MEDIA INDONESIA
Selasa, 05 Juli 2005
Mencari Akar Demokrasi di Indonesia
Taufiq Hidayat, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik UI/mantan Ketua Umum PB
HMI, Jakarta
LEPAS apakah kita setuju atau tidak, masyarakat Amerika Serikat sangat bangga
dengan demokrasi yang mereka praktikkan. Kecuali itu, sejumlah negara telah
menjadikan praktik demokrasi di negeri Paman Sam itu sebagai patokan. Salah
satu ciri demokrasi di AS, seperti dikatakan Michael Ignatieff dalam
Republicanism, Etnicity and Nationalism, adalah tradisi republikan.
Tesis Michael Ignatieff itu tidak hanya bermanfaat untuk membedah praktik
politik di AS, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai
perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam salah bukunya ia mengajukan
pertanyaan, ''Mungkinkah republikanisme diterapkan di negara bekas komunis yang
memiliki kondisi etnis, tradisi civil society dan latar belakang sejarah
politik berbeda dibandingkan dengan Amerika Serikat?''
Meskipun pertanyaan Ignatieff ini kental nuansa Amerika sesuai latar belakang
kehidupannya, tetap saja relevan digunakan sebagai analisis atas kondisi
Indonesia atau negara-negara di luar AS. Ignatieff memproyeksikan jawabannya
pada apa yang terjadi di dalam masyarakat bekas Uni Soviet. Kini kita ketahui
sebagian besar negara-negara tersebut berusaha memeluk sistem demokrasi,
seperti di Amerika Serikat.
Dalam hubungan inilah, saya menganggap penting pertanyaan Ignatieff di atas.
Bukan saja untuk menjawab apakah demokrasi applicable secara universal,
melainkan juga apakah penerapan sistem tersebut justru memberi kesempatan hal
yang sebaliknya dari asumsi-asumsi dasar yang selama ini diyakini banyak orang.
Sebabnya adalah karena kesimpulan Ignatieff sangat mengejutkan. Ketika sistem
demokrasi diterapkan di negara-negara tersebut, kecuali yang berlaku di
Republik Chehnya dan Slovenia, justru mengalami kegagalan. Masyarakat di
negara-negara tersebut tidak hanya menjadi korban toleransi multietnik, tetapi
juga menjadi korban demokrasi itu sendiri.
Kroasia di bawah Franco Tujman misalnya, yang sejatinya bersifat autorian dan
oligarkis, justru mendapatkan keuntungan dengan penerapan sistem demokrasi.
Dengan kekuasaan yang telah mereka miliki sebelumnya, para elite lama tersebut
bangkit dan kembali berkuasa melalui sebuah sistem pemilihan umum. Dengan
demikian, sistem demokrasi yang diterapkan itu malah meratifikasi sistem
kediktatorannya. Kenyataan tak berbeda diperlihatkan Serbia di bawah Milosevic.
Di negeri yang penguasanya membantai kaum muslim Bosnia ini telah menggunakan
sistem demokrasi bukan saja untuk mengawetkan oligarki, melainkan juga alat
penghisap keuntungan dalam transisi menuju kapitalisme. Dengan demikian pada
kasus kedua negara di atas, sistem demokrasi bukan sebagai landasan untuk
mengembangkan kewarganegaraan, tetapi untuk menopang rezim populisme
otoritarian.
Kenyataan ini berimplikasi lebih jauh. Di lapangan ekonomi, rezim-rezim yang
muncul melalui sistem demokrasi tersebut melakukan eksploitasi sumber daya
secara monopolistik. Ini terjadi karena implementasi konsep pasar bebas, yang
menjadi ciri sistem demokrasi, di negara-negara tersebut tak disertai institusi
pengaman berupa aturan hukum yang jelas, perimbangan kekuatan pengontrol,
pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
***
Menyikapi realitas yang disimpulkan Ignatieff di atas, maka persoalan yang sama
bisa kita agendakan pada realitas Indonesia, yang sejak kemerdekaannya telah
menyatakan diri sebagai republik. Jika pada negara-negara bekas komunis di
Eropa Timur disimpulkan telah gagal menerapkan sistem demokrasi, bagaimana
kenyataan yang sama harus kita lihat di negeri kita?
Untuk ini kita harus melihat aspek sejarah dan multietnik yang mewarnai
Nusantara. Secara ringkas bisa kita katakan bahwa sejarah Indonesia tak hanya
ditandai oleh kebangkitan etnik Jawa. Sebab, etnik-etnik lain, seperti
Minangkabau, Bugis, Makassar, Aceh, Batak dan lain sebagainya telah pula
berkembang pada taraf tertentu.
Seperti kita ketahui, lokasi geografis tempat masing-masing etnik Indonesia
tumbuh, telah pula berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan. Andaikata tanpa
interupsi sejarah, perkembangan pusat-pusat perdagangan tersebut akan bermuara
pada pertumbuhan kota dan peradaban modern. Persoalannya adalah garis sejarah
menorehkan sesuatu yang berbeda.
Kolonialisme Belanda telah memberangus potensi peradaban modern yang
cikal-bakalnya di daerah tersebut sedang tumbuh. Melalui politik devide et
empera, kolonial Belanda berhasil menceraiberaikan potensi kekuatan Nusantara
yang ditandai oleh berbagai konflik yang tak hanya terjadi antaretnik,
melainkan juga antara penguasa tradisional dan rakyatnya. Hasilnya adalah
sesuai dengan desain kolonial, masyarakat Indonesia semakin terpolarisasi.
Hal yang membuat keadaan lebih buruk adalah bahwa kolonial Belanda tidak
membuat proses modernisasi masif dalam perihal peradaban. Kota-kota modern,
secara fisik memang bertumbuh pesat di bawah pemerintahan mereka. Tetapi semua
itu bukan bertujuan peradaban, melainkan untuk kepentingan ekonomis.
Sementara apa yang dilakukan kolonial Belanda adalah justru meminjam peradaban
kita untuk berkuasa. Dengan memanfaatkan feodalisme raja dan elite tradisional,
kolonial Belanda berusaha memerintah tanpa langsung bersentuhan dengan rakyat
kebanyakan. Dalam sejarah, kebijakan ini disebut dengan indirect rule. Kolonial
Belanda bukannya menghapus feodalisme, melainkan memperbaharui dan
menyegarkannya kepada penguasa tradisional. Sementara mereka sendiri bertindak
atau memerintah di atas penguasa-penguasa tradisional tersebut.
Sebagai akibatnya, kecuali diperoleh segelintir anak-anak elite tradisional,
masyarakat Indonesia secara keseluruhan tak berkesempatan mengalami proses
'pencerahan peradaban' di bawah sistem kolonial Belanda. Hal ini berlanjut
ketika Jepang menjajah Indonesia.
Dalam keadaan absennya tradisi peradaban modern dan demokrasi inilah pertanyaan
Ignatieff di atas bergema. Sebab di masa kemerdekaan, sejarah politik kita
didominasi tokoh-tokoh besar, Soekarno dan Soeharto yang tak mempunyai tradisi
demokrasi. Karena itu feodalisme bukan saja diawetkan, melainkan justru kian
berkembang, kendati pun kolonialisme telah berakhir selama lebih dari setengah
abad.
Kehidupan politik pasca-Soeharto yang sering disebut masa reformasi
sesungguhnya ditandai oleh kemunculan tokoh-tokoh politik 'populis'. Seperti
Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid.
Kedua tokoh ini sengaja kita jadikan contoh untuk mengelaborasi pertanyaan
Ignatieff di atas. Sebabnya adalah karena kedua tokoh ini mempunyai pengikut
yang sangat besar, di samping keduanya telah melampaui masa kepresidenan.
Merekalah yang sesungguhnya bisa memainkan peranan besar dalam proses
demokratisasi di Indonesia justru ketika mereka telah berada di luar negara.
Dalam posisi ini, terlepas dari perdebatan teoritis, mereka bisa memperkuat apa
yang disebut civil society. Namun, harapan ini masih menggelantung dalam bentuk
pertanyaan besar. Bersama Ignatieff yang menggelar pertanyaan kemungkinan
demokrasi bisa dikembangkan di negara-negara bekas komunis, kita juga bisa
bertanya tentang nasib demokrasi di Indonesia. Apakah di dalam sejarah dan
praktik tokoh-tokoh politik Indonesia dewasa ini punya akar tradisi
demokrasi?***
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
