http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/6/6/b1.htm
Dari Warung lobal Interaktif Bali Post KPK jangan hanya ''Ngetarang Dogen'' -- Kerja Profesional, Kasus Korupsi jangan Diulur-ulur Harapan besar masyarakat agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sungguh-sungguh terus membubung. Menurut Ketua KPK Taufiqurachman Ruki, S.H. usai supervisi dan koordinasi dengan jajaran kepolisian dan kejaksaan se-Bali, Jumat (3/6) lalu, di Bali, lembaga ini sudah mengantongi 60 kasus korupsi. Namun, setelah diteliti ternyata hanya 10 kasus yang memenuhi unsur tindak pidana. Karena sudah mengantongi kasus, diharapkan agar berbagai kasus korupsi yang ada jangan diulur-ulur sampai berbulan-bulan. KPK agar secepatnya mengambil tindakan terhadap instansi tersebut. Demikian juga di luar instansi tersebut, misalnya masalah dana purnabakti yang 3-4 bulan lalu ramai dibicarakan. Diharapkan ke depan, KPK, jajaran kejaksaan jangan seperti hangat-hangat tahi ayam atau istilah Balinya hanya ngetarang dogen atau hanya menuding ada korupsi. Bekerjalah yang profesional, jangan hanya menghibur masyarakat sehingga bekerja ibarat memakai topeng. Diharapkan agar KPK menyelesaikan masalah dari yang paling kecil hingga paling besar. Demikian antara lain opini masyarakat lewat acara Warung Global, Sabtu (4/6) lalu. Acara ini disiarkan langsung Radio Global 96,5 FM dan dipancarluaskan oleh Radio Genta Swara Sakti Bali dan Radio Singaraja FM. Berikut rangkuman selengkapnya. Sentana di Blakiuh berharap KPK tidak bekerja seperti robot. Diharapkan kerja yang profesional, jangan bekerja hanya menghibur masyarakat sehingga bekerja ibarat memakai topeng. Diharapkan agar KPK menyelesaikan masalah dari yang paling kecil hingga paling besar. Sementara itu, Lintang di Gianyar mengharapkan agar berbagai kasus korupsi yang ada jangan diulur-ulur sampai berbulan-bulan. Jika itu benar KPK agar secepatnya mengambil tindakan terhadap instansi tersebut. Demikian juga di luar instansi, misalnya masalah dana purnabakti yang 3-4 bulan lalu ramai dibicarakan. Diharapkan ke depan, KPK, jajaran kejaksaan jangan seperti hangat-hangat tahi ayam atau istilah Balinya hanya ngetarang dogen. Kadek Mako meyakini mereka (KPK) sepertinya kebingungan harus memulainya dari mana, karena tuntutan masyarakat untuk menyelesaikan kasus korupsi begitu besar. Kasus-kasus yang mereka ungkapkan belum sampai ke pengadilan, masih dalam tahap pemeriksaan, barang bukti disita dan lain-lain. Kapan mulai disidangkan? Kepastian hukumnya yang tidak ada. Wijaya di Sanur mengumpamakan korupsi sudah ibarat sayur dan garam, jika tidak ada korupsi maka tidak ada pemerintahan. Bila kita lihat kasus-kasus korupsi di Bali sepertinya saling menutupi, dan mereka yang diduga terlibat sampai saat ini bebas. Bagaimana korupsi tidak membudaya di Bali atau di Indonesia. Kalau selama menggunakan money politics akan melahirkan pemerintahan yang korup selama itu pun akan ada korupsi. Karena korupsi itu adalah lazim, tetapi kalau bisa dikurangi. Kalau ingin mengurangi korupsi kita harus mengurangi politik uang karena money politics sudah pasti melahirkan pemerintahan yang korup tidak lebih dan tidak jauh dari itu. Panji di Kuta menilai, melihat kasus yang mengendap sangat jelas bahwa pemberlakuan hukum di Indonesia antara masyarakat dengan pejabat sangat berbeda. Hal lain yang menyebabkan kasus tersebut lambat karena banyaknya lembaga, sehingga antara satu lembaga dengan lembaga lainnya saling menunggu. Ngurah Kadek di Seririt menyatakan bahwa 10 kasus lain tersebut bukan korupsi, jadi tidak merugikan negara atau bukan penyelewengan keuangan negara. Memang KPK tidak berhak untuk itu. Kita harus sesuikan dengan jalur hukumnya. Kompyang Lombok mengakui bahwa menyelesaikan kasus korupsi memang berat, lebih gampang menindak pencuri ayam. Semasih prosedur berbelat-belit maka korupsi akan tetap merajalela. Kalau bisa praduga tidak bersalah dihilangkan saja, kalau ada indikasi langsung dibawa ke rutan. Dogler di Gianyar awalnya merasa sangat gembira KPK datang ke Bali. Rupanya KPK hanya melakukan supervisi agar dilanjutkan oleh jajaran hukum. Ini adalah jeweran. Sudira di Gianyar malah mempertanyakan kasus-kasus kecil misalnya para penjudi kecil-kecil yang sangat gampang dijebloskan ke penjara, sementara koruptor tidak dijebloskan. Sebagai masyarakat kecil Sudira mengharapkan kepada aparat penegak hukum agar bertindak adil. Sementara itu Ireng di Bajera Tabanan mengumpamakan hukum Indonesia seperti sarang kekawa, kalau nyamuk yang datang bisa ditangkap, sementara kalau beduda yang datang sarang tersebut berlubang. Sebagai masyarakat Bali dia mengharapkan jangan hanya diberi harapan-harapan saja, kita mau melihat hasilnya. Putu Suarjaya di Singaraja menyatakan bahwa KPK menghadapi kendala-kendala jika mengambil alih kasus yang ditangani Kejati Bali. Ternyata dalam penanganan kasus korupsi ada sub-sub penanganan. Apa sih maunya pemerintah? Karena sebelum SBY-Kalla terpilih, kita ingat betul mereka punya komitmen yang sangat kuat saat kampanye untuk memberantas korupsi. Kalau akhirnya ada kendala-kendala yang disebabkan oleh perizinan untuk memeriksa orang-orang yang terindikasi korupsi. Dalam hal ini izin yang didapatkan penegak hukum, KPK dan pengadilan. Menurut Putu, kemauan pemerintah sebelum dengan sesudah menjabat kontradiktif sekali. Harapan masyarakat pemerintah memberikan kemudahan semudah-mudahnya kepada penegak hukum untuk memeriksa siapa pun dia, baik itu menteri, presiden, DPR, berikanlah kemudahan dalam hal hukum itu. Kalau seperti sekarang ini saya kira kasus-kasus korupsi tidak akan selesai walaupun disediakan lembaga-lembaga seperti KPK dan lainnya. Diharapkan kepada pemerintah agar mempermudah mengeluarkan izin. Agung Adnyana di Sanur menyatakan kalau baru hanya dikantongi, mungkin itu tidak pedoman. Apakah hanya itu, apakah berangkat dari laporan, apakah tidak mengembangkan? Dari 60 kasus ada pembagian tugas Kejati, Kejari. Sebaiknya lembaga tidak usah dibentuk agar tidak terjadi tumpang tindih. Tentunya punya satu kiat dalam hal ini penyidik, penuntut, yang menetapkan hukum dan juga pengacara. * panca [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> In low income neighborhoods, 84% do not own computers. At Network for Good, help bridge the Digital Divide! http://us.click.yahoo.com/HO7EnA/3MnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
