Pengadilan UN sudah memutuskan di The Haque ini daerah Malaysia. Kalau 
Indonesia masih ngotot percuma dong pergi kecourt diUN. Lagi yg dapat consessie 
adalah perusahan Belanda yg pasti tahu dgn betul undang2 UN ini dan bekas 
penjajah tahu dgn pasti siapa pemilik daerah tsb. - ini kalau dilihat dari 
bidang juridisch
 
Kalau didalam bidang persenjata-an. Daerah ini daerah bajak laut dan pemerintah 
Malaysia sudah berlatih didaerah ini untuk membasmi kaum bajak laut ini, 
Persenjataan mereka pasti cukup up to date dan patrouille boat mereka pasti 
memiliki kecepatan dan di senjatakan dgn rocket [standard equipment jaman 
sekarang]  Mungkin mereka juga ada kapal perang torpedo boat sebagai pelindung 
tetapi ini tidak penting untuk menjaga keamanan daerah pesisir laut mereka. Yg 
penting mereka memiliki cukup banyak patrouilleboat utk high sea didaerah ini.
 
Waktu tsunami diAceh mana ALRI nya - kan melempem tidak ad heli tidak ada kapal 
utk transport. Kalau ini saja tidak ada bagaimana dgn persenjataan yg modern yg 
tidak diberikan onderdil oleh USA. Memang mungkin Indonesia memilik kapal 
torpedo lah atau kapal besar class destroyer lain tetapi apakah bisa nembak. 
Patrouille boat kecil tetapi gesit dan rocketnya sanggup menghancurkan kapal 
torpedo. atau kapal destroyer., yg macet kalau harus perang dipantai .
 
Sebaiknya kembali ke pengadilan UN dan bicarakan disana. Indonesia akan 
kehilangan muka lagi sama dgn diTimTim. 
Kalau sudah tahu pasti bakal kalah dilautan kita jangan sok berani berantam. 
Kalau tahu bkal menang baru kita siap untuk memukul. Memang sebagai negara kita 
harus show force utk melindungi muka negara tetapi pikiran yg sehat harus 
dipakai untuk memecahkan kesulitan perbatasan ini.
Malaysia sudah lihat kapsitas ALRI Indonesia sewaktu tsunami dan mereka sudah 
memperhitungkan plus/minus mereka. Malaysia juga siap untuk mengusir beberapa 
ribu TKI yg illegal pulang  jadi sudah memperhitungkan kekuatan mereka sendiri
 
Harap pikiran yg logic disini dipakai sebelum Indonesia loose face lagi. 
Corupsi sudah merusak ekonomie sekarang kita bisa kehilangan muka. ALRI dan 
AURI selalu dianak tirikan - bagaimana bisa jadi produktip.
 
Andreas
 
 

Ambon <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
http://www.indomedia.com/bpost/032005/4/depan/utama1.htm
Jumat, 04 Maret 2005 02:50:52

DPR: Lawan Malaysia!
Jakarta, BPost

Sejumlah anggota Komisi I DPR mendesak TNI melakukan perlawanan terhadap 
sikap arogan Angkatan Laut Diraja Malaysia yang menduduki wilayah perairan 
Indonesia. TNI diminta menambah banyak armada militernya di Laut Sulawesi 
untuk menghadapi negara Jiran tersebut.

"Malaysia seolah tidak menghargai kita. Kalau dibiarkan terus, bisa-bisa 
kasus Sipadan Ligitan akan terjadi lagi, bagian lain dari wilayah RI 
benar-benar mereka kuasai. Kalau perlu, jangan hanya tiga atau lima kapal. 
Sepuluh kapal sekalian," kata Wakil Ketua Komisi I Effendi Choirie, kepada 
wartawan, Kamis (3/3), di gedung DPR.

Effendi menyatakan hal itu menyusul berbagai insiden yang ditengarai karena 
Malaysia ingin menguasai pulau-pulau di sekitar Sipadan Ligitan yang 
sebelumnya telah dicaplok Negeri Jiran tersebut.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemarin memerintahkan 
Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto, tiga kepala staf TNI, Menteri 
ESDM dan Menteri Perhubungan menyelesaikan konflik dengan Malaysia di 
wilayah perbatasan Indonesia di Kalimantan bagian Timur.
Secara khusus, Yudhoyono kepada panglima dan 3 kepala staf TNI memerintahkan 
tetap melakukan pertahanan di perbatasan sesuai tugas yang diberikan 
sehingga tidak ada hal-hal ekstrim ataupun di luar protap pertahanan.
"Presiden tengah mencari solusi terbaik agar klaim perbatasan 
Indonesia-Malaysia dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan 
konflik terbuka. "Kita coba sejauh mungkin dengan diplomasi yang ada," kata 
Jenderal Endriartono usai pertemuan di Kantor Kepresidenan.
Yang jelas, katanya, kewajiban TNI adalah mengamankan wilayah tersebut. 
"Presiden memutuskan bagaimana caranya agar solusi ini bisa diselesaikan 
secara baik," imbuhnya.
Terlepas keterkaitannya dengan negara tetangga, kata Effendi Choirie, "kalau 
memang ada negara lain menduduki secara sengaja atau tidak sengaja wilayah 
Indonesia, maka harus dilawan." Karenanya dia meminta Kapal Perang Indonesia 
(KRI) tetap disiagakan di seluruh perairan yang pernah diduduki Malaysia 
itu.

