Media Indonesia
Jum'at, 18 Maret 2005
OPINI
BBM, Kebijakan yang Compang-camping
Iman Sugema, Direktur INDEF, Jakarta
KITA tidak begitu kaget lagi ketika menghadapi kenyataan bahwa enam
fraksi di DPR menolak kenaikan harga BBM. Hal tersebut sudah bisa diprediksi
dari awal. Bukan karena DPR yang sekarang lebih galak dan kritis, tetapi lebih
karena para anggota kabinet tidak memahami secara benar proses pengambilan
keputusan publik yang harus mereka lalui. Akhirnya, presiden sendiri yang harus
berhadapan dengan DPR dan masyarakat.
Sejarah akan mencatat baru pertama kali inilah mayoritas fraksi di DPR
menyatakan penolakannya. Dalam era pemerintahan sebelumnya, hal ini tidak
pernah terjadi. Bahkan dalam pemerintahan Megawati, DPR memberikan persetujuan
dengan catatan. Padahal kenaikan harga yang dilakukan pada waktu itu rata-rata
mencapai 50 persen. Mengapa sekarang dengan rata-rata kenaikan yang tak lebih
dari 30 persen justru DPR memberikan penolakan yang begitu keras? Jawabannya
hanya satu, yakni banyak 'pekerjaan rumah' yang tidak dilakukan oleh para
menteri yang sekarang.
Selain itu, sejarah juga akan mencatat barangkali baru sekaranglah
kalangan pengusaha memberikan dukungan atas kebijakan harga BBM. Mereka yang
dulu suka teriak setiap ada kenaikan harga BBM, malah kini ikut-ikutan
tercantum (atau lebih tepatnya lagi mencantumkan diri) dalam iklan satu halaman
penuh di harian Kompas atas nama Freedom Institute yang notabene terkenal
kedekatannya dengan Menko Perekonomian. Bahkan, para petinggi Kadin sejak awal
telah mendorong agar keputusan kenaikan harga dilakukan sesegera mungkin.
Ada apa dengan para pengusaha tersebut? Salah satu anggota Tim Indonesia
Bangkit (TIB) menengarai bahwa kemungkinan mereka juga akan mendapatkan
'kompensasi'. Dari kenaikan harga BBM pemerintah akan mendapatkan penghematan
subsidi sebesar Rp20 triliun. Dana tambahan kompensasi untuk orang miskin hanya
Rp10 triliun, jadi masih ada sisa sekitar Rp10 triliun. Nah, dana sisa itulah
yang kemungkinan akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain.
Biasanya, yang memenangkan tender proyek pembangunan adalah pengusaha yang
dekat dengan kekuasaan. Apakah kecurigaan tersebut benar adanya? Hanya waktu
yang akan membuktikannya.
Cerita tersebut (terlepas itu benar atau tidak) tentu menambah sesak hati
orang miskin. Dana kompensasi yang seharusnya mereka terima setelah kenaikan
harga BBM kini masih menggantung. Ini akibat dari ketidakmengertian anggota
kabinet tentang proses anggaran. Bahkan saya curiga, bukannya mereka tidak
mengerti tapi lebih parah lagi mereka tidak mau mengerti. Kalau mereka
melakukan ini secara sengaja (karena suatu alasan dan hal lainnya) maka bukan
saja mereka tidak mau memahami keberatan sebagian masyarakat, tetapi juga
mereka telah mempertaruhkan nasib orang miskin yang jumlahnya 36 juta orang
lebih ke jurang penderitaan yang lebih dalam. Kalau skema kompensasi dan
anggarannya tidak kunjung disetujui DPR, apa jadinya nasib mereka?
Kejadian di atas mencerminkan dua hal yang sangat menyedihkan. Pertama
adalah ketidakmatangan proses kebijakan publik di tingkat kabinet. Kedua, telah
terjadi disinformasi di lingkungan kabinet sedemikian rupa sehingga Presiden
tidak mendapatkan informasi yang akurat untuk melakukan pengambilan keputusan
secara benar. Kedua hal ini saling berhubungan.
Hal yang pertama menyangkut persiapan dan proses pengajuan konsep
kenaikan harga BBM yang seharusnya dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian.
