http://www.indomedia.com/bpost/052005/14/depan/utama1.htm
Hamid Bisa Dinonaktifkan Jakarta, BPost Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bebas memeriksa Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin terkait kasus dugaan korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan, Hamid bisa dinonaktifkan kalau statusnya ditetapkan menjadi tersangka. "KPK bebas untuk memeriksanya. Siapa pun tak ada yang kebal terhadap hukum. Tidak membedakan pejabat biasa, menteri, atau anggota KPU," kata Jusuf Kalla saat jumpa pers di istananya, Jumat (13/5). Wapres juga menegaskan, pemerintah akan menonaktifkan Hamid apabila mantan anggota KPU ini benar-benar statusnya menjadi tersangka dan prosesnya sudah dibawa ke pengadilan. "Siapa pun tersangka dalam tahap pengadilan akan dinonaktifkan dari jabatan dia," tegas Ketua Umum Partai Golkar ini. Namun demikian, jelasnya, sebelum KPK memberikan status tersangka kepada Hamid, maka Wapres akan berpegang pada praduga tidak bersalah. Dia akan tetap menganggap bahwa Menhuk dan HAM ini tidak bersalah, sebelum ada pembuktiannya. "Saya tetap berpegang kepada pengakuannya yang mengatakan tidak terlibat korupsi di KPU. Penjelasan Pak Hamid Awaluddin di media bahwa dia tak mengetahui dan tak terlibat dengan apa yang banyak disorot. Saya berpegang pada pengakuan tersebut," papar Kalla. Kalla menegaskan, dirinya menyerahkan penanganan masalah kasus dugaan korupsi ini kepada KPK untuk mengusut sampai tuntas, hingga menjadi contoh baik bagi KPU masa mendatang. Sebelumnya di DPR, Ketua KPK Taufikurrahman Ruki usai menerima hasil audit investigasi BPK mengenai anggaran logistik, Pemilu 2004 dan KPUD di gedung DPR/RI mengatakan, pernyataan Hamid bahwa dirinya pernah menerima uang honor dari sejumlah rekanan akan diteliti lebih dulu. "Apakah itu dibenarkan, saya sendiri tidak tahu sah atau tidak. Saya belum bisa menilai, karena harus dicari tahu dari mana nara sumbernya itu. Yang kedua, apakah ada aturan internal di KPU yang bisa menerima honor itu, tapi kalau di KPK sih memang tidak ada honor menghonor. (Honor) dari ceramah saja, tidak bisa diterima," tegas Taufikurrahman Ruki. Dia menegaskan pula, KPK segera melakukan konfirmasi kembali apakah ada rapat KPU yang memutuskan pemberian honor itu. Menurutnya, honor dikasihkan bila anggota KPU menjadi panitia kerja. Honor itu, imbuhnya, diberikan hanya untuk uang transportasi. Sebelumnya, Hamid Awaluddin menyatakan dirinya menerima uang yaitu honorarium yang dibayar sesuai dengan aturan KPU, seperti honor kelompok kerja (Pokja), sosialisasi pemilu atau penghitungan suara. Honor itu pun, jelasnya, tidak sampai ratusan juta rupiah. Lanjutkan Audit Sementara itu, Ketua KPK Taufikkurahman Ruki dan Ketua DPR Agung Laksono mendesak Ketua BPK Anwar Nasution melanjutkan audit investigasi terhadap 10 item pengadaan logistik pemilu di KPU yang dihentikan, setelah adanya penyitaan segala barang bukti di KPU. Keduanya sependapat bahwa tak alasan bagi BPK untuk tidak melaksanakan tugas yang diamanatkan konstitusi. Data yang disita KPK hanya catatan-catatan kecil tentang pemasukan dana pengeluaran uang di KPU, dalam arti tidak signifikan untuk dijadikan alasan untuk penghentian pemeriksaan. Seperti diketahui, Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan, audit distop karena terbentur pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. "Mana mungkin diteruskan kalau semua yang ada di KPU dan dokumen yang ada disegel oleh KPK," kata Anwar ketika itu. Menanggapi hal itu, Taufikurrahman Ruki mengatakan KPK akan memberi kelonggaran kepada BPK untuk melanjutkan audit investigasi kepada KPU. Pihaknya akan memfasilitasi agar pemeriksaan bisa dilakukan lagi untuk mempercepat prosesnya ke pengadilan. "KPK siap membantu mengaudit, bahkan siap memfasilitasi. Lagipula sejumlah catatan penting lainnya dari KPU belum disita KPK seperti data yang ada di komputer," ujar Ketua KPK Taufikkurahman Ruki usai pertemuan tertutup dengan Ketua DPR Agung Laksono berupa penyerahan hasil audit BPK dari DPR kepada KPK, di gedung Nusantara III DPR Jakarta, Jumat. Menjawab alasan BPK menghentikan audit karena suasana di KPU sudah kacau- balau, Ruki mengatakan akan membantu supaya keadaan kondusif. Namun, yang penting, audit investigasi terhadap 10 item barang kebutuhan pemilu di KPU harus tetap dilanjutkan. "Kalau dianggap perlu, orang-orang KPU yang kini ditahan pun bisa didatangkan untuk dimintai keterangan. Penegasan ini akan saya sampaikan supaya masyarakat tahu duduk persoalannya," tandasnya. Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono juga mendesak KPK membantu BPK di KPU agar pemeriksaan KPU dapat dilanjutkan. "Saya pikir tidak ada alasan pemeriksaan itu dihentikan. Tadi Pak Taufikkurahman bilang bahwa data yang dia sita hanya catatan kecil, bukan sesuatu yang signifikan dan beliau siap membantu BPK, jadi kurang apa lagi KPK," ujar Agung. Agung juga meminta supaya KPK mengumumkan nama-nama angota DPR yang menerima kucuran dana taktis KPU. Dengan diumumkan nama itu bisa memberikan efek jera. Mengenai teka-teki identitas staf Kantor KPU yang mengembalikan aliran dana sebesar Rp122 juta dari sejumlah rekanan pengadaan logistik Pemilu 2004, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Tumpak Hatorangan Panggabean mengungkapkan, orang yang mengembalikan dana tersebut adalah seorang staf KPU melalui Wakil kepala Biro Keuangan KPU M Dentjik. "Namun namanya masih dirahasiakan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya. Tumpak mengatakan, dikembalikannya dana tersebut semakin kuat dugaan adanya sindikat KKN di KPU. KPK akan menjadikan barang bukti itu sebagai entry point untuk menguak kasus korupsi KPU. Menurutnya, KPK menyambut baik kesadaran orang tersebut dalam mengembalikan dana yang pernah diterimanya. Kendati demikian, yang bersangkutan tetap diproses secara hukum. JBP/ewa/son [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> In low income neighborhoods, 84% do not own computers. At Network for Good, help bridge the Digital Divide! http://us.click.yahoo.com/HO7EnA/3MnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
