http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/7/6/n2.htm
Kabinet SBY saling Jegal? Jakarta (Bali Post) - Kelangkaan premium di sejumlah daerah, termasuk di ibu kota Jakarta, sejatinya bukan disebabkan oleh kekosongan BBM di Pertamina. Menurut ekonom Kwik Kian Gie, kelangkaan BBM itu lebih diindikasikan sebagai sebuah permainan elite di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono. ''Orang mulai berpikir, jangan-jangan di dalam kabinet SBY ini saling jegal. Saling jegal dengan menggunakan cara-cara ini (melangkakan BBM- red) supaya SBY tidak populer. Supaya SBY jatuh. (Jadi) mulai ada spekulasi seperti itu,'' tegas Kwik Kian Gie, Selasa (5/7) kemarin. Menurut Kwik, sangat tidak logis apabila BBM langka di pasaran. Cara-cara yang dipakai sejumlah elite di kabinet Yudhoyono, dianggap Kwik, sangat berbahaya. ''Sangat bahaya sekali jika BBM dijadikan alat spekulasi,'' tandasnya. Sekadar melihat ke belakang, kata Kwik, pemerintahan ini sejatinya tidak punya alasan untuk tidak bisa memenuhi kebutuhan BBM bagi masyarakat. Fakta menunjukkan, pemerintah telah menaikkan harga BBM menjadi rata-rata sekitar 30 persen. Demonstrasi di seluruh propinsi di Indonesia tidak digubris. Bahkan, pemerintah berhasil menaklukkan institusi DPR yang juga keras menolak kenaikan BBM. ''Jadi, pemerintah ini mau apa lagi, semua sudah begitu, kok masih langka,'' cemasnya. Apalagi, subsidi BBM yang dimaksudkan untuk membantu orang miskin ternyata tidak terbukti dengan munculnya kasus busung lapar di mana-mana. Gara-gara busung lapar, negeri ini hampir disamakan dengan negara Ethiopia. ''Lalu ke mana dana subsidi BBM itu,'' ungkap Kwik. Jaga Pompa Bensin Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Firman Gani memerintahkan seluruh Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk menjaga pompa-pompa bensin di wilayah hukumnya masing-masing. Langkah itu dilakukan menyusul kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan pascaterjadinya kelangkaan BBM (bahan bakar minyak) yang mulai melanda Jakarta tiga hari terakhir ini. ''Penjagaan itu dilakukan karena khawatir ada kerusuhan karena kurangnya pasokan BBM,'' kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Tjiptono, Selasa (6/7) kemarin. Di tempat yang sama, Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Kombes Pol. Komang Udayana menyatakan, perintah Kapolda itu sudah dikeluarkan sejak Senin (4/7) lalu. ''Sebelum ini, yang dikawal hanyalah mobil-mobil pengangkut BBM dan depo Pertamina,'' kata perwira menengah polisi ini. Menurut Udayana, untuk sementara kekuatan pengamanan yang dikerahkan berasal dari Polres. Sementara kekuatan pendukung dari Polda Metro Jaya baru akan diturunkan jika eskalasi meningkat atau personel Polres kewalahan. (kmb7/kmb5) +++++ http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/7/6/n3.htm SBY Dinilai Gagal Jakarta (Bali Post) - Puluhan tokoh oposan berkumpul. Mereka ingin membicarakan masa depan bangsa Indonesia dan demokratisasi Indonesia setelah tujuh tahun reformasi dianggap berjalan stagnan. Perubahan sistem, tata nilai dan aktor dianggap belum mampu mengubah nasib banga Indonesia. Sejumlah tokoh yang hadir dalam serasehan itu antara lain Harijadi Dharmawan, Hariman Siregar, Gus Dur, Kwik Kian Gie, Fuad Bawazier, Dita Indah Sari, Ray Rangkuti, Jumhur Hidayat, Egy Sudjana, Amin Aryoso, Djakfar Assegaf, Judilhery Justam, Fadli Zon, Samuel Koto, B. Wiwoho, dan Irawanto. Mereka berkumpul untuk membahas masa depan bangsa dan demokratisasi Indonesia sekaligus mengkritisi kinerja pemerintahan. Para aktivis menyoroti isu-isu kekinian seputar nasib bangsa ini yang disejajarkan dengan bangsa-bangsa Afrika seperti Ethiopia. Oleh karena faktanya di negeri ini merajalela penyakit busung lapar. Penyakit ini terjadi akibat kemiskinan yang ekstrem. Fakta-fakta lain yang dibicarakan adalah maraknya antrean BBM di hampir seluruh propinsi di Indonesia, pengangguran yang kian meningkat, pembabatan hutan besar-besaran, wabah polio. Peningkatan penggunaan narkoba, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada negara, dan sistem demokrasi yang kini berubah dari rakyat, oleh elite, dan untuk elite, serta amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh aktor-aktor lama yang korup juga dibahas. Mereka juga mengevaluasi pelaksanaan pilkada yang hanya mengikutsertakan elite partai dan tidak menjamah rakyat kebanyakan untuk ikut serta dalam pemilihan. Padahal, sesuai UUD pasal 27, setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Pertemuan ini akan dilanjutkan guna mencari langkah kongkret mengkritisi kepemimpinan bangsa ini demi kebaikan Indonesia ke depan. Garis besarnya, mereka menilai kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal. Kebijakan yang dikeluarkan Presiden Yudhoyono tidak banyak yang berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, kebijakannya selalu berpihak kepada pasar dan konglomerat hitam. ''Buktinya adalah subsidi paling besar sekitar Rp 90 trilyun per tahun bukan untuk rakyat, tetapi untuk subsidi BLBI,'' tegas Harijadi Dharmawan dalam pertemuan yang diselenggarakan Ikatan Alumni UI di Jakarta, Selasa (5/7) kemarin. Menurutnya, negara ini dikuasai hanya oleh sekitar 30 konglomerat hitam. Mereka telah membawa lari deposito rakyat senilai Rp 650 trilyun. Anehnya, pemerintahan baru ini tidak mengutak-atik konglomerat itu. Bahkan, pemerintah harus membayar utang akibat ulah mereka puluhan trilyun per tahun. Pemerintahan Yudhoyono memilih membongkar kasus KPU yang tingkat kerugiannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan dana BLBI yang dibawa kabur konglomerat hitam. Padahal, jika dana itu bisa dikembalikan, pemerintah tak perlu mensubsidi dana rekap BLBI sebesar Rp 90 trilyun per tahun. Gus Dur yang datang dalam acara itu menegaskan, demokrasi itu intinya penegakan hukum. Sekarang ini, penegakan hukum tidak dijalankan secara serius oleh pemerintahan Yudhoyono. Sebagai contoh kasus KPU yang kini dibongkar KPK. Kata Gus Dur, kasus KPU itu seolah dihentikan begitu saja. ''Kasus KPU dihentikan karena takut kalau Chusnul dan Hamid Awaluddin diperiksa akan bernyanyi. Masak mereka bernyanyi saja takut,'' kata Gus Dur. Dua anggota KPU itu dianggap akan buka rahasia mengenai banyak hal terutama yang menyangkut rahasia pemerintahan Yudhoyono. Karena itu, KPK dinilai Gus Dur tidak meneruskan mengusut Chusnul dan Hamid. Padahal, kedua orang itu juga ditengarai menerima dana taktis KPU. Bahkan, anggota KPU lainnya, Anas Urbaningrum, kini hengkang ke Partai Demokrat -- partai yang didirikan Yudhyono -- sebagai salah satu ketua. (kmb7) [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
