http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/message/20906
".. Kita lihat pertanyaan dari uraian ke-2. Mengapa pemerintah berani menjalankan itu dalam masa pantauan 100 hari? Menurut saya, pemerintah belum tentu akan menjalankannya persis pada saat pergantian tahun ke 2005. Dengan melihat respon dari masyarakat yang menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah bisa mengambil kesempatan membalikkan situasi sulit menjadi situasi yang menguntungkan. Di detik" terakhir menjelang akhir tahun, pemerintah bisa saja mengatakan akan MENUNDA penerapan rencana kenaikan harga BBM. Bagi sebagian masyarakat, penundaan dianggap cukup bijaksana. Padahal hakikatnya, keadaan tidaklah menjadi lebih baik karena bisa jadi masyarakat telah menanggung kenaikan harga barang" lain tahap ke-1, seperti yang saya sebut di awal tulisan ini. .." Alhamdulillah, ada lagi yang gak meleset banget tuh tebakan gw.. Ya, hampir seminggu lah bedanya.. :) Kemarin soal proyeksi resmi kenaikan BBM yang antara 20%-40% (tebakan gw 20%-30%). Kaya'nya mesti belajar nulis lagi nih.. :D Wassalam, Irwan.K ----------- http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail&id=4250 Sabtu, 25 Des 2004, Harga BBM Naik Maret 2005 Menkominfo Beber Penikmat Subsidi JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dipastikan tak akan diberlakukan pada Januari tahun depan, tapi pada Maret 2005. Hal itu dikatakan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie. Apalagi, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi dulu dan menggelar survei selama sebulan soal pemahaman masyarakat atas rencana kenaikan harga BBM tersebut. Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, menegaskan lagi komitmen pemerintah bahwa kenaikan harga BBM akan dilakukan secara serempak saat masa panen tiba. Berdasarkan perhitungan Bulog, masa panen tersebut akan terjadi pada Maret tahun depan. "Kenaikan harga BBM tetap akan dilakukan saat masa panen. Itu adalah waktu yang paling tepat untuk menaikkan BBM. Soal berapa besarnya, itu masih dihitung," ungkapnya di gedung Depkeu, Jakarta, kemarin. Dia juga mengungkapkan, sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah otomatis akan menyubsidi sektor lain yang lebih menyentuh masyarakat secara luas. "Dana kompensasi tersebut akan disalurkan ke sejumlah sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengadaan beras bagi warga miskin," tegasnya. Berapa alokasi dana kompensasi itu? Dia menyatakan, yang disiapkan pemerintah Rp 10 triliun hingga Rp 15 triliun. Sebanyak Rp 3 triliun hingga Rp 5 triliun di antara jumlah itu akan dialokasikan ke infrastruktur. Menurut Ical, akan terjadi pembangunan besar-besaran di sektor infrastruktur yang menyangkut sarana maupun prasarana. Pembangunan jalan, jembatan, atau proyek lain membutuhkan dana serta tenaga kerja yang cukup besar. Begitu pula di sektor pendidikan. Pembangunan sekolah di sejumlah daerah dipastikan membutuhkan banyak dana. Di sektor kesehatan, lanjut dia, akan dibangun sejumlah puskesmas. Juga, mendatangkan tenaga medis atau bidan yang kini jumlahnya jauh di bawah kebutuhan masyarakat. "Jadi, dengan kebijakan pengurangan subsidi, akan tercipta lapangan kerja baru di dalam negeri," ujarnya Secara terpisah, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Sofyan Djalil menyatakan, pemerintah akan tetap mengurangi subsidi BBM dalam rangka membabat habis praktik pengoplosan dan penyelundupan BBM akibat disparitas harga. "Subsidi BBM justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat kaya dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah. Distribusinya juga rawan kejahatan," kata Sofyan dalam paparan data dan fakta berkaitan dengan reformasi harga BBM di Jakarta kemarin. Dia membeberkan, kelompok berpenghasilan tertinggi rata-rata menikmati subsidi BBM Rp 393 ribu per tahun. Sedangkan kelompok masyarakat berpenghasilan terendah hanya menikmati subsidi rata-rata Rp 72.500 per tahun. Perhitungan dilakukan dengan cara mengalikan rata-rata konsumsi BBM per orang per tahun pada masing-masing kelompok berdasar data Susenas (sensus ekonomi nasional) 2003 dengan selisih antara harga yang berlaku dan harga internasional (minyak tanah Rp 3.740, bensin Rp 3.425, dan solar Rp 3.582 per liter). "Jadi, subsidi