REPUBLIKA
Senin, 20 Juni 2005
Belajar Kembali dari Masa Soeharto
Oleh : Umar Juoro
Menanggapi banyaknya kasus busung lapar atau istilah halusnya kekurangan gizi,
Presiden SBY berpendapat bahwa tidak semua program pembangunan pada masa lalu
adalah buruk. Bahkan program yang baik perlu kita hidupkan kembali dan
kembangkan lebih lanjut. Program yang dimaksud adalah kesehatan masyarakat yang
antara lain dilakukan oleh Puskemas, Posyandu, dan PKK, yang banyak melibatkan
masyarakat sendiri dalam peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk program KB.
Bahkan Menteri Kesehatan menyarankan agar sentralisasi dilakukan kembali dalam
program kesehatan masyarakat.
Permasalahan kekurangan gizi di beberapa daerah menunjukkan rendahnya kualitas
SDM Indonesia. Posisi Indonesia dalam kualitas SDM lebih rendah dari negara
tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Keadaan SDM Indonesia
memburuk pada masa krisis. Meskipun data makro menunjukkan bahwa tingkat
kemiskinan telah kembali pada tingkatan sebelum krisis, sekitar 16 persen,
namun keadaan di lapangan tidaklah sebaik data makro ini. Apalagi tingkat
pengangguran masih tinggi, sekitar 9,8 persen, yang berarti bahwa golongan
masyarakat bawah mengalami kesulitan besar bahkan hanya untuk bertahan hidup.
Sarana untuk mendukung kualitas SDM mengalami kemerosotan yang yang tajam.
Tingginya biaya pendidikan, tidak terpeliharanya fasilitas pendidikan, dan
peranan guru yang melemah karena gaji yang rendah, menyebabkan kualitas
pendidikan mengalami penurunan. Tentu saja hal ini tidak terjadi bagi golongan
masyarakat yang mampu, karena bagi mereka semakin tersedia sistem pendidikan
swasta dengan kualitas pendidikan yang baik yang tentu saja biayanya tinggi.
Begitu pula dalam hal kesehatan, sarana seperti Puskesmas, apalagi Posyandu
banyak yang tidak berfungsi, karena minimnya tenaga penggeraknya. Dokter tidak
lagi diwajibkan untuk bekerja di daerah-daerah terpencil, dan lemahnya
pengorganisasian serta minimnya dana menyebabkan sarana masyarakat seperti
Posyandu banyak yang tidak berfungsi. Tambahan lagi kesulitan ekonomi,
menyebabkan para orang tua dan anaknya dari keluarga miskin lebih terfokus pada
mempertahankan hidup, dan mengabaikan aspek-aspek kesehatan keluarga, seperti
mendapatkan gizi yang memadai atau memeriksakan kesehatan secara berkala,
khususnya untuk balita.
Pemerintah pusat tidak dapat lagi menjangkau secara memadai dalam hal
mempertahankan apalagi memperbaiki kualitas SDM. Desentralisasi yang
mengalihkan banyak kewenangan dan kekurangan dana menjadi penyebab lemahnya
peran pemerintah pusat dalam menangani permasalahan ini, selain juga
berkurangnya kemampuan birokrasi untuk merespons permasalahan dan melakukan
upaya mengatasinya. Sementara itu perhatian pemerintah daerah masih pada
bagaimana mendapatkan kewenangan sebesar mungkin dari pemerintah pusat dan
sibuk dengan Pilkada, sehingga mengabaikan pengembangan program yang efektif
bagi peningkatan kualitas SDM di daerahnya. Koordinasi antara pemerintahan
daerah tingkat satu dan dua tidak mudah untuk dilakukankan. Tambahan lagi
kemampuan birokrasi di daerah pada umumnya sangat rendah untuk menanggapi
permasalahan apalagi mencari jalan keluarnya.
Menghadapi keadaan seperti ini, sekadar menghidupkan kembali program-program
pada masa pemerintahan Soeharto, bukanlah merupakan jawaban yang tepat.
Pertanyaannya adalah siapa yang akan menjalankannya? Begitu pula sentralisasi
pelayanan masyarakat, baik dalam kesehatan maupun pendidikan juga bukan
merupakan jawaban tepat, karena desentralisasi telah demikian jauh dijalankan,
sehingga resentralisasi hanya akan menambah permasalahan karena akan ditentang
oleh pemerintah daerah.
Dalam masa desentralisasi ini jawabannya berbeda untuk daerah yang berbeda.
Bagi daerah yang mempunyai potensi untuk dapat mengembangkan kemampuannya
sendiri dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan, maka sebaiknya difasilitasi
dan didorong untuk melakukannya sesuai dengan perkembangan daerah yang
bersangkutan. Daerah-daerah seperti Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa
Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dengan masing-masing daerah tingkat
duanya dapat dikatakan mempunyai kemampuan untuk menjalankan program
peningkatan kualitas SDM sendiri. Sedangkan daerah yang belum mempunyai
kemampuan yang memadai perlu dibantu langsung oleh pemerintah pusat, seperti
NTB dan NTT, yang belakangan ini banyak mendapatkan pemberitaan berkaitan
dengan permasalahan kekurangan gizi. Lembaga swadaya masyarakat juga perlu
untuk dilibatkan karena pada masa keterbukaan ini semestinya peran serta
masyarakat lebih bersifat langsung bukan dimobilisasi seperti pada masa Orde
Baru. Untuk itu perlu pendekatan dari kedua belah pihak.
Keterbukaan Presiden SBY dan para menterinya dalam berkomunikasi secara
langsung dengan masyarakat semestinya dapat dioptimalkan untuk menggalang peran
serta langsung masyarakat dalam memperbaiki kualitas SDM. Bagi pemerintah
pusat, alokasi dana yang lebih besar pada kesehatan dan pendidikan, seperti
membebaskan biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar untuk golongan
miskin akan sangat membantu memperbaiki kualitas SDM kita. Bagi pemerintah
daerah sedapat mungkin pengembangan SDM ini menjadi prioritas program mereka,
dan melakukan koordinasi yang lebih baik antara daerah tingkat satu dan dua,
serta bersinergi dengan dukungan masyarakat. Jika mereka kurang mampu
melakukannya sendiri, sebaiknya dibantu pemerintah pusat.
Efektivitas program pengembangan SDM akan semakin bergantung pada ketepatan
program dan pelaksanaannya di masing-masing daerah. Sekalipun demikian, sinergi
sangat dibutuhkan antara pemerintah pusat dan daerah, serta peran serta
masyarakat yang lebih besar untuk mengembangkan SDM, khususnya berkaitan dengan
golongan masyarakat yang tidak mampu. Langkah-langkah konkret harus segera
dilakukan. Jika tidak maka kualitas SDM kita akan terus merosot yang semakin
melemahkan daya saing kita sebagai bangsa. Tentu saja langkah konkret dalam
pengembangan SDM ini harus terkait dengan program ekonomi yang dapat
menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan golongan masyarakat
bawah.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