Senada, anggota Komisi I dari FPDS Jeffrey Johannes Massie mengatakan, RI 
harus menujukkan kekuatan agar negara-negara tetangga tidak seenaknya 
mencaplok wilayah RI. Gelar pasukan boleh dilakukan secara besar-besaran 
agar bisa dilihat mereka, hingga tidak berani lagi masuk ke wilayah 
Indonesia.

"Kita harus menyiapkan kapal-kapal perang yang cukub baik untuk melakukan 
perlawanan," tandasnya.

Menhan Juwono Sudharsono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I, Rabu 
(2/3) lalu, mengatakan TNI AL telah melakukan aksi gelar pasukan. "Kita 
sudah melakukan penggalangan kekuatan, sebagian gelar kekuatan dan sebagian 
patroli untuk mendesak tentara Malaysia yang akan mengklaim kawasan 
Indonesia. Kami harapkan gelar kekuatan ini akan mendukung wilayah kita," 
tandasnya.

Target dari gelar pasukan itu sendiri, lanjut Juwono antara lain agar suara 
Indonesia di dengar oleh pihak Malaysia. "Sebagai tekanan agar penyelesaian 
secara diplomasi didengar. Sikap lebih lanjut atas persoalan itu," katanya.

Ketua Komisi I DPR Theo L.Sambuaga meminta pemerintah bertindak tegas atas 
pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan RI di Laut Sulawesi yang belakangan 
diklaim sebagai wilayah Malaysia. "Kita tahu persis bahwa kawasan Ambalat di 
Laut Sulawesi, itu adalah wilayah perairan kita," kata Theo

Oleh karena itu, kalau ada upaya-upaya pihak asing untuk menguasai wilayah 
itu melalui kehadiran kapal-kapal mereka, apalagi sampai menggelar pasukan 
di sana, maka pemerintah harus mengambil tindakan tegas.

Mengutip Kompas, pemerintah Malaysia melalui PM Datuk Seri Abdullah Ahmad 
Badawi belum lama ini mengakui kawasan kaya migas di Laut Sulawesi --mereka 
menyebut sebagai Blok XYZ-- sebagai milik Malaysia.

Di area Blok XYZ itu, Malaysia memberikan konsesi pertambangan minyak kepada 
perusahaan raksasa pertambangan minyak Inggris/Belanda, Shell. Konsesi itu 
terletak di Blok ND 7 dan ND, bagian dari Blok XYZ.

Indonesia menyebut blok yang diklaim Malaysia itu sebagai Blok Ambalat dan 
Blok East Ambalat. Di Blok Ambalat, Indonesia telah memberikan konsesi 
kepada ENI (Italia) pada tahun 1999. Sedangkan konsesi di Blok East Ambalat 
diberikan kepada Unocal (AS) pada tahun 2004.

Status Blok Ambalat kini sudah dalam tahap eksplorasi (penambangan). Untuk 
Blok East Ambalat, kontrak baru ditandatangani pada 13 Desember 2004 oleh 
Pemerintah RI dan Unocal. Namun, kontrak ini menjadi kontroversial karena 
wilayah itu diklaim Malaysia sebagai wilayahnya.

Malaysia berpendapat wilayah pertambangan minyak dan gas lepas pantai di 
East Ambalat otomatis menjadi milik Malaysia setelah Pulau Sipadan dan 
Ligitan dinyatakan sebagai wilayah Malaysia beberapa waktu lalu berdasarkan 
keputusan internasional.

Klaim sepihak Malaysia itu langsung mendapat protes Indonesia. Departemen 
Luar Negeri RI menyampaikan nota protes bahwa tindakan Malaysia sebagai 
melanggar kedaulatan Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah 
membuat kontrak pengelolaan Blok Ambalat dan Blok East Ambalat itu kepada 
investor asing.

