** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum ** http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=159466 Selasa, 01 Mar 2005,
Pantas Saja BBM Dinaikkan Oleh Hendri Saparini * Benar, memang sangat pantas bila pemerintah memilih menaikkan harga BBM. Sebab, keputusan menaikkan harga BBM memang merupakan pilihan kebijakan paling gampang, paling cepat, dan tanpa perlu kerja keras untuk menyelesaikan masalah anggaran pemerintah yang terbatas. Berbagai kritikan dan keberatan telah disampaikan sejak pemerintah -secara dini, pada awal pemerintahannya- mengumumkan akan menaikkan harga BBM 40 persen. Berbagai masukan juga diberikan berbagai kalangan. Mulai usul pemerintah harus memilih kebijakan yang lebih adil -karena kenaikan harga BBM akan semakin memberatkan rakyat- sampai berbagai usul konkret bahwa masih banyak cara lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban anggaran tanpa harus menaikkan harga BBM. Memang tidak adil bila pemerintah mendahulukan pengurangan subsidi BBM tanpa sebelumnya melakukan pengurangan subsidi bunga obligasi bank rekap yang selama ini dinikmati bankir dan pengusaha nakal. Bahkan, nilai subsidi bank rekap adalah dua kali lipat jumlah subsidi BBM. Demikian juga, tanpa mendahulukan upaya efisiensi di tubuh Pertamina, kenaikan harga BBM jelas bukan pilihan yang bijaksana. Kita tahu, inefisiensi yang terjadi di Pertamina telah menjadi salah satu sumber tingginya biaya produksi BBM. Tambahan lagi, dengan daya beli masyarakat yang rendah seperti saat ini, kenaikan BBM jelas akan sangat membebani rakyat. Tetapi, semua kritik dan usul sama sekali tidak dipedulikan oleh pemerintah. Sikap ini sangat pas dengan gaya public relation (PR) pemerintah yang sedang tren saat ini, I don't care. Sebaliknya, pemerintah justru menegaskan untuk menyegerakan keputusan menaikkan harga BBM dengan tingkat kenaikan yang tinggi, rata-rata 29%! Bahkan, untuk memaksa rakyat menerima pilihan kebijakan itu, berbagai strategi PR pun ditempuh tanpa memedulikan berbagai hasil jajak pendapat yang menunjukkan keberatan rakyat terhadap kenaikan harga BBM. Jajak pendapat Kompas, misalnya, menunjukkan 77% responden di Jawa tidak setuju dengan kenaikan BBM dan rata-rata 80% responden mengeluhkan akan semakin mahalnya harga kebutuhan pokok. Ketidakpedulian pemerintah tersebut terjawab bila kita mengikuti berbagai pernyataan dan argumen yang disampaikan untuk mendukung kebijakan kenaikan BBM. Tidak Paham Rakyat Miskin Membaca pernyataan Menko Perekonomian yang menyatakan keyakinannya bahwa dampak kenaikan harga BBM sangat kecil bagi rakyat miskin, saya sangat prihatin. Minggu lalu, Menko Perekonomian menegaskan, kenaikan BBM mempunyai dampak yang minimal terhadap rakyat miskin. Bapak Menteri memisalkan bahwa rakyat miskin dengan penghasilan Rp 1 juta hanya akan terbebani dampak kenaikan BBM Rp 20 ribu per bulan. Pernyataan itu benar-benar membuat kening saya berkerut. Mengapa? Ternyata, Bapak Menteri tidak memahami siapa sebenarnya rakyat miskin. Ada dua hal penting dalam pernyataan tersebut. Pertama, pemahaman Bapak Menteri yang ternyata salah tentang rakyat miskin dan keyakinan terhadap kecilnya dampak kenaikan BBM yang tidak mendasar. Pemisalan tersebut menunjukkan ketidakpahaman seorang menteri terhadap fakta dan data. Sangat sulit dipercaya apabila seorang Menko Perekonomian yang juga pelaku bisnis tidak paham bahwa besarnya upah minimum regional (UMR) di Jakarta saja -wilayah UMR tertinggi nasional- hanya Rp 711.843 pada tahun 2005. Bahkan, UMR di Kabupaten Semarang dan Bondowoso hanya Rp 440.000 dan Rp 310.00 untuk tahun 2004, jauh di bawah angka Rp 1 juta. Padahal, jumlah rakyat Indonesia yang pendapatannya jauh di bawah UMR masih sangat banyak dan ada sekitar 20 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dari pernyataan