REPUBLIKA
Kamis, 09 Juni 2005
Korupsi di Bank Syariah?
Zainulbahar Noor
Komisaris dan Mantan Direktur Utama Bank Muamalat
Artikel Mungkinkah Ada Korupsi di Bank Syariah? di Republika, pada 25 Mei 2005
cukup menarik untuk disimak. Tidak saja karena artikel tersebut ditulis oleh
seorang peneliti Bank Indonesia (BI), Dhani Gunawan Idat, tetapi juga dapat
ditarik benang hijaunya dengan tulisan anggota Dewan Syariah Nasional (DSN)
MUI, Ikhwan A Basri, berjudul Dicari Eksekutif Muslim yang Kafah dan Dampak
Negatif SDM Konvensional Mengemudikan LKS. (Republika 24 dan 26 Maret 2005).
Menurut hemat penulis, otoritas perbankan telah memberi loop hole bagi
kemungkinan terjadinya hal tersebut. BI telah mengamini pemikiran (yang mungkin
bersumber dari Ikatan Akuntan Indonesia dan diajukan ke Dewan Syariah
Nasional/DSN) untuk mengubah aturan pembukuan transaksi pendapatan Bank Syariah
yang telah pernah baku dari cash basis ke accrual basis. Saudara Dhani dan
Ikhwan kita anjurkan untuk menguraikan latar belakang pemikiran dan sebagainya
hingga diberlakukannya ketentuan di dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah
Indonesia (PAPSI) 2003 yang mewajibkan Bank Syariah menyatakan pendapatan yang
akan ditagih menjadi pendapatan riil di dalam laporan neraca dan laba ruginya.
Jauh sebelum ketentuan ini diberlakukan, sejak tutup buku bulan pertamanya 31
Mei 1992 hingga ke 2002, Bank Muamalat secara konsisten melaksanakan aturan
pembukuan pendapatan dengan metoda cash basis. Laporan tutup buku tersebut
tetap saja menunjukkan tingkat laba tergolong tinggi bahkan dibandingkan dengan
bank konvensional pada papan yang sama (kecuali periode krisis yang dimulai
1997 dan baru teratasi pada tutup buku 2003) meskipun tanpa meng-accrue
pendapatan dalam pembukuannya. Tanpa menerapkan metoda accrual basis dalam
pembukuan pendapatan tersebut, Bank Muamalat dan bank syariah lainnya berjalan
dan dapat bersaing dengan bank konvensional dalam prestasi finansial akhir
tahunnya.
Sulap
Adanya loop hole yang telah diabsahkan tersebut akan merangsang dan mengarah
pada korupsi. Hal ini dimulai dalam bentuk pempublikasian neraca dan laba rugi
akhir tahun yang bersifat window dressing. Kita mengetahui betapa banyaknya
bank-bank yang menggelembungkan angka total pendapatan akhir tahun dengan
maksud untuk menggelembungkan angka tingkat laba melalui perlipatgandaan angka
pendapatan, laba, dengan mengkredit pos pendapatan dari pendebetan pendapatan
yang akan diterima (Interest Earned Not Collected/IENC). Cara ini dilakukan
dalam upaya meyakinkan masyarakat bahwa bank bersangkutan menguntungkan, untuk
menarik dana masyarakat lebih banyak dan maksud-maksud lainnya, antara lain
mengarah pada tindakan kriminal dalam keuangan bank.
Bahkan, metoda accrual basis dapat disalahterapkan untuk menyulap bank yang
tadinya merugi menjadi bank yang untung. Korupsi apa yang terjadi dalam hal
ini? Pada peringkat awal adalah tindakan korupsi dalam pengertian universal
yaitu cacat moral dalam ''memalsukan'' angka dalam jumlah yang tidak
sebenarnya, melaksanakan perbuatan yang tidak wajar, sebuah perusakan
integritas dan kebajiban (lihat tulisan Muladi, Kompas, Rabu 25 Mei 2005, hlm.
43). Pada peringkat berikutnya, akan terjadi pengkorupsian dalam arti pemalsuan
angka-angka neraca dan laba rugi yang semakin melebar dan membengkak sehingga
membangkrutkan bank atau perusahaan terkait. Kejadian yang menyimpang ini kerap
baru diketahui secara mendadak sementara publik telah terninabobok oleh
prestasi finansial yang semu tersebut.
