http://www.suaramerdeka.com/harian/0506/29/opi2.htm
tajuk rencana
Rasa Keadilan dan Derita Psikologis Rakyat
- Adakah hak rakyat untuk menyoal paradoks tentang rasa keadilan? Apakah rakyat
hanya punya hak bertanya-tanya, bingung, kemudian bersikap apatis terhadap rasa
keadilan? Apakah memang sepatutnya begitu: hukum tidak mungkin bisa dipahami
oleh rakyat, karena memaparkan fakta-faktanya sendiri, dengan argumentasi dan
logika yang hanya boleh dimengerti oleh sekelompok orang tertentu? Apakah
seharusnya begitu: hukum yang mestinya menjamin tentang keadilan justru
mendatangkan penderitaan psikologis, ketika rakyat merasa tertekan oleh
kontroversi-kontroversi yang mengangakan kesenjangan? Salahkah ketika muncul
kesan orang-orang kuat tampil makin kuat, dan mereka yang lemah makin
terpinggirkan dalam meraih keadilan?
- Pertanyaan-pertanyaan semacam itu, dengan kemasan logika awam, tentulah
mengemuka sebagai respons atas panggung keadilan dalam berbagai proses dan
kemudian keputusan lembaga peradilan. Yang paling aktual, misalnya, keputusan
peninjauan kembali Mahkamah Agung yang mengurangi vonis terpidana kasus
penembakan hakim agung, Tommy Soeharto dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara.
Kejanggalan-kejanggalan dalam keputusan tersebut telah disampaikan oleh para
pakar hukum. Demikian juga dengan keputusan bebas Nurdin Halid dalam kasus
korupsi pengadaan minyak goreng Bulog. Penyuapan yang dilakukan pengacara
Abdullah Puteh kepada panitera pengadilan juga memperjelas selalu ada upaya
membeli keadilan.
- Rasa keadilan memang menjadi relatif manakala dilihat dari kacamata pelaku
suatu tindak pidana dan korban. Tetapi juga bisa diobjektivitasi kalau
ukuran-ukuran kemaslahatan publik yang lebih dimahkotakan. Di luar wilayah
teori, rakyat sebenarnya bisa merasakan kepatutan dan ketidakkepatutan dalam
jangkauan keputusan lembaga peradilan dengan fakta pelaksanaan hukum secara
prosedural. Dan, bukankah pertimbangan sosiologis seharusnya berbicara dalam
setiap langkah hukum? Misalnya, korupsi atau kecenderungan memperkaya diri
sendiri di tengah kondisi kesenjangan sosial-ekonomi, logikanya tentulah
mempertinggi tekanan penderitaan psikologis kepada rakyat. Begitu juga
aksi-aksi mereka yang mempertontonkan kekuasaan.
- Misalnya, mengupah pembunuh bayaran untuk menghabisi orang yang tidak
disukai, dalam keadaan mabuk menembak orang, atau merasa tidak melakukan
korupsi padahal terdapat bukti kerugian negara akibat tindakan-tindakannya,
bukankah itu merupakan bentuk pengabaian terhadap penderitaan psikologis
rakyat? Penanganan suatu perkara korupsi terhadap seseorang juga acap dituding
sebagai bentuk konspirasi sistematis untuk menistakan kelompok tertentu. Hukum
pun tertekan dalam kondisi pencitraan tidak lagi dipercayai oleh rakyat, karena
ulah para aparatnya sendiri. Low trust terhadap hukum akan makin menjadi-jadi
kalau kondisi tersebut tidak dengan penuh kesadaran diubah melalui
pendekatan-pendekatan yang ekstrem.
- Dirilisnya lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan
kewenangan ekstra, atau tim pencari fakta dalam kasus kematian aktivis HAM
Munir, pada satu sisi memang meningkatkan harapan rakyat terhadap kesungguhan
pemerintah dalam memberi daya tekan penyelesaian kasus-kasus luar biasa. Tetapi
pada sisi lain harus diakui, hal itu merupakan cermin ketidakberdayaan aparat
reguler. Terdapat perkembangan kondisi pelanggaran hukum yang makin akut,
kasus-kasus dengan kualifikasi berat, dilakukan oleh orang-orang penting dengan
akses kuat ke pusat-pusat ekonomi-politik, sehingga kemampuan penanganan secara
reguler pun diragukan. Jadi bukankah akar masalahnya memang berpusat ke
kekuatan reguler?
- Tekad penegakan hukum yang dijanjikan pemerintah masih digerogoti dari dalam
pusat-pusat hukum sendiri. Ketika rakyat tidak menemukan implementasi rasa
keadilan dari lembaga-lembaga yang menjadi harapan untuk mewujudkannya, apa
yang seterusnya akan terjadi? Pada skala mikro, terdapat pola instan untuk
mendapatkan ''keadilan'', yang tercermin dari pengalaman sebagian masyarakat
dalam penanganan copet, maling sandal, atau maling ayam yang tertangkap tangan.
Tetapi penghakiman instan juga menggambarkan ketidakberdayaan: rakyat
berhadapan dengan rakyat dalam ''kasus-kasus rakyat''. Ketika hukum tidak
menghendaki ''penghakiman instan'', maka jaminan ketidakraguan pemerintah
dengan bukti-bukti nyata itulah yang ditunggu.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
