http://www.suaramerdeka.com/harian/0501/10/opi04.htm Senin, 10 Januari 2005WACANA
Menggagas Pendidikan yang Berkualitas Oleh: M Harminto AP PRIORITAS utama program Kabinet Indonesia Bersatu, yang dinakhodai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla, tidak hanya pemberantasan korupsi saja, tapi juga pemulihan kembali ekonomi, mengentaskan kemiskinan, mencerdaskan bangsa dan sebagainya. Pokoknya, segala permasalahan hidup bangsa harus ditangani secara komprehensif dan simultan, tidak sepotong-sepotong, meskipun dalam pelaksanaannya harus ada yang lebih diprioritaskan, tanpa meninggalkan sektor kehidupan yang lain. Bagi bangsa yang bercita-cita luhur untuk mengembangkan kehidupan yang bermartabat, dihargai dan dihormati oleh dunia internasional, maka pengembangan sumber daya insani merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan. Bangsa perlu dicerdaskan hingga mempunyai intelektual yang berkualitas, spiritual dan keterampilan yang unggul, kompetitif, sehingga mampu bersaing dari bangsa-bangsa lain. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga masyarakat penyelenggara pendidikan. Meskipun sudah ada UU yang mengatur masalah pendidikan, yaitu UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun belum cukup dengan adanya UU tersebut. Masih diperlukan political will dari pemerintah untuk dapat mewujudkan pendidikan yang benar-benar berkualitas. Berbagai Kendala Kendala klasik yang dihadapi dunia pendidikan, di antaranya tenaga pendidik yang kurang berkualitas dan kurang profesional. Dr Nugroho, salah seorang staf ahli Dewan Pendidikan Jawa Tengah, dalam salah satu diskusi yang diselenggarakan oleh Paguyuban Bhakti Praja Jawa Tengah --organisasi mantan anggota DPR/MPR RI-- menyatakan bahwa banyak lulusan SD belum bisa "membaca". Pengertian bisa membaca tidak hanya sekadar mengeja apa yang tertulis, tapi juga dapat memaknai apa yang ditulis. Hal ini karena guru hanya mengajarkan rangkaian huruf-huruf yang membentuk kalimat, tapi tidak pernah memberikan pengertian dan makna dari kalimat tersebut. Dr Rofiq Anwar, Rektor Unissula, menyatakan dalam diskusi tersebut, bahwa pendidikan pada hakikatnya tidak hanya sekadar transformasi keilmuan, tapi lebih luas lagi menanamkan nilai-nilai moral atau akhlak mulia. Akibat ketidakmampuan pengajar menanamkan nilai-nilai moral, maka banyak siswa di semua tingkatan pendidikan melakukan tindakan amoral, free sex, tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Kendala lain adalah kurangnya dedikasi dan rendahnya disiplin para guru. Menurut Taruna SH, salah seorang ketua PGRI Jawa Tengah, salah satu penyebabnya ialah rendahnya kesejahteraan para pengajar. Selain masalah-masalah edukatif dan kesejahteraan pengajar, perangkat fisik dan sarana pendidikan juga kurang memadai. Gedung sekolah, terutama SD, banyak yang sudah reyot, tidak adanya perpustakaan yang lengkap, tidak tersedianya laboratorium yang memadai dan sebagainya. Semua itu mengakibatkan mutu pendidikan rendah. Hal ini disebabkan biaya yang tersedia, baik yang berasal dari APBN maupun APBD, sangat rendah. Meningkatkan Anggaran Biaya pendidikan pada tahun anggaran 2003, dari APBN hanya dialokasikan 3% dari jumlah anggaran yang tersedia. Pada tahun 2004 mengalami kenaikan, meskipun tidak signifikan, yakni naik menjadi 5%. Sedang kemampuan APBD Jawa Tengah hampir sama dengan alokasi nasional. Idealnya dan sudah diamanatkan dalam UU No 20 Th 2003, untuk anggaran pendidikan harus disediakan 20% dari APBN dan 20% dari APBD. Ketentuan tersebut belum bisa dicapai karena 40% jumlah APBN dipergunakan untuk angsuran dan bayar bunga pinjaman luar negeri. Untuk dapat mencapai batasan 20% tersebut, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melakukan berbagai langkah pengetatan anggaran, baik dari belanja maupun upaya-upaya strategis peningkatan pendapatan negara. Pengetatan anggaran belanja bisa dilakukan misalnya dengan menghapus biaya kunjungan ke luar negeri, baik untuk eksekutif maupun legislatif. Kunjungan ke luar negeri hanya dilakukan untuk hal-hal yang benar-benar urgen, sedangkan kunjungan yang bersifat studi banding dihapus. Pembelian kendaraan dinas untuk pejabat negara dilakukan secara selektif, dan dibeli bukan kendaraan mewah sekelas Volvo atau Mercy yang harganya sangat mahal. Apa yang dilakukan oleh Ketua MPR Dr Hidayat Nurwahid yang menolak menggunakan kendaraan dinas mewah Volvo, patut dicontoh. Karena wibawa dan gengsi pejabat negara tidak ditentukan oleh mobil dinasnya, tapi oleh perilaku dan kebijaksanaannya melakukan tugas-tugas kenegaraan. Kecenderungan saat ini, hampir di semua daerah, ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten dan kota dibelikan mobil dinas baru dan mewah, meskipun sebenarnya mobil dinas lama masih layak pakai. Adapun upaya peningkatan pendapatan negara, salah satunya adalah menyukseskan program seratus hari Kabinet Indonesia Bersatu, pemberantasan korupsi. Sinyalemen Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo, pada tahun 1980 kebocoran anggaran kurang-lebih 30% dari APBN, kemungkinan sekarang sudah lebih dari angka tersebut. Presiden dalam pidato pencanangan gerakan antikorupsi menyatakan bahwa beberapa instansi menjadi lahan korupsi, di antaranya ialah Dirjen Pajak, Bea Cukai, juga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dengan cara memanipulasi APBD dan mark up terhadap proyek di daerah. Dalam kondisi keterbatasan anggaran, maka perlu adanya skala prioritas pelaksanaan proyek-proyek fisik. Bagi proyek yang tidak terlalu mendesak dan kurang urgen, hendaknya ditangguhkan. Demikian juga proyek-proyek penelitian bisa dilaksanakan oleh perguruan-perguruan tinggi dengan anggaran yang disediakan oleh perguruan tinggi tersebut. Dalam bidang edukatif, pemerintah perlu melakukan kebijaksanaan yang tepat, di antaranya merancang kurikulum sedemikian rupa sehingga anak didik/lulusan memiliki kompetensi yang andal dan mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Buku pelajaran harus dirancang dan disusun sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan, dan tidak setiap tahun ajaran diganti, karena hal ini sangat membebani orang tua siswa, terutama anak dari keluarga kurang mampu. Perlu adanya perubahan paradigma dari pendidikan sebagai komoditas komersial ke arah pendidikan sebagai servis. Untuk mewujudkan tenaga pengajar yang berdedikasi tinggi, disiplin, berkualitas dan profesional, maka sudah sewajarnya kalau kesejahteraan mereka ditingkatkan dan selalu diadakan penataran serta pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dengan upaya-upaya tersebut, maka anggaran pendidikan 20% bukan hanya sekadar angan-angan dan akan terwujud pendidikan yang berkualitas dengan biaya murah dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. (29) - M Harminto AP, Wakil Ketua Lembaga Hikmah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give underprivileged students the materials they need to learn. Bring education to life by funding a specific classroom project. http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Forum IT PPI-India: http://www.ppiindia.shyper.com/itforum/ 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