Berdasarkan informasi di lingkungan kabinet, naskah yang diajukan oleh Menko
Perekonomian hanya berupa makalah presentasi Power Point yang sangat tidak
detail. Naskah tersebut berdasarkan kajian LPEM-FEUI yang memprediksikan dua
hal penting. Pertama, kenaikan harga BBM akan meningkatkan jumlah orang miskin
dari 16,2 menjadi 16,5 persen. Kedua, penyaluran dana kompensasi BBM kalau
efektif seratus persen akan mampu menurunkan tingkat kemiskinan menjadi hanya
13,7 persen.
Persoalannya adalah bukan semata-mata apakah hasil riset LPEM-FEUI yang
dikutip oleh Freedom Institute tersebut sahih atau tidak, tetapi yang lebih
parah lagi adalah kenyataan bahwa hasil riset tersebut merupakan satu-satunya
yang dipakai oleh Menko Perekonomian dalam proses pengambilan keputusan. Banyak
di antara staf LPEM-FEUI sendiri stres karena ternyata lembaganya hanya
diperlakukan sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah.
Hasil pengolahan data Susenas tahun 2002 sampai 2004 menunjukkan hal yang
berbeda. Walaupun sudah ada kompensasi, tingkat kemiskinan tetap akan meningkat
sebesar 2 persen dan bukannya turun. Saya sendiri tidak ingin mempertanyakan
kesahihan data Susenas ini karena data yang sama digunakan oleh LPEM-FEUI.
Selain itu data Susenas adalah the best available data and the only available
data. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah mengapa pemerintah dalam hal ini
Menko Perekonomian tidak pernah bertanya kepada BPS tentang prakiraan dampak
kebijakan harga BBM. Padahal BPS adalah lembaga pemerintah?
Kalau sebuah lembaga pemerintah saja tidak pernah diajak bicara,
bagaimana mungkin kita mengharapkan kabinet untuk melibatkan stake holder yang
lebih luas dalam proses pengambilan keputusan. Dalam era demokrasi seperti
sekarang ini, pola pengambilan keputusan yang bersifat sepihak sudah tidak
lazim lagi. Tapi itulah yang terjadi.
Kemungkinan hal ini disebabkan oleh kedekatan ideologis dan hubungan
pribadi antara LPEM-UI, Freedom Institute, dan beberapa menteri anggota kabinet
yang sekarang. Tapi bukankah kebijakan publik harus menghindari hal-hal seperti
ini dan justru lebih mengedepankan aspirasi dan keterwakilan dari seluruh
komponen masyarakat. Kalaupun itu tak sempat untuk dilakukan, setidaknya harus
ada kajian akademis yang menjadi pembanding. Saya yakin lembaga-lembaga riset
seperti Smeru, Brighten Institut, dan FEM-IPB telah melakukan pengkajian
terhadap isu yang sama tapi dengan kesimpulan yang berbeda. Pak Menteri tinggal
tanya mereka dan tak usah memberi uang saku.
Aspek yang kedua menyangkut ketidakberdayaan institusi kepresidenan.
Presiden tidak mempunyai waktu dan prasarana yang cukup untuk menyaring
informasi secara objektif sebelum mengambil keputusan yang sangat penting
seperti kenaikan harga BBM. Dulu semasa kampanye Presiden pernah menjanjikan
akan dibentuk lembaga semacam dewan ekonomi yang langsung berada di bawah
presiden, tapi bukan anggota kabinet. Sayang lembaga ini tak kunjung terbentuk,
entah karena apa. Padahal, lembaga ini sangat potensial untuk memberikan second
opinion terhadap setiap kebijakan penting yang diajukan oleh menteri. Tentu
syaratnya adalah lembaga ini harus diisi oleh ekonom yang andal dari berbagai
aliran pemikiran.
Kehadiran lembaga ini semakin penting karena presiden sering dihadapkan
pada masalah-masalah yang pelik dengan frekuensi yang tinggi. Presiden tidak
punya waktu untuk berpikir secara sehat dan jernih. Hal ini tentu sangat
membuka peluang terjadinya kasus di mana Presiden 'dikadalin' oleh menterinya
sendiri. Dengan komposisi menteri seperti yang sekarang, sangat sulit untuk
mengharapkan bahwa Presiden akan memperoleh input dan informasi yang objektif
dan akurat. KKN pemikiran akan selalu menyebabkan terjadinya disinformasi.
Semoga kasus kenaikan harga BBM menjadi pelajaran yang berharga bagi presiden
dan para pembantunya.***
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
