http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=111495
BP Migas akan Cari Operator Kilang Arun dan Bontang
Jumat, 10 Juni 2005
JAKARTA (Suara Karya): Badan Pelaksana Hulu Migas (BP Migas) segera
mencari operator kilang, bila pemerintah benar-benar menyerahkan penanganan
kilang gas alam cair (LNG) Arun (Aceh) dan Bontang (Kaltim) kepada BP Migas.
Demikian dikatakan Kepala BP Migas, Kardaya Warnika, dalam percakapan dengan
Suara Karya, di gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin.
Pemerintah, menurut Kardaya, memang mempunyai wewenang dan
bertanggung jawab untuk menentukan kepada siapa kilang LNG Arun dan Bontang
akan diserahkan. BP Migas, katanya, siap saja bila memang ditunjuk. Selaku
badan hukum milik negara (BUMN) yang tidak boleh berbisnis, maka BP Migas akan
mencari operator kilang untuk menanganinya.
LNG Arun dan Bontang yang memiliki aset senilai Rp 29 triliun itu
awalnya dibangun oleh konsorsium PSC (production sharing contract) yang terdiri
dari para buyers serta sejumlah pihak lainnya. Kedua kilang tersebut kemudian
menjadi milik pemerintah setelah bagi hasil pemerintah pada produksi LNG
dipotong dan diserahkan kepada pembangun awal konsorsium tersebut.
"Karena itu kuncinya ada di pemerintah. Sementara BP Migas bukan
penentu siapa yang bakal diserahi kilang ini," kata mantan staf ahli menteri
ESDM itu, mengomentari soal pengalihan pengelolaan kedua kilang itu ke pihak
lain, setelah diambil-alih dari Pertamina.
Bila kedua LNG itu benar-benar diserahkan menjadi aset BP Migas,
kata Kardaya, maka pihaknya akan memilih operator yang betul-betul memiliki
kemampuan baik. Sebab, BP Migas sendiri sesuai undang-undang tidak boleh
mengoperasikan kilang. "Tetapi bila kenyataaannya nanti kedua LNG itu
dioperasikan oleh Pertamina sebagai operator, tidak masalah. Karena Pertamina
juga mempunyai pengalaman dan kinerja yang bagus," katanya.
Pengamat migas Kurtubi yang dihubungi dalam kesempatan terpisah,
justru berpendapat alangkah baik dan efisen bila aset kedua kilang itu
diserahkan kepada Pertamina. Artinya tidak hanya sebagai operator, tetapi
sebagai pengelola penuh, karena akan sejalan dengan fungsi Pertamina sebagai
produsen.
Keinginan pihak-pihak tertentu agar dibentuk perusahaan baru yang
akan diserahi tugas mengelola kilang, menurut Kurtubi, jelas merupakan sikap
yang menginginkan terjadinya pemborosan di sektor pengelolaan energi nasional.
"Pertamina itu sudah merupakan perusahaan yang berpengalaman, kenapa mesti
dibentuk perusahaan baru sebagai pengelola kilang. Secara logis ini akan
dilihat aneh, wong sudah ada pengelola berpengalaman malah cari yang belum
ada," ujarnya.
Berdasarkan data terbaru, saat ini pinjaman pemerintah untuk
pembangunan kilang LNG Arun telah lunas, dan untuk kilang LNG Badak (Bontang)
juga telah lunas pada train A hingga F. Sedangkan untuk train G dan H dalam
beberapa tahun ke depan juga bakal lunas. Semua pinjaman dana untuk pembangunan
kedua LNG itu dijamin pembayarannya dari hasil penjualan LNG dengan kontrak
sebagai jaminannya.
Menurut anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto, pembayarannya
sendiri dilaksanakan melalui Trustee Borrowing Scheme (TBS), sehingga dalam hal
ini PSC tidak memasukkan modal sama sekali dalam pembangunan kilang karena
jaminan pemerintah dari pemotongan bagi hasil gasnya.
Karena itu, katanya, agar Pertamina bisa menggapai pertumbuhan, di
samping Pertamina sebagai penjual dengan memperoleh fee dari pemerintah, maka
perlu dibuatkan langkah-langkah kesepakatan antara pemegang saham (diwakili
Menneg BUMN-red) dengan manajemen Pertamina. Kesepakatan tersebut, kata Dito
menyangkut kalkulasi Return on Asset (RoA), yaitu RoA atas kilang LNG yang
tidak dihitung atau bukan merupakan bagian dari kinerja Pertamina.
Sebelumnya Direktur Keuangan Pertamina Alfred Rohimone mengatakan,
posisi Pertamina sebagai produsen LNG sebaiknya tidak boleh dipisahkan dengan
kepemilikan atau pengelola aset kilang. Sebab, dengan Pertamina mengelola
kilang, maka kilang itu akan bisa diberdayakan untuk mencari laba, yang
muaranya laba itu juga akan diberikan kepada negara.
Dengan jumlah karyawan sebanyak 23.000 serta produksi minyak
sebesar 60.000 barel per hari (bph), Pertamina memerlukan kilang sebagai
perangkat yang bisa menunjang tugas-tugas pengadaan BBM di dalam negeri.
(Sabpri)
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
