http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=112753
Korupsi dan Ironi Keadaban Politik
Oleh Zacky Khairul Umam
Rabu, 22 Juni 2005
Kondisi negara kita memang sangat melunak. Sudah lama Karl Gunnar
Myrdal (1909-1987) menilai negara kita sebagai soft state, "negara lunak",
yaitu negara yang pemerintah dan warganya tidak memiliki ketegaran moral yang
jelas, khususnya moral sosial-politik. (Madjid, Indonesia Kita, 2004).
Kelembekan (leniency) dan sikap serba memudahkan (easy going) telah mengidap
bangsa, sehingga tidak cukup peka terhadap masalah penyelewengan dan kejahatan
seperti korupsi, lebih-lebih korupsi dalam bentuk conflict of interest.
Dalam pandangan futuris Louis Kraar, seorang pengamat negara-negara
industri baru di Asia Timur, pada tahun 1988 sudah meramalkan bahwa Indonesia
dalam jangka waktu 20 tahun akan menjadi halaman terbelakang (back yard) Asia
Timur, ditinggalkan oleh negara-negara tetangganya yang berkembang menjadi
negara-negara maju. Sebabnya ialah etos kerja yang lembek dan korupsi yang
gawat (lousy work ethics and serious corruption). Maka, krisis multidimensional
merupakan gambaran nyata kerusakan bangsa dan negara in optima forma.
Kerusakan bangsa terlihat dari perilaku korupsi. Korupsi memang
merupakan virus akut yang terus menghantui denyut nadi kehidupan bangsa. Dalam
pengertian etimologis, korupsi (korruptie, bahasa Belanda) mengandung arti
kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, penyuapan, penggelapan,
kerakusan, amoralitas, dan segala penyimpangan dari kesucian. Dalam konteks
politik, korupsi berarti setiap tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan
wewenang. Jelas, ia adalah benalu dalam tetumbuhan kenegaraan yang sedang
berkembang dan bermekaran.
Korupsi memang bukan barang langka di negeri ini. Barangkali bangsa
ini sudah terjangkit dalam stadium kronis, yaitu bukan endemik saja, tetapi
sudah menjadi sistemik. Bung Hatta bahkan dulu pernah mengatakan bahwa "korupsi
telah menjadi seni dan bagian dari budaya Indonesia". Sulit rasanya bagi kita,
khususnya pejabat publik, untuk mengatakan haram terhadap perilaku korup dalam
kehidupan sehari-hari.
Padahal akibatnya sangat serius bagi masa depan bangsa. Lawrence E
Harrison (2000) mengungkapkan, budaya korupsi adalah penyebab terjadinya
kemunduran dan keterbelakangan suatu masyarakat. Syauqi Beik, sastrawan Arab
terkemuka, menyatakan, "Sebuah bangsa akan hancur ketika moralitasnya hancur."
Hal itu dipertegas Edward Gibbon secara empiris-historis berkenaan dengan
runtuhnya kekaisaran Romawi, yang mengemukakan, kemerosotan moral adalah
penyebab hancurnya bangsa-bangsa di dunia.
Dari konteks historis-universal (Benny Susetyo, Hancurnya Etika
Politik, 2004), korupsi sudah terjadi semenjak Kekaisaran Romawi ketika terjadi
kasus penyuapan hakim saat itu. Dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India,
Cina, Yunani, dan Romawi kuno, korupsi terjadi dalam bentuk dan aktivitas
kepemerintahan. Misalnya, Hammurabi (Babilonia), yang memerintah tahun 1200 SM,
pernah memerintahkan aparaturnya untuk menyelidiki masalah penyuapan. Shamash
(Raja Asiria) sekitar tahun 200 SM menghukum hakim yang menerima uang suap.
Berbagai cerita lainnya juga menunjukkan bahwa sejarah korupsi sudah setua
sejarah manusia.
Dalam historiografi perpolitikan dan ketatanegaraan kita,
barangkali sudah tidak awam lagi politik ideologi permissivisme ala
Machiavelli, menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, menjadi kelaziman.
Betapa tidak! Bayangkan, melihat perilaku para elite politisi, kita dapat
melihat bahwa modus operandi penipuan dan kejahatan publik dalam bentuk
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dibungkus dengan rekayasa politis yang
menyesatkan (political simulacrum). Persis seperti yang umum terjadi dalam
kultur zaman Orde Baru.
Adagium Actonian yang masyhur dengan tesis Power Tends to Corrupt,
Absolute Power Corrupts Absolutely, yang semestinya dikenal sebagai praktik
kuno karena hukum belum berkembang luas, sedangkan posisi penguasa (Inggris)
ketika itu masih sangat otoriter, justru di masa kini menjadi justifikasi.
Maksudnya, siapa yang berkuasa maka ia akan dapat kesempatan dan peluang untuk
berkorupsi sebesar kekuasaannya itu sendiri. Dari pemerintahan level bawah
hingga atas di negeri ini, keniscayaan sindrom Actonian itu tak dapat
disangkal.