Dengan menaruh hormat pada mereka yang mengusulkan perubahan metoda cash basis
ke accrual basis tersebut, penulis sangat menganjurkan agar ide yang barangkali
pernah dianggap ''brilliant'' ini ditarik mundur. Kembalikan metoda cash basis
dalam pengakuan dan pembukuan pendapatan di bank syariah dengan mengoreksi
materi isi PAPSI 2003. Hanya satu pengecualian yang dapat penulis terima untuk
meneruskan metoda accrual basis dalam hal tersebut, yaitu apabila benar ada
nash yang kuat, ketentuan-ketentuan syariah yang kuat yang memutlakkan
pembukuan pendapatan wajib dilakukan dengan accrual basis.
Apabila pandangan syariah dalam pembukuan pendapatan dengan accrual basis dan
cash basis dan kedua-duanya masih dalam area abu-abu (seperti misalnya
terbelahnya pendapat para ulama yang sebagian menyebut bunga adalah riba dan
haram, sebagian merumuskan halal dan sebagian merumuskan subhat), ketentuan
PAPSI dalam pembukuan pendapatan di bank syariah harus dikembalikan ke metoda
cash basis. Bank Muamalat mengadopsi metoda cash basis itu dari prosedur
pembukuan Bank Islam Malaysia Berhad dimulai sejak awal pengoperasian. Dalam
kenyataannya pembukuan pendapatan dengan metoda ini diterapkan oleh hampir
seluruh bank Islam di dunia. Pada setiap akhir bulan dan pada akhir tahun
ketika sebuah bank syariah menutup buku, yang muncul pada angka-angka tersebut
adalah total pendapatan yang sungguh-sungguh nyata-nyata diterima oleh bank
tersebut, bukan angka yang belum diterima secara nyata tetapi masih akan
ditagihkan pada bulan berikutnya (accrued income). Dalam metoda pembukuan cash
basis ini, angka rugi laba tutup buku akhir bulan dari bank syariah akan sangat
berfluktuasi. Metoda cash basis memaksa account officer bank syariah untuk
dengan gigih dan kerja sama baik dengan nasabah pembiayaannya untuk
terlaksananya transaksi pembayaran angsuran dan bagi hasil (margin) tepat pada
waktunya (tidak melalui transisi membukukan kewajiban nasabah tersebut dalam
pos piutang). Adanya ''keadaan yang memaksa'' ini merupakan sebuah kelebihan
lain di sisi bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional, dan sangat
membantu sebagai a built in control system dalam metode pembukuan perbankan.
Sebelum dikeluarkannya PAPSI 2003 (bahkan hingga sekarang), penulis tetap saja
mengatakan bahwa pembukuan pendapatan dengan metoda cash basis merupakan salah
satu kekuatan bank-bank syariah yang harus tetap dipertahankan. Metoda ini
merupakan pembukuan yang sangat transparan dan prudent, persis mengikuti
kenyataan, dan dapat digolongkan sebagai bagian dari pelaksanaan prudential
banking system. Atas dasar pandangan ini, mengapa kemudian metoda accrual basis
dipaksanakan dalam pembukuan pendapatan bank syariah?
Penetapan pelaksanaan accrual basis di bank syariah tersebut, dari sudut
pandang tertentu bertolak belakang dengan konsep bagi hasil (profit/revenue
sharing) yang mengharamkan Bunga. Bunga adalah pengenaan beban atau pemberian
imbalan atau penggandaan yang dilaksanakan atas dasar kepastian, yaitu sebuah
dasar kepastian terhadap sesuatu yang sesungguhnya belum tentu terjadi. Di area
ini terletak perbedaan yang menyolok antara bank syariah dan bank konensonal.
Bunga deposito bank konvensional sebesar 6 per tahun diperhitungkan dari angka
pasti nilai deposito tersebut per jangka waktu yang disepakati. Apabila nilai
deposito tersebut Rp 100 juta berjangka waktu 6 bulan, secara pasti deposan
mendapatkan bunga setiap bulannya 6 persen x Rp 100 juta : 12 = Rp 500 ribu.
Bukan persoalan apakah bank konvensional bersangkutan akan dapat beroperasi
secara menguntungkan atau gagal dalam menjalankan usahanya. Di bank syariah
tidak akan pernah diketahui secara pasti berapa imbalan bagi hasill yang akan
diterima oleh seorang deposan. Yang pasti diketahuinya adalah kontrak yang
telah ditandatangani atas nisbah bagi hasil 50:50, yaitu 50 persen dari
pendapatan yang dihasilkan bank dari dana Rp. 100 juta adalah merupakan
bagiannya. Bank syariah hanya akan memberi imbalan pendapatan deposan sebatas
yang dapat diperolehnya yang dapat dalam jumlah besar atau jumlah kecil, tidak
memberatkan dirinya, 50 persen dari sesuatu yang tidak pasti.
