http://www.suarapembaruan.com/News/2005/06/02/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 

Pemantau Uni Eropa Akan Timbulkan Masalah 
JAKARTA - Hasil perundingan lanjutan delegasi Republik Indonesia dengan Gerakan 
Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, berimplikasi luas, Kehadiran 
pemantau dari Uni Eropa dinilai akan menimbulkan masalah. 

Guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia Sumaryo Suryokusumo 
mengatakan hal itu, Kamis (2/6), di Jakarta, mencermati perundingan lanjutan 
antara Indonesia dengan GAM yang berakhir Selasa lalu di Helsinki, Finlandia. 

Kekhawatiran serupa itu juga dilontarkan oleh anggota Komisi I DPR Djoko Susilo 
dari Fraksi Partai Amanat Nasional. 

DPR kecewa dengan perundingan tersebut, tutur Djoko, karena hasil yang 
disepakati tidak sesuai dengan keputusan bersama antara pemerintah dan DPR 
dalam rapat kerja beberapa waktu lalu. Keabsahan perundingan RI-GAM juga 
dipertanyakan, terutama menyangkut kredibilitas orang-orang yang terlibat dalam 
perundingan tersebut. 

Sumaryo mengingatkan, kesepahaman menghadirkan tim pemantau asing dalam hal ini 
dari Uni Eropa dan ASEAN untuk memantau pelaksanaan keputusan perundingan 
RI-GAM, akan menimbulkan implikasi yang sangat luas. "Status GAM bisa berubah 
dan itu sudah terbaca sejak perundingan berlangsung," ujarnya. 


Internasionalisasi 

Dalam perundingan, tuturnya, delegasi GAM datang dengan membawa atribut berupa 
bendera dan lagu kebangsaan sendiri, namun pihak Indonesia tidak memprotes sama 
sekali. "Ini sudah mengindikasikan bahwa masalah Aceh telah 
diinternasionalisasikan," tukasnya. 

Kalau masalah ini tidak diantisipasi dengan saksama, menurut dia, bukan tidak 
mungkin Aceh akan mengikuti Timor Timur, lepas dari pangkuan negara kesatuan 
Republik Indonesia. 

Kehadiran Uni Eropa sebagai tim monitor, sambungnya, juga sangat bermasalah 
karena UE - setelah melakukan pemantauan di lapangan - akan melaporkan hasil 
kerjanya ke Dewan Menteri Eropa. 

Dewan inilah yang kemudian menganalisa dan mengambil langkah-langkah 
selanjutnya. 

Mengenai tim pemantau dari ASEAN, Sumaryo mengaku tidak terlalu cemas karena 
bisa dikendali. Walau demikian, internvensi negara-negara ASEAN dalam masalah 
internal salah satu negara anggotanya juga tidak tepat dan bertentangan dengan 
komunike politik yang telah disepakati. 



Dia menambahkan, keabsahan perundingan RI-GAM juga layak dipertanyakan. 

"Pertanyaan itu adalah apakah tindakan Swedia sah menurut hukum internasional 
yang membiarkan warga negaranya melakukan konspirasi dan perjanjian dengan satu 
kelompok atau gerakan untuk melakukan perlawanan senjata terhadap pemerintahan 
RI yang sah dengan tujuan memisahkan diri?" ucap Sumaryo. 

Begitu pula Djojo mengatakan, hasil kesepahaman RI-GAM layak dipertanyakan dari 
sisi Indonesia, karena delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM 
Hamid Awaluddin tidak dalam posisi mengambil keputusan. 

"Keputusan itu diambil oleh otoritas yang tertinggi. Sehingga kami dari DPR 
mempertanyakan kapasi- tas Hamid Awaluddin," ujarnya. 

Sumaryo mengingatkan, masalah Aceh adalah persoalan dalam negeri dan tidak 
harus diangkat ke dunia internasional. Lagi pula, GAM itu bukan entitas negara. 

Mediasi yang diminta beberapa pihak hanya bisa dilakukan dalam konteks 
perjuangan rakyat pembebasan nasional, seperti yang terjadi di Palestina, dan 
bukan untuk separatisme. 

"Separatisme adalah masalah dalam negeri yang harus diselesaikan oleh 
pemerintah sendiri tanpa campur tangan pihak asing manapun. Berbagai tawaran 
dialog yang diminta pihak asing harus ditolak karena hanya memperkeruh suasana 
dalam negeri," tegasnya. 

Djoko menambahkan, keterlibatan pihak asing, dalam hal ini Uni Eropa sudah 
menjadi fakta yang tidak terbantahkan lagi, bahwa kasus Aceh sudah 
diinternasionalisasikan. 

Fakta lain, biaya perundingan yang dimediasi oleh Crisis Management Inisiative 
(CMI) pimpinan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dikeluarkan oleh Uni 
Eropa melalui dana Rapid Mechanism Respons. 

Dana itu, lanjutnya, hanya mungkin dan bisa dicairkan dalam dua kondisi, yakni 
akibat krisis politik atau bencana alam. 

"Masalah Aceh adalah bagian dari krisis politik sehingga UE berkewajiban 
mengeluarkan anggaran untuk menyelesaikan masalah politik tersebut," katanya. 
(L-8) 


Last modified: 2/6/05 

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Does he tell you he loves you when he's hitting you?
Abuse. Narrated by Halle Berry.
http://us.click.yahoo.com/aFQ_rC/isnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke