MEDIA INDONESIA
Kamis, 23 Juni 2005
Korupsi Membelit Birokrasi Agama
Ahmad Gaus AF, Direktur Voice of Pluralism and Peace, Jakarta
DEPARTEMEN Agama (Depag) bukanlah institusi yang suci. Oleh sebab itu, masalah
korupsi yang belakangan ini menyeret para pejabat dan institusi Depag, tidak
harus dipandang 'istimewa', hanya lantaran departemen ini berlabel agama. Tidak
sepatutnya agama diseret-seret dalam kasus-kasus korupsi. Tidak sepatutnya
pula, penangkapan para birokrat agama dalam kasus korupsi lalu menjadi moral
laundry bagi para 'koruptor sekuler' untuk boleh merasa lega karena secara
moral mereka lebih awam dari 'koruptor religius'.
Korupsi tetaplah korupsi. Dilakukan oleh agamawan ataupun ateis, bencana yang
diakibatkan korupsi sama saja. Jika di Depag korupsi terkutuk, di departemen
lain pun ia tetap terkutuk, tidak lantas menjadi 'wajar' karena di situ tidak
ada agama. Korupsi bukanlah soal agama. Secara etis ia adalah masalah moral dan
kemanusiaan, karena pengkhianatan atas amanat rakyat dan merugikan orang
banyak. Dan secara politis ia masalah sistem yang lemah. Oleh sebab itu,
seorang ateis sekalipun bisa saja bersih dari praktik korupsi karena sistemnya
tidak memungkinkan dia untuk berlaku korup. Sebaliknya, seorang yang religius
bisa sangat korup karena sistemnya memungkinkan dia untuk korupsi. Jadi,
korupsi lebih merupakan masalah sistem, bukan soal taat atau tidaknya seseorang
beragama.
Oleh karena itu, pernyataan bahwa Depag harus dibubarkan, hanya lantaran di
situ banyak korupsi, dilihat dari sisi ini jelas berlebihan. Sebab, jika logika
itu yang digunakan, semua departemen harus dibubarkan. Karena tidak ada satu
departemen di Tanah Air ini yang bebas korupsi. Bukan hanya departemen, seluruh
instansi swasta maupun pemerintah, rantai birokrasi yang terentang dari hulu
sampai hilir, semua diindikasikan korup. Lebih dari sekadar budaya, korupsi
telah menjadi peristiwa birokrasi yang dianggap lumrah di mana-mana.
***
Depag memang sejak lama dicibir sebagai institusi yang korup. ''Depag sudah
seperti sarang penyamun. Praktik mark up proyek dan KKN telah menjadi budaya,
maka wajar rakyat menyebut sebagai penyamun berjubah agama,'' ujar seorang
pendemo di depan Kantor Depag Jakarta, Senin (20/6), sebagaimana dikutip situs
PesantrenOnline.com.
Tapi korupsi di Depag, sekali lagi, tidaklah istimewa. Ia hanya cermin
suryakanta yang memantulkan bayangan sistem yang korup dan budaya korupsi di
negeri ini dengan gambar yang lebih besar. Di negeri yang dikenal religius,
agama selalu dimintai pertanggungjawaban atas segala kebobrokan moral yang
terjadi. Tetapi, serta-merta menjadikan agama dan institusi agama sebagai
kambing hitam hanya akan mengaburkan persoalan yang sesungguhnya. Dalam politik
modern, praktik korupsi harus dilepaskan dari dominasi isu budaya, apalagi
agama, dan didorong menjadi persoalan membangun sistem yang bersih serta
disangga oleh political will yang kuat. Tanpa itu, pemberantasan korupsi dan
penegakan good governance hanya akan menjadi ilusi kaum moralis.
