http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=103866
Membangun Infrastruktur Ala Cina
Oleh Lalu Mara Satria Wangsa
Jumat, (25-02-'05)
Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, demikian yang selalu
dikatakan oleh orang bijak. Melihat kinerja ekonomi yang ditunjukkan oleh
Negeri Tirai Bambu tersebut, layaklah bila pemerintahan SBY mengikuti apa yang
dilakukan oleh Pemerintah Cina dalam membangun ekonomi domestiknya.Cina sebagai
negara dengan jumlah penduduk terbesar dunia berhasil menggerakkan ekonomi
domestiknya dengan memberikan komitmen yang jelas pada prioritas pembangunan
infrastruktur. Hasilnya, Cina merupakan negara di kawasan Asia yang paling
banyak menyedot investasi asing dengan nilai sekitar 50 miliar dolar AS dari
total 75 miliar dolar AS investasi asing yang masuk ke seluruh Asia.
Kini, Cina tercatat sebagai negara yang tumbuh sangat cepat dan
menjadi kekuataan ekonomi baru yang diperhatikan oleh seluruh dunia. Dan,
selama sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Cina dapat dipertahankan di
atas rata-rata tujuh persen. Dengan masuknya Cina ke dalam World Trade
Organization (WTO) pada 11 Desember 2001, perekonomian Cina semakin maju pesat.
Prestasi yang dicapai Cina tersebut merupakan buah dari
dilaksanakannya program reformasi ekonomi yang dimulai tahun 1978. Salah satu
prioritas utama yang dilakukan Cina dalam memperbaiki kondisi ekonomi negaranya
adalah dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur. Ini dilakukan karena
Pemerintah Cina menyadari infrastruktur ekonomi merupakan syarat utama dalam
membangun perekonomian.
Pada tahun 1978 total panjang jalan raya di Cina hanya 89.200 km,
dan pada tahun 2002 meningkat tajam menjadi 170.000 km. Pada tahun 1988, jalan
tol pertama dibuka dengan total panjang 185 km, sementara pada tahun 2001 sudah
mencapai 19.000 km. Untuk pelabuhan, setidaknya saat ini Cina memiliki 3.800
pelabuhan angkut, 300 di antaranya dapat menerima kapal berkapasitas 10.000 MT.
Tahun 2001, Cina menghasilkan tenaga listrik sebesar 14,78 triliun
kwh. Dan, direncanakan pada tahun 2009, Cina bakal mengoperasikan PLTA terbesar
di dunia yang menghasilkan tenaga listik sebesar 84,7 triliun kwh. Sementara,
untuk saluran telepon (fixed line), pada tahun 2002 Cina memiliki 207 juta
sambungan. Padahal, tahun 1989 hanya ada 5,68 juta sambungan.
Sebuah studi terakhir menunjukkan bahwa negara-negara berkembang di
Asia Timur membutuhkan lebih dari 200 miliar dolar AS per tahunnya selama
2006-2010 untuk membangun infrastrukturnya. Dari total kebutuhan tersebut,
sebagian besar (80%) merupakan kebutuhan Cina dalam membangun infrastruktur
(lihat, misalnya, mega proyek Three Gorges Dam, Kereta Api Super Cepat
Beijing-Shanghai, dan sebagainya).
* * *
Kinerja ekonomi nasional pasca tumbangnya rezim Pak Harto sampai
saat ini belum juga menunjukkan hasil optimal untuk menekan jumlah pengangguran
dan penduduk miskin. Hal ini disebabkan belum berhasilnya ekonomi nasional
tumbuh di atas 7 persen, sebuah angka yang sangat diperlukan untuk menekan
pengangguran dan kemiskinan secara nasional.
Seperti diketahui, dari 220 juta penduduk Indonesia, 40 juta di
antaranya berada di bawah garis kemiskinan dan setiap tahunnya 2,5 juta calon
pekerja baru memasuki pasar tenaga kerja.
Meski demikian, kita optimis ekonomi nasional mengarah pada
perbaikan yang sangat signifikan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi
nasional pada tahun 2004 yang mencapai 5,13%, sebuah pertumbuhan tertinggi
sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997.
