http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/6/23/o2.htm
Memahami permasalahan yang berkaitan dengan penetapan kewenangan daerah di wilayah laut adalah sebuah PR (pekerjaan rumah) penting dalam Pilkada 2005 ini. Dengan berlakunya otonomi, seorang kepala daerah dituntut untuk mengelola dan memanfaatkan potensi wilayahnya secara optimal bagi kepentingan rakyat. Tanpa memahami konsep dan peraturan penetapan kewenangan daerah terutama di laut, seorang kepala daerah tidak akan bisa menetapkan batas-batas wilayah laut yang berhak dikelola. Menetapkan Wilayah Laut, PR Pemimpin Daerah Oleh I Made Andi Arsana KEPALA daerah (gubernur, bupati/wali kota), yang turun dalam kompetisi pilkada di samping wajib memahami banyak persoalan penting lain, juga harus memahami masalah kewenangan daerah di wilayah laut. Hal mendasar pertama yang perlu diketahui adalah perubahan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah di Indonesia dari UU No. 22/1999 menjadi UU No. 32/2004. Sehubungan dengan kewenangan daerah di wilayah laut, kedua undang-undang ini memiliki perbedaan yang signifikan. Seperti dikemukakan Prof. Jacub Rais, salah seorang pakar pesisir Indonesia, dalam UU No.22/1999 dinyatakan bahwa propinsi terdiri atas wilayah daratan dan wilayah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Ini definisi ''teritori'' yang diinterpretasi oleh daerah bahwa ada laut propinsi dan laut kabupaten/kota sehingga terjadilah konflik perebutan sumber daya alam hayati. Yang dimaksud sesungguhnya adalah mengatur kewenangan pusat dan daerah, bukan membagi teritori. Hal ini kemudian disempurnakan dalam UU No. 32/2004 pasal 18 dengan menyebut istilah ''kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut'', bukan ''batas laut daerah''. Perlu ditegaskan lagi bahwa kewenangan itu hanyalah untuk mengelola sumber daya laut, bukan untuk menguasai secara penuh wilayah laut, berbeda dengan kekuasaan daerah atas wilayah darat. UU No. 32/2004 juga menegaskan secara eksplisit dalam batang tubuhnya tentang aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan kecil/tradisional. Dijelaskan di sana bahwa aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan kecil tidak dibatasi oleh adanya pengaturan wilayah kewenangan daerah di laut. Dengan kata lain, penangkapan ikan oleh nelayan kecil boleh melewati garis batas kewenangan daerah di laut. Namun, seorang kepala daerah juga harus jeli dalam mencermati definisi ''nelayan kecil'' ini agar tidak menjadi sumber konflik antardaerah di kemudian hari. Sebuah ilustrasi, berita yang menyebutkan soal masyarakat Maluku yang meminta otonomi khusus kelautan. Maluku dengan kondisi geografis yang didominasi oleh wilayah laut merasa perlu untuk diberi kewenangan khusus dalam mengelola wilayah lautnya. Hal ini ternyata ditanggapi positif oleh Menteri Departemen Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi. Isu itu mengingatkan kita kembali bahwa adalah penting bagi pemerintah daerah untuk memahami dan menetapkan wilayah kewenangannya di laut karena ini berkaitan erat dengan hak mengelola sumber daya alam yang terdapat di laut. Sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah laut, Indonesia memiliki potensi laut yang luar biasa untuk dimanfaatkan termasuk oleh daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana utama otonomi. Dalam Undang-undang No. 32/2004 dinyatakan bahwa masing-masing propinsi tidak atas kewenangan wilayah laut sejauh maksimum 12 mil laut dari titik terluar propinsi yang bersangkutan. Sedangkan kabupaten/kota berhak atas sepertiga dari wilayah kewenangan laut propinsi. Perlu ditegaskan bahwa wilayah