Hanya Allah SWT yang memiliki kepastian, seperti firman-Nya di dalam Surat
Luqman 34, ''Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang
akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi
mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tapi Maha Mengenal''.
Dalam metoda accrual basis sesuatu yang tidak pasti akan dapat diterima, berupa
piutang yang telah dibukukan sebagai pendapatan yang telah diakui sebagai
pendapatan, yang tidak sejalan atau bertolak belakang dengan cara pandang
tersebut di atas.
Pandangan ini akan dapat menuai komentar, bahwa apabila demikian halnya, bank
syariah pun harus menerapkan metoda cash basis di sisi pembukuan pos-pos biaya.
Menurut pandangan penulis, metoda accrual basis atas pos-pos biaya dapat
dilaksanakan di bank syariah, oleh karena pos-pos biaya yang di-accrue adalah
yang ''mengandung kepastian'' dalam penagihannya, yaitu suatu jumlah yang
memang telah diketahui kisaran angka pembayarannya dan pasti akan ditagih,
seperti misalnya biaya listrik, telepon, atau sejenisnya.
SDI dan bank syariah
Tindak korupsi di sebuah lembaga usaha dilakukan oleh manusia-manusia yang
mengoperasikannya. Agar operator tersebut berjalan di jalan yang lurus, harus
ditetapkan parameter yang boleh atau dapat mereka lakukan atau tidak lakukan.
Memiliki eksekutif Muslim yang kafah adalah impian Saudara Ikwan dan kita
bersama. Tapi, kafah saja tidaklah cukup bila tidak dibarengi dengan sistem dan
prosedur yang sangat kuat dan lengkap dengan loop hole yang sangat diminimalkan
(mendekati nol) terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan termasuk terhadap
korupsi.
Kekurangaan sumber daya insani (SDI) di bidang perbankan syariah menyebabkan
dampak negatif, seperti disebutkan Saudara Ikhwan dalam tulisannya. It goes
without saying. Memang akan demikianlah yang terjadi. Demikian pula dengan
ketercemaran oleh budaya bunga pada sosok SDI konvensional yang ikut
mengoperasikan bank syariah. Semua ini akan tidak terjadi bila sistem dan
prosedur di sebuah bank syariah demikian lengkap dan dengan penerapan penuh
serta sangat konsisten. Staff-wrong-doings, fraud, tindakan kriminal dan
korupsi terjadi di bank manapun apabila bank tersebut tidak dioperasikan atas
landasan Standard Operating Procedures (SOP) yang lengkap dan kuat teruji.
Kelemahan di bank-bank domestik pada khususnya adalah dalam hal tidak lengkap
dan sempurnanya sistim dan prosedur, demikian pun dalam penerapan dan
pelaksanaan audit dan kontrolnya. Bukanlah soal yang sangat besar apabila bank
syariah dijalankan oleh eksekutif Muslim yang berasal dari bank konvensional,
sepanjang sistem dan prosedur lengkap dan diterapkan secara konsisten, terutama
yang menyangkut pengoperasian dan produk-produk syariah.
Menurut hemat penulis, MUI, DSN, BI, bank-bank syariah dan lembaga-lembaga
pendidikan yang diwakili oleh orang-orang atau badan-badan yang tepat harus
duduk bersama menata ulang kurikulum dan silabus dalam pengajaran ekonomi dan
perbankan Islam mulai dari tingkat SD hingga ke tingkat perguruan tinggi. Saat
ini telah banyak lembaga pendidikan yang menyusun dan menerapkan kurikulum dan
silabus dalam ekonomi dan perbankan Islam, termasuk dalam Program S2 dan S3.
Diperlukan waktu untuk bisa dicapai standardisasi dalam hal ini, namun harus
ada yang mengambil inisiatif untuk hal-hal tersebut di atas. Salah satu target
penting dalam pelaksanaan pendidikan dan program pelatihan dalam hal-hal
tersebut adalah untuk dapat menghasilkan bankir Islam yang sangat peka pada
sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram, yang juga akan memungkinkan
tercapainya zero-defect dalam hal-hal korupsi di dunia perbankan Islam.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