Survei lembaga Transparency International menyatakan, Indonesia termasuk 10
negara terkorup di dunia bersama-sama Tajikistan, Turkmenistan, Azerbaijan,
Paraguay, Chad, Myanmar, Nigeria, Bangladesh, dan Haiti. Fakta bahwa Indonesia
adalah bangsa religius (taat agama) tetapi pada saat yang sama juara dalam
peringkat negara terkorup, menunjukkan bahwa religiositas dan perilaku korup
memiliki korelasi yang lemah. Ini bukan berarti kita pesimistis terhadap peran
agama dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana dipelopori oleh NU dan
Muhammadiyah. Yang ingin ditekankan ialah bahwa agama tidak akan cukup powerful
untuk menanggulangi persoalan korupsi sendirian. Nilai-nilai agama mendorong
para pemeluknya untuk menghindari perilaku keji seperti korupsi. Tetapi di
dalam praktik, nilai saja tidaklah cukup. Ia, sekali lagi, harus disangga oleh
sistem yang kuat dan political will yang juga kuat.
Political will yang kuat itu saat ini justru sudah mulai tumbuh di lingkungan
Depag. Menteri Agama (Menag) M Maftuh Basyuni menyatakan, dirinya bertekad
menciptakan Departemen Agama yang dipimpinnya menjadi departemen yang paling
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga menjadi anutan bagi
departemen lain. Termasuk dirinya, katanya, siap diperiksa jika diperlukan
dalam pengusutan kasus korupsi.
Dalam sambutan pada acara pembukaan pentaloka manajemen strategis pejabat
eselon II Depag di Jakarta, Senin (20/6), Menag mengatakan, pemerintah telah
mencanangkan gerakan percepatan pemberantasan korupsi. ''Ini memerlukan
keberanian dan kesungguhan. Saya minta agar seluruh jajaran Depag mendukung
gerakan ini,'' ujar Menag Maftuh Basyuni. Ia juga mengaku, sejak dirinya
diangkat dan dilantik sebagai menteri sudah melakukan kontrak politik untuk
membasmi penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di instansi
departemen yang dipimpinnya.
Ini contoh political will. Tugas Depag selanjutnya membangun sistem yang bersih
dan kuat. Kebobrokan birokrasi Depag selama ini bermula dari lemahnya sistem.
Akibatnya, banyak kebijakan yang merupakan improvisasi personal para pejabat
yang 'kreatif'. Tidak mengherankan jika para aktivis yang tergabung dalam
Koalisi Rakyat untuk Perubahan Departemen Agama (Korup Depag) yang berunjuk
rasa di kantor Depag, menuding departemen itu sebagai sarang penyamun. Betapa
tidak, seorang penguasa Depag bisa memiliki tidak kurang dari 20 kewenangan
yang menjadikannya sangat powerful dan seolah menjadikan dirinya sebagai
komisaris utama dalam sebuah bisnis travel beromzet Rp5 triliun.
Yang tidak kalah hebat ialah kewenangan menunjuk pelaksana transportasi haji
dan kekuasaan untuk menyediakan akomodasi haji, di mana penguasa Depag diberi
kewenangan penuh menentukan rekanan bisnis yang menyediakan dua sarana itu
tanpa tender. Ini membuka peluang bagi penguasa Depag untuk bermain dengan
segelintir pengusaha.
Lagi-lagi, penyakit kelemahan sistem ini jelas bukan hanya milik institusi
Depag. Jika mau diberi makna spiritual, prinsip-prinsip good governance itu
bisa dipahami sebagai pelaksanaan sifat-sifat shiddiq (transparency), amanah
(accountability), tabligh (communicatibility), fathanah (intelligency), dan
istiqamah (consistency). Dengan mentransendensikan prinsip-prinsip tersebut,
maka good governance bukan hanya merupakan sistem yang kuat tetapi juga
merupakan sikap pribadi yang kuat (political will). Penggabungan kedua unsur
tersebut akan menjadi tulang punggung pemberantasan korupsi dan penegakan good
governance yang sedang digalakkan oleh pemerintahan SBY.***
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