kewenangan laut kabupaten adalah sepertiga dari wilayah kewenangan laut propinsi. Artinya, jika tidak memungkinkan bagi suatu propinsi mengklaim wilayah laut hingga 12 mil laut maka tidak mungkin juga bagi kabupaten di propinsi tersebut untuk mengklaim wilayah kewenangan laut selebar 4 mil laut. Karena itulah, Undang-undang No. 32/2004 pasal 18 ayat 4 tidak menyebutkan 4 mil laut melainkan "(sepertiga) dari wilayah kewenangan propinsi". Pemahaman ini penting karena dalam penetapan wilayah kewenangan laut, sangat mungkin sebuah propinsi tidak bisa mengklaim secara penuh 12 mil wilayah laut. Dalam kasus Propinsi Bali dengan Propinsi Jawa Timur, misalnya, lebar Selat Bali yang kurang dari 12 mil laut menyebabkan tidak mungkin bagi kedua propinsi mengklaim wilayah laut selebar 12 mil laut di Selat Bali. Hal ini berbeda dengan wilayah laut yang bisa diklaim Propinsi Kalimantan Selatan ke arah Selatan dengan Jawa Tengah ke arah Utara yang sama-sama mengklaim perairan kepulauan dengan luas/lebar yang memadai. Sayang sekali ketentuan dalam UU No.32/2004 tentang kewenangan daerah di wilayah laut belum diwujudkan dalam petunjuk teknis. Ini menyebabkan belum ada pijakan teknis yang legal untuk melakukan pengaturan dan penegasan batas kewenangan laut antarpropinsi dan/atau kabupaten/kota. Namun, ada baiknya seorang calon kepala daerah, sebagai langkah awal, melihat kembali Panduan Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah Menurut Undang-undang No.22/1999. Melihat isi panduan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku secara internasional yaitu konvensi hukum laut 1982 (UNCLOS III), maka bisa diprediksi bahwa ketentuan ini tidak akan banyak berubah dan masih tetap relevan untuk melaksanakan ketentuan dalam UU No. 32/2004. Proyek Pesisir Panduan Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah Menurut Undang-undang No. 22/1999 ini adalah salah satu hasil dari proyek pesisir yang merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Coastal Resourse Center University of Rhode Island (US) dan didanai oleh USAID. Panduan ini sendiri ditulis oleh Prof. Jacub Rais pada tahun 2003, sebagai salah satu ahli yang terlibat dalam proyek pesisir tersebut. Hal-hal mendasar dari panduan ini yang perlu diperhatikan adalah definisi propinsi yang berdampingan (adjacent) dan berseberangan (opposite); penggunaan datum atau referensi untuk penentuan tinggi, pendefinisian teluk, penarikan garis pangkal dan penentuan titik pangkal, menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan pulau kecil dan gugusan pulau, pemilihan peta yang digunakan, serta aspek administrasi yang berkaitan dengan pengesahan hasil penentuan batas kewenangan laut. Memahami permasalahan yang berkaitan dengan penetapan kewenangan daerah di wilayah laut adalah sebuah PR (pekerjaan rumah) penting dalam Pilkada 2005 ini. Dengan berlakunya otonomi, seorang kepala daerah dituntut untuk mengelola dan memanfaatkan potensi wilayahnya secara optimal bagi kepentingan rakyat. Tanpa memahami konsep dan peraturan penetapan kewenangan daerah terutama di laut, seorang kepala daerah tidak akan bisa menetapkan batas-batas wilayah laut yang berhak dikelola. Ini berarti bahwa ada ancaman tidak optimalnya pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan daerah. Jadi, jika Anda menghadiri kampanye seorang kandidat pilkada, jangan lupa menanyakan strategi sang calon dalam menetapkan kewenangan daerah di wilayah laut. Penulis, dosen Teknik Geodesi UGM, sedang menekuni aspek teknis penentuan perbatasan laut di University of New South Wales, Sydney [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/