http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/04/opini/1793928.htm
Korupsi, Sama dengan "Corrupted?" Oleh BS Mardiatmadja TAK terduga, sejumlah orang terhormat diseret sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Kita dapat melihat orangnya, lembaganya, pranatanya, dan masyarakatnya. Setiap orang dapat tergoda berdosa, juga melakukan korupsi. Maka kejahatan dilukiskan dalam pribadi setan. Ada latihan rohani untuk menguatkan orang kalau setan datang. Segi ini bukan satu-satunya, namun sungguh nyata. Cara pandang ini bermasalah jika korupsi hanya dilihat sebagai buah kelemahan rohani, dan cukup diobati dengan doa saja. Kaitan orang dengan agama rupanya tidak berbanding lurus dengan kekebalan terhadap godaan korupsi. Banyak orang dari melampaui agama berpadu dalam lembaga netral untuk menyelesaikan masalah itu. Pada masa Hindia Belanda, di sekitar perang kemerdekaan, pada zaman Soekarno dan Soeharto, kita menyaksikan gejala serupa. Kian disadari, pemberantasan korupsi harus ditangani bersama melalui aneka lembaga lintas agama. Kecederungan ini menaikkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat di mata rakyat. Orang terhenyak, saat di kalangan mereka ditemukan beberapa noda. Orang mencaci maki lembaga swadaya. KITA sering lupa, lembaga (apa pun) bukanlah "Dewa yang tak mungkin salah". Kita alpa, lembaga apa pun diisi manusia, dengan segala kecenderungannya. Kelemahan pribadi harus dikuatkan oleh kelembagaan, tetapi kelembagaan tidak otomatis membersihkan manusia. Kedua sayap itu perlu terus dicermati. Pencermatan lembaga dilakukan dengan banyak cara, antara lain dengan menciptakan pranata yang tepat guna, misalnya, dengan Undang-Undang Yayasan dan sebagainya. Agar lebih berdaya guna, pranata ini biasanya disusun oleh lembaga legislatif dan eksekutif negara; dikontrol lembaga yudikatif. Namun, lembaga-lembaga itu sering terkena virus korupsi juga. Pengakuan itu sama sekali tidak merendahkan nilai lembaga itu, tetapi malah meningkatkan makna publiknya. Sekian banyak anggota lembaga legislatif dan adanya anggota lembaga eksekutif dan yudikatif serta lembaga yang menjaga pranata kita, perlu selalu dikritisi untuk setia pada pelayanan masyarakat. Penyelenggaraan pemilihan dan pelayanan publik sudah korup kalau memelihara kehadiran puluhan orang korup dalam dirinya. Sebab, korupsi menyerupai kanker dalam tubuh: merusak, meskipun secara persentase kelihatan kecil. Kanker itu kian berbahaya jika kena pada organ tubuh publik yang kian "menentukan kebijakan" (seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Kalau seseorang menderita kanker otak atau kelenjar getah bening, kita tahu, sulit disembuhkan, kecuali dengan mukjizat atau operasi. Dalam operasi, organ itu dirobek untuk diambil jaringan jahatnya atau bahkan diganti dengan yang serupa kompetensinya dari luar tubuh itu. Operasi ini perlu segera dilakukan jika stadiumnya sudah jauh. Kanker "tubuh publik", yaitu korupsi di negara ini, didiagnosis sebagai sudah dalam stadium amat lanjut. Diperlukan operasi radikal. Kita tidak dapat memandang korupsi hanya sebagai soal hilangnya uang di KPU, politik uang, atau dagang uang di perguruan, dan sebagainya. Korupsi memang mencolok jika jumlah uang yang diselewengkan besar. Sama dengan kanker kulit atau kanker mata. Namun, korupsi berasal dari kata corruptio yang artinya tidak hanya 'penyelewengan uang', tetapi juga 'remuk', 'hancur dari dalam', 'runtuh' (seperti runtuhnya gedung karena pilar-pilarnya keropos dan temboknya