Selain itu, investasi dan ekspor tumbuh secara signifikan pula,
masing-masing 15,8% dan 8,47%. Kontribusi investasi terhadap PDB mengalami
kenaikan dari 18,9% pada tahun 2003 menjadi 20,1% pada tahun 2004. Sedangkan
kontribusi ekspor terhadap PDB mencatat kenaikan dari 30,7% pada tahun 2003
menjadi 30,9% pada tahun 2004.
Peningkatan di sektor investasi dan ekspor menunjukkan pertumbuhan
ekonomi nasional tidak ditopang sepenuhnya lagi oleh sektor konsumsi, seperti
tahun-tahun sebelumnya.
Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar itu, sepanjang tahun 2004,
pemerintah berhasil menciptakan lapangan kerja bagi 2,3 juta pekerja, tapi
masih jauh dari jumlah tenaga kerja yang masuk ke pasar sebesar 2,5 juta orang
per tahun. Dan, tantangan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas merupakan
tantangan terbesar dalam pemerintahan Presiden SBY.
Untuk memacu dan memicu investasi swasta, sebuah negara membutuhkan
pra kondisi untuk membuat iklim investasi yang kondusif dan business friendly.
Iklim investasi itu sendiri sejatinya merupakan rangkaian
faktor-faktor khusus yang ada pada suatu lokasi. Faktor-faktor tersebut
diharapkan mampu menciptakan peluang dan insentif bagi entitas bisnis dalam
melakukan kegiatan usaha produktif, menciptakan lapangan kerja, dan
mengembangkan usaha.
Tapi peluang dan insentif tidak bisa hadir begitu saja. Peluang dan
insentif tidak turun dari langit. Peluang dan insentif bagi suatu perusahaan
harus diciptakan segenap komponen bangsa. Maka dalam konteks ini, peran
pemerintah sebagai fasilitator sangatlah penting.
Pemerintah dituntut melakukan regulasi dan deregulasi seperti yang
dilakukan negara-negara kompetitor, Cina, Vietnam, Malaysia, Thailand dan
negara-negara lain di Asia dalam menarik masuknya investasi. Bila tidak,
Indonesia akan ditinggalkan oleh investor. Uang ibarat semut yang selalu
mencari gula untuk tumbuh dan berkembang biak, tapi selalu menghindari genangan
air.
Melihat berbagai kebijakan yang telah ditempuh pemerintah, tampak
jelas bahwa pemerintahan SBY menjadikan perbaikan iklim investasi sebagai fokus
utamanya.
Untuk beberapa hal, pemerintah sudah melakukan seperti meninjau
kembali Peraturan Derah (Perda) yang menghambat investasi, meningkatkan daya
saing industri dengan menciptakan grand design strategi industri nasional 20
tahun ke depan, menerbitkan berbagai peraturan pemerintah yang sangat business
friendly di bidang perpajakan melalui reformasi perpajakan, menciptakan
berbagai aturan tenaga kerja yang tidak memberatkan investor dan menciptakan
kepastian hukum tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi kehidupan 220
juta penduduk Indonesia, tetapi juga memberikan imbas positif bagi iklim
investasi.
Sementara di bidang politik, Indonesia sudah berhasil menciptakan
citra positif di mata dunia internasional dengan berhasilnya Pemilu Legislatif
dan Pemilihan Presiden secara langsung meski itu membutuhkan waktu tujuh bulan.
Selain membutuhkan iklim investasi yang kondusif, pemerintah perlu
memperbaiki dan membangun infrastruktur baik, jalan, pelabuhan, listrik,
telekomunikasi, rel kereta api, dan lain sebagainya untuk mendorong masuknya
investasi ke Indonesia.
Sebagai catatan pada tahun 1994/1995, panjang jalan yang rusak
masih berkisar pada 109.820 km. Namun, hingga tahun 2003 ini panjang jalan yang
rusak sudah mencapai hampir 170.000 km. Jalan lintas Sumatera yang panjangnya
2343,5 km dan Pantura yang panjangnya 1.172,2 km tingkat kerusakannya hingga
saat ini sudah mencapai 25 persen dan 22 persen.
Itu baru di bidang jalan, belum lagi di bidang pelabuhan, listrik,
telekomunikasi, air bersih, dan lain sebagainya, Indonesia masih tertinggal
jauh dibanding dengan Cina atau Malaysia.
Sadar akan hal itu, Kantor Menko Perekonomian, Bappenas dan Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) menggelar Infrastrucutre Summit dengan langsung
menawarkan 91 proyek senilai 22,5 miliar dolar Amerika Serikat. Harus diakui
pelaksanaan Infrastructure Summit ini merupakan yang pertama dalam sejarah
pemerintahan Indonesia. Dengan menawarkan infrastruktur yang commercially
viable kepada swasta diharapkan pemerintah dapat memiliki keleluasaan fiskal
(fiscal space) untuk membangun proyek-proyek infrastruktur yang dinilai tidak
commercially-viable, khususnya di daerah pedesaan dan daerah tertinggal.
Dengan format ini maka apa yang dilakukan pemerintahan SBY dalam
membangun ekonomi nasional dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur
sudah tepat dan sesuai dengan resep-resep ekonom terkemuka. Kunci utama
keberhasilan pembangunan ekonomi domestik dan peningkatan kemampuan kompetitif
suatu bangsa terletak pada ketersediaan infrastruktur yang handal dan efisien.
Sayangnya, apa yang dilakukan oleh pemerintahan SBY dalam
pembangunan infrastruktur masih dilihat sebagai upaya untuk bagi-bagi proyek
atau "bancaan" proyek. Padahal KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) terjadi
karena tidak tersebar dan meratanya informasi. Dalam hal ini pemerintah sudah
melakukan dengan benar dengan menyiapkan informasi proyek-proyek yang
ditawarkan secara terbuka dan bisa diperoleh atau diakses oleh siapa pun juga
melalui situs ataupun saluran media lainnya.
Namun demikian informasi yang disajikan itu masih dirasakan belum
lengkap, misalnya, apakah yang dibutuhkan pemerintah dalam membangun
infrastruktur tertentu, pemerintah membutuhkan investor yang menyiapkan dana
segar, penyuplai barang, pengerjaan konstruksi, ataukah pengerjaan konstruksi
sekaligus membawa dana segar. Ini masih belum dijelaskan secara lengkap oleh
pemerintah kepada publik.
Selain itu, pemerintah belum mengemas satu informasi yang
komprehensif kepada publik tentang, misalnya, dampak pembangunan infrastruktur
terhadap penyerapan tenaga kerja. Juga dalam hal seberapa besar kontribusi
pembangunan infratruktur dalam peningkatan PDRB regional dan nasional. Hal-hal
seperti ini sepatutnya disampaikan oleh pemerintah sehingga dapat dipahami
dengan jelas manfaat pembangunan infrastruktur oleh publik.
Meski demikian kecurigaan tersebut harus dijadikan energi positif
bagi pemerintah untuk melakukan hal-hal yang benar untuk memuaskan investor
baik yang menang maupun yang kalah. Karena selama ini praktik-praktik yang
memberikan fasilitas bagi investor tertentu sudah berlangsung lama.
Kita sepakat pembangunan infrastruktur merupakan kunci utama dalam
keberhasilan pembangunan ekonomi nasional, sekaligus mampu menciptakan lapangan
kerja yang sangat luas bagi rakyat Indoensia. Dampaknya pada ekonomi pun sangat
luas mengingat efek dominonya.
Untuk bangkit seperti Cina, Indonesia perlu meningkatkan alokasi
dana untuk pembangunan infrastrukturnya. Sebagai perbandingan saja, Cina
membelanjakan 6.9% dari GDP-nya untuk membangun infrastruktur, bandingkan
dengan negara berkembang lainnya yang rata-rata membelanjakan sekitar 6.3% (low
income) dan 3.6% (middle income). Sementara kondisi Indonesia saat ini sudah
jauh menurun ke angka sekitar 2% dari GDP. Kita berharap melalui pembangunan
infrastruktur yang dicanangkan pemerintahan SBY dapat kembali pada tingkat 5%
GDP, sama halnya dengan kondisi sebelum krisis.
Keberhasilan Cina dalam membangun ekonomi domestiknya patut menjadi
pelajaran kita bersama. Lantas, kenapa kita masih melihat pembangunan
infrastruktur tidak berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, menekan jumlah
penduduk miskin dan peningkatan kesejahteraan rakyat? Jadi, tidak salah bila
apa yang dikatakan oleh orang bijak, kita ikuti pula dengan baik. ***
(Penulis adalah pengamat sosial-ekonomi, tinggal di Jakarta).
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