BBM justru lebih banyak dinikmati kelompok berpenghasilan tinggi karena distribusi konsumsi BBM dan minyak tanah semakin besar untuk kelompok masyarakat itu," terangnya. Data dari Kantor Kementerian Kominfo juga menyebutkan bahwa 60 persen penduduk, yang terdiri atas kelompok menengah hingga atas, mengonsumsi 84 persen distribusi BBM dan 74 persen minyak tanah yang didistribusikan. Jadi, lanjut Sofyan, kebijakan tersebut tidak tepat sasaran. Karena itu, pemerintah segera memperbaikinya dengan mengurangi besaran subsidi BBM. Seperti diketahui, dalam APBN 2004, anggaran subsidi BBM mencapai Rp 14,5 triliun dengan asumsi harga minyak mentah dunia USD 14,5 per barel. Ternyata, dalam realisasi di APBN-Perubahan, subsidi BBM membengkak menjadi Rp 59,2 triliun. Sebab, harga minyak mentah dunia melambung ke level USD 36 per barel. Karena itu, Kantor Menkominfo memprediksi realisasi subsidi hingga akhir 2004 nanti bisa mencapai Rp 60 triliun hingga Rp 70 triliun. Dengan asumsi harga minyak mentah USD 36 per barel (dengan kurs Rp 8. 900 per dolar AS), jika tidak diantisipasi, beban subsidi akan membengkak hingga mencapai Rp 60,1 triliun dari target semula Rp 18 triliun pada APBN 2005. Direktur Sumber Daya Mineral Bappenas Bemby Uripto menambahkan, dengan pengurangan subsidi, pemanfaatan energi lain bisa ditingkatkan, seperti energi geothermal, batubara, dan gas. Sumber energi bukan hanya minyak bumi, tapi juga batubara, gas alam, dan panas bumi. Menurut dia, jika harga BBM dinaikkan, pemanfaatan energi lain bisa didorong. "Contohnya, briket batubara dibuat sejak 1993. Tapi, hingga saat ini, itu kurang bisa dimanfaatkan masyarakat, karena kalah bersaing dengan produk BBM lain yang disubsidi pemerintah," katanya. Harga Elpiji Dipertahankan Sementara itu, DPR meminta pemerintah mencabut kenaikan harga elpiji, pertamax, dan pertamax plus. Sebab, kenaikan ketiga produk Pertamina itu tanpa rasionalisasi jelas dan persetujuan DPR. "Kami minta batalkan kenaikan elpiji. Paling tidak, ditunda," seru Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Menurut Zulkifli, kenaikan harga elpiji hingga 40 persen itu memukul daya beli masyarakat di semua lapisan. Sebab, elpiji dikonsumsi masyarakat luas, termasuk para pedagang di pasar, warteg, kaki lima, dan emperan toko. "Jadi, tidak benar pernyataan Aburizal Bakrie (menko perekonomian) bahwa elpiji hanya untuk kalangan atas," jelasnya. Hal senada disampaikan anggota Komisi VII DPR dari FKB Ali Mudhoni dan Nizar Dahlan dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Menurut Nizar, kenaikan harga BBM juga harus disosialisasikan lebih dulu. "Pemerintah bisa segera mencabut karena Pertamina merupakan BUMN," katanya. Nizar juga mengingatkan, dalam rapat dengar pendapat dengan komisi VII, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Pertamina berjanji tidak akan menaikkan harga BBM dulu. Setelah reses (10 Januari 2005), komisi VII akan memanggil Menteri ESDM dan Pertamina untuk mempertanyakan kebijakan itu. Selain lewat sosialisasi, kenaikan BBM dilakukan jika pemerintah menghukum para koruptor kakap yang telah menggondol triliunan rupiah bantuan likuiditas BI (BLBI). Pemerintah juga harus melakukan langkah-langkah konkret dalam menghapus pungli di jalan raya, pelabuhan, bandara, dan jembatan timbang. "Perda-perda yang tidak jelas juga harus dituntaskan," tuntut Zulkifli. Bagaimana tanggapan PT Pertamina? Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Arie Soemarno, pihaknya tidak akan menurunkan kembali harga elpiji dan pertamax meski saat ini ditolak masyarakat. Menurut dia, kenaikan yang sudah dilakukan bersifat tetap, dan tidak akan diturunkan. "Pemerintah tidak lagi bisa melakukan intervensi pada Pertamina karena elpiji sudah tidak lagi disubsidi. Jika akan direvisi, yang melakukan adalah Pertamina dan tidak ada intervensi dari pemerintah," tegas Arie. Seperti diketahui, Pertamina telah menaikkan harga elpiji 42 persen dari Rp 3.000 menjadi Rp 4.250 per kg. Sementara itu, harga pertamax naik 62 persen menjadi Rp 4.000 per liter dan pertamax plus naik 52 persen menjadi Rp 4.200 per liter. (yun/adb/agm/pri) ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: ppiindia@yahoogroups.com 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