hilang-daya). Terselewengkannya uang tidak cukup dilihat sebagai tidak berfungsinya pengawasan. KORUPSI adalah tanda bahwa lembaga yang dipercaya, pranata yang diyakini, orang yang dijunjung tinggi (dengan sekian banyak jam fit and proper test) itu ternyata tidak trustworthy. Padahal, trust dan credibility adalah darah seluruh komunikasi dan kerja sama publik. Yang korup bukan lagi oknum A atau si B, lembaga P atau Q, pranata X atau Z; yang korup adalah seluruh masyarakat. Kita tidak bicara lagi tentang kanker hati atau jantung, tetapi "orang itu kena kanker", negara ini korup. Kita perlu ingat terus, diperlukan uang-lebih untuk parkir, uang-lebih untuk mengurus KTP, uang-lebih bila ditilang di jalan, dan uang-lebih untuk mengurus masuknya paket buku dari luar negeri. Namun, itu belum apa-apa. Apalagi, mengapa orang-orang kecil itu tidak boleh meminta uang-lebih jika mereka juga harus membayar uang-lebih untuk IMB, untuk izin usaha, atau membayar pajak. Mengapa pula PNS kecil tidak boleh meminta uang-lebih jika diperlukan uang-lebih untuk menghasilkan UU dan untuk penegakan keadilan? "Masyarakat kita sakit berat korupsi?" Kerap kali komputer kita tidak jalan karena disebutkan "dalam software ada yang corrupted". Sampai tingkat tertentu komputer kelihatannya masih jalan. Tetapi, software tertentu sudah tidak jalan sebagaimana diharapkan. Kita si end-user ternyata sama sekali tidak mampu menangani komputer kita; harus tahu diri untuk menyerahkannya kepada yang lebih ahli. Negara ini kelihatannya masih jalan, artinya ada lalu lintas, ada jual beli barang konsumsi, ada hiburan sana sini, tetapi tidak memberi rasa aman dalam berlalu lintas, tidak menciptakan rasa tenang dalam jual beli barang yang belum tentu asli-tidaknya, urusan kita tidak dibela ketika ada teroris menyalak, tidak ditolong ketika suami dibunuh tanpa sebab jelas, tidak dicarikan penanggung jawabnya tatkala anak-anak ditembaki di Trisakti dan Semanggi meski sudah lewat bertahun-tahun. NEGARA ini sudah corrupted lahir-batin; tanpa penanggung jawabnya merasakan sense of urgency. Misalnya, jika benar tayangan bahwa Presiden sudah lima kali mengatakan agar sinyalemen teror ditangani, tetapi yang bersangkutan tidak bertindak sehingga ternyata sungguh terjadi ledakan bom, maka darah 21 rakyat kecil itu tanda bahwa komunikasi dalam kabinet kita bernoda dan karena itu memang corrupted. Jadi negara kita memang corrupted sampai ke tingkat yang tertinggi. Untung, kita masih mempunyai rakyat dan masyarakat luas. Kita melihat, negara (apalagi pejabat negara) tidak dapat diidentikkan dengan rakyat dan masyarakat. Rakyat dan masyarakat masih memiliki "rasa keadilan" dan "rasa kesetiaan" serta kedaulatan yang dapat mengatasi tubuh publik yang corrupted ini. Media dan paguyuban rakyat adalah harapan terakhir rakyat jelata untuk menyelamatkan tubuh publik ini. Pada masa krisis ekonomi sudah terbukti, ekonomi rakyat menyelamatkan bangsa ini; dalam krisis korupsi ini, rakyat pasti akan menyelamatkan bangsa ini. Tidak cukup lagi kesalehan atau keterikatan pada lembaga dan tradisi kultural tertentu. Kita memerlukan orang-orang yang bersih luar dalam dan pranata yang menjaga semua itu untuk segera bertindak. BS Mardiatmadja Pendidik; Pengamat Sosial Kemasyarakatan [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Has someone you know been affected by illness or disease? Network for Good is THE place to support health awareness efforts! http://us.click.yahoo.com/OCfFmA/UOnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