tersebut, jelas sekali bahwa Menko Perekonomian memang tidak memahami fakta yang semestinya menjadi dasar dalam menentukan pilihan kebijakannya. Dampak Tidak Fair Kedua, akibat pemahaman yang salah terhadap kondisi rakyat yang akan menanggung beban kenaikan BBM, akhirnya pemerintah menganggap enteng dampak negatif kenaikan BBM. Menko Perekonomian menyatakan bahwa kenaikan harga BBM hanya akan berdampak pada kenaikan sebesar 2% dari total pengeluaran masyarakat miskin saat ini. Demikian juga Mendag berkeyakinan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok maksimal hanya sebesar 1%. Artinya, menurut kajian Ibu Menteri, harga beras yang semula Rp 2.300 per kilogram hanya akan naik Rp 23 per kilogram atau harga gula pasir akan naik Rp 45 dari Rp 4.500 menjadi Rp 4545. Padahal, pada kesempatan yang sama, Ibu Menteri mengakui bahwa saat ini Indonesia juga mempunyai masalah dalam distribusi dan harga kebutuhan pokok sangat rentan akibat ketergantungan yang tinggi terhadap barang impor. Artinya, pertama, pernyataan Tim Ekonomi tersebut sangat menyederhanakan masalah dan tidak sesuai fakta. Kedua, pemerintah telah mengabaikan data bahwa bagi rakyat miskin, 100% pendapatannya adalah untuk konsumsi. Bagi kelompok ini, tidak ada cadangan atau tabungan yang dapat digunakan untuk menutupi defisit pendapatan akibat kenaikan harga BBM selain dengan berutang. Bila PR pemerintah terhadap dampak negatif kenaikan harga BBM sangat minimal, sebaliknya dalam PR-nya pemerintah sangat optimistis mempropagandakan dampak positif kenaikan BBM dalam memberantas kemiskinan. Pemerintah yakin bahwa kenaikan BBM akan mengurangi jumlah orang miskin Indonesia yang saat ini berjumlah 16,25% menjadi 13,87% dari total jumlah penduduk. Pernyataan Menteri Negara Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas tersebut berupaya meyakinkan kita bahwa pemerintah menjamin dana kompensasi BBM yang Rp 10,5 triliun pada tahun 2005 akan sampai dengan aman ke tangan 36 juta masyarakat miskin. Di samping itu, Ibu Menteri juga yakin bahwa dana tersebut akan mampu mengompensasi bertambahnya beban rakyat miskin akibat kenaikan harga BBM. Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah sedang berupaya menutupi fakta tentang berbagai kelemahan, kebocoran, dan rendahnya efektivitas penyaluran dana kompensasi BBM selama ini. Padahal, berdasarkan temuan Bank Dunia, kurang lebih dua pertiga penyaluran beras miskin tidak sampai ke tangan yang berhak. Demikia juga, seperti disampaikan Departemen Kesehatan, setidaknya, ada sekitar 6,3 juta keluarga miskin yang tidak mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan gratis yang merupakan bagian dari program kompensasi. Bahkan, sampai saat ini, pemerintah belum menyampaikan hasil evaluasi dan rencana penyaluran dana kompensasi yang lebih efektif dan bertanggung jawab. Lagi-lagi, fakta ini menunjukkan rendahnya kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan. Manajemen kebijakan dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan masih dipakainya PR gaya lama yang tidak jujur. Terbukti Tim Ekonomi belum memahami permasalahan dengan baik, tetapi telah mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Anehnya, dengan pernyataan-pernyataannya, pemerintah seakan bangga karena mampu dan berani memilih kebijakan yang tidak populer di mata rakyat. Sungguh sangat disayangkan, keputusan berani pemerintah justru telah salah tempat. Pemilihan kebijakan jelas bukan ditujukan untuk menjadikan pemerintah populer, tetapi yang lebih penting harus didasarkan pada pemahaman masalah sehingga pemilihan kebijakan benar-benar adil dan berpihak kepada rakyat. * Dr Hendri Saparini, ekonom Tim Indonesia Bangkit managing director ECONIT [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Website resmi http://www.ppi-india.uni.cc **