Kasus tindak pidana korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau di
Biro Haji Departemen Agama yang sedang mencuat saat ini, dalam fakta lain
menunjukkan kredibilitas individu (intelektual-aktivis atau agamawan) telah
terserap ke dalam sistem yang sarat korup. Banalitas korupsi (Banality of Evil,
Hannah Arendt) seperti itu sangat wajar. Sebab, jika orang yang baik telah
terjebak dalam pragmatisme kekuasaan yang sarat korup, dia mesti berada dalam
domain pragmatisme tersebut. Hal ini membenarkan definisi bahwa dunia politik
adalah bisnis manipulasi sebagaimana yang dinyatakan Max Lerner (1939), The
politics is the business of manipulating and exploiting the basic yet complex
drives of men and that all political progress must reckon with those drives.
Realitas seperti itu menunjukkan keadaban politik sudah menjadi
ironi. Cara-cara yang beradab dan penuh dengan nilai-nilai keluhuran dalam
wilayah politik seolah hanya utopia belaka. Justru persoalannya, bangsa kita
secara fundamental merupakan bangsa religius yang sarat nilai-nilai moralitas.
Akan tetapi, sarat pula dengan berbilang cara mencapai kekuasaan korup. Sejalan
dengan hukum corruptio optimi pessima, "kejahatan oleh orang baik adalah
kejahatan terburuk", maka perilaku korup yang dilakukan oleh bangsa yang
religius dan bertata norma ini justru akan mendatangkan malapetaka berlipat
ganda.
Oleh karena itu, revitalisasi keadaban politik perlu diterjemahkan
dalam setiap ranah kehidupan berbangsa dan bernegara. Yakni, melalui peralihan
paradigma dari sekedar berpolitik ala low politics ke arah high politics. Dalam
arti, politik praktis yang hanya mengejar orientasi kekuasaan saja (low
politics) hanya berdimensi pendek dan parokial semata. Sedangkan politik
"adiluhung" (high politics), bukan sekedar berpolitik praktis tetapi mempunyai
tujuan teleologis berupa penanaman nilai dan cara kuasa politik yang
demokratis, egaliter, dan berkeadaban, dalam rentang waktu yang visioner.
Cara politis model terakhir, bukan melulu melalui konsep who gets
what, namun dapat berupa politik alokatif (ala David Easton) yang dapat
dikontekstualisasikan melalui dinamisasi aspek kultural kehidupan bangsa. Dalam
dimensi kultural, pengalokasian nilai-nilai keadaban dan moralitas ke tengah
kehidupan politik memiliki jawaban solusi (panacea) yang optimis atas pelbagai
dehumanisasi dan amoralisasi politik, yakni korupsi itu sendiri. Gerakan moral
antikorupsi yang dulu disuarakan NU-Muhammadiyah semestinya dilanjutkan dan
diikuti oleh elemen civil society lainnya beserta seluruh masyarakat, agar
suara-suara etik-moral membias secara masif di berbagai lini kehidupan,
setidaknya dapat meminimalisasi penyimpangan kekuasaan secara lebih besar.
Kesadaran masyarakat akan "pengibulan" janji politisi (oleh Milan
Kundera disebut imagology; kemampuan untuk merubah citra sesungguhnya) mesti
ditingkatkan. Semestinya para pemegang kuasa wibawa perlu sadar betul, bahwa
mereka ialah sebagai orang yang mempunyai profesi politik- meminjam istilah Max
Weber - politics as a vocation, pejabat publik diharuskan mempunyai etika dan
moral untuk mempertanggungjawabkan terhadap profesi politiknya dan masyarakat
yang melegitimasi kekuasaannya. Pada urutannya, relasi kuasa yang demokratis
dan berkeadaban niscaya terwujud.
Keadaban politik sebagai bagian dari perwujudan moral-etik dalam
kehidupan kenegaraan adalah salah satu wujud kedirian bangsa yang luhur.
Dilihat dari sisi metafisis-transendental, keadaban dalam politik lahir dan ada
karena percikan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan kenegaraan. Bung Hatta
pernah berwasiat, semua kegiatan kenegaraan harus berlangsung di bawah sinar
Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sila pertama itu menjiwai empat sila yang
lain dalam Pancasila. Jika demikian, kegiatan kenegaraan kita memiliki dasar
metafisis, sehingga menghasilkan komitmen yang total, yang tumbuh dari
kesadaran bahwa semua perbuatan manusia adalah bermakna, dan akan
dipertanggungjwabkan di hadapan Tuhan.
Melewati masa-masa krisis keadaban politik sejatinya dibutuhkan
komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa. Dengan mengutip ucapan Bung
Karno, kita memerlukan samen bundeling van alle krachten van de natie,
"pengikatan bersama seluruh kekuatan bangsa". Seharusnya budaya ewuh pekewuh
dalam menindak setiap pelanggaran kekuasaan yang dilakukan siapa pun melalui
tangan hukum, mesti dienyahkan, tentu dengan asas praduga tak bersalah
(presumption of innocence). Terakhir, pentingnya menghadirkan keadaban politik
ialah investasi masa depan menuju kehidupan bangsa yang dinamis, demokratis,
serta berkeadaban. ***
(Penulis, peneliti sekaligus Ketua Umum KSM
Eka Prasetya Universitas Indonesia).
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
