supremasi hukum dan legitimasi hukum di indo adalah main solution dari super mega masalah2 yang ada di indo saat ini.., sistem peradilan di indo masih jauh dari kepastian dan keadilan segala keputusan berdasarkan kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, kepentingan ekonomi, bukan berdasarkan keadilan..justice is not served in indo... selain sistem hukum pidana, perdata, HAPID dan HAPER yang sudah kadaluwarsa,berbagai macam bentuk peraturan PP, UU, yang semua cuma bagus diatas kertas aja.., dan juga dimana selama ini pengangkatan hakim dan jaksa masih merupakan wewenang departemen kehakiman, yang notabene dibawah presiden, so gimana MA dan jaksa agung bisa memngambil keputusan yang bebas dari berbagai kepentingan apalagi kepentingan politik, misalnya ada kasus yang melibatkan pejabat neg di PTUN..and hakim harus memutuskan suatu keputusan berdasarkan hukum dan Per UU yang berlaku tapi sulit karena adanya tekanan2 politik dari atas.., sehinnga sering kali keputusannya malah memenangkan pejabat bukan rakyat... even skarang udah dibentuk Mahkamah Konstitusi untuk judicial review, tp tampaknya masih ada conflict of interest... memang sistem pengadilan di indo belum sistem Juror (spt di USA)..di indo keputusan hakim adalah berkekuatan hukum tetap.. selain itu banyak kasus cuma sampai pada penyelidikan dan penyidikan polisi, gak sampai ke kejaksaan, karena orang2 tertentu yang banyak duitnya or punya kekuasaan udah bribe police untuk close the case sehinnga gak sampe dikejaksaan sedangkan kejaksaan baru punya wewenang untuk mengajukan dakwaan berdasarkan BAP dari polisi... kasus kejahatan ekonomi such manipulasi pasar modal, insider trading, money laundring, kasus yang melibatkan foreign investment, cukup sulit untuk direveal..
"Ambon" <[EMAIL PROTECTED]> To: <Undisclosed-Recipient:;> Sent by: cc: [EMAIL PROTECTED] Subject: [ppiindia] Sistem Hukum: Keadilan dan Kepastian ups.com 05/12/2005 04:13 AM Please respond to ppiindia http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/5/12/o2.htm Kamis Wage, 12 Mei 2005 Dengan kekuasaan moral yang lebih besar dibanding kekuasaan lain, mestinya MA mampu meredam pengaruh atau dominasi dari kekuasaan luar atau lain. Pandangan yang tidak jauh berbeda dengan tiga lembaga penegak hukum lain. Masyarakat menilai lembaga Kejaksaan Agung masih ''jauh panggang dari api''. Bahkan, upaya Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh untuk ''mencuci bersih'' aparatnya mendapat tanggapan sinis dari anggota DPR: ''Ustad di kampung maling''. Sistem Hukum: Keadilan dan Kepastian Oleh Ngurah Karyadi PERJALANAN sistem hukum di negeri ini, demi mencapai keadilan dan kepastian hukum, tampaknya masih panjang dan berliku. Dapat dilihat dari terkatung-katungnya berbagai persoalan dan kasus hukum, baik kasus di masa lalu seperti penanganan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) Soeharto dan kroninya, ataupun yang masih hangat seperti kasus korupsi ''gotong-royong'' di segenap belahan negeri. Semua itu memperkuat anggapan bahwa penegakan supremasi hukum masih diliputi mendung. Kenyataan di atas dibarengi dengan minornya keyakinan publik dalam menyikapi citra aparat penegak hukum, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan pesidangan. Lebih jauh, dapat dilihat dari kian meningkatnya tindakan main hakim sendiri di kalangan masyarakat. Kondisi tersebut tampaknya dipengaruhi beberapa hal. Pertama, berkaitan dengan kemandirian para penegak hukum sendiri dalam memeriksa, mengadili ataupun pemberian bantuan hukum atas perkara-perkara yang sudah, sedang dan akan ditangani. Kedua, kemampuan mental para polisi, jaksa, hakim ataupun pengacara dalam menolak KKN. Ketiga, berkaitan dengan kemampuan dan kinerja para penegak hukum dalam penanganan berbagai permasalahan hukum. Dalam pandangan para ahli hukum, kemampuan dan kinerja para penegak hukum di negeri ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Mereka menilai kinerja para hakim, misalnya, masih tergantung pada kepentingan lain. Kepentingan-kepentingan kekuasaan lain atau luar yang demikian besar, baik bersifat ekonomis, politis, sosial-budaya ataupun anggapan bahwa kepentingan penegakan hukum itu sendiri sebagai hambatan. Terlihat jelas dan sudah menjadi rahasia umum, bahwa campur tangan pihak luar atau lain selalu dominan, yang justru menghambat jalannya proses penanganan kasus hukum. Sering kita saksikan dengan kasat mata, penanganan kasus hukum sarat dengan muatan praktik KKN, dalam segala bentuk dan manifestasinya. Berbagai praktik KKN tersebut sudah tentu memberi dampak pada kemandirian para penegak hukum dalam penanganan peristiwa atau kasus hukum. Ketidak-mandirian para penegak hukum sekaligus menghambat penegakan supremasi hukum, sebagaimana dicita-citakan kaum muda dalam gerakan reformasi. Mungkin hanya sebagian kecil dari kita yang berkeyakinan bahwa para penegak hukum sudah punya kemandirian dan bebas dari suap, ataupun bentuk KKN lainnya. Itu pun masih kita sebut ''oknum''. Penegakan hukum yang tidak mandiri dan tercemar berbagai kepentingan di luar hukum, mengakibatkan proses dan prosedur dalam memeriksa, mengadili atau memberikan bantuan hukum menjadi sangat lemah. Mungkin sebagian besar dari kita tidak puas dengan kinerja para penegak hukum dalam menangani perkara kriminalitas, yang hanya mampu menjerat kelas teri, sementara kakapnya bebas. Begitu juga dalam penanganan perkara terorisme dan politik. Hanya dalam penanganan kasus- kasus narkoba, kemampuan dan kinerja para penegak hukum mulai mampu mengabaikan tekanan pihak luar. Mungkin karena banyak dari anggota keluarga para penegak hukum terindikasi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba? Dominasi Pihak Luar Keadaan sebaliknya tampak dalam kemampuan dan kinerja para penegak hukum dalam penanganan kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dan KKN. Dalam penanganan perkara pelanggaran HAM, misalnya, tampak ketidakpuasan publik terhadap kinerja penegak hukum. Mereka umumnya menunjuk pada dominannya pihak luar atau kekuasaan lain. Tidak mengherankan jika berbagai kasus penculikan dan pembunuhan aktivis -- seperti Munir misalnya -- ataupun kasus-kasus penggusuran tidak pernah dapat dituntaskan. Keadaan yang hampir sama dapat disaksikan dalam penanganan kasus-kasus KKN, baik yang di masa lalu ataupun yang kian berkembang saat ini. Beratnya beban para penegak hukum dan lembaga peradilan umumnya, diperparah pula dengan kondisi di tubuh lembaga penegak hukum itu sendiri. Indikasi adanya praktik ''mafia'' di tubuh lembaga penegak hukum, yang dengan leluasa mempermainkan proses peradilan ataupun vonis hakim, menunjukkan betapa dahsyatnya KKN di tubuh sistem peradilan kita. Tidak heran jika dalam berbagai jajak pendapat publik, berkembang keyakinan bahwa lembaga peradilan belum bebas dari KKN dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ini sangat ironis, di tengah kian gencarnya langkah-langkah yang dilakukan. Berkembang anggapan di masyarakat bahwa jaringan mafia sudah merasuki semua komponen sistem penegakan hukum, dari polisi, pengacara, jaksa ataupun hakim. Bahkan, sampai di tingkat legislatif dan eksekutif, sejak undang-undang atau keputusan hukum dibuat. Sangat parah, kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan dan kinerja lembaga penegak hukum dalam membebaskan diri dari pengaruh, tekanan atau dominasi pihak luar atau lain dalam memutuskan perkara hukum itu sendiri. Dalam memandang kinerja Mahkamah Agung (MA), misalnya, berkembang anggapan bahwa kinerja di lembaga tersebut masih terpengaruh kekuasaan lain. Padahal, sebagai lembaga tertinggi -- sejajar dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif -- paling tidak MA mempunyai kekuasaan relatif lebih terhormat dalam sistem kekuasaan negara hukum konstitutional. Dengan kekuasaan moral yang lebih besar dibanding kekuasaan lain, mestinya MA mampu meredam pengaruh atau dominasi dari kekuasaan luar atau lain. Pandangan yang tidak jauh berbeda dengan tiga lembaga penegak hukum lain. Masyarakat menilai lembaga Kejaksaan Agung masih ''jauh panggang dari api''. Bahkan, upaya Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh untuk ''mencuci bersih'' aparatnya mendapat tanggapan sinis dari anggota DPR: ''Ustad di kampung maling''. Begitu juga dengan kinerja polisi dan pengacara. Bahkan, pencari keadilan mengakui bahwa sebagian besar ''oknum'' di kedua lembaga tersebut memberi andil besar dalam lingkaran mafia peradilan di negeri ini. Pemerintah pasca-Orde Baru sudah melakukan berbagai upaya, dorongan ataupun insentif dalam menjadikan lembaga penegak hukum lebih mandiri dan profesional, namun tampaknya momentum tersebut tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terkesan setengah-setengah, dan masih terkesan ketidaksiapan lembaga penegak hukum dalam menjalankan kemandiriannya. Para penegak hukum tampak masih belum bisa lepas dari budaya ''ketergantungan'' pada eksekutif. Orientasi kepentingan pemerintah, yang selama ini telah terkontaminasi di tubuh lembaga penegak hukum sangat sulit dihilangkan, mengakibatkan pembenahan dan penataan sistem hukum lebih terfokus pada kepentingan kekuasaan penguasa dan pengusaha. Tidak mengherankan jika keadilan dan kepastian hukum masih menjadi harapan. Mudah-mudahan tidak menjadi ratapan. Apabila kemandirian yang dibutuhkan lembaga penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum masih saja terhambat berbagai kepentingan kekuasaan negara ataupun pihak lain, sudah tentu sikap optimistis masyarakat luas seperti mengedepan dalam gerakan reformasi sulit diwujudkan. Sehingga, selama cermin penegakan hukum belum mampu menyentuh rasa keadilan masyarakat, maka kepastian hukum tidak lebih dari rumusan di atas kertas ahli hukum. Penegakan supremasi hukum akan terhenti ketika rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat sudah tidak ada lagi. Penulis, analis masalah-masalah sosialn aktivis NGO [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/