dia yang kena. Kalau bekerja bagus, yang dinilai adalah pemerintahan SBY. Jadi, yang paling realistis adalah menjaga keutuhan pasangan itu supaya bisa maju lagi dalam satu paket pada Pemilu 2009," jelasnya. Potret Cerah Meski penuh penilaian buram, publik masih melihat potret cerah dalam pemerintahan SBY. Sebanyak 83,5 persen responden menilai bahwa SBY adalah presiden yang tegas. Sebagian besar responden pun menganggapnya memiliki program kerja yang jelas, mampu mengendalikan para menterinya, dan bisa menjalin hubungan baik dengan DPR. Responden pun lebih banyak mendukung presiden dibandingkan DPR saat ditanya soal kebijakan. Apabila dua kubu di DPR, yakni Koalisi Kerakyatan dan Koalisi Kebangsaan terus berkonflik, sebagian besar responden (62,9 persen) memilih berpihak pada kubu pertama yang notabene merupakan pendukung SBY. SBY juga masih dilihat sebagai tokoh nasional yang paling berpengaruh saat ini dibanding Gus Dur, Megawati, Amien Rais, dan Akbar Tanjung. Selisihnya sangat mencolok. Responden yang memilihnya mencapai 67,5 persen. Jika persentase untuk Gus Dur (9,2 persen), Amien (6,3 persen), Megawati (5,6 persen), dan Akbar (2,7 persen) digabung, angkanya belum mampu mencapai nilai ketokohan SBY. Sekadar mengingatkan lagi, survei digelar sebelum Akbar dikalahkan Jusuf Kalla dalam perebutan kursi ketua umum Partai Golkar. "SBY sudah mempunyai dukungan publik dan di parlemen yang kuat. Sekarang, dia tinggal berupaya merealisasikan perubahan yang pernah dijanjikan kepada publik. Dia boleh fokus pada isu penegakan hukum dan pemberantasan KKN. Tapi, ada isu lain yang sebenarnya lebih disorot publik, yakni peningkatan ekonomi jangan diabaikan. Mahalnya harga kebutuhan pokok, susahnya mencari kerja, dan mahalnya biaya pendidikan juga penting untuk dicari jalan keluarnya," ingat Denny. Bantah Dilandasi Kekecewaan Kepada koran ini, Denny membantah bahwa dieksposnya data survei terbaru LSI tentang tingkat popularitas SBY di mata publik dilandasi kekecewaannya karena tidak masuk dalam lingkaran kekuasaan. Padahal, pada masa kampanye hingga saat-saat menjelang pelantikan setelah duet SBY-Kalla ditetapkan KPU sebagai pasangan terpilih, dia tampak begitu aktif di kalangan Cikeas. "Terus terang, sama sekali tidak ada alasan bagi saya untuk kecewa dengan SBY dalam kaitan kedekatan atau hubungan personal. Kerja di LSI itu terpisah dari orientasi politik para personalnya. Data setiap survei yang dilepas kepada publik adalah data apa adanya. Toh, kami seimbang memotret sisi buram dan cerah pemerintahan SBY. Tidak ada rekayasa," tutur Denny. Denny mengingatkan bahwa isu LSI tidak netral pernah bertiup pula pada pemilu legislatif dan pilpres, karena data yang diekspos dianggap menguntungkan atau merugikan kontestan tertentu. Namun, semua anggapan itu bisa dipatahkan setelah coblosan dan hasil resminya diumumkan. Terbukti, hasil jajak pendapat LSI paling akurat, indeks kesalahannya paling rendah dibanding hasil survei lembaga yang lain, seperti IFES, IRI, DRI, Balitbang PDIP, SSS, dan LP3ES. LSI bisa menunjukkan bahwa data yang pernah diekspos kepada publik bukanlah rekayasa. Denny mengatakan, data yang diekspos lembaganya kemarin seharusnya bisa dijadikan acuan bagi SBY untuk mengukur dan mengevaluasi pemerintahannya. (arm/bh) http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail&id=4242 [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: ppiindia@yahoogroups.com 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