Peringatkan Shell
Deplu RI juga perusahaan minyak Shell agar tidak mencampuri urusan Indonesia 
dan Malaysia mengenai konsesi minyak di wilayah perairan Pulau 
Sipadan-Ligitan. Deplu RI juga memprotes agreement dari Shell kepada 
Malaysia terkait konsesi tersebut.

"Kita memperingatkan Shell bahwa perairan di sekitar Pulau Sipadan-Ligitan 
itu adalah wilayah kita, dan kita menganggap agreement itu melanggar 
kedaulatan kita," kata Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan 
Deplu Arif Havas Oegroseno.

Havas mengaku jika masalah itu diselesaikan melalui pengadilan 
internasional, maka masalah pengakuan wilayah Indonesia oleh Malaysia bisa 
diteruskan melalui pengadilan internasional, dan dia optimis Indonesia dapat 
memenangkannya. "Karena itu memang milik kita," katanya.

Diakuinya, berdasarkan keputusan Internasional Court of Justice 
(ICJ/pengadilan internasional) Malaysia memang memiliki Pulau 
Sipadan-Ligitan. "Tapi disebutkan oleh hakim bahwa kepentingan pemetaan 
kedaulatan Indonesia atas dua pulau ini tidak mempunyai pengaruh langsung 
terhadap deliminasi landas kontinen. Dengan kata lain, wilayah perairannya 
adalah tetap milik Indonesia," ungkap Havas.

Data otentik
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi kepada pers mengatakan, 
konflik perebutan wilayah di perbatasan Indonesia dengan Malaysia sebaiknya 
diselesaikan berdasarkan data otentik yang sudah ada.

"Memang ada beberapa patok yang sudah rusak dan ini yang salah satunya harus 
diselesaikan untuk mencegah hal-hal yang merugikan wilayah kedaulatan 
Indonesia," tukasnya.

Ditegaskan, KSAL Laksamana Madya Slamet Subiyanto, Indonesia memiliki bukti 
kuat bahwa Pulau Karang Gumarang merupakan daerah yang masuk dalam wilayah 
NKRI, meski pulau itu tidak ada penduduknya.

"Menurut referensi, pulau Karang Gumarang merupakan titik ukur dari wilayah 
Indonesia terluar. Dan itu pun sudah dipasang bendera Indonesia," ungkapnya.

Sementara itu, Malaysia tetap bersikukuh dan menolak klaim Indonesia atas 
blok minyak ND 6 dan ND 7 di Laut Sulawesi. Wisma Putra, jubir pemerintah 
Malaysia mengklaim bahwa daerah itu masih dalam kawasan teritori Malaysia.

"Malaysia memiliki hak dan juridiksi untuk mengeksplorasi dan 
mengeksploitasi sumber alam yang berada dalam kontinennya terkait dengan 
onvensi PBB mengenai Hukum Laut 1982," katanya.JBP/ewa/kcm/tnr/dtk


Sengketa Sipadan-Ligitan
1961 : Indonesia mengklaim perairan sekitar Pulau Sipadan-Ligitan. Indonesia 
memberikan konsesi dengan berbagai perusahaan minyak, termasuk Shell.

1979 : Malaysia membuat peta dan memasukkan Pulau Sipadan-Ligitan sebagai 
wilayah teritori mereka.

1980 : Indonesia mengajukan protes. Protes diikuti Singapura, Filipina, 
Thailand, Vietnam, Cina, Taiwan, dan Inggris

1998 : Indonesia memberikan konsesi minyak kepada Shell.

2000 : Malaysia membawa masalah dua kepulauan itu ke Internasional Court of 
Justice (ICJ/pengadilan internasional)

2002 : ICJ memutuskan Pulau Sipadan-Ligitan menjadi milik Malaysia. Namun 
dalam putusan tidak ditetapkan wilayah perairannya kedua pulau itu menjadi 
milik Malaysia.

2005 :
7 Januari : Tentara Laut Diraja Malaysia mengejar dan menembak sebuah kapal 
nelayan Indonesia. Marin Laut (AL Malaysia) menangkap dan menyiksa karyawan 
PT Asiha Samudera yang sedang memperbaiki lampu suar sebagai rambu laut di 
Karang Unarang.

15 Februari : Malaysia memberikan konsesi kepada perusahaan minyak dari 
Belanda, Shell melakukan eksplorasi.

20 Februari : TNI AL mengerahkan tiga kapal perang; KRI Nuku, KRI Rencong, 
dan KRI Wiratno di Laut Sulawesi.

2 Maret : Koarmatim memberangkatkan KRI Tongkol dan KRI Karel Satsuit Tubun.



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]



Yahoo! Groups SponsorADVERTISEMENT


---------------------------------
Yahoo! Groups Links

   To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
  
   To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
  
   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service. 



[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources 
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Reply